Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 16 Desember 2015
No. 229 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
12 Korban ‘Longboat’ Ditemukan PONTIANAK - Tim pencarian korban perahu panjang (longboat) yang tenggelam setelah menabrak balok kayu di Sungai Kubu, sudah menemukan 12 korban meninggal atau tinggal dua korban lagi yang belum ditemukan. ‘’Pada hari kejadian, tim menemukan empat korban meninggal, kemudian menemukan lagi empat korban disusul empat korban lagi yang ditemukan atau totalnya 12 korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal,” kata Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Arianto di Pontianak, kemarin. Ia menjelaskan, semua korban yang ditemukan rata-rata sudah dalam keadaan mengapung (tidak bernyawa). ‘’Saat ini radius pencarian diperpanjang hingga tiga kilometer dari tempat kejadian perkara, yakni di kawasan Olak-Olak
Pinang,” ungkapnya. Kabid Humas Polda Kalbar menambahkan, ada ratusan personel polisi, Basarnas dan instansi terkait lainnya yang dikerahkan dalam pencarian korban longboat tersebut. Menurut dia, hingga saat ini baru lima korban yang sudah terindifikasi yang semuanya asal Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, yakni Siti Kamilia (40), Nurimah (50), Sahara (40), dan Azwan (7 bulan), Seng Seng (5). Sementara itu, sembilan nama yang masuk daftar korban longboat yang sudah ditemukan tetapi belum terindifikasi dan yang belum ditemukan, yakni Aling (27), Fati (5), Kapi (9), Maidin (45), Tama (60), Nella Sari Ayu (21), Tia (10), Ipin (6), dan Dimas belum diketahui identitasnya. (ant)
Presiden Minta
MKD Dengarkan Suara Publik
Suluh Indonesia/ant
KETUA DPRD BANTEN - Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah memasuki Gedung KPK Jakarta, kemarin. Asep diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap Wakil Ketua DPRD Banten SM Hartono dan Anggota DPRD Banten Tri Satriya Santosa.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Majelis Kehormatan Dewan DPR RI mendengarkan suara publik dalam mengambil keputusan. ‘’Dengarkan suara publik, dengarkan masyarakat,” kata Presiden kepada wartawan usai Penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2015 di Istana Negara Jakarta, kemarin. Presiden juga mengungkapkan bahwa dirinya selalu memantau jalannya
sidang MKD terhadap dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto terkait kontrak karya PT Freeport. ‘’Selalu saya ikuti. Saya ingin MKD melihat fakta yang ada. Lihat faktanya,” tegas Jokowi. Sementara itu, anggota FPDIP DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, MKD agar membuat keputusan objektif dan sesuai dengan harapan rakyat. ‘’Harapan rakyat menginginkan agar Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR RI,” katanya.
Tubagus mengatakan hal ini pada pernyataan sikap puluhan anggota DPR RI lintas fraksi yang meminta agar Ketua DPR RI mundur dari jabatannya. Puluhan anggota DPR RI tersebut memasang stiker warna hitam bertuliskan “#Save DPR” di lengan kirinya. Menurut Hasanuddin, jika MKD yang akan melakukan rapat pleno membuat keputusan yang tidak sesuai harapan rakyat, maka akan diserahkan kepada kemarahan rakyat. ‘’Di media sosial sudah banyak
yang menyuarakan agar Novanto mundur dari jabatannya,” katanya. Hasanuddin mengkhawatirkan, jika MKD tidak mengakomodasi harapan rakyat maka akan ada gerakan rakyat yang kurang diharapkan. Sementara itu, anggota DPR Akbar Faizal mengatakan , MKD juga belum tentu memberikan sanksi berat kepada Novanto, karena lebih banyak yang membela daripada yang menginginkan Novanto mundur. (ant/son)
Wapres :
LAKIP Jadi Pertimbangan Perombakan Kabinet WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan hasil evaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi menjadi bahan pertimbangan untuk merombak susunan Kabinet Kerja. Wapres Kalla usai menyaksikan penyerahan laporan evaluasi kinerja di Istana Wapres Jakarta, kemarin mengatakan, itu hanya sebagian kecil, saya kira bukan hanya ini. Ini tentu menjadi bagian daripada penilaian umum, tetapi tidak jadi bagian utama suatu kalau bicara tentang ‘reshuffle’. Menurut Wapres, ukuran suatu menteri digeser dari susunan Kabinet bukan hanya berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja kementeriannya. Wapres mengatakan kinerja
