Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 16 Januari 2017
No. 11 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
Lakalantas, Tujuh Tewas CIREBON - Polres Majalengka mengidentifikasi tujuh korban meninggal akibat kecelakaan di tol Cipali KM 162, kemarin. Kapolres Majalengka AKBP Mada Roostanto di Majalengka, kemarin menuturkan ketujuh korban telah teridentifikasi dan pihaknya juga masih melakukan penyelidikan atas penyebabnya. “Sudah kami identifikasi semua korban, namun ada dua anak-anak yang belum diketahui identitasnya,” katanya. Kecelakaan terjadi antara minibus Luxio nomor Polisi B-1138 UKS yang dikemudikan Aan Sawaludin (35) asal Kabupaten Kuningan dengan truk tronton AB 8837 AK yang dikemudikan Supardi (45) beralamatkan Jetis RT 2 Sendangsari Pajangan Bantul. Korban meninggal dunia yaitu, Aan
Sawaludin, alamat Desa Sukaharja RT 03/ RW 02, Ela Sri Hofilah alamat Desa Sindang Jawa, Rosin warga Dusun 111 RT/ RW 006/005, Sindang Jawa, Kecamatan Cibingbin, Dinah warga Desa Cikandang, Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dan Laila Aqmarina, warga Tangerang. “Ada dua balita yang belum teridentifikasi karena tidak ada tanda pengenal dan semua di RSUD Arjawinangun Cirebon,” katanya. Ia menambahkan selain mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia, kecelakaan itu juga menyebabkan tiga orang mengalami luka berat. Tiga korban luka berat sudah dirawat di RS Mitra Plumbon, dimana ketiganya merupakan warga Kuningan. “Ada tiga orang luka berat yaitu Alimansyah (20), Kusmara (41) dan Eli Handayani,” tambahnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PATROLI SEPEDA - Sejumlah anggota Sabhara Polres Lhokseumawe berpatroli mengendarai sepeda di pusat Kota Lhokseumawe, kemarin. Kepolisian setempat menggencarkan patroli Polisi bersepeda menyusuri berbagai wilayah untuk mengantisipasi tindakan kriminalitas.
Medsos Ancam Persatuan Presiden Sebut
Suluh Indonesia/ant
KUNJUNGAN PM JEPANG - Presiden Joko Widodo menyambut PM Jepang Shinzo Abe di Istana Bogor, kemarin. Kunjungan Abe untuk membahas sejumlah agenda, antara lain kerja sama ekonomi, membahas isu regional seperti keamanan dan stabilitas kawasan untuk menguatkan peran EAS (East Asian Summit).
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengingatkan adanya isi atau materi dalam media sosial (medsos) yang bisa mengancam persatuan bangsa dan negara. “Di medsos kita sering lihat adanya hasutan, fitnah, berita bohong, ujaran kebencian yang kalau tidak waspada bisa memecah belah bangsa. Ancaman itu harus terus diwaspadai,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan Perayaan HUT Ke-18 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Jakarta, kemarin. Hadir dalam acara itu Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Penasihat PKPI Try Sutrisno, Ketua Umum PKPI AM
Hendropriyono dan sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara. Di awal sambutan Presiden menyebutkan bahwa perubahan dunia semakin cepat dari menit ke menit, jam ke jam, dan hari ke hari. Satu masalah belum rampung sudah ada masalah baru. “Ini politik global yang terjadi,” katanya. Ia menyebutkan masalah perlambatan ekonomi global belum selesai, ekonomi dunia belum pulih tapi sudah ada tantangan baru yaitu kebijakan AS setelah nanti Presiden Donald Trump yang terpilih dilantik. “Kia harus bergerak cepat mengantisipasi perubahan, harus selalu siap, terlambat sedikit saja kita mengan-
tisipasi, akan digulung oleh sejarah,” katanya. Sementara itu di dalam negeri sendiri, lanjut Jokowi tantangan masih banyak termasuk kemiskinan, kesenjangan ekonomi antar wilayah, antara yang kaya miskin dan pengangguran. “Meskipun kini ratio sudah turun sedikit tapi kita masih pada posisi kuning menuju merah,” katanya. Presiden menyebutkan sebagai bangsa, Indonesia beruntung dan patut bersyukur karena mempunyai Pancasila. “Dengan Pancasila kita bisa deteksi, bisa ukur budaya yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti aksi-aksi radikalisme dan terorisme,” katanya.
