20 HALAMAN
NOMOR 142 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu pon, 13 januari 2018
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Perkuat Daya Tawar Rakyat Bali PILKADA harus menjadi momentum baru kebangkitan Bali di zaman now. Pilkada jangan hanya dimaknai sebagai tahapan berkala pesta politik. Jauh daripada itu, rakyat Bali harus memaknai pilkada kali ini sebagai proses memperkuat daya tawar rakyat Bali terhadap pemimpinnya dengan mengawal regenerasi kepemimpinan Bali. Rakyat Bali harus membangun kesadaran bersama bahwa menjaga alam, budaya dan manusia Bali sebagai pewaris budaya Bali tetap terjamin.
PENDIDIKAN
SNMPTN Mulai 13 Januari 2018 Jakarta (Bali Post) – Tahap Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) akan dimulai 13 Janurai 2018. Adapun kegiatannya dimulai dari pengisian di PDSS pada 13 Januari hingga 10 Februari, kemudian pendaftaran 21 Februari hingga 6 Maret dan pengumuman 17 April. Ketua Panitia SNMPTN Prof. Ravik Karsidi mengatakan pihaknya tak mempertimbangkan nilai Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN. Hal. 19 Tiga Cara
Ravik Karsidi
Pengelolaan pesta politik pada Pilkada Bali 2018 ini jangan sampai disusupi kepentingan pemodal dengan tujuan mengamankan investasinya. Rakyat Bali harus berdaulat, sehingga daya tawar rakyat terhadap pemimpinnya juga terbangun. Penyadaran bahwa investasi bergandengan dengan problem lingkungan dan budaya juga harus dibangun. Untuk itulah, Pilkada Bali harus melahirkan pemimpin yang ideal bagi Bali. Pemimpin yang mampu menjabarkan aspirasi masyarakat Bali secara bertanggung jawab. Dalam konteks inilah diperlukan tanggung
jawab moral dan keberanian untuk tetap sejalan dengan kepentingan rakyat Bali. Mencermati hal ini, dua pasangan yang mendaftar di KPU Bali patut kita apresiasi sebagai putra terbaik Bali yang akan berkompetisi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali yang dihelat Juni 2018 mendatang. Melihat kemampuan dan latar belakang kedua pasangan calon tersebut, publik di Bali berharap besar bisa memberikan
kemajuan pembangunan secara menyeluruh di Pulau Dewata. Kalangan akademisi menuntut siapa pun yang terpilih, wajib hukumnya memiliki keberanian atas nama rakyat, empati, dan memiliki tanggung jawab besar mengemban amanah dan wewenang, visioner, kuat dan berkarakter transpormatif. Hal. 19 Moralitas Pemimpin
Izin RS yang Rawat Novanto Bisa Dicabut
Jakarta (Bali Post) – Izin rumah sakit (RS) yang merawat terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto saat mengalami kecelakaan bisa dicabut apabila terbukti benar menghalang-halangi proses penyidikan perkara terkait. ‘’Itu ranah kriminal dulu, jadi dibuktikan betul dia kriminal, kalau hukumannya dari kami cabut izin,’’ kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek, di Jakarta, Jumat (12/1) kemarin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo beserta Frederich Yunadi, mantan pengacara Setya Novanto, sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP atas tersangka Setya Novanto. Bimanesh merupakan dokter yang merawat Setya Novanto di RS Medika Permata Hijau dan diduga memanipulasi data rekam medis untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan penyidik KPK terhadap Novanto. Menkes menyebut masih menunggu proses hukum hingga menghasilkan keputusan terkait terbukti tidaknya ada rekayasa dalam penanganan medis terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto. ‘’Kalau memang dalam hal ini ada kesalahan, ya, kalau rumah sakit dari kami kalau betul dia salah ada teguran pertama, kedua, sampai pidana. Bisa sampai cabut izin,’’ ucap Nila menegaskan. Sementara untuk dokter Bimanesh, Nila menyerahkan kepada organisasi profesi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memer-
