Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Senin, 15 Agustus 2016
No. 146 tahun X
Bisnis Narkoba Menggiurkan
JAKARTA Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menganggap Indonesia bagaik an s urga bagi penged ar narko ba. P asal nya, harga pas aran narkoba di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di Asia. Kita darurat narkotika karena diban ding negara lain, harganya jauh lebih tinggi. Ini sangat menggiurkan bagi pelaku perdagangan narkotika, ujar Yenti dalam diskusi di Jakarta, kemarin. Yenti mengatakan, harga narkoba per paket atau per kilogram di Jepang hanya seperlima dari harga di Indonesia. Harga jual barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia bisa meningkat berkali-kali lipat. M enu rut Yen t i , hal i ni ya ng
menyebabkan kejahatan narkoba di Indonesia semakin tinggi. Narkotika di Indonesia semakin hari bukannya turun, tapi makin tinggi meski kita punya undang-undang narkotika karena jaringannya luas, kata Yenti. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa A.H Maftuchan mengatakan, secara global, narkoba menempati urutan teratas dalam perdagangan ilegal internasional. Jumlahnya bisa mencapai 300 hingga 350 miliar dollar AS pertahun. Di bawahnya ada perdagangan manusia, perdagangan hewan yang dilindungi, dan batu mulia. Untuk di Indonesia, M af tu cha n m emp re di ksi pe re dar an narkoba nilainya mencapai Rp 6-8 triliun pertahun. (ant)
Tidak Lulus Sertifikasi
Suluh Indonesia/ant
LOMBA PANJAT PINANG - Seorang anak mengibarkan bendera merah putih usai mencapai puncak dalam lomba panjat pinang di Bandarharjo, Semarang, kemarin.
Ribuan Dosen
JAKARTA - Sebanyak 1.580 dosen dari sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air tak lulus program sertifikasi dosen tahap pertama yang diselenggarakan oleh Kemristekdikti. Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen tahap pertama sebanyak 4.5 12 dosen. Sedangkan kuota sertifikasi untuk tahun ini hanya 10.000 dosen, ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti Ali Ghufron Mukti, di Jakarta, kemarin. Menurutnya, dengan demikian, untuk tahap pertama jumlah dosen yang lolos
sertifikasi untuk tahap pertama sebanyak 2.932 orang. Penyebab utama banyak dosen yang tak lulus sertifikasi dosen adalah rendah nilai gabungan dan deskripsi diri. Sebagian besar para dosen menulis deskripsi diri mereka mencontek atau copy paste dari dosen yang telah lulus sertifikasi, katanya pula. Ghufron memperkirakan para dosen yang tidak lulus itu mencontek deskripsi diri dari dosen yang telah lulus sertifikasi dengan harapan bisa lulus juga. Padahal tim sertifikasi memberi perhatian lebih pada keaslian deskripsi diri tersebut.
Dosen kita itu lihat ada yang lulus langsung mencontek. Padahal itu harus dihindari dan diperingatkan. Menurut saya, besok di situsnya harus diperingatkan kalau copas dijamin tak lulus, kata dia lagi. Banyak dosen yang tak lulus sertifikasi tersebut, lanjut dia, merugikan keuangan negara karena pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp800.000 untuk tiap dosen yang melaksanakan uji kompetensi/sertifikasi itu. Ini sangat merugikan, kami akan memikirkan bagaimana mekanismenya agar para dosen yang tak lulus ini bisa lulus. Tentunya harus melalui serangkaian tes lagi,
kata Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada itu pula. Seorang Tim Data Sertifikasi Dosen Nasional Sugianto mengatakan sebagian besar penyebab ketidaklulusan dikarenakan copas. Deskripsi diri merupakan tulisan mengenai diri dosen itu, ke depannya dia seperti apa. Tulisannya naratif, ujarnya. Nilai maksimum untuk sertifikasi dosen itu adalah tujuh. Disinggung apakah jumlah deskripsi diri copas semakin banyak atau turun, Sugianto menyebutkan bahwa jumlahnya turun dib an di n gka n tahun lalu. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KARNAVAL BECAK HIAS - Sejumlah pengemudi becak mengikuti karnaval becak hias di Makassar, kemarin. Karnaval becak hias yang diikuti ribuan pengemudi becak se kota Makassar dan se Kabupaten Gowa tersebut dalam rangka memeriahkan HUT ke-71 Kemerdekaan RI.
