Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 15 Maret 2017
No. 53 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
MK Terima 50 Sengketa Pilkada JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan MK siap menyidangkan 50 perkara sengketa Pilkada serentak 2017, walapupun hanya memiliki delapan hakim konstitusi setelah Patrialis Akbar ditangkap KPK terkait suap. “Tidak ada kendala, delapan hakim konstitusi sanggup untuk menyidangkan perkara yang masuk,” kata Anwar Usman usai menghadiri pertemuan silahturahim dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka Jakarta, kemarin. Anwar mengakui banyak pihak yang mempertanyakan jika terjadi voting dan suara seimbang empat lawan empat akan menjadi jalan buntu. Wakil ketua MK ini menjelaskan bahwa jika terjadi voting dan suara imbang
telah diantisipasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada. “Sudah ada aturan yang menyebutkan jika terjadi voting dan suara imbang, maka posisi ketua MK berada jadi pemenangnya,” terang Anwar. Dia juga menegaskan bahwa sidang perkara sengketa Pilkada ini tidak harus menunggu hasil seleksi oleh Pansel yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk mencari pengganti Patrialis Akbar. “Tidak perlu menunggu hasil pansel,” ucap Anwar menjawab pertanyaan Antara. Wakil ketua MK ini juga mengakui bahwa perkara sengketa Pilkada 2017 tidak sebanyak perkara Pilkada seretak 2015 yang mencapai 152 perkara dari 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, dibanding tahun ini hanya 50 perkara dari 101 daerah yang menggelar Pilkada. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KASUS SUAP PAJAK - Mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegkan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno melambaikan tangan ketika menaiki mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
DPR Sarankan
Ketua KPK Mundur
Suluh Indonesia/ant
MEMUPUK PERSAUDARAAN SEJAK DINI - Sejumlah anggota Pramuka siaga mengikuti kegiatan ketangkasan dan kekompakan regu saat pesta siaga di Alun-alun Kidul Boyolali, kemarin. Kegiatan Pesta Siaga yang diikuti para anggota Pramuka siaga se-Binwil Surakarta tersebut bertujuan untuk memupuk kejujuran, tanggung jawab dan persaudaraan sejak dini.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo penuh dengan konflik kepentingan dalam pusaran kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) . Untuk itu, Fahri menyarankan agar Agus Rahardjo mundur untuk memudahkan penyidikan hingga tuntas kasus mega korupsi yang dilakukan oleh lembaga anti korupsi itu. “Dia (Agus Rahadjo) yang melelang e-KTP dan mempertemukan pengusaha peserta lelang dengan Mendagri Gamawan Fauzi era Presiden SBY, dan dia pula yang menyidik kasusnya,” sebut Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Kasus e-KTP yang meny-
eret Agus Rahadjo diketahui setelah mantan Mendagri Gamawan Fauzi mengungkapkan adanya keterlibatan Agus Rahardjo dalam kasus karena saat ini Agus merupakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut Gamawan Fauzi usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK ketika itu, awal penganggaran proses lelang tender sampai disetujuinya pengadaan proyek e-KTP dilakukan setelah Kemendagri yang dipimpinnya ketika itu sudah menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta LKPP yang ketika itu dipimpin Agus Rahardjo. Koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait juga sudah dilakukan dengan menggelar rapat di Kantor
Wakil Presiden mengenai rencana proyek pengadaan eKTP. Dari rapat itu, kemudian disetujui usai dilaporkan ke Presiden. Persetujuan proyek ini keluar melalui Kepres. Ketua tim pengarahnya ketika itu adalah mantan Menko Polhukkam Djoko Suyanto, dan Gamawan selaku Mendagri bertindak sebagai wakilnya hingga kemudian di bentuk panitia teknis dari 15 kementerian. Menurut Gamawan, dari LKPP yang ketika itu dikepalai Agus Rahardjo menyatakan tidak ada masalah dalam proyek ini, dari awal rencana sampai dengan pengerjaannya. Gamawan menyatakan pendampingan oleh BPKP dan LKPP dilakukan Kemendagri atas saran KPK. Atas dasar pengakuan Gamawan itu, Fahri mengata-
kan peran Agus Rahardjo sangat jelas dalam memberi persetujuan lolosnya proyek pengadaan e-KTP, namun mengapa justru saat ini dia yang mempersoalkannya dan menyidiknya. “Saya minta Saudara Agus Rahardjo mundur sebagai ketua KPK karena posisinya penuh konflik kepentingan,” pinta Fahri. Fahri mengatakan keterlibatan Agus Rahardjo sangat terang benderang dalam kasus ini karena proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun ini. Dia mempertanyakan peran Agus atas proyek yang dibiayai dari APBN Tahun anggaran 2011-2012 karena oleh mantan Mendagri Gamawan Fauzi dinyatakan bahwa proyek ini telah menyertakan pengawasan berdasar MoU KPK sehingga dinilai oleh KPK semasa diketuai Abraham Samad dinilai clear. (har)
