Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Jumat, 14 Oktober 2016
No. 188 tahun X
BNN Sita Sabu 12 Kg
JAKARTA - Badan Narkotika Nasiona l (BNN ) membo ngkar jaringan sindikat internasional yang t erlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu - sabu seberat 12.488 gram. Kelima pelaku diamankan di sebuah rumah di kawasan Jalan Sei Putih Baru, Medan Sumatera, Utara. Sabu ini diduga kuat berasal dari Malaysia, kata Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas di Jakarta, kemarin Kasus tersebut terungkap setelah dilakukan penyelidikan selama kurang lebih dua bulan, maka pada tanggal 6 Oktober 2016 diperoleh informasi tentang peredaran narkotika yang berasal dari Aceh menuju Medan. Selanjutnya, BNN melakukan pemantauan ter-
hadap dua target yaitu tersangka berinisial BUS dan HAS keduanya diduga kuat sebagai kurir yang membawa sabu dengan menggunakan mobil, dari Aceh Timur menuju Medan, kata Buwas. Kedua tersangka di atas mendapat pengawalan dari dua pelaku lainnya, yaitu YO dan ZUL keduanya adalah pengawal kurir. Para pelaku tersebut juga diduga kuat berperan sebagai pemberi informasi t enta ng sit uasi j alan yang akan dilalui, katanya. Pada tanggal 7 Oktober 2016, keempat pelaku tiba di sebuah rumah yang disediakan oleh tersangka IK yang digunakan untuk menyimpan narkoba di Jalan Sei Putih Baru No.24 Lingkungan 6 Kelurahan Baburah, Medan, Sumatera Utara, kata Buwas. (ant)
Suluh Indonesia/ant
Tiga Oknum Polisi Ditangkap
SIDANG PLEDOI JESSICA - Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso bersiap mengikuti sidang lanjutan di PN Jakpus, kemarin.
OTT Internal Polri
JAKARTA - Setelah gebrakan awal dilakukan dengan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan, polisi melakukan aksi bersih-bersih di internal Korps Bhayangkara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan OTT pungli perizinan SIM di sejumlah lokasi di Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono menjelaskan OTT ini dilakukan atas instruksi Kapolri Jenderal Tito Krnavian. Kemarin 12 Oktober Bidang Propam Polda Metro Jaya membentuk 6 tim dari Subdit Paminal untuk melakukan OTT, pengecekan
pelayanan publik di satuan pelayanan SIM, jelas Awi Setiyono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/10) kemarin. Awi mengatakan upaya ini dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik di kepolisian yang masih rawan akan praktik percaloan dan pungli. Ada 6 lokasi yang menjadi sasaran OTT Propam Polda Metro Jaya, yakni mobil pelayanan SIM keliling di LTC Glodok, Jakarta Barat; mobil pelayanan SIM keliling Polresta Bekasi Kota di halaman parkir swalayan di Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi; gerai pelayanan perpanjangan SIM C dan A di Mal Artha Gading, Kelap Gading; mobil pelayan-
an SIM keliling di showroom Honda di Jl Dewi Sartika, Cawang, Jaktim; gerai SIM di Mal Taman Palem Cengkareng, Jakbar dan gerai SIM Mal of Alam Sutera Serpong, Kota Tangerang. Yang diamankan dan diperiksa intensif ada 3 orang yakni Brigadir TM (petugas di SIM keliling LTC Glodok), Aiptu Y (di SIM keliling di showroom Honda Jaktim), dan Bripda RS di gerai SIM Mal Taman Palem, imbuhnya. Ketiga oknum tersebut diduga menyalahgunakan wewenangnya saat menjalankan tugas pelayanan SIM. Seharusnya pelayanan perpanjang SIM A dan C ini dilengka-
pi surat keterangan kesehatan dokter tapi itu tidak dilakukan namun tetap diproses dan diberikan SIM, kata Awi. Dari hasil OTT di 6 loksi tersebut, Paminal Bidang Propam Polda Metro Jaya mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 12.153.000. Saat ini, ketiga okum Polri yang tertangkap itu masih menjalani pemeriksaan. Untuk ketiganya akan diproses sidang kode etik dan disiplin karena penyalahgunaan wewenangnya, tegas Awi. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan berharap OTT yang dilakukan Polri dapat dilaksanakan secara konsisten. (har)
Suluh Indonesia/ant
HARGA BUNGA KRISAN - Petani memanen bunga krisan (Chrysanthemum) di salah satu perkebunan di Bandungan, Semarang, kemarin. Harga bunga yang dijual sebagai bunga hias dan bahan karangan bunga tersebut mengalami penurunan harga dari Rp25.000 per ikat menjadi Rp15.000 per ikat.
Perang Melawan Pungli
Era Baru Penegakan Hukum di Tanah Air
PERANG melawan praktik pungutan liar (pungli) yang langsung dipimpin seorang presiden dinilai sebagai era baru penegakan hukum. Selain itu operasi tangkap tangan (OTT) oleh Polri juga dinilai sebagai langkah baik dari jajaran kepolisian karena selama ini domain penegakkan hukum OTT hanya dilakukan oleh KPK. Akhyar mengatakan, langkah OTT oleh kepolisian ini merupakan sinyal memperoleh dukungan dari presiden. Akhyar menolak anggapan
terobosan baru penegak hukum oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pencit raa n . D ia m ey ak i n i OT T pungli yang dimotori Polri ini
merupakan gebrakan penegakkan hukum yang baik karena praktik pungli yang memang sudah membudaya. Di era Orde Baru, menurut Akhyar, mantan Pangkobkamtib (Alm) Sudomo pernah mengatakan sarang korupsi be r ad a di t e m pa t -t e mpa t atau lembaga perizinan seluruh k e m en te ri an /l e m baga . Namun, hingga pemerintah rezim Soeharto berakhir upa ya p em be rant as an pungli t e ru s t er ja d i d an se m a ki n mengakar. Kalau presiden serius, t inggal perintahkan polisi atau intel untuk menyamar dalam mengurus perizinan . Lem baga perizi nan pasti akan berpikir melakukan pungli, katanya. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berharap pemerintah dalam OTT serius dan ajeg melakukan penegakkan hukum dalam pemberantasan pungli ini. Hal ini agar sinism e ya ng be rke m ba ng di m a s ya r a ka t ba hw a u pa ya perang melawan pungli hanya sebatas pencitraan Presiden Joko Widodo. Dia juga menantang Presi de n J o ko Wi d od o d a n Kapolri Jenderal Tito Karnav ia n un t u k berani m e na ngkap pr ak tik pu ngli yang nilanya besar. Selain itu, kalau ajeg dalam OTT bisa mengurangi anggapan minor, pres i de n ha nya ta ngka p pungli yang nilainya kecilkecil, katanya. (har)
Suluh Indonesia/ant
PERNYATAAN SIKAP MUI - Ketua Umum MUI Pusat, Maruf Amin (tengah) bersama Wakil Sekjen MUI Muhammad Zaitun Rasmin (kiri), Sekjen MUI Anwar Abbas (kedua kiri), Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain (kedua kanan), dan Bendahara MUI Iing Solihin (kanan) memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Pemerintah Wacanakan
Pulau Terluar Jadi Penjara Koruptor
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mewacanakan untuk menjadikan pulau-pulau terluar sebagai penjara berkembang tinggi yang digunakan sebagai tempat bagi teroris, bandar narkoba dan pelaku tindak pidana korupsi. Ada keinginan untuk mebuat lapas khusus di pulau-pulau terluar untuk menjadi lapas super maximum security seperti bagi bandar narkoba, teroris termasuk koruptorkoruptor yang hukumannya besar, kata Yasonna usai
membuka Jambore Narapidana untuk Kemanusiaan di Sarana Olahraga Merdeka, Garut, Jawa Barat, kemarin. Wacana itu timbul sebagai salah satu upaya untuk merespon paket reformasi hukum yang diluncurkan Presiden Joko Widodo antara lain berisi program pengurangan penjara yang terlalu penuh atau overcrowded penjara. Upaya pengurangan kapasitas lapas itu sudah kita lakukan misalnya kita akan melakukan redistribusi ke lapas-lapas yang lebih jarang kemudian penambahan
kapasitas. Kami mendapat tambahan anggaran yang lumayan tahun ini untuk bisa menambah 5000-an space bagi warga binaan, tambah Yasonna.
Nusakambangan Sedangkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan K Dusak menyatakan bahwa saat ini Ditjen Pemasyarakata baru akan membangun lembaga pemasyarakatan (lapas) berkeamanan maksimal di Nusakambangan. Kami sedang membangun lapas maximum security di Nusakambangan, kapa-
sitasnya sekitar 500 orang dan rencananya penempatan mereka yang tergolong high risk . Mereka itu yang paling lama hukumannya tapi cenderung membahayakan diri sendiri dan lingkungan sehingga bisa membahayakan diri sendiri, sesama napi, petugas dan juga organisasi, kata Dusak dalam acara yang sama. Sedangkan dalam jangka panjang, di setiap lapas akan ada blok high risk untuk menempatkan orang yang tergolong high risk. (ant)