Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 15 April 2016
No. 71 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Wanita Hamil Dimutilasi TANGERANG - Aparat Polresta Tangerang memburu pelaku mutilasi terhadap korban tanpa identitas sebagai penghuni rumah kontrakan di Desa Telaga Sari, Kecamatan Cikupa diduga istri muda sedang hamil enam bulan. ‘’Kami sudah mendapatkan keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian yang melihat korban sebelum meninggal,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Irman Sugema di Tangerang, kemarin. Irman mengatakan pihaknya berupaya mencari alat bukti lain yang mengarah kepada pelaku agar diperoleh titik terang untuk mengungkap kasus tersebut. Pernyataan tersebut terkait aparat Polsek Cikupa menemukan korban mutilasi tanpa identitas di Desa Tenaga Sari RT 12/01, Kecamatan Cikupa dalam
kondisi mengenaskan. Namun tubuh korban dalam kondisi terpisah dengan lengan dan kaki serta pangkal paha hingga jari dipotong. Demikian pula tangan korban dipotong dari siku terpisah dua dengan jari, tapi tangan kanan belum ditemukan. Dalam pemeriksaan medis di RSUD Tangerang bahwa petugas memperkirakan korban berusia 23 tahun dan dalam kondisi hamil enam bulan. Korban juga memiliki rambut lurus dengan panjang sebahu dan ketika ditemukan warga di rumah kontrakan sudah terbungkus plastik hitam. Sedangkan petugas medis RSUD Tangerang sudah mengeluarkan janin dalam tubuh korban dengan kondisi sudah tidak bernyawa. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KAJATI DIPERIKSA - Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang (kiri) dan Aspidsus Kejati DKI Tomo Sitepu (kanan) menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Keduanya terseret kasus dugaan suap PT BA untuk mengamankan perkara di Kejati DKI Jakarta.
Presiden Minta Kementrian
Potong Anggaran Rp 50 Triliun Suluh Indonesia/ant
LAPOR PRESIDEN - Ketua BPK Harry Azhar Aziz (kiri) disambut Mensesneg Pratikno sebelum melapor kepada Presiden Jokowi terkait namanya masuk dalam daftar Panama Papers di Istana Merdeka Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga negara untuk memotong anggaran belanja sebesar Rp50 triliun guna menyesuaikan APBN-Perubahan. ‘’Kepada seluruh kementerian lembaga agar dalam APBN Perubahan itu dipotong Rp50 triliun kurang lebih dari biaya-biaya operasional, belanja-belanja operasional, belanja-belanja barang yang tidak prioritas,” kata Presiden
Jokowi di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, kemarin. Presiden menilai kementerian dan lembaga negara dapat memotong anggaran dari sejumlah pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti perjalanan dinas, seminar, rapat maupun pengadaan mobil dinas. Pada awal Maret sejumlah menteri dipanggil oleh Presiden yaitu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Bambang Brodjonegoro,
Menlu Retno LP Marsudi dan Seskab Pramono Anung. Pertemuan itu membahas persiapan RAPBNP 2016 dan masalah kemudahan berusaha atau easy doing business dan rencana kerja pemerintah jangka menengah dan panjang. Menteri Keuangan mengungkapkan pemerintah akan melakukan utang baru sebesar Rp21 triliun untuk menutup defisit dalam RAPBNP 2016 yang melebar. ‘’Kemungkinan defisit melebar dari
2,15 persen menjadi 2,5 persen dari PDB karena ada tambahan belanja 40 triliun (rupia),” kata Bambang. Kendati pemerintah telah memangkas belanja negara, namun defisit dalam RAPBNP 2016 tetap bertambah. Bambang menyebutkan di sisi belanja negara, belanja kementerian dan lembaga turun dari Rp784 triliun, menjadi Rp738 triliun atau turun sekitar Rp45,5 triliun. Sedangkan belanja non-kementerian dan lembaga naik Rp9,6 triliun. (ant)
Jokowi :
Kelestarian Alam Menjadi Warisan Penting PRESIDEN Joko Widodo mengatakan terdapat dua hal yang perlu diwariskan kepada generasi mendatang yaitu ilmu pengetahuan dan kelestarian alam. Presiden saat memberikan arahan dalam acara pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, kemarin mengatakan, apalagi Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang kaya keanekaragaman hayati, kita dipandang sebagai negara mega-biodiversity. Menurut Jokowi, dengan
