Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 13 November 2015
No. 207 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
KPK Periksa Sekjen DPR JAKARTA - Untuk kesekian kalinya Sekjen DPR Winantuningstyastiti diperiksa penyidik KPK.Setelah sebelumnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, wanita paruh baya ini diperiksa kembali dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Anggota DPR RI (non aktif) Dewi Yasin Limpo. Usai menjalani pemeriksaan selama hampir lima jam lamanya, Winantuningstyastiti mengaku banyak dicecar perihal gaji Dewi saat menjabat sebagai anggota DPR. ‘’Biasa-biasa (pertanyaan penyidik). (Soal) Tugasnya (Dewi) di DPR. Kapan diangkat jadi Anggota DPR. Terus tugasnya di komisi berapa,’’ kata Winantutingtyastiti ketikaa ditanya wartawan di Jakarta, kemarin.
Selain tupoksi Dewi, ia juga mengaku ditanya seputar pendapatan resmi mantan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura tersebut. ‘’Ya (gaji ditanya juga). Sama semua (gajinya DPR). Sekitar 60an juta,” imbuhnya. Dalam pemeriksaan kali ini, ia mengaku ditanya sekitar 10-20 pertanyaan, namun ketika ditanya perihal kasus yang melilit Dewi, Winantuningtyastiti mengaku tidak tahu perihal detail kasus dugaan penyuapan terkaiit ijon proyek Indonesia Timur tersebut. Seperti diketahui, KPK secara resmi telah menetapkan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, sebagai tersangka kasus penerima suap sebesar 177,700 dolar Singapura. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
SEKJEN DPR DIPERIKSA - Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani diperiksa sebagai saksi atas tersangka Dewie Yasin Limpo di gedung KPK Jakarta, kemarin.
Presiden Instruksikan
PNS Netralitas
Suluh Indonesia/ant
BLUSUKAN KE TANAH ABANG - Presiden Joko Widodo dan PM Australia Malcolm Turnbull (kedua kanan) menyapa warga saat melakukan 'blusukan' di pasar Tanah Abang, Jakarta, kemarin. Dalam blusukan tersebut Jokowi bermaksud ingin menunjukkan kepada Turnbull mengenai Pasar Tanah Abang sebagai pasar terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan gubernur, bupati dan walikota menjaga netralitas PNS dalam pilkada serentak. Presiden juga menekankan kepala daerah memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. ‘’Sekali lagi saya ulangi memantau dan menjaga netralitas PNS di daerahnya masingmasing selama Pilkada berlangsung,” tegas Presiden saat membuka Rakornas pilkada serentak di Jakarta, kemarin. Presiden juga mengingatkan, perlunya jaminan pemenuhan hak-hak politik rakyat dalam memilih pemimpinnya di daerah secara langsung, inklusif dan demokratis. ‘’Harapan rakyat agar agar rotasi kepemimpinan daerah berjalan aman, berjalan secara damai, jujur, dan adil sesuai pilihan rakyat, dan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi,” kata Jokowi. Untuk itu, kepada KPU, Bawaslu, dan Panwaslu di daerah diminta dapat memastikan hakhak politik rakyat dapat diwu-
judkan. ‘’Saya berharap KPU dan Bawaslu bisa menjaga profesional dan independensinya sehingga pilkada berjalan secara jujur dan adil. Saya tekankan soal ini karena dalam sebuah pertandingan politik yang sehat sangat diperlukan aturan main yang jelas serta wasit yang bekerja secara profesional. Ini semua harus dijaga betul,” pesan Presiden. Tak lupa, kepada aparat keamanan diminta siap siaga menjaga keamanan selama penyelenggaraan pilkada serentak. Kepolisian diminta tkdak berperan seperti pemadam kebakaran, bergerak ketika konflik sudah terjadi. ‘’Petakan dan identifikasi daerah-daerah rawan ganghuan keamanan, lakukan langkah-langkah antisipasi sehingga gangguan keamanan dalam pilkada bisa dicegah,” ujarnya. Apabila ditemukan embrio kecil yang berpotensi untuk menganggu keamanan, Jokowi menginstruksikan segera dilakukan pencegahan yang antisipatif. ‘’Jangan sampai yang kecil membesar. Jangan sanpai embrio kecil menjadikan kita
malu. Sekecil apapun kejadian, baik Kapolres, Kajari, Dandim, Kajati Pangdam, Polda bisa mendeteksi secepatnya sebelum embrio membesar,” tegas Jokowi. Tidak kalah penting, Jokowi menekankan kepada pasangan calon agar bertanding secara sehat, dan dapat menenangkan pendukungnya. ‘’Jika menang jangan jumawa, sebaliknya jika kalah jangan justru mengajak pendukungnya untuk ngamuk misalnya,” pesannya. Menurutnya, momen pilkada serentak di tahap pertama ini, akan menjadi ujian sekaligus pengalaman berharga bagi penyelenggaraan pilkada serentak berikutnya di tahun 2017 dan 2018. Selain itu, pengalaman pilkada serentak juga akan menjadi rujukan penyelenggaraan pemilu nasional tahun 2019. ‘’Kita harus siapkan semuanya lebih awal terutama aturan main. Mendagri dan Menkumumham untuk segera menyiapkan RUU yang mengatur tentang pemilu nasional serentak agar berbagai instrumen pelaksanaan dapat disiapkan,’’ katanya. (har)