DPR dan Parpol
Institusi Paling Tidak Dipercaya Publik
PARTAI politik dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi institusi yang paling tidak dipercaya oleh publik berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia. Dari survei itu, responden yang percaya pada partai politik hanya 46 persen dan 46 persen lainnya m enyatakan t id ak pe rca ya. Sisa re sponden mengaku tidak tahu. Adapu n respond en yan g percaya dengan DPR hanya 53 persen, 40 persennya men-
gaku tidak percaya. Parpol dan DPR enggak pernah naik kelas . Sejak 2002 tidak pernah naik tingkat trust (kepercayaannya), kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi saat memaparkan hasil survei tersebut di Jakarta, kemarin.
Adapun institusi yang paling dipercaya ad alah Presiden RI dengan 89 persen responden menyatakan rasa keperc a ya a nnya , di susul oleh TNI (88 persen), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (82 persen). Di urutan keempat, Polri dipercaya oleh 73 persen responden, kemudian pegawai negeri sipil (68 persen), aparat pengadilan (64 persen), kejaksaan (61 persen), dan Dewan Perwakilan Daerah (54 persen). Berbeda di peringkat bawah yang tidak berubah, di tingkat atas ada sedikit perubahan. KPK yang biasanya di urut a n nom or sat u, sekarang di uruta n ketiga, kala h de ngan TN I, kat a Burhanudin. Survei ini dilakukan dengan metode wawancara pada 1-9 Agustus 2016. Populasi survei adalah seluruh WNI yang mempunyai hak pi lih yang sudah berusia 17 tahun atau lebih. Responden dipilih secara a ca k s eba nya k 1.220 orang. Margin of error ratarata sebesar plus/minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Untuk diketahui, selama i ni banyak angg ot a parpol atau anggota D PR maupun DPRD menghadapi bahkan sudah menjalani masa penahanan akibat melakukan tindak pidana korupsi serta pidana lainnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PACU JAWI - Seorang joki berusaha mengendalikan sapi (Jawi) saat mengikuti kegiatan olahraga tradisional Pacu Jawi (Balap Sapi), di Tanah Datar, Sumbar, kemarin. Pacu Jawi merupakan permainan olahraga tradisional yang diadakan usai panen padi dan telah menjadi atraksi wisata untuk menarik wisatawan asing dan wisatawan lokal.
Menteri ESDM Mengaku
Masih Pegang Paspor Indonesia
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengaku, dirinya masih memegang paspor Indonesia atau berstatus warga negara Indonesia (WNI). Paspor Indonesia saya masih valid. Silahkan dicek, katanya usai mengikuti acara HUT Kemerdekaan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin. Menteri yang akrab disapa Candra itu menegaskan, dirinya sudah mengembalikan proses kewarganegaraan AS. Proses-proses di sana (AS) terkait pertanyaaan teman-teman (wartawan), sudah saya kembalikan.
Coba lihat tampang saya, masih Padang kan? Bahasa Indonesia saya juga medok Padangnya, katanya. Namun, Candra enggan menjawab sejak kapan proses kewarganegaraan AS tersebut dikembalikannya. Saya sudah kembalikan, silahkan tanya kepada yang berwenang, ujarnya. Arcandra Tahar yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ESDM pada 27 Juli 2016 tengah diterpa isu cukup serius. Sesuai viral yang beredar di media sosial seperti WhatsApp, Arcandra disebutkan memiliki kewarganegaraan AS
setelah melalui proses naturalisasi sejak Maret 2012. Arcandra disebut telah mengucap sumpah setia kepada AS saat itu. Sementara, Indonesia tidak mengenal dwikewarganegaraan, sehingga bila informasi tersebut benar, maka status WNI Arcandra bisa hilang. Sem entara itu, Istana Kepresidenan menegaskan ESDM Archandra Tahar adalah pemegang paspor Indonesia yang sah. Presiden Jokowi mempersilakan Mensesneg Pratikno untuk memberikan pernyataan resmi terkait isu dwikewarganegaraan Archandra Tahar. Oh
ya terkait itu biar Mensesneg yang menyampaikan. Silakan Pak Menteri, kata Presiden. Mensesneg Pratikno kemudian menyampaikan penegasan, Archandra Tahar adalah pemegang paspor Indonesia. Jadi kami ingin tegaskan bahwa Pak Archandra Tahar itu adalah pemegang paspor Indonesia, jadi beliau pas hadir masuk ke Indonesia juga menggunakan paspor Indonesia beliau, masa berlakunya sampai tahun 2017, katanya. Ia menambahkan, Presiden Jokowi mengemban amanah sebagai Menteri ESDM. (har)