Edisi 13 November 2015 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Kamis, 13 November 2015

No. 207 tahun IX

Pengemban Pengamal Pancasila

KPK Periksa Sekjen DPR JAKARTA - Untuk kesekian kalinya Sekjen DPR Winantuningstyastiti diperiksa penyidik KPK.Setelah sebelumnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, wanita paruh baya ini diperiksa kembali dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Anggota DPR RI (non aktif) Dewi Yasin Limpo. Usai menjalani pemeriksaan selama hampir lima jam lamanya, Winantuningstyastiti mengaku banyak dicecar perihal gaji Dewi saat menjabat sebagai anggota DPR. ‘’Biasa-biasa (pertanyaan penyidik). (Soal) Tugasnya (Dewi) di DPR. Kapan diangkat jadi Anggota DPR. Terus tugasnya di komisi berapa,’’ kata Winantutingtyastiti ketikaa ditanya wartawan di Jakarta, kemarin.

Selain tupoksi Dewi, ia juga mengaku ditanya seputar pendapatan resmi mantan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura tersebut. ‘’Ya (gaji ditanya juga). Sama semua (gajinya DPR). Sekitar 60an juta,” imbuhnya. Dalam pemeriksaan kali ini, ia mengaku ditanya sekitar 10-20 pertanyaan, namun ketika ditanya perihal kasus yang melilit Dewi, Winantuningtyastiti mengaku tidak tahu perihal detail kasus dugaan penyuapan terkaiit ijon proyek Indonesia Timur tersebut. Seperti diketahui, KPK secara resmi telah menetapkan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, sebagai tersangka kasus penerima suap sebesar 177,700 dolar Singapura. (wnd)

Suluh Indonesia/ant

SEKJEN DPR DIPERIKSA - Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani diperiksa sebagai saksi atas tersangka Dewie Yasin Limpo di gedung KPK Jakarta, kemarin.

Presiden Instruksikan

PNS Netralitas

Suluh Indonesia/ant

BLUSUKAN KE TANAH ABANG - Presiden Joko Widodo dan PM Australia Malcolm Turnbull (kedua kanan) menyapa warga saat melakukan 'blusukan' di pasar Tanah Abang, Jakarta, kemarin. Dalam blusukan tersebut Jokowi bermaksud ingin menunjukkan kepada Turnbull mengenai Pasar Tanah Abang sebagai pasar terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan gubernur, bupati dan walikota menjaga netralitas PNS dalam pilkada serentak. Presiden juga menekankan kepala daerah memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. ‘’Sekali lagi saya ulangi memantau dan menjaga netralitas PNS di daerahnya masingmasing selama Pilkada berlangsung,” tegas Presiden saat membuka Rakornas pilkada serentak di Jakarta, kemarin. Presiden juga mengingatkan, perlunya jaminan pemenuhan hak-hak politik rakyat dalam memilih pemimpinnya di daerah secara langsung, inklusif dan demokratis. ‘’Harapan rakyat agar agar rotasi kepemimpinan daerah berjalan aman, berjalan secara damai, jujur, dan adil sesuai pilihan rakyat, dan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi,” kata Jokowi. Untuk itu, kepada KPU, Bawaslu, dan Panwaslu di daerah diminta dapat memastikan hakhak politik rakyat dapat diwu-

judkan. ‘’Saya berharap KPU dan Bawaslu bisa menjaga profesional dan independensinya sehingga pilkada berjalan secara jujur dan adil. Saya tekankan soal ini karena dalam sebuah pertandingan politik yang sehat sangat diperlukan aturan main yang jelas serta wasit yang bekerja secara profesional. Ini semua harus dijaga betul,” pesan Presiden. Tak lupa, kepada aparat keamanan diminta siap siaga menjaga keamanan selama penyelenggaraan pilkada serentak. Kepolisian diminta tkdak berperan seperti pemadam kebakaran, bergerak ketika konflik sudah terjadi. ‘’Petakan dan identifikasi daerah-daerah rawan ganghuan keamanan, lakukan langkah-langkah antisipasi sehingga gangguan keamanan dalam pilkada bisa dicegah,” ujarnya. Apabila ditemukan embrio kecil yang berpotensi untuk menganggu keamanan, Jokowi menginstruksikan segera dilakukan pencegahan yang antisipatif. ‘’Jangan sampai yang kecil membesar. Jangan sanpai embrio kecil menjadikan kita

