Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 16 Oktober 2014
No. 183 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
Anak Atut Diperiksa JAKARTA - Anak Gubernur Banten non-aktif Atut Chosiyah Chasan, Andiara Aprilia Hikmat, memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan provinsi Banten 2011-2013. Andiara yang baru dilantik sebagai DPD RI dari daerah Banten tersebut tiba di Kantor KPK Jakarta, kemarin dengan mengenakan jilbab biru, baju lengan panjang biru dan celana denim, namun ia tidak berkomentar mengenai pemeriksannya tersebut. Sebelumnya, abang Andiara, Andika Hazrumy juga sudah diperiksa KPK pada 22 September 2014 dalam kasus yang sama. Namun Andika tidak menjawab pertanyaan wartawan apakah ia bersedia
memberikan kesaksian atau tidak, karena sebagai anggota keluarga Andika berhak untuk menolak menjadi saksi. Andika terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golongan Karya Periode 2014-2019. Pada periode 2009-2014, Andika menjabat sebagai angota DPD dari Banten. Di Banten, suami Adde Rosi Khaerunnisa, itu dikenal sebagai Ketua Taruna Siaga Bencana. Sebelumnya, Atut selain disangkakan melakukan pemerasan, juga disangkakan menyalahgunakan kewenangan. Atut menjadi tersangkut dalam tiga kasus di KPK yaitu dugaan korupsi pengadaan alkes Banten, dugaan penerimaan gratifikasi dalam pengadaan alkes Banten dan dugaan suap kepada mantan ketua MK Akil Mochtar. (wnd)
Suluh Indonesia/ade
BUPATI DIPERIKSA - Tersangka suap yang juga Bupati Tapanuliu Tengah Bonaran Situmeang menjawab pertanyaan sebelum menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Jakarta, kemarin.
Politik Meja Makan Jokowi
Cairkan Kebekuan Politik JAKARTA - Pengamat politik Siti Zuhro mendukung safari politik Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menemui pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dengan pendekatan politik meja makan. Menurutnya, politik meja makan yang jauh dari kesan formal jauh lebih efektif memecah dan mencairkan kebekuan dua poros kekuatan politik antara kubu KMP yang menguasai parlemen
dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menguasai pemerintahan. Penegasan tersebut disampaikan Siti Zuhro mencermati langkah politik Jokowi yang menemui satu persatu pimpinan parpol di KMP secara informal tanpa melibatkan pimpinan parpol di KIH. Pada pertemuan pertama, Jokowi telah menemui Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie di sebuah restoran dengan format pertemuan dari hati ke hati. ‘’Dengan politik meja makan. Maka
politik ke depan akan menjadi politik yang harmoni, politik yang menghargai, yang mengorangkan orang lain,” kata Siti Zuhro dalam dialog kenegaraan ‘Check and Balances antar lembaga negara” di Gedung DPD, Jakarta, kemarin. Siti Zuhro mengatakan sudah seharusnya pemimpin membangun rasionalitas politik agar institusi negara juga menjadi rasional. Sehingga yang muncul semua menyadari harus berhenti dalam persaingan. “Kalau tidak, akan mem-
busukkan demokrasi, karena terus menerus tersekat. Jangan lagi terus menerus diposisikan sebagai lawan. Tapi saying sekali, saat ini semua masih bermain d sumbu pendek,” kritik Siti Zuhro. Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengakui saat ini masih ada kecurigaan dari dua poros baik di KMP maupun KIH pasca pemilu presiden. Dia berharap semua institusi baik di eksekutif maupun parlemen dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara professional.
‘’Jangan sampai pemerintahan Jokowi dilibas habis. Kedua, jangan sampai ada impeachment,” ingatnya. Oleh karena itu, Farouk meminta proses check and balances yang dilakukan oleh DPR, DPD maupun pemerintah dilakukan dalam kerangka membangun kinerja yang lebih baik, bukan saling menjatuhkan. ‘’Presiden pun tidak akan mampu menjalankan sistem presidensial, sehingga parlemen dan eksekutif tidak berjalan dengan efektif,” ujarnya. (har)
Suluh Indonesia/ant
PERTEMUAN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) berjalan bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri), Ketua DPR Setya Novanto (kedua kiri) dan Ketua DPD Irman Gusman (kanan) di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Pertemuan silahturahim ini juga dihadiri para wakil ketua MPR, DPR, dan DPD.
