Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 15 Desember 2015
No. 228 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Polisi Sita Sabu Rp 24 Miliar BEKASI - Kapolresta Bekasi Kota Jawa Barat Kombes Pol Daniel Tifaona mengatakan sabu-sabu seharga Rp24 miliar yang berhasil disita dari seorang residivis berinisial RD merupakan produk impor. ‘’Barangnya (sabu-sabu) produk impor, tapi kami belum bisa informasikan dari negara mana,” katannya di Bekasi, kemarin. Menurut dia, RD merupakan seorang residivis dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang bebas dari hukuman pada 2015. RD ditangkap pihaknya pada Kamis (10/12) di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, sekira pukul 23.30 WIB dengan barang bukti 13,9 Kg sabu-sabu senilai Rp1,9 miliar/bungkus. ‘’Sabu-sabu itu dikemas dalam 13 plastik dengan berat
masing-masing plastik 1 Kg. Harga pasaran saat ini sekitar Rp1,9 miliar per bungkus plastik,” katanya. Pelaku RD, kata dia, kerap memasarkan barang tersebut ke sejumlah diskotek di wilayah Jakarta dan Bekasi. ‘’Pelaku tinggal dekati pengunjung diskotek yang sedang ‘fly’ dan menawarkan sabu,” katanya. Sabu-sabu yang disita dari tangan RD diketahui berasal dari pemasok bernama Yong Kim alias Bong Kim yang hingga kini masih buron. ‘’Pemasoknya masih kita kejar,” katanya. Daniel menjelaskan, polisi menjerat pelaku dengan Pasal 114 (1),(2) sub Pasal 112 (1),(2) UU Nomor 35 tentang Narkotika. ‘’Ancamannya bisa hukuman mati,” katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
UJI KELAYAKAN CAPIM KPK - Capim KPK Saut Situmorang menyampaikan pendapat saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Polri-Kejaksaan Diminta
Segera Proses Setya-Riza
Suluh Indonesia/ant
BERSAKSI DI MKD - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan memberi salam hormat saat tiba di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Luhut Panjaitan akan memberikan kesaksian pada sidang etik MKD DPR terkait kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport.
JAKARTA - Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) meminta agar Polri dan Kejari segera memproses pidana Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak M Riza Chalid terkait dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan wakil Presiden Jusuf Kalla untuk minta saham di Freeport Indonesia. ‘’Bagi kami respon dan sikap tegas yang ditunjukkan oleh Presiden terhadap drama MKD (Majelis Kehormatan Dewan) harus dibarengi langkah Kepolisian dan Kejaksaan Agung agar proses pidananya segera dilakukan,” kata Sekjen Almisbat Hendrik Dikson Sirait, di Jakarta, kemarin. Menurut dia, Kepolisian dan Kejagung tidak boleh mengulur waktu untuk menetapkan status tersangka kepada Ketua DPR Setya Novanto dan M. Riza Chalid atas pencatutan nama Presiden dan Wapres dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan dugaan pemufakatan jahat. Pada konteks yang lain, lanjut Hendrik, memandang perlu klarifikasi dari Sudirman Said
yang juga disinyalir melanggar hukum dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Dengan kata lain, menetapkan Setya Novanto tersangka, bukan berarti membenarkan tindakan Menteri ESDM Sudirman Said. Di sisi lain, Almisbat menaruh apresiasi pada Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, yang bersedia memberikan keterangan kepada MKD. Namun, disayangkan dalam pernyataan yang emosionalnya itu membawa embel-embel sebagai seorang tentara bukan menampilkan sosok negarawan. ‘’Bagi Almisbat sikap ini seolaholah sebagai sok patriot dan sok ksatria, yang memandang pihak lawan sebagai gerombolan pengacau yang harus ditumpas,” kata Hendrik, mantan aktivis mahasiswa Unas itu. Kendati demikian, perlu dimaklumi bahwa nama Luhut Binsar Pandjaitan hampir sebanyak 66 X disebut dalam rekaman percakapan. Ini bukan masalah ringan. Apalagi mengingat bahwa Luhut Binsar Pandjaitan disinyalir pernah berinisiatif menjembatani kelompok
suku Amungme dan Komoro, Papua untuk mendapatkan konsesi dari PT Freeport Indonesia. ‘’Bagi kami, ini merupakan momentum untuk menaruh semua permasalahan yang menyangkut PT Freeport Indonesia untuk dibongkar tuntas dan diklarifikasi oleh Luhut Binsar Pandjaitan sejauh yang ia ketahui,” kata salah satu komunitas relawan Jokowi ini. Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan pemanggilan pengusaha Reza Chalid, yang lagi-lagi tidak hadir ketika dipanggil MKD DPR RI, diserahkan sepenuhnya kepada prinsip yang berlaku di dewan. ‘’Terserah prinsip DPR lah,” kata Jusuf Kalla. Wapres mengemukakan, kabar yang beredar adalah Reza Chalid telah berada di luar negeri, tetapi dirinya masih tidak tahu secara pasti. Sedangkan ketika ditanyakan mengenai persidangan di MKD ini yang menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Jusuf Kalla mengatakan dia hanya melihat awalnya. (wnd/son)