yang diukur dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil program kerja seluruh kementerian cukup baik dengan nilai rata-rata 65 atau masuk dalam predikat B. ‘’Cukup baik, karena persoalannya semakin tinggi, katakanlah anggaran semakin tinggi dan bebannya semakin rumit. Yang penting ada kenaikannya, karena angka-angka itu dilihat tahun per tahun,” kata Wapres. Dari 86 kementerian dan lembaga pemerintah non-kement-
erian yang mendapat penilaian tercatat 22 di antaranya mendapat predikat CC (cukup), 39 mendapat predikat B (baik), 21 mendapat B (sangat baik), dan hanya empat memperoleh predikat A. Sejumlah kementerian yang mendapat nilai paling buruk adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian PAN dan RB, dengan dibantu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sejak 1999 mendorong upaya penerapan manajemen kinerja di seluruh instansi pemerintahan. Namun, evaluasi secara rutin baru dilakukan oleh Kementerian tersebut pada 2010. Kementerian PAN dan RB mengklaim hasil evaluasi tersebut semakin baik dari segi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dibandingkan dengan pencapaian kinerjanya. Dalam penyerahan Laporan tersebut hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki. Selain itu hadir pula Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek. (ant)
Suluh Indonesia/ant
CAPAIAN DAN KINERJA KPK - (kiri ke kanan) PLT Wakil Ketua KPK Indrianto Seno Aji bersama Wakil Ketua KPK Zulkarnain, PLT Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, PLT Ketua KPK Johan Budi dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pradja bergandengan tangan usai memberikan pemaparan capaian dan kinerja KPK Tahun 2015 di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2015 ini KPK telah melakukan 5 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) serta telah berhasil menyetorkan Rp 198 Miliar ke kas negara.
Presiden Jokowi Ingatkan :
Saatnya Bangun Kepercayaan Publik
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengharapkan pemerintahan terbuka di semua tingkatan, dari pusat sampai daerah, BUMN, perguruan tinggi dan institusi lain sehingga dapat membangun legitimasi dan kepercayaan publik. ‘’Hanya dengan pemerintah terbuka, kita mampu mendorong partisipasi masyarakat terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik, hingga membuka pengawasan oleh masyarakat,” kata Presiden saat berpidato dalam Penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, kemarin.
Menurut Jokowi, pemerintah terbuka bukan hanya perubahan karakter, perubahan mentalitas, pola pikir, di kalangan birokrasi pemerintah dan badan publik, namun reformasi sistem e-goverment. ‘’Dengan teknologi informasi, pemerintah menyediakan informasi aktual kebijakan akan dan yang sudah dibuat. Rakyat bisa mengakses dokumen pemerintah, transparan, termasuk anggaran publik,” katanya. Presiden mengatakan bahwa saat ini kita berada dalam era baru, dimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sudah beruah. ‘’Rakayt ingin transparasi, keterbukaan infomrasi, rakyat in-
gin hubungan pemerintah dan masyarakat yang interaktif, dialogis, responsif,” katanya. Presiden juga menginggatkan bahwa pada 2018, keterbukaan secara global akan dimulai dan hal ini tidak bisa lagi dibendungnya. ‘’Bapak ibu kalau ada simpanan uang di Swiss, Singapura, Hong Kong, nanti tidak bisa ditutupi lagi, jadi bagi yang simpanannya banyak hati hati. Ini tidak bisa dibendung ketebukaan informasi,” ungkapnya. Untuk itu, Presiden meminta semua pihak harus mulai dari dalam dan tidak menutupi semua informasi yang harusnya diterima oleh publik. Presiden mengatakan infor-
masi yang ditutupi itu bisa muncul di media sosial, dimana tiap detiknya bisa berganti isu. ‘’Detik ini, trending topiknya mama minta pulsa, detik berikutnya lain lagi papa minta yang lain. Itulah yang kita hadapi, sangat cepat sekali, perubahan yang diakibatkan keterbukaan informasi yang sangat cepat,” kata Jokowi. Presiden mengatakan dengan kemajuan teknologi, pola interaksi antara pemerintah dan rakyat harus berubah dan tidak bisa lagi hal yang negatif ditutupi. ‘’Jangan berharap bisa menutupi kalau ada yang tidak baik,’’ kata Jokowi. (ant)