Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 14 Januari 2016
No. 9 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
JK Siap
Bersaksi Untuk Wacik JAKARTA - Meskipun banyak dikecam pegiat anti korupsi karena bersedia menjadi saksi meringankan bagi terdakwa perkara kasus korupsi,namun KPK justru malah tak keberatan dan bersikap biasa saja atas kesediaan Wapres Jusuf Kalla menjadi saksi mantan Menbudpar Jero Wacik. ‘’Ya kan bagus,setiap warga negara punya kewajiban yang sama di depan hukum,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai beranjangsana dengan pimpinan BPK di Jakarta, kemarin. Meskipun demikian, ia meminta agar pengadilan bersikap fair kepada semua pihak,agar terungkap kebenaran yang sesungguhnya atas perkara yang didakwakan Jaksa KPK terhadap mantan Menteri ESDM tersebut.‘’Kalau pak JK bersedia jadi saksi meringankan pak Jero, itu kan bagus. Prinsipnya, pengadilan harus mendengarkan semua pihak,dari terdakwanya maupun penasihat hukumnya masing-masing bisa melakukan pembelaan diri,” imbuhnya. Sementara itu, jelang H-I kedatangan Wapres Jusuf Kalla untuk menjadi saksi meringankan bagi Wacik, keamanan Pengadilan Tipikor Jakarta diperketat. Sterilisasi dilakukan diseluruh sudut gedung dan ruangan,baik dari tempat parkir, tempat ruang tunggu hingga pintu masuk dan ruang sidang yang akan dipakai bersidang hari ini. Rencananya persidangan digelar di Ruang Kartika 1 lantai 1 PN Jakarta Pusat. Setelah disterilkan, kini ruangan tersebut telah dikunci dan baru dibuka menjelang sidang. ‘’Saya yang usulkan tadi dengan para hakim biar ruangan tersebut tidak dipakai untuk sidang lain,’’ kata Seto, juru panggil sidang. (wnd)
Setya Novanto Mangkir JAKARTA - Mantan Ketua DPR Setya Novanto tidak memenuhi panggilan penyelidik JAM Pidsus untuk dimintai keterangan terkait dugaan rekaman PT Freeport Indonesia. ‘’Barusan saya telepon Pak Dirdik (Direktur Penyidikan) dan laporan staf belum ada informasi apakah beliau datang. Tapi dari pemberitaan yang ada sepertinya tidak datang,” kata JAM Pidsus, Arminsyah di Jakarta, kemarin. Arminsyah menyebutkan panggilan terhadap Setya Novanto kali ini merupakan untuk pertama kalinya. Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan rapat dahulu membahas ketidakhadiran Setya Novanto. “Sepertinya kita panggil sekali lagi,” ucapnya. Di bagian lain, Arminsyah menyatakan ketidakhadiran Setya Novanto merupakan
hal yang rugi bagi mantan ketua DPR itu. Artinya tidak bisa memberikan penjelasan atas indikasi yang dimiliki penyelidik. ‘’Beliau tidak memberikan penjelasan, artinya dari pihak Setnov tidak masuk informasi ke kita, itu kerugiannya,” ujarnya. Ia juga menyebutkan terkait dengan pengusaha M Riza Chalid yang namanya masuk dalam rekaman itu, pihaknya sudah beberapa kali pemanggilan, namun belum hadir juga. ‘’Sudah beberapa kali kita panggil (M Riza Chalid),” tegasnya. Dalam penyelidikan kasus itu, Kejagung sudah meminta keterangan kepada Menteri ESDM Sudirman Said, Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Syamsuddin, dan Sekjen DPR RI. Bahkan Kejagung juga sudah mendapatkan rekaman yang sempat diperdengarkan di MKD. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
TIDAK HADIR - JAM Pidsus Arminsyah memberikan keterangan kepada terkait ketidakhadiran mantan Ketua DPR Setya Novanto untuk diperiksa dalam kasus ‘papa minta saham’ di Jakarta, kemarin.
Ajaran Sesat
Jokowi Minta Gafatar Diusut Suluh Indonesia/ade
KPK BERTEMU BPK - Ketua BPK Harry Azhar Azis (2kanan) bersama Ketua KPK Agus Raharjo (2kiri), Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri), Basaria Panjaitan (kanan), Alexander Marwata, Saut Situmorang usai melakukan pertemuan antara KPK dengan BPK di Kantor BPK Jakarta, kemarin. Pertemuan tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi antara dua lembaga dalam penanganan korupsi.
JAKARTA - Banyaknya warga yang hilang dan diduga menjadi pengikut aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) membuat prihatin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada Kapolri dan Mendagri untuk me-nangani hal ini. ‘’Sekarang akan mencari, mengumpulkan data selengkap-lengkapnya. Kepolisian Indonesia serta Mendagri yang bertanggung jawab terhadap ormas-
ormas karena Gafatar kan bagian dari ormas,” kata Seskab Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Perintah Presiden itu, untuk menjawab keresahan masyarakat atas keberadaan ormas yang telah menimbulkan sejumlah orang di berbagai daerah hilang karena menjadi pengikut paham ajaran Gafatar. ‘’Ini menjadi meresahkan apakah ada latarbelakang paham ideologi tertentu ataupun kepercayaan tertentu atau tujuan tertentu yang ini sekarang didalami,” kata Pramono.