APBN Harus Untuk Program Yang Jelas JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota dapat menjalankan amanah alokasi anggaran yang dikeluarkan, karena APBN dan APBD merupakan uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan. Presiden meyakini, apabila anggaran yang dikeluarkan tepat, penggunaannya akan lebih optimal, terukur, lebih tepat sasaran. ‘’Saya sampaikan kepada kementerian dan lembaga, gubernur, walikota, bupati harus jelas. Kalau ‘pemberdayaan’, ‘peningkatan’, ‘kualitas’ , yang jelas sajalah. Kalau petani yang jelas, beli
benih padi, beli bibit holtikultura, sudah jelas itu jelas. Uangnya kan keluar untuk siapa kan jelas,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 kepada para menteri, kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota, di Istana Negara Jakarta, kemarin. Presiden mengingatkan tiap detil program kegiatan dalam rencana dan kegiatan anggaran yang ada harus dicek satu per satu. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang menghamburkan, mana yang memboroskan, lalu dihilangkan. Dan, harus dipastikan angga-
ran untuk yang bermanfaat. Presiden Jokowi kembali menekankan, agar jangan muncul lagi jenis program kegiatan yang tidak jelas. “Sekali lagi saya ulang, jangan muncul lagi jenis programprogram yang tidak jelas, yang tidak konkrit atau kalimatnya bersayap, dengan kalimat yang absurd,” tegasnya. Menurutnya, pola-pola lama harus betul-betul pangkas, sehingga dalam anggaran itu harus jelas semuanya. Dengan cara itu maka akan bisa menggunakan uang rakyat lebih optimal, lebih konkrit, lebih terukur, dan lebih tepat sasa-
ran. ‘’Jelas saja sudah, bangun kelas berapa meter persegi’jelas, hitungannya juga jelas per meter dihitung jelas dikalikan per meter perseginya jelas. Jangan lari kemana-mana, peningkatan kualitas sekolah. Apa ini, rakyat menangkapnya juga apa ini. Harus semuanya harus jelas sekarang ini harus jelas,” tegas Presiden Jokowi seraya meminta agar perkaliannya juga akan jelas. Kalau bangun kelas misalnya 7×10 berarti 70 meter persegi, kalau untuk membangun kelas itu berapa sih, apa dua juta ya tinggal dikalikan jelas angkaangkanyaa, sehing akan semakin jelas. (har)
Presiden-Wapres
Tidak Terbebani Kasus Freeport JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sama sekali tidak memiliki beban terkait PT Freeport Indonesia. ‘’Presiden Jokowi dan Wapres dalam konteks Freeport tidak ada beban sama sekali,” kata Pramono Anung di Istana Negara Jakarta, kemarin. Menurut dia, Presiden dan Wapres tentunya akan dengan senang hati menanggapi kalau kemudian ada pertanyaan terhadap itu. ‘’Dengan demikian kalau harus dilakukan pembahasan pembangunan dan sebagainya, yang diutamakan Presiden adalah untuk bangsa,” katanya.
Mengenai sidang Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) yang hari ini mengundang Menko Polhukam Luhut B Panjaitan, Pramono mengatakan sudah diskusi dengan Luhut dan menyatakan akan hadir dalam sidang itu. ‘’Beliau juga bersedia secara terbuka supaya publik memahami, mengetahui walaupun Pak Luhut berulangkali disebut namanya, tetapi dia telah menyampaikan posisinya jauh-jauh hari kepada Presiden bahwa dia termasuk orang yang meminta perpanjangan kontrak Freeport itu dilakukan 2019 dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap hal tersebut,” katanya. Ia menyebutkan ada 4 poin
yang selalu menjadi poin perhatian Pesiden, pertama masalah pembagian divestasi, kedua community development agar Papua itu menjadi lebih baik, berikutnya pem-
bangnunan smelter, dan terakhir adalah nasional interest menjadi lebih baik. ‘’Dalam konteks itulah sebenarnya pemerintah berkepentingan,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BANJIR LUAPAN SUNGAI KAMPAR - Seorang warga menggunakan perahu keluar dari rumah yang digenangi banjir luapan Sungai Kampar di Desa Buluhcina, Kabupaten Kampar, Riau, kemarin. Tingginya curah hujan membuat Sungai Kampar meluap dan merendam ratusan rumah warga.