kekayaan hutan yang dimiliki Indonesia maka masyarakat internasional mengharapkan Indonesia sebagai penghasil udara bersih di dunia yang patut dijaga kelestariannya. Untuk melakukan hal itu, pemerintah bersama seluruh masyarakat Indonesia perlu memerhatikan seluruh ekosistem baik spesies tumbuhan maupun satwa liar. ‘’Gerakan
Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar adalah jawaban Indonesia atas permintaan dunia kepada kita untuk menjadi paru-paru dunia,” tutur Presiden. Dalam acara tersebut, Presiden telah melepas empat elang bondol serta ratusan tukik penyu sisik ke pantai di Pulau Karya. Selain itu, Presiden didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya secara simbolis menanam tumbuhan mangrove atau bakau dan menyemai terumbu karang. Kegiatan itu merupakan bentuk dukungan Indonesia dalam memperingati Hari Hutan Internasional yang jatuh pada 21 Maret lalu. Jokowi meminta seluruh gerakan nasional termasuk penyelamatan tumbuhan dan satwa liar dapat berlangsung secara berkelanjutan. ‘’Percuma kita canangkan, kita luncurkan, tapi seperti ‘kembang api’, meriah sebentar lalu langsung hilang dan padam,” tegas Presiden Jokowi. Sebelumnya, Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menjelaskan, Presiden juga akan melepas elang bondol dan tukik penyu jenis sisik di pantai Pulau Karya. Presiden tiba di Pulau Karya dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU dari Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja Bogor. Presiden juga secara simbolis memberikan bantuan sepeda dan tempat sampah kepada sejumlah sekolah di Kepulauan Seribu. Hari Hutan Internasional (HHI) atau “International Day of Forest” ditetapkan pada 21 Maret oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (ant)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN TANAM BAKAU - Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri) serta Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah) meninjau penanaman bibit bakau saat pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta, kemarin. Presiden menyerukan pentingnya menjaga kelestarian alam antara lain dengan menanam pohon, menjaga rantai ekosistem baik hewan dan tumbuhan, serta tidak mengotori alam dengan sampah.
Disebut Dalam Panama Papers
Ketua BPK Lapor Presiden JAKARTA - Ketua BPK Harry Azhar Aziz melapor kepada Presiden Jokowi setelah namanya dikaitkan dengan dokumen Panama Papers. ‘’Karena menyampaikan dan tentunya Presiden mendengarkan itu, mengenai bagaimana dan apa, tentu Pak Ketua BPK sendiri yang tahu. Tapi beliau sudah menyampaikan betul, mengklarifikasi,” kata Seskab Pramono Anung di Jakarta, kemarin. Pramono mengatakan Presiden menerima laporan
atau klarifikasi itu dan hanya mendengarkan laporan Ketua BPK atas hal itu. Ia menambahkan, Presiden Jokowi baru mengetahui soal itu setelah Ketua BPK melaporkannya. ‘’Ya (Presiden) baru tahu tadi. Tadi secara resmi Ketua BPK menyampaikan kepada Presiden, kami mendengarkan saja,” katanya. Ia menegaskan Pemerintah belum akan merespons atau menanggapi apapun terkait hal itu. ‘’Tadi dilaporkan dan di-dengarkan, jadi kita
belum memberikan tanggapan,” katanya. Sebelumnya, bocoran data Panama Papers menyebutkan nama Harry Azhar Aziz masuk dalam daftar di dalamnya. Nama Ketua BPK itu tercatat masuk dalam daftar yang bocor dari firma hukum Mossack Fonseca, Panama, dimana Sheng Yue International Limited diduga sebagai perusahaan “offshore” miliknya. Harry mengaku sudah menyampaikan permasalahan tersebut ke Presiden Joko Widodo. Dia pun sudah me-
laporkan ke Dirjen Pajak. ‘’Saya sudah lapor ke Presiden tadi. Ke Presiden saya sudah nyatakan bahwa itu sudah saya lapor ke Dirjen Pajak,” ujar Harry. Saat disinggung mengenai tanggapan Presiden, Harry mengaku, presiden menyatakan, jika tidak ada kerugian negara maka tidak ada yang dirugikan dalam kasus Panama Papers. ‘’Kalau kata Presiden kalau tidak ada kerugian negara ya tidak apa-apa Pak Harry,” katanya. (ant)