86 Kabupaten/Kota
Alami Kekeringan JAKARTA - Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana melansir selama musim kemarau sedikitnya 86 kabupaten/kota di 20 provinsi di Indonesia masih dilanda kekeringan. ‘’Dari 20 provinsi itu, yang paling banyak mengalami kekeringan di Jawa Barat 18 kabupaten/kota,” kata Kapus Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, kemarin. Sementara di Provinsi NTT, lanjutnya, mencapai 15 kabupaten/kota, berikutnya di Jatim 13 kabupaten/kota, NTB sembilan kabupaten/ kota. Selanjutnya empat kabupaten/kota di Yogyakarta, dan beberapa provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang dilanda ke-
keringan. ‘’Upaya yang dilakukan dengan pengerahan bantuan beberapa tangki air, pompa air dan bantuan air bersih kepada masyarakat yang dilanda kekeringan,” paparnya. Mengenai solusi untuk mengatasi kekeringan seperti dengan melakukan upaya menyeluruh dengan komitmen politik yang kuat di tingkat parlemen melalui pengusulan anggaran dari eksekutif. ‘’Misalnya pembangunan waduk, pengelolaan daerah aliran sungai serta konservasi tanah air dan lainnya yang menyentuh masyarakat langsung,” tambahnya. Kekeringan ini, kata dia, akan terus berlanjut berdasarkan laporan BMKG memprediksi awal musim penghujan mulai November. (ant)
PAN Pertimbangkan
Terima Perppu Pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) mempertimbangkan menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Apa Alasannya ? Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengatakan, kkalau itu (Perppu Pilkada) baik, maka (PAN) pertimbangkan untuk menerima. Hatta mengatakan apabila Perppu Pilkada itu untuk kebaikan dan kebutuhan rakyat, maka tidak ada alasan untuk tidak menerimanya. Hal itu menurut dia meskipun banyak kajian yang menyebutkan Pilkada langsung menimbulkan dampak negatif seperti politik uang. ‘’Saya tidak ingin rakyat berpikir haknya terpasung atau diambil dan jangan biarkan rakyat masuk dalam situasi yang tidak baik,” ujarnya. Hatta menjelaskan selama ini dari berbagai kajian menyebutkan politik uang menyebabkan efek negatif seperti politik uang dan masyarakat semakin berjarak antara satu dengan yang lain. Ekses negatif itu menurut dia harus dikurangi, salah satunya dengan dibuatnya Perppu Pilkada oleh Presiden Yudhoyono. ‘’Perppu Pilkada ini membatasi uang dalam pilkada yang dibelanjakan, transparansi dan uji publik,” katanya. Sebelumnya, Presiden Yudhoyono secara resmi menandatangani Perppu Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada). Beberapa substansi Perppu Pilkada itu antara lain pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilakukan langsung oleh rakyat, mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pelaksanaan pilkada secara tidak langsung. Substansi lain, adanya uji publik calon kepala daerah agar dapat mencegah calon yang integritasnya buruk dan berkemampuan rendah, penghematan atau pemotongan anggaran pilkada secara signifikan, pembatasan kampanye terbuka agar menghemat biaya dan mencegah konflik horizontal, dan pengaturan akuntabilitas penggunaan dana kampanye. Sementara itu, Peneliti LIPI Siti Zuhro mengingatkan semua pihak agar segera menghentikan kontestasi pilpres yang terus menerus karena akan bisa menimbulkan ketidakpercayaan yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa. (ant)
KIH Janjikan
PPP Dapat Satu Kursi SURABAYA - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membuka pintu terhadap Partai Persatuan Pembangunan jika ingin bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo tersebut. ‘’Kalau PPP mau bergabung ke KIH kami membuka pintu, karena KIH itu prinsipnya adalah terbuka,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo usai pembukaan muktamar PPP di Surabaya, kemarin. Pembukaan muktamar dihadiri pimpinan dari beberapa partai anggota KIH. Mereka adalah Ketua DPP Partai NasDem Ferry Mursidan Baldan, Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella, Sekjen PKB Hanif Dakhiri, dan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Kehadiran pimpinan partaipartai politik anggota KIH pada pembukaan muktamar PPP di
Surabaya menjadi isyarat bahwa KIH akan menerima PPP. Menurut Tjahjo, keinginan PPP untuk bergabung atau tidak bergabung dengan KIH itu merupakan pilihan politik PPP. Ketika ditanya, kehadirannya pada pembukaan muktamar PPP, Tjahjo mengatakan, dirinya hadir mewakili partai karena diundang oleh panitia muktamar. ‘’Sesama partai politik itu terus membangun komunikasi. PDI Perjuangan sudah membangun komunikasi politik dengan PPP sejak kepemimpinan Pak Hamzah Haz,” katanya. Kalau saat ini PPP memiliki keinginan untuk mendukung pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo, itu karena komitmennya untuk membangun bangsa. Ketika ditanya perihal adanya jatuh satu kursi menteri kepada PPP jika bergabung ke KIH, Tjahjo enggan menjawabnya. (ant)
Suluh Indonesia/ade
ANAK ATUT DIPERIKSA - Anak perempuan Gubernur Non-Aktif Banten Ratu Atut Chosiyah, Andiara Aprilia Hikmat memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.