Pemberantasan Korupsi Alami Pelambatan JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan kekhawatirannya sehubungan dengan adanya perlambatan dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. ‘’Belakangan isu soal KPK cenderung tenggelam dengan isu kabut asap dan berbagai isu lain,” ujar Ketua Umum PP Muhammdiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin. Dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammdiyah itu, dia menilai bahwa KPK yang selama ini dianggap menjadi sebuah lembaga yang efektif dalam pemberan-
tasan korupsi kini perlahan mulai melemah. ‘’Paling tidak ada tiga hal yang menjadi indikator melambatnya kinerja pemberantasan korupsi, yang semuanya berkaitan langsung dengan upaya pelemahan terhadap KPK, tukas Haedar. Pertama, kasus-kasus korupsi berskala besar tidak ditangani dengan baik, dan tidak pula dijadikan komitmen bersama dengan lembaga hukum terkait. ‘’Kita percaya ada (kinerja) dari Kejaksaan, Kepolisian, tapi kita agak pesimis jika harus menuntaskan sebuah kasus korupsi tanpa peran institusi KPK,” tutur Haedar.
Kedua, adanya stagnasi dalam proses hukum kasus korupsi sehingga terkesan berlarut-larut dan dibiarkan. Ada indikasi lamanya proses tersebut akibat adanya intervensi politik dalam kasus yang sedang diproses. ‘’Kita tidak ingin ada intervensi politik dalam kasus mana pun, kesannya jadi mengambang (tidak jelas). Padahal kasus yang mengambang juga akan berdampak sangat luas terhadap masyarakat,” tukasnya. Ketiga, adanya dugaan pelemahan KPK secara sistematis melalui revisi UU yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. ‘’Kita juga tidak
ingin KPK mengalami pelemahan secara sistematis. Seperti sekarang, kita tidak tahu sampai kapan akan terus menunggu pengumuman pimpinan baru KPK,” ujarnya. Sementara Anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH Hasyim Muzadi mengatakan wacana untuk merevisi UU KPK merupakan bentuk perlawanan sistematis para koruptor. Dia menjelaskan, belakangan ini pelemahan KPK dilakukan melalui jalur konstitusional atau yang diketahui dengan revisi UU. Apabila hal tersebut dilakukan maka akan sangat merugikan proses pemberantasan korupsi. (son)
Jelang Pilkada Serentak
Dana Bansos Alami Kenaikan 100 % JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku heran dengan sejumlah pemerintahan di daerah, yang menyelenggarakan pilkada serentak. Keheranan Tjahjo karena adanya kenaikan dana bantuan sosial (bansos) mencapai 100 persen. Sementara, alokasi APBD untuk membiayai KPUD justru seret. ‘’Ada 89 daerah yang peningkatannya sampai 100 persen soal bansos itu. Kenapa anggaran pilkada saja sulit untuk mengeluarkan, sedangkan bansos begitu mudah?” kata Tjahjo disela-sela Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Jakarta, kemarin. Dia mengingatkan kepada
kepala daerah agar tidak menggunakan dana bansos untuk kepentingan pribadi pada pilkada serentak. Kasus Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho yang menjadi tersangka oleh KPK karena menggunakan dana bansos, menurutnya bisa ?menjadi pelajaran kepada kepala daerah lainnya untuk tidak main-main dengan dana bansos. Oleh karena itu, dana bansos maupun dana hibah harus bisa disalurkan tepat sasaran. ? “Saya kira kepala-kepala daerah sudah baca media semua, kasus Sumatera Utara dan lainlain yang memangkas, memanfaatkan dana bansos secara
berjamaah, harusnya hati-hati, jangan main-main dengan dana bansos,” ujarnya. Namun, kementeriannya tetap berpikir positif bahwa dana bansos ke depan dapat
digunakan tepat sasaran. Untuk estimasi awal, pihaknya memperkirakan perputaran dana bansos itu termasuk pilkada harusnya di atas Rp20 triliun. (har)
Suluh Indonesia/ant
CALON TUNGGAL - KPU Kabupaten Tasikmalaya menunjukan contoh Surat Suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya di Kantor KPU Tasikmalaya, kemarin. Contoh surat suara (Specimen) Pilkada calon tunggal hanya tertera tulisan setuju atau tidak setuju.