iksa ada tidaknya etika yang dilanggar dalam menjalankan tugas sebagai dokter. ‘’Di IDI, di situ ada Majelis Kode Etik Kedokteran. Mereka harus lihat dari sisi etika yang dilakukan dokter tersebut,’’ ujar Menkes. Nila mengatakan Kementerian Kesehatan tidak bisa memberikan sanksi kepada dokter secara perorangan. Sementara itu, Jumat kemarin, KPK memeriksa dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo atas dugaan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto. “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, dan hipertensi di RS Medika Permata Hijau itu sudah mendatangi gedung KPK untuk menjalani pemeriksan pertama sejak ditetapkan sebagai tersangka Rabu 10 Januari lalu. Hal. 19 Sebagai Tersangka
DIPERIKSA - Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo, Jumat (12/1) kemarin diperiksa KPK. Ia diduga sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto. Bali Post/ant
Bali Restart
Bangun Pariwisata untuk Rakyat Bali PARIWISATA menjadi lokomotif perekonomian Bali. Pendapatan Bali dari sektor pariwisata mendominasi sektor lainnya. Namun sektor yang selama ini dibangga-banggakan justru menyisakan masalah. Karena pertumbuhan yang terjadi hanya dinikmati sekelompok kecil masyarakat, yakni para pemilik modal. Sementara kelompok terbesar masyarakat Bali hanya menikmati nilai tambah sebagai pekerja dan penonton saja. Hal tersebut diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali A.A. Ngurah Alit Wiraputra dalam diskusi bertajuk ‘’Bali Restart’’, Jumat (5/1) lalu. Alit Wiraputra menilai kesenjangan yang terjadi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali belum inklusif. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang berkualitas, yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan (pro-growth), penyerapan tenaga kerja (pro-job), mengurangi kemiskinan (pro-poor) dan memperhatikan lingkungan (pro-environment). Karena itu, Bali harus menata kembali agar pertumbuhan ekonomi
yang digerakkan oleh sektor pariwisata dapat dinikmati merata oleh semua lapisan masyarakat Bali. ‘’Kami menilai pariwisata adalah masalah. Kenapa jadi masalah, karena tenaga kerja yang diserap itu hampir lebih dari 400 ribu orang, apabila terjadi penurunan pariwista maka 400 ribu itu akan sulit kita salurkan. Tak hanya itu, dari ribuan jumlah akomodasi pariwisata tidak lebih dari 10 persen dimiliki orang Bali. Itu pun hanya warisan, seperti di Ubud, Sanur dan beberapa di Kuta,’’ terangnya. Dalam kesempatan itu, Alit Wiraputra mengungkapkan, ekonomi Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata seharusnya mampu menyejahterakan masyarakat. Namun, nyatanya pertumbuhan yang terjadi justru menimbulkan kesejangan, sehingga rakyat Bali hanya menikmati ampas dan sampah dari industri tersebut. ‘’Seberapa besar pariwista milik orang Bali, bagaimana meningkatkan keberpihakan pariwisata kepada masyarakat Bali. Karena itu, pariwisata kerakyatan yang
perlu ditingkatkan,’’ tegasnya. Menurutnya, minimnya dampak pariwisata yang dirasakan masyarakat lokal Bali akan berdampak pada kesenjangan sosial yang bisa memengaruhi investasi di Bali. Terlebih, banyak sektor terutama pariwisata yang sudah dimiliki oleh pengusaha luar Pulau Dewata ini. ‘’Kebutuhan konsumsi untuk wisatawan saya tahu tidak disuplai dari Bali, lantas ke mana pengusaha yang notabene masyarakat Bali. Pengusaha kita hanya menjadi penonton, masyarakatnya hanya jadi penghibur dan pekerja saja. Ini sangat rentan bagi kita, untuk itu mari kita bangkit bangun pariwisata untuk Bali,’’ tegasnya lagi. Pria yang akrab disapa Gung Alit itu sependapat Bali harus menata kembali pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pariwisata. Upaya ini tidak hanya dilakukan pada sektor pariwisata saja melainkan juga sektor lainnya, seperti pertanian sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi dinikmati merata. (kmb27)
’’Kami menilai pariwisata adalah masalah. Kenapa jadi masalah, karena tenaga kerja yang diserap itu hampir lebih dari 400 ribu orang, apabila terjadi penurunan pariwista maka 400 ribu itu akan sulit kita salurkan. Tak hanya itu, dari ribuan jumlah akomodasi pariwisata tidak lebih dari 10 persen dimiliki orang Bali. Itu pun hanya warisan, seperti di Ubud, Sanur dan beberapa di Kuta.’’ Alit Wiraputra