JOKOWI :
Belanja Rokok Peringkat Kedua Keluarga Miskin PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan, informasi yang diterimanya bahwa belanja rokok menempati peringkat kedua dalam konsumsi rumah tangga miskin. Menurut Jokowi, informasi yang diterima, rokok menempati peringkat dua konsumsi rumah tangga miskin, keluarga miskin lebih memilih belanja rokok daripada belanja makanan bergizi. Dalam rapat kabinet terbatas membahas pertembakauan di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin, Jokowi mengatakan, masalah pertembakauan harus dilihat dari dua aspek. “Saya
ingin mengingatkan kembali apa yang sudah saya sampaikan pada ratas sebelumnya pada 14 Juni 2016. Masalah pertembakauan harus dilihat dari dua aspek,” katanya. Pertama, berkaitan dengan melindungi kepentingan warga negara dari gangguan kesehatan dan melindungi kepentingan generasi penerus masa depan anak-anak. Jokowi menyebutkan dana yang dikeluarkan keluarga mis-
kin untuk konsumsi produk tembakau mencapai 3,2 kali lebih besar dari pengeluaran untuk belanja telur dan susu. “Juga 4,2 kali lebih besar dari pengeluaran untuk beli daging, 4,4 kali lebih besar dari pengeluaran untuk biaya pendidikan dan 3,3 kali lebih besar dari biaya kesehatan,” katanya. Menurut dia, hal itu akan berdampak pada kualitas SDM di masa mendatang. Konsumsi produk tembakau dalam jumlah besar juga menyebabkan tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung negara dan masyarakat. Berdasar Data BPJS Kesehatan tahun 2015, lanjut Jokowi, lebih dari 50 persen biaya pengobatan dihabiskan untuk membiayai pengobatan penyakit tidak menular yang salah satu faktor penyebabnya adalah konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Sementara aspek kedua yang harus diperhatikan adalah kelangsungan hidup para petani tembakau. “Ini juga penting, kemudian pekerja pertembakauan yang hidupnya sangat tergantung pada industri hasil tembakau,” katanya. Dalam kesempatan itu Presiden meminta laporan Mentan Amran Sulaiman terkait langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan petani tembakau. “Saya juga minta laporan dari Menaker Hanif Dhakiri mengenai kondisi ketenagakerjaan dan perlindungan bagi pekerja pabrik di industri hasil tembakau,” kata Presiden Jokowi. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PIMPINAN LEMBAGA NEGARA - Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla (ketiga kiri), Ketua MA Hatta Ali (kedua kiri), Ketua BPK Harry Azhar Azis (kiri), Ketua MPR Zulkifli Hasan (ketiga kanan), Ketua DPR Setya Novanto (kedua kanan) dan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait pertemuan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Pertemuan tersebut membahas sinergi dalam menghadapi tantangan global dan mengatasi masalah kesenjangan dalam masyarakat.
Kelola Proyek Nasional
Prioritaskan Pengusaha Pribumi JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan upaya mengurangi kesenjangan harus dimulai dari komitmen bersama untuk menda-hulukan pengusaha-pengusaha pribumi dalam pengelolaan proyek-proyek baik yang ada di pusat maupun daerah. ‘’Pengusaha pribumi harus tumbuh dan berdaya saing. Ini adalah affirmative action untuk mengurangi kesenjangan,” kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Jakarta, kemarin. Permintaan itu merupa-
kan salah satu usulan yang disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kepada Presiden Joko Widodo dalam acara Silaturrahmi dan Konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan Lembaga Negara di Istana Negara, kemarin. Silaturahim dan rapat konsultasi juga menghadirkan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya yaitu pimpinan DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Zulkifli mengungkapkan usulan lain yang disampaikan pimpinan MPR adalah
mengembalikn fungsi Bulog untuk memenuhi kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako). “Dari Bulog lalu didistribusikan ke koperasi koperasi di daerah. Selanjutnya diberikan pada Pedagang pedagang pribumi di Kecamatan, Kabupaten sampai Provinsi,” kata Zulkifli. Upaya distribusi pada koperasi di daerah, Lanjut Ketua MPR, adalah untuk mencegah rent seeking dan merangsang munculnya pengusaha pengusaha pribumi baru di daerah Ketua MPR juga menying-
gung peran Lembaga Keuangan untuk mengurangi kesenjangan. Ia mengusulkan agar Lembaga keuangan Bank atau Non Bank mempermudah akses permodalan sekaligus memberikan pelatihan bagi pengusaha di tingkat lokal. ‘’Akses permodalan dari Bank untuk pengusaha pribumi harus dipermudah. Kebijakan kemudahan modal ini bisa diimbangi dengan pelatihan untuk meningkatkan skill dan kapastitas SDM pengusaha pribumi,” tegasnya. (har)