malu. Sekecil apapun kejadian, baik Kapolres, Kajari, Dandim, Kajati Pangdam, Polda bisa mendeteksi secepatnya sebelum embrio membesar,” tegas Jokowi. Tidak kalah penting, Jokowi menekankan kepada pasangan calon agar bertanding secara sehat, dan dapat menenangkan pendukungnya. ‘’Jika menang jangan jumawa, sebaliknya jika kalah jangan justru mengajak pendukungnya untuk ngamuk misalnya,” pesannya. Menurutnya, momen pilkada serentak di tahap pertama ini, akan menjadi ujian sekaligus pengalaman berharga bagi penyelenggaraan pilkada serentak berikutnya di tahun 2017 dan 2018. Selain itu, pengalaman pilkada serentak juga akan menjadi rujukan penyelenggaraan pemilu nasional tahun 2019. ‘’Kita harus siapkan semuanya lebih awal terutama aturan main. Mendagri dan Menkumumham untuk segera menyiapkan RUU yang mengatur tentang pemilu nasional serentak agar berbagai instrumen pelaksanaan dapat disiapkan,’’ katanya. (har)

Pemberantasan Korupsi Alami Pelambatan JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan kekhawatirannya sehubungan dengan adanya perlambatan dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. ‘’Belakangan isu soal KPK cenderung tenggelam dengan isu kabut asap dan berbagai isu lain,” ujar Ketua Umum PP Muhammdiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin. Dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammdiyah itu, dia menilai bahwa KPK yang selama ini dianggap menjadi sebuah lembaga yang efektif dalam pemberan-

tasan korupsi kini perlahan mulai melemah. ‘’Paling tidak ada tiga hal yang menjadi indikator melambatnya kinerja pemberantasan korupsi, yang semuanya berkaitan langsung dengan upaya pelemahan terhadap KPK, tukas Haedar. Pertama, kasus-kasus korupsi berskala besar tidak ditangani dengan baik, dan tidak pula dijadikan komitmen bersama dengan lembaga hukum terkait. ‘’Kita percaya ada (kinerja) dari Kejaksaan, Kepolisian, tapi kita agak pesimis jika harus menuntaskan sebuah kasus korupsi tanpa peran institusi KPK,” tutur Haedar.

Kedua, adanya stagnasi dalam proses hukum kasus korupsi sehingga terkesan berlarut-larut dan dibiarkan. Ada indikasi lamanya proses tersebut akibat adanya intervensi politik dalam kasus yang sedang diproses. ‘’Kita tidak ingin ada intervensi politik dalam kasus mana pun, kesannya jadi mengambang (tidak jelas). Padahal kasus yang mengambang juga akan berdampak sangat luas terhadap masyarakat,” tukasnya. Ketiga, adanya dugaan pelemahan KPK secara sistematis melalui revisi UU yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. ‘’Kita juga tidak

ingin KPK mengalami pelemahan secara sistematis. Seperti sekarang, kita tidak tahu sampai kapan akan terus menunggu pengumuman pimpinan baru KPK,” ujarnya. Sementara Anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH Hasyim Muzadi mengatakan wacana untuk merevisi UU KPK merupakan bentuk perlawanan sistematis para koruptor. Dia menjelaskan, belakangan ini pelemahan KPK dilakukan melalui jalur konstitusional atau yang diketahui dengan revisi UU. Apabila hal tersebut dilakukan maka akan sangat merugikan proses pemberantasan korupsi. (son)

Jelang Pilkada Serentak

Dana Bansos Alami Kenaikan 100 % JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku heran dengan sejumlah pemerintahan di daerah, yang menyelenggarakan pilkada serentak. Keheranan Tjahjo karena adanya kenaikan dana bantuan sosial (bansos) mencapai 100 persen. Sementara, alokasi APBD untuk membiayai KPUD justru seret. ‘’Ada 89 daerah yang peningkatannya sampai 100 persen soal bansos itu. Kenapa anggaran pilkada saja sulit untuk mengeluarkan, sedangkan bansos begitu mudah?” kata Tjahjo disela-sela Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Jakarta, kemarin. Dia mengingatkan kepada

kepala daerah agar tidak menggunakan dana bansos untuk kepentingan pribadi pada pilkada serentak. Kasus Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho yang menjadi tersangka oleh KPK karena menggunakan dana bansos, menurutnya bisa ?menjadi pelajaran kepada kepala daerah lainnya untuk tidak main-main dengan dana bansos. Oleh karena itu, dana bansos maupun dana hibah harus bisa disalurkan tepat sasaran. ? “Saya kira kepala-kepala daerah sudah baca media semua, kasus Sumatera Utara dan lainlain yang memangkas, memanfaatkan dana bansos secara

berjamaah, harusnya hati-hati, jangan main-main dengan dana bansos,” ujarnya. Namun, kementeriannya tetap berpikir positif bahwa dana bansos ke depan dapat

digunakan tepat sasaran. Untuk estimasi awal, pihaknya memperkirakan perputaran dana bansos itu termasuk pilkada harusnya di atas Rp20 triliun. (har)

Suluh Indonesia/ant

CALON TUNGGAL - KPU Kabupaten Tasikmalaya menunjukan contoh Surat Suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya di Kantor KPU Tasikmalaya, kemarin. Contoh surat suara (Specimen) Pilkada calon tunggal hanya tertera tulisan setuju atau tidak setuju.

K ta

Suluh Indonesia, Jumat 13 November 2015

2

Pemprov DKI Sebut

Kontrak GTJ Diputus Alasan lainnya yakni, lantaran adendum kontrak hanya dilakukan dengan Kepala Dinas. Padahal pada perjanjian awal, kontrak ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya itu, berdasarkan temuan dari BPK, PT Sebab membutuhkan waktu selama GTJ melakukan kecurangan terkait den105 hari untuk proses pemberian surat gan timbangan mobil sampah. Sementara itu, Dinas Kebersihan DKI peringatan (SP) 1 hingga SP 3. ‘’Kami juga putusnya (kontrak) baru bisa Feb- Jakarta masih mengkaji rencana swakeloruari (2016), ya karena SP 1, SP 2 dan SP la penanganan sampah di TPST Bantar 3 kan perlu waktu 105 hari,” ujar Basuki Gebang, Bekasi. Langkah ini akan dilakuTjahja Purnama, Gubernur DKI Jakarta kan jika perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ), pengelodi Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Basuki memastikan akan mengambil la TPST Bantar Gebang saat ini diputus. Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakaralih sendiri pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang, setelah putus kontrak ta, Isnawa Adji mengatakan, ada lima langkah yang akan diambil dengan PT GTJ. jika pengelolaan sam‘’Kami ambil alih kerpah di TPST Bantar Geja sendiri. Lebih bang dilakukan dengan mudah,” ucapnya. sistem swakelola. PertaMenurut Basuki, ma, pihaknya akan proses ambil alih penmerekrut sekitar 444 orgelolaan sampah di ang sebagai pekerja TPST Bantar Gebang harian lepas (PHL) lebih mudah. Lantayang akan mendapatran lahan yang dikan honor sesuai UMP. gunakan adalah milik ‘’Terkait alat berat milik Pemprov DKI Jakarta. pengelola, jika kondis‘’Ini lebih mudah, inya darurat kita akan karena lahan milik ganti milik sendiri. Jika DKI, sudah sertifikat. perlu kita pinjam ke Kalau tanahnya buSKPD lain sambil kan milik DKI Jakarta, menunggu pengadaan itu yang masalah,” Basuki Tjahja Purnama alat berat tahun 2016,” katanya. ujar Isnawa. Salah satu, alasan Kemudian soal penganggaran, dalam putus kontrak pengelolaan sampah, lantaran PT GTJ melakukan wanprestasi. KUA PPAS Dinas Kebersihan DKI menMereka tidak membangun fasilitas den- ganggarkan jasa pengelolaan sampah di gan nilai investasi sebesar Rp 700 miliar TPST Bantar Gebang sebesar Rp 372, 763 hingga saat ini. Padahal dalam perjan- miliar. Jika dengan swakelola, maka dana jian, mereka seharusnya telah memban- sebesar itu akan digunakan untuk berbagai hal. (kmb) gun pada tahun 2011.

PENGAMBIL alihan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi dari PT Godang Tua Jaya baru bisa dilakukan pada Februari 2016.

Suluh Indonesia/ant

PENJUALAN JAS HUJAN - Pedagang jas hujan mendorong gerobak dagangannya di kawasan Jatinegara, Jakarta, kemarin. Memasuki musim hujan, penjualan jas hujan di kawasan tersebut mulai mengalami peningkatan 5 kali lipat yang dijual dengan kisaran harga Rp60 ribu sampai Rp275 ribu.

Basuki Minta

KPAI Ikut Tangani Gizi Buruk JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut menangani kasus gizi buruk yang diderita oleh RGM (9). Dikatakan Basuki, KPAI perlu turun tangan karena dirinya mencurigai kondisi RGM dimanfaatkan oleh neneknya untuk memperoleh sumbangan dari berbagai pihak. Kecurigaan Basuki ini, karena melihat kondisi sang nenek Taminah (53) yang terlihat gemuk dan masih sehat. Selain itu, saat

lahir berat badan RGM mencapai 3,7 kilogram. Kondisi tersebut bisa dikatakan sehat. Kondisi RGM menurun saat menginjak usia tujuh tahun. Menurut Basuki, penderita gizi buruk tidak hanya berlangsung selama dua atau tiga bulan, melainkan karena kekurangan gizi selama beberapa tahun. ‘’Neneknya sehat, gemuk gitu, tapi cucunya gizi buruk, berarti ada masalah. Untuk itu, komisi anak harus turun tangan,” ucap Basuki di Jakarta, kemarin. Kecurigaan Basuki bertambah, ketika sang

nenek memaksa membawa pulang RGM dari rumah sakit. “Dia dipaksa dibawa pulang biar yayasan semua datang membantu. Itu masalah,” tegas Basuki. Basuki memastikan akan merawat RGM hingga sembuh. Pihaknya akan menolak jika RGM akan dibawa pulang oleh keluarganya. Pihak RSUD Koja juga sudah diperintahkan untuk terus mengawasinya. ‘’Tetap akan kami urus sampai sembuh karena dia butuh fisioterapi,’’ tandas Basuki. (kmb)

Kilas Irman :

Polri Ungkap Kasus Sabu

Jakarta Perlu Pemimpin Visioner

DIREKTORAT Tindak Pidana (Dittipid) Narkoba Mabes Polri mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat empat kilogram yang berasal dari Malaysia. Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri Brigjen Polisi Anjan Pramuka Putra dalam pemaparan kasus tersebut di Gedung Dittipid Narkoba, Jakarta, kemarin mengatakan, tiga orang WNI yang bekerja sama dengan jaringan pengedar narkotika internasional ditangkap pada akhir Oktober lalu, mereka adalah AP, JF, dan M. Ia menjelaskan sabu empat kilogram senilai Rp8 miliar ini, didapatkan pelaku dari Malaysia yang diselundupkan melalui jalur laut menuju Medan, Sumut. Kemudian, kata Anjan, barang terlarang ini rencananya disebar ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Untuk menuju Pulau Jawa, lanjutnya, tiga tersangka ini melakukan pengedaran sabu menggunakan dua mobil, yang mana AP serta JF berada dalam satu mobil dan M mengendarai mobil sendirian. (kmb)

9 Pegawai PLN Divonis SEMBILAN pegawai PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masing-masing divonis satu tahun empat bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Waluyo di Jakarta, kemarin mengatakan, sembilan terdakwa pegawai PLN dalam perkara gardu induk PLN masing-masing dipidana satu tahun empat bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan. Kesembilan terdakwa itu, antara lain Fauzan Yunus (Manajer Unit Pelasana Kontruksi Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region Jawa Barat), Syaiful Arief (Manajer Unit Pelaksana Kontruksi (UPK) Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region DKI Jakarta dan Banten). I Nyoman Sardjana (Manajer Konstruksi dan Operasional PIKITRING Jawa Bali, Nusa Tenggara. Keempat), Totot Fregantanto (Pegawai PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Jawa Bali). (kmb)

Proyek Terbengkalai PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu, menyesalkan banyaknya bangunan proyek yang dibangun di Pulau Panggang pada 2014, kini dibiarkan terbengkalai dan tak dirawat sama sekali. “S eperti dermaga labuh kapal dan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) sepertinya tidak dirawat”. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, Ismer Harahap menyatakan, warga Pulau Panggang mengelukan banyaknya fasilitas yang dibangun tapi tidak dimanfaatkan, seperti hydrant, gedung Pembangunan Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dermaga labuh, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Ismer mengatakan, banyaklah, seperti dermaga labuh kapal dan IPAL. Semuanya tidak terawat dengan baik. Ditegaskan Ismer, setiap pembangunan harus ada pertanggungjawabannya hingga tuntas, serta harus jelas peruntukkan dan manfaatnya. Pihaknya akan memanggil suku dinas terkait dan eminta laporan pertanggungjawabannya terhadap pengerjaan berbagai proyek yang ditangani mereka. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

BERSIHKAN SAMPAH - Petugas kebersihan membersihkan sampah yang menumpuk di Kali Sentiong, Sunter, Jakarta, kemarin. Pemprov DKI Jakarta melakukan pengerukan sampah di kali tersebut sebagai salah satu upaya mengantisipasi banjir di Ibu Kota saat musim hujan.

Kendalikan Banjir Jakarta

Pemerintah akan Bangun Bendungan JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah pusat akan membangun dua bendungan di Jawa Barat guna mengendalikan banjir di Jakarta. ‘’Kedua bendungan itu adalah, Sukamahi dan Ciawi, yang direncanakan akan dibangun pada 2016,” kata Basuki Hadimuljono pada acara Rapat Koordinasi Konsolidasi Aspirasi Daerah (Rakorda) dengan pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta, kemarin. Menurut Menteri PUPR, rencana pembangunan kedua bendungan tersebut, saat ini masih dalam tahap pembahasan lahan. Ia menjelaskan, Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki persoalan yang selalu berulang pada musim hujan yakni banjir. ‘’Pemerintah pusat berupaya mengatasi banjir di Jakarta dengan cara mengendalikannya melalui pembangunan bendungan di bagian hulu Jakarta,” katanya. Jika di bagian hulu Jakarta

JAKARTA - Ketua DPD RI Irman Gusman menilai Jakarta sebagai ibu kota negara memerlukan figur pemimpin yang visioner dan mampu mendorong masyarakat berpartisipasi, bukan hanya marah-marah. ‘’Jika orang bekerja agar tidak dimarahi tapi tidak ada partisipasi, percuma saja,” kata Irman Gusman pada acara Rapat Koordinasi Konsolidasi Aspirasi Daerah (Rakorda) dengan pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, kemarin. Menurut Irman Gusman, Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia menjadi tolok ukur dari ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Irman juga berharap, Jakarta dapat menjadi ibu kota negara yang mewakili negara-negara Asean, yang paling diharapkan pertumbuhannya. ‘’Jakarta harus dapat dibandingkan dengan kota Bangkok, Singapura, New Delhi, dan kota lain di Asean,” katanya. Irman menjelaskan, Jakarta memiliki persoalan mendesak yang muncul secara periodik yakni kemacetan, banjir, dan sampah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, menurut dia, Jakarta membutuhkan pemimpin yang visioner. ‘’Jakarta perlu pemimpin yang mampu mengajak dan mendorong agar masyarakat mau berpartisipasi, bukan hanya marah-marah. Kalau orang bekerja karena terpaksa, bukan karena berpartisipasi, percuma,” katanya. (kmb)

yang memiliki dataran lebih tinggi mengatakan, melalui Rakorda ini dibangun bendungan, kata dia, DPD RI akan menampung berbagai maka aliran air pada musim hujan masukan. (kmb) dapat disalurkan ke bandungan sehingga tidak semuanya mengalir ke Jakarta. Kemudian, untuk penyediaan hunian bagi masyarakat Jakarta, Kementerian PUPR juga akan membangun lagi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Pasar Minggu dan Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan normalisasi 13 sungai besar dan merelokasi warga yang menghuni pinggiran kali guna mencegah banjir. Kendala yang dihadapi, kata dia, jumlah rusunawa yang tersedia belum sebanding dengan jumlah warga Suluh Indonesia/ant PENUTUPAN JPO - Pejalan kaki berusaha melompati pagar penutup Jembatan Penyebrangan Orang yang akan direlokasi. (JPO) Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Penutupan itu dikarenakan tanah dekat JPO tersebut amblas Anggota DPD RI dari dan membuat lubang besar sehingga dapat membahayakan para pejalan kaki yang menyeberang. DKI Jakarta, AM Fatwa

Metr politan

Suluh Indonesia, Jumat 13 November 2015

3

Jajaran Keamanan Diminta

Siaga Selama Pilkada Serentak JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat keamanan agar siap siaga mengantisipasi setiap potensi kerawanan selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2015. ‘’Kepada jajaran keamanan, saya instruksikan jangan berperan seperti ‘pemadam kebakaran’,” kata Presiden ketika membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Jakarta, kemarin. Presiden meminta aparat keamanan memetakan wilayah rawan konflik dan melakukan langkah antisipasi sehingga potensi kerawanan bisa dicegah. ‘’Jangan sampai yang kecil membesar. Jangan sampai ‘embrio’

kecil menjadikan kita malu. Sekecil apa pun kejadian, baik kapolres, kajari, dandim, kajati pangdam, polda bisa mendeteksi secepatnya sebelum embrio membesar,” kata Presiden. Kepala Negara menyebutkan Pilkada Serentak 2015 merupakan agenda penting karena baru pertama kali rakyat di 269 daerah secara langsung secara serentak. Dalam Pilkada Serentak tahap I itu akan dipilih sembilan gubenur dan wagub, 224 bupati dan wabup 36 wali kota dan wakil wali kota secara serentak. ‘’Meskipun setiap minggu saya ke daerah dan melihat daerah yang akan melaksanakan pilkada, saya lihat daer-

ah itu tenang-tenang saja,” kata Presiden. Ia berharap ketenangan itu. dapat dijaga sampai akhir perhelatan pilkada serentak itu. ‘’Penginnya setiap pilkada kelihatan pestanya, ini tenang, apa semua merasakan seperti itu juga,” katanya. Sementara Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) tidak bermain-main dengan netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember. ‘’Netralitas ASN harus diperhatikan. Jangan mainmain dengan netralitas,” kata Luhut. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PELUNCURAN E-PPID KPU - Ketua KPU Husni Kamil Manik (kedua kiri) didampingi Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono (kedua kanan) bersama Komisioner KPU Juri Ardiantoro (kanan) dan Ferry Kurnia (kiri) menunjukan website Pelayanan Informasi Publik Online (e-PPID) di Lingkungan KPU saat peluncurannya di Gedung KPU Jakarta, kemarin.

Pastikan Hak Rakyat

Polri Tak Catat

Terpenuhi Dalam Pilkada JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak khususnya penyelenggara Pilkada Serentak 2015 agar memastikan hak politik rakyat terpenuhi dalam pelaksanaan pesta demokrasi di daerah itu. ‘’Jajaran KPU, Bawsalu, Panswalu harus memastikan hak rakyat bisa dijamin terpenuhi,” kata Presiden Jokowi ketika membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Ancol, Jakar-

ta, kemarin. Presiden meminta semua pihak memastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 pada 9 Desember berjalan lancar, termasuk dalam penyusunan daftar pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara dan lainnya. ‘’Jaga profesinalisme dan indenpendensi,” katanya. Presiden menyebutkan rakyat mengharapkan agar hak rakyat terpenuhi dalam pilkada termasuk adanya rotasi

kepemimpinan yang berjalan aman damai jujur dan adil sesuai pilihan rakyat. ‘’Pilkada harus menghasilkan pimpinan daerah yang kompeten, yang efektif meningktakan kesejahteraan rakyat. Semua harapan rakyat ada di pundak kita,” kata Jokowi di hadapan sekitar 3.000 peserta rakornas. Presiden juga mengharapkan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) di daerah mendeteksi dan mencegah dini poten-

si konflik yang mungkin ada. Terkait penyelenggara pilkada, Presiden menyebutkan dalam sebuah pertandingan politik yang sehat diperlukan aturan dan wasit yang profesional. ‘’Ini harus dijaga betul. TNI- Polri agar netral atau independen dalam pilkada ini,” katanya. Presiden meminta para kepala daerah memnntau dan menjaga netralitas PNS. ‘’Gubernur, bupati, wali kota harus memberi

pendidikan politik yang baik, kedepankan etika politik,” katanya Kepada kontestan, Presiden mengimbau agar bertanding secara sehat. “Jika menang jangan jumawa(sombong,red) dan jika kalah jangan ajak pendukung untuk ngamuk misalnya,” kata Jokowi. Presiden menyebutkan Pilkasa Serentak 2015 merupakan momen yang menjadi rujukan pilkada mendatang. (ant)

Perolehan Suara JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menekankan pihaknya tidak akan mencatat hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah serentak untuk meminimalisir terjadinya konflik perhitungan suara. ‘’Mabes Polri tidak akan mencatat hasil Pilkada, karena kalau kita catat nanti hasilnya dicurigai dan jika tidak sama dengan hasil (rekapitulasi) KPU ini menjadi problem tersendiri,” katanya di Jakarta, kemarin. Kapolri menyatakan berkaitan pilkada seren-

tak, pihaknya hanya akan fokus terhadap kegiatan keamanan. Menjelang masa kampanye Polri mengerahkan separuh dari total kekuatan yang ada guna mengamankan pilkada serentak. ‘’Polri tidak sendiri, namun ada juga bantuan dari pihak TNI dan kami dibantu Satpol PP,” kata Badrodin. Dia mengatakan sejauh ini Polri telah memetakan potensi konflik di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai cara, misalnya dengan mempelajari sejarah konflik di suatu daerah. (ant)

KPK Diibaratkan

Legitimasi Tumpul

Suluh Indonesia/ant

RAKORNAS PILKADA SERENTAK - Menko Polhukam Luhut Pandjaitan (kedua kiri) berbincang dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik (kiri), Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (ketiga kiri), Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti (ketiga kanan), Ketua Bawaslu Muhammad (kedua kanan) dan Komisioner KPU Sigit Pamungkas (kanan) saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Jakarta, kemarin.

Kebijakan LN Tak Jelas

Pelaku Ekonomi-Politik Bingung PEMERINTAH Indonesia diminta harus mulai membangun kemitraan strategis secara rill dengan aktor aktor kekuatan dunia yang juga rill. Kemitraan strategis yang dibangun itu juga harus konkrit. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Jakarta, kemarin mengatakan, saat ini banyak orang bertanya, bagaimana sebenarnya politik luar negeri Indonesia dengan AS dan Tiongkok. Tanpa adanya kejelasan mengenai apa yang dimaui, tentu membingungkan pelaku ekonomi dan politik. Pemerintah juga diminta harus memahami betul peta politik dunia yang sedang terjadi. Sebab bila tidak, maka Indonesia hanya akan menjadi aktor pendukung yang dipaksa untuk memainkan peran yang diatur oleh negara-negara yang saat ini memiliki peran penting dalam kekuatan dunia. ‘’Kalau kita melihat peta konflik dunia, ada dua pola yang

mempengaruhi kita. Yang pertama adalah konflik di Timur Tengah yang basisnya separatis, etnis dan konflik SuniSyiah,” ujarnya. Sedangkan yang kedua adalah konflik Tiongkok - AS di Laut Cina Selatan. Dalam konflik itu, ada aliansi kekuatan AS, Jepang, Taiwan. Sementara, posisi Indonesia ada di tengah dan akan saling bersilangan. ‘’Bila tidak punya pemahaman dan pandangan yang jelas, Indonesia akan terombang-ambing seperti botol kosong di lautan. Padahal, Indonesia biaa menggunakan kekuatan regional seperti ASEAN,” tandasnya. Namun sayangnya, sebagai kekuatan alternatif, sikap

Mahfudz Siddiq ASEAN saat terpecah dan tidak solid. Lebih parah lagi, sebagai negara dengan jumlah penduduk dan wilayah terbesar, Indonesia tidak dalam posisi memimpin negara-negara ASEAN untuk bersama-sama membangun kekuatan ASEAN agar diperhitungkan dunia. ‘’Posisi Indonesia tertinggal dari Malaysia, Thailand dan bahkan sebentar lagi ketinggalan dari Vietnam. Beberapa negara ASEAN sudah lebih dulu mengembangkan pola ker-

jasama regional baru di luar ASEAN,” tegasnya. Hal itu membuat ASEAN semakin sulit dijadikan sebagai basis kekuatan regional bagi Indonesia. Sementara jika mau tetap berdiri sendiri, maka Indonesia tidak akan kuat. Indonesia pun menurutnya kini harus memikirkan untuk memikirkan kembali kemitraannya di ASEAN.Karena kalau tidak Indonesia akan ketinggalan karena sebagian anggota ASEAN juga masuk TPP. ‘’Kalau mau berdiri sendiri tanpa kekuatan regional seperti ASEAN, posisi Indonesia lemah.ASEAN sendiri tidak kompak.Jadi kita harus memikirkan kembali posisi kemitraan dengan ASEAN. Indonesia sudah harus memikirkan kebijakan luar negeri yang baru,” tegasnya. Dengan menjadikan ASEAN sebagai pijakan regional, Indonesia diyakini bisa membuat kebijakan politik luar negeri yang tidak tergantung pada salah satu kubu. (har)

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai bahwa pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadikan lembaga tersebut memiliki legitimasi namun tumpul. ‘’KPK memang masih punya legitimasi, bisa melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi jika dilemahkan sama saja perannya tumpul,” ucap Ketua Umum PP Muhammdiyah Haedar Nashir di Jakarta, kemarin. Ketua Umum PP Muhammadiyah berpendapat, apabila hal tersebut dibiarkan maka akan menghambat kemajuan positif negeri, khususnya di bidang penegakan hukum. Oleh sebab itu, Haedar mengimbau segenap pihak dan pejabat pemerintah agar melakukan perubahan sebagai bentuk tanggung jawab moril dalam upaya pemberantasan korupsi. ‘’Mari se-

Haedar Nashir luruh pejabat yang punya peran harus mulai menyadari bahwa ada kondisi seperti ini. Tanamkan pemahaman antikorupsi kepada diri sendiri dan anakanak, sehingga menjadi bagian dari aspek budaya masyarakt,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, dia juga memaparkan sejumlah indikator pelemahan terhadap KPK, seperti kasus korupsi berskala besar tidak ditangani dengan baik, dan tidak pula dijadikan komitmen bersama dengan lembaga hukum terkait. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Jumat 13 November 2015

4

Bangun RTH Depok

Pemkot Pinjam Lahan Kosong DEPOK - Badan Lingkungan Hidup (BLH) membentuk program land banking untuk mencapai target pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Saat ini, RTH publik di Depok baru sekitar 10 persen dari luas wilayah Kota Depok yang mencapai 20 ribu hektar. Sedangkan TRH privat baru sekitar 6 persen. ‘’Kita akan membeli dan meminjam lahan untuk dijadikan land banking RTH di wilayah Karaba, Kelurahan dan Kecamatan Tapos,” kata Kepala BLH Wijayanto di Depok, kemarin. Lahan yang akan dipinjam merupakan milik Departemen Keuangan. Kemudian ada lagi tanah RRI seluas 60 hektar. Surat pengajuan pinja-

man, kata Wijayanto sudah dilayangkan ke Departemen Keuangan dan RRI, tapi belum ada jawaban. Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok, Nani Zahra, mengatakan Depok harus mengejar target penyediaan RTH private dan publik. Selain itu, Pemda Kota Depok juga sudah menganggarkan pembelian lahan abadi untuk dijadikan RTH seluas 20 hektar di Jalan Lasiba Kasibam Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan dan akan melibatkan juga seluruh lapisan masyarakat untuk bisa bersamasama menyediakan RTH yang dibu-

tuhkan. ‘’Kita akan terus berupaya bagaimana mengejar target RTH publik di Kota Depok bisa mencapai 30 hektar,” katanya. Berdasarkan sekian banyak proposal yang diajukan, Kementerian Perikanan dan Kelautan telah menyetujui peminjaman lahannya seluas 3 hektar dari luas keseluruhan 13 hektar di Kelurahan dan Kecamatan Pancoran mas dan Rencananya, awal Desember 2015 lahan seluas 3 hektar itu akan diserah terimakan ke Pemerintah Kota Depok dan dijadikan kebun arboretum pemerintah. Nantinya, akan ada kontrak peminjaman jangka panjang,’’ katanya. (jif)

Di Depok

Enam Perumahan Terancam Banjir DEPOK - Musim penghujan sudah tiba, bahaya banjir pun mengintai. Khusus di Kota Depok setidaknya terdapat enam titik rawan banjir yang harus diwaspadai oleh seluruh warga Depok, Jabar. Keenam perumahan di Kota Depok yang sangat berpotensi banjir, karena lokasinya sangat dekat dengan kali. Keenam titik itu diketahui masuk di kawasan Perumahan seperti Taman Duta, Perumahan Bukit Cengkeh, Perumahan Sawangan Asri yang dilewati, Perumahan BSI, Villa Pamulang, serta Pe-

rumahan Kopassus. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Bimasda), Manto, menjelaskan lokasi rawan banjir tersebut antara lain dilewati kali laya, seperti Perum Bukit Cengkeh, Perum Sawangan Asri dilewati kali pesanggrahan, Perum BSI dan Vila Pamulang yang dilewati kali angke serta perumahan Kopasus dilewati kali kompeni. ‘’Kelima wilayah tersebut sebenarnya sudah dibersihkan secara rutin oleh Satgas banjir kami, tetapi apabila musim hujan tiba banyak sedimen atau lumpur yang mengakibatkan mampetnya saluran air,” ujar Manto di

BNN Musnahkan 274.071,8 Gram Sabu TANGERANG-Bertempat di Garbage Plan Bandara Internasional Soekarno Hatta, Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan sebanyak 274.071,8 gram sabu dan 950 butir ekstasi. Narkotika tersebut merupakan barang bukti hasil pengungkapan dari tiga kasus yang diungkap pada bulan Oktober 2015. Narkotika tersebut merupakan barang bukti hasil pengungkapan dari tiga kasus yang diungkap pada bulan Oktober 2015. Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) mengatakan, dari tiga kasus yang berhasil diungkap, kasus pertama merupakan tangkapan terbesar, dengan total barang bukti yang disita sebanyak 270.071,8 gram. ‘’Pengungkapan kasus bermula dari penyidikan BNN selama 2 bulan mengenai adanya barang di pergudangan di Dumai, Riau. Selanjutnya, petugas BNN melakukan penyidikan mendalam hingga diketahui barang yang dicurigai berisi narkotika tersebut telah berpindah ke Medan,” ujar Budi. Empat tersangka diaman-

kan dalam penangkapan ini, yaitu satu kurir berinisial JS dan tiga pengendali berinisial L, D dan A. Para pelaku menyimpan barang terharam dalam 265 filter air. Kasus kedua yakni paket berisi sabu seberat 3.894 gram yang disita dari kurir WNI berinisial S alias Anwar. Penangkapan Anwar bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya kiriman paket yang mencurigakan. Selanjutnya petugas menyelidikinya dan mendapati Anwar yang mengambil paket tersebut. ‘’Tersangka S mengambil paket tersebut dengan menggunakan sebuah mobil pick up di Stasiun Semut, Kota Surabaya dan dibawa menuju daerah Jalan Dupak Bangunsari, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan. Namun sesampainya di daerah tersebut, paket di dalam mobil ditinggalkan,” jelas Budi. Kasus terakhir merupakan peredaran 1.000 butir ekstasi yang melibatkan 2 oknum TNI berinisial WW dan SI. Keduanya berperan sebagai perantara. Selain itu, ada juga AF sebagai kurir. narkