Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 15 Maret 2016
No. 49 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Segera Diberhentikan JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bagi kepala daerah yang terbukti dalam kasus narkoba dapat diberhentikan. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riyadmadji dalam siaran pers di Jakarta, Senin, mengatakan sanksi bagi Bupati Ogan Ilir (OI) Ahmad Wazir Noviandi (AWN) yang tertangkap tangan oleh Badan Narkotika Nasional pada Minggu malam (13/3), dapat berujung pemberhentian dari jabatannya. ‘’Selain terancam hukuman pidana, pejabat daerah yang terbukti menggunakan narkotika/obat terlarang juga akan diberhentikan sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 huruf f,” katanya. Namun demikian, Dodi menyatakan, Kemendagri akan memberikan sanksi
sesuai dengan tahapan status hukum yang dihadapi oleh pejabat tersebut. ‘’Apakah yang bersangkutan berstatus tersangka, terdakwa, atau terpidana, maka sanksi yang diberikan akan berbeda,” katanya. Sedangkan untuk roda pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, menurut Dodi, harus tetap berjalan seperti biasa. Pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten OI mesti berjalan normal. ‘’Untuk itu, kami berharap agar masyarakat Kabupaten Ogan Ilir tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya kepada proses hukum,” ujar Dodi. Dodi meyakini bahwa dengan ditangkapnya Bupati Ogan Ilir tidak serta merta mengganggu jalannya pemerintahan di Kabupaten Ogan Ilir. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BUPATI OGAN ILIR - Tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu, Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiandi berjalan masuk saat tiba di Gedung BNN Jakarta, kemarin.
Polemik Taksi Daring
Menkominfo Berharap Ada Jalan Keluarnya
Suluh Indonesia/ant
ANGKUTAN UMUM MOGOK - Sejumlah calon penumpang menunggu bus di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Senin (14/3). Aktivitas di Terminal Blok M terlihat sepi akibat sejumlah angkutan umum m lakukan aksi mogok massal, kemarin.
Kebakaran RS Mintoharjo
Empat Pasien Tewas JAKARTA - Empat pasien di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Mintoharjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, tewas akibat kebakaran di ruang tabung chamber Pulau Miangas Gedung Ruang Udara Bertekanan Tinggi (RUBT), Senin siang. Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksma M Zainudin, ketika dikonmasi di Jakarta, kemarin membenarkan adanya insiden tersebut. ‘’Kebakaran, bukan ledakan. Itu kejadian dalam
tabung chamber. Untuk pengobatan kesehatan,” ujar Kadispenal. Ruang tersebut, lanjut Zainudin, diisi empat pasien, sehingga menyebabkan keempat pasien tersebut tewas. Empat pasien yang meninggal, yakni mantan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol (Purn) Abubakar Nataprawira (65), Edi Suwandi (67), Dima (28) dan Sulistyo (54), yang merupakan anggota DPD RI. Kadispenal pun menjelaskan bahwa pada pukul 13.00
WIB telah terjadi kebakaran ruang tabung chamber Pulau Miangas Gedung Ruang Udara Bertekanan Tinggi (RUBT) lama RSAL Mintohardjo yg diakibatkan korsleting listrik sehingga menimbulkan asap putih lebat dan pasien yang ada di dalam tabung terbakar dan tidak dapat diselamatkan. Peristiwa itu bermula ketika ada kegiatan terapi dengan menggunakan oksigen pada pukul 11.30 WIB dengan tekanan 2,4 atmosfir.
Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, ketika tekanan baru mulai dikurangi menuju 1 atmosfir, pada pukul 13.10 terlihat percikan api di dalam chamber. ‘’Operator dengan cepat membuka ‘system fire’ tapi api dalam chamber secara cepat langsung membesar dan tekanan dalam chamber naik dengan cepat sehingga ‘safety valve’ terbuka dan menimbulkan ledakan. Beberapa saat kemudian api mulai padam namun korban tidak dapat diselamatkan,” katanya.
Akibat Risiko Teknis JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Kartono Mohamad mengatakan kejadian kebakaran “chamber” hiperbarik di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr Mintohardjo merupakan akibat dari risiko teknis. ‘’Bila pihak TNI AL menyatakan ada hubungan arus pendek, mungkin saja ada kabel yang terkupas atau sambungan yang
kendor pada alat yang digunakan untuk terapi hiperbarik,” kata Kartono dihubungi di Jakarta, kemarin. Mantan dokter TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir mayor itu mengatakan, hubungan arus pendek yang menimbulkan percikan api dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran pada “chamber” hiperbarik. ‘’Pada prinsipnya, terapi hiperbarik adalah mema-
sukkan oksigen murni ke dalam tubuh dengan menggunakan tekanan. Tekanan oksigen di dalam alat untuk terapi hiperbarik sangat tinggi sehingga mudah meledak dan terbakar bila terpercik api,” tuturnya. Kartono menyatakan pada dasarnya terapi hiperbarik aman untuk dilakukan. Bila kemudian ada risiko teknis yang terjadi, dia menduga ada beberapa faktor penyebab.
Pada pukul 14.00 WIB, korban dapat dievakuasi dan segera dibawa ke kamar jenazah RSAL Mintohardjo. Untuk petugas dan penunggu yang ada di Kamar Udara Bertekanan Tinggi (KUBT) langsung dievakuasi ke UGD RSAL Mintohardjo guna mendapat perawatan intensif akibat asap. Meski demikian, Zainudin memastikan, Pomal tengah bekerja sama dengan Puslabfor Polri untuk mencari tahu penyebab kebakaran. (ant)
KEMENTERIAN Perhubungan menyurati Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dengan isi permintaan pemblokiran aplikasi pemesanan taksi Uber dan Grab Car. Menanggapi permintaan tersebut Menkominfo Rudiantara menilai persoalan sistem tranportasi berbasis aplikasi online harus dicarikan solusi atau jalan keluar penyelesaiannya. ‘’Kalau efisiensi ini dinikmati masyarakat ya harus dicarikan jalan. Regulasinya kewenangan Pak Jonan,” kata Rudiantara di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Persoalan keberadaan taksi Uber dan Grab Car yang belum berizin dan tidak ada regulasi yang mengaturnya telah menimbulkan persoalan. Perusahaan Uber dan Grab yang membuat sistem berbasis online diterima masyarakat karena proses pemesanannya lebih efisien. Kementerian Perhubungan menilai perusahaan tersebut ilegal karena tidak mengantungi izin resmi dari pemerintah. Rudiantara mengaku sudah mengetahui permintaan pemblokiran aplikasi Grab dan Uber dari Kemenhub. Namun, dia mengaku belum mengecek surat tersebut secara detail. Namun, Rudiantara menekankan bahwa regulasi angkutan transportasi berbasis aplikasi, Uber dan Grab Car, sepenuhnya ada di tangan Kementerian Perhubungan. ‘’Dari sisi Menkominfo, tidak relevan dengan regulasi, lebih banyak regulasi transportasi dan regulatornya Kemenhub. Ada juga dishub daerah,”
katanya. Rudiantara menegaskan untuk pemblokiran sebuah situs atau aplikasi, sudah ada panel yang bertugas melakukan kajian. Oleh karena itu, dia tak bisa berkomentar lebih jauh apakah taksi Uber dan Grab Car legal atau ilegal. ‘’Saya juga kan bukan dari sektor perhubungan, jadi enggak bisa men-judge (menghakimi),” ujarnya. Sementara itu, pengemudi angkutan umum di DKI Jakarta, kemarin menggelar mogok massal. Penghentian operasi ini dilakukan sebagai bentuk protes akan keberadaan angkutan taksi Uber dan Grab Car, sebagai angkutan umum pelat hitam berbasis aplikasi. Para sopir ini menilai angkutan pelat hitam seperti Taksi Uber-GrabCar telah mematikan mata pencarian mereka, sebab tarifnya lebih murah, karena tidak dikenakan pajak, biaya perizinan dan segala macam pengenaan biaya dari pemerintah. Para sopir menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik antara lain di Balai Kota DKI Jakarta, Istana Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di Balai Kota dan depan Istana Negara, ratusan sopir taksi dari berbagai perusahaan melakukan aksi unjuk rasa. Para sopir taksi ini membawa berbagai spanduk dan poster yang bertuliskan ungkapan protes mereka kepada Pemprov DKI Jakarta terkait dengan yang dipermasalahkan. Sambil membentangkan spanduk, mereka juga melakukan orasi menyampaikan aspirasinya. (ant)
Watimpres Sebut
Kartono mengatakan kemungkinan risiko teknis yang terjadi pada “chamber” hiperbarik di RSAL dr Mintohardjo adalah alat yang sudah tua atau perawatan yang kurang memadai. ‘’Terapi hiperbarik sudah lama dilakukan di lingkungan TNI AL, tapi saya meyakini pasti ada upaya melakukan pembaruan dengan membeli peralatan-peralatan baru,’’ katanya. (ant)
Narkoba Masuk Pesantren JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi mengkhawatirkan maraknya peredaran narkoba yang saat ini sudah sampai ke lingkungan pelajar dan pondok pesantren. ‘’Bahkan, karena ketidaktahuannya, ada beberepa kyai di pondok pesantren yang mencoba narkoba,” kata Hasyim Muzadi ketika diterima Ketua MPR Zulkifli Hasan, di ruang kerjanya, di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, kemarin. Menurut Hasyim, peredaran narkoba tersebut modusnya dengan berpurapura meminta kyai di pondok pesantren mencoba obat seperti multi vitamin agar lebih sehat. ‘’Ternyata obat yang yang diberikan adalah
narkoba, sehingga pada malam harinya kyai tersebut tidak bisa tidur,” kata Hasyim. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menambahkan, peredaran narkoba di daerah miskin juga berkembang pesat. Meskipun masyarakatnya miskin, menurut Hasyim, awalnya mereka hanya diberi secara cuma-cuma, tapi setelah menjadi kecanduan dan adanya ketergantungan, korban orang miskin tersebut direkrut menjadi pengedar. Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menyatakan prihatin atas kondisi masyarakat yang semakin memprihatinkan, menyusul maraknya peredaran narkoba. Zulkifli menegaskan, Pemerintah sudah saatnya ber-
sikap tegas menindak pelaku kejahatan narkoba, dengan memberikan sanksi hukuman berat. ‘’Kalau perlu terpidana pelaku pengedar narkoba dihukum mati. Saya setuju jika dijatuhi hukuman mati,” katanya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) ini menilai kejahatan narkoba jauh lebih berbahaya daripada kejahatan terorisme. Zulkifli membandingkan dari jumlah korban, yakni korban aksi terrorisme masih dapat dihitung dengan jari, tapi korban kejahatan nerkoba sangat banyak yakni mencapai 40 jiwa per hari. Dia menegaskan, Indonesai harus bebas dari narkoba. (ant)