Presiden Jokowi mengharapkan sebagai parpol yang rohnya keadilan dan pembangunan, PKPI bisa menjadi panduan, panyalur aspirasi rakyat untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah, kesenjangan kaya miskin. “Saya ingin adanya kerja sama pemerintah dengan PKPI untuk wujudkan Indonesia Raya,” kata Presiden. Sebelumnya, Jokowi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membuang energi dengan melakukan berbagai hal yang buruk terkait kritikan di media sosial. Jokowi mengatakan, banyak orang yang menggunakan demokrasi sebagai pembenaran atas hasutan yang disampaikan melalui medsos. (ant)
KPK Sebut
Ada Tiga Kelompok Besar Terkait KTP Elektronik JURU Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan terdapat tiga kelompok besar untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E). Siapa saja mereka ? Febri mengatakan, untuk kasus KTP-E sebenarnya ada tiga kelompok besar mulai dari yang berada di sektor politik ketika pembahasan dilakukan oleh anggota DPR. Kedua, instansi pemerintah yang menangani proyek, salah satunya Kemendagri yang kami intens memeriksa pejabatnya dan kel-
ompok ketiga itu swasta. Febri menyatakan di tiga kelompok inilah kasus KTP-E akan didalami dan dikembangkan lebih jauh. Saat ini, kata dia, penetapan tersangka masih berada di kelompok Kementerian Dalam Negeri yang menangani proyek KTP-E tersebut. “Tentu kami
terbuka mendalami peran di dua kelompok lain apakah itu proses pembahasan anggarannya atau pun pada sektor swasta baik dari pihak pemenang lelang atau pihak lain yang juga terkait perkara ini. Sebab belum tentu hanya pemenang lelang total dari indikasi kerugian negara karena sangat terbuka dinikmati pihak-pihak lain,” ucap Febri. Sebelumnya, KPK memanggil Ketua DPR RI Setya Novanto dan dua mantan anggota DPR RI M Nazaruddin dan Anas Urbaningrum terkait kasus proyek KTP-E. “Nazaruddin masih belum bisa datang, kami akan agendakan kembali karena kemarin yang bersangkutan sakit,” kata Febri. Dalam pemanggilan itu, Febri mengatakan Setya Novanto dikonfirmasi terkait sejumlah pertemuan, baik pertemuan di DPR atau pun pertemuan yang terjadi di luar DPR seperti pertemuan di sejumlah hotel dengan sejumlah pihak. “Untuk memastikan itu kami mempertemukan saksi dengan pihak lain yang terkait dengan rangkaian peristiwa KTP-E, untuk memastikan bahwa memang orang dengan nama tertentu inilah yang waktu itu juga ditemui oleh saksi, jadi Setya Novanto dipanggil sebagai saksi untuk memastikan rangkaian-rangkaian peristiwa tersebut. Tentu saja untuk memperkuat bukti yang ada untuk tersangka S (Sugiharto) yang diperiksa juga di beberapa kesempatan,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
MIMBAR PEMUDA ANTI KORUPSI - Sejumlah pemuda dan pemudi membawa poster anti korupsi dalam mimbar pemuda anti korupsi saat hari bebas kendaraan di Klaten, kemarin. Berbagai jenis ekspresi orasi dan membaca puisi yang dilakukan para pemuda Klaten tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta mengontrol dan melawan tindakan korupsi.
Taruna ATKP Tewas
Diduga Dianiaya Senior TRENGGALEK - Keluarga asal Kabupaten Trenggalek menggugat polisi dan Akademi Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makasar atas kematian “misterius” Ari Pratama, putra mereka yang menjadi taruna setempat saat menjalani masa pendidikan di akademi tersebut, 19 November 2016. Gunawan, ayah almarhum Ari Pratama mengatakan surat gugatan atau klarifikasi atas kematian putra sulungnya itu akan segera dilay-
angkan ke Polres Maros dan pihak ATKP Makasar. “Kami sudah koordinasikan masalah ini dengan pihak LBH Rakyat di Trenggalek yang mengerti aspek yuridis kasus seperti ini,” katanya. Ia mengakui kematian putranya sudah terjadi akhir tahun lalu, tepatnya pada 19 November 2016 dan jenazah tiba di rumah duka di Dusun Tumper RT 11/RW 04 Desa Tegaran, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek keesokan harinya (20/11/16) sekitar
pukul 14.30 WIB. Namun kondisi jenazah saat diterima dan hendak dimandikan yang terdapat sejumlah luka lebam di perut sebelah kiri dan keluar darah segar dari mulut menyebabkan keluarga dan kerabat korban Ari Pratama di Trenggalek curiga kematiannya tidak wajar. Ketidakjelasan sebab kematian itu sempat dipertanyakan Gunawan dan keluarga dengan melapor ke Polsek Tugu, Trenggalek namun ditolak dengan alasan “locus delicti” (peristi-
wa hukum) ada di Maros dan bukan di wilayah hukum Trenggalek. “Kami juga sudah surati Polres Makasar namun juga ditolak dengan alasan kejadian ada di Maros, sehingga tidak berwenang menangani,” tuturnya. Gunawan mengatakan, anaknya masuk ATKP melalui proses seleksi ketat, tulis, piskologi hingga fisik termasuk ujian berenang. ‘’Jadi aneh jika sebab kematiannya karena tenggelam berenang,’’ katanya. (ant)