Apabila ditemukan ada hal yang dianggap disalahgunakan dan terjadi pelanggaran hukum, Seskab mengatakan akan diambil tindakan tegas, karena sudah meresahkan. Keberadaan Gafatar sebagai ormas sangat lihai mengajak masyarakat untuk bergabung. Organisasi ini, membungkus rapi kegiatannya dengan memberikan kegiatan-kegiatan sosial seperti donor darah, bersih-bersih lingkungan dan lainnya, kemudian setelah warga terjaring, kelompok ini mulai melakukan program cuci otak
agar warga bergabung dalam keanggotaan mereka. ‘’Hal-hal yang seperti ini seyogyanya tidak dipercaya. Karena kan ini pasti ada bujukan-bujukan yang sifatnya spiritualitas sehingga orang tertarik melakukan, tetapi kenyataannya sampai berkorban meninggalkan keluarga kan pasti ada sesuatu yang tertanam dalam dirinya,” papar Pramono. Sementara itu Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, paham yang dikembangkan Gafatar bertentangan dengan agama yang ada. (har)
Penyebab Kerugian
Harus Dibedakan Antara Kelalaian dan Kesengajaan KETUA BPK Harry Azhar Azis meminta KPK memperkuat metode penilaian untuk membedakan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan kerugian negara. Menurut Harry di Jakarta, kemarin, pihaknya akan perkuat koordinasi yang memperjelas peredaan dari kesengajaan dan kelalaian, baik dari sisi hukum dan keuangan negara. Harry mengatakan koordinasi dengan KPK mengenai aturan baku antara kelalaian dan kesengajaan itu akan termasuk dalam pembaruan nota kesepahaman (memorandum of
understanding) antara lembaga auditor negara dan lembaga anti-rasuah itu. Namun kata dia, BPK masih perlu berkoordinasi kembali dengan KPK untuk merumuskan sejumlah kriteria mengenai kelalian dan kesengajaan itu. Dalam rapat perdana dengan seluruh pimpinan baru KPK tersebut, Harry juga meminta KPK untuk memperkuat
penindakan, dan sistem pencegahan. Dia menekankan, sistem pencegahan tindak korupsi harus dibenahi, sebagai aspek penting dalam reformasi sistem dan tata kelola keuangan. Selain dua hal tersebut, Harry mengataan, pembaruan MoU antara dua lembaga itu juga akan meningkatkan kualitas koordinasi. Misalnya, terdapat kemungkinan rapat koordinasi antara dua lembaga akan lebih sering, dibanding sebelumnya yang hanya 3 bulan sekali. Di samping itu, BPK dan KPK juga akan menyamakan persepsi mengenai definisi kerugian negara. ‘’Rp1 pun uang negara harus sama penjelasan penggunaannya antara BPK dan KPK,” ujarnya. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya sudah menerapkan sistem penilaian yang akan memperkuat kriteria kesengajaan dan kelalaian. Menurutnya, jika dalam persidangan, kerugian negara dalam sebuah kasus terbukti karena kelalaian terdakwa, tuntutan yang diajukan seharusnya pengembalian uang negara, bukan pidana penjara. ‘’Misalnya, ada bendahara proyek lupa nutup brankas. Akibat lupa itu ada kecuriaan. Jadi mungkin itu bukan korupsi loh. Tuntutannya adalah ganti rugi. Nah beda jika disengaja, ada kerja sama dengan petugas, itu pencurian, kalau istilah hukum, ada niat jahat artinya,” tuturnya. BPK dan KPK memiliki dua MoU yang ditandatangani pada 2006 dengan lingkup kemitraan pertukaran informasi, bantuan persoenl, pendidikan dan pelatihan, pengkajian dan koordinasi. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
HADIRI PELANTIKAN DUBES - Wapres Jusuf Kalla (kanan) menyalami Ketua DPR Ade Komarudin (tengah) disaksikan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri (kiri) saat menghadiri pelantikan 13 Dubes RI untuk negara sahabat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Ade menggantikan Setya Novanto menghadiri acara di Istana Negara untuk pertama kali setelah dilantik.
Rakornas PKS Tegaskan
KMPAkan Memperkokoh Peran DEPOK - Presiden PKS Sohibul Iman menyampaikan 14 hasil Rakornas 2016, salah satunya penegasan komitmen partai itu dalam mengokohkan peran Koalisi Merah Putih (KMP) di lembaga eksekutif maupun legislatif. ‘’Mengokohkan peran KMP untuk menghadirkan lembaga legislatif di pusat dan daerah yang bersih serta produktif sebagai penyambung suara rakyat,” kata Iman di
Depok, kemarin. Dia mengatakan, PKS masih tetap berkomitmen berada di dalam KMP untuk menjalankan proses check and balances bagi berjalannya pemerintahan. Menurut dia, dalam mekanisme check and balances itu tidak hanya terkait kuantitas namun kualitas yang dilakukan dalam mengawasi jalannya pemerintahan. ‘’Idealnya dalam ‘check and balances’ seimbang dari sisi kuantitas namun kami yakin
itu dilakukan secara kualitas dalam pengawasan,” ujarnya. Sohibul mengatakan, secara nominal jumlah KMP bisa saja berkurang namun secara kualitas tetap baik sehingga bisa menjadi “vitamin”. Dia tidak mempermasalahkan beberapa partai yang sebelumnya berada di KMP lalu berbalik arah menjadi pendukung pemerintah namun yang penting KMP memiliki arah transformasi struktural. ‘’Transformasi struktural itu diimplementasiman dalam penga-
juan UU. Itu positif dan kami yakin partai di luar KMP dukung,” katanya. Selain itu, Sohibul menjelaskan 13 hasil Rakornas PKS 2016, antaranya yaitu mengokohkan peran kaderisasi bagi pengokohan karakter Bersih, peduli dan profesional. Mewujudkan Tata Kelola Partai yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif khususnya dalam pengelolaan keuangan, organisasi dan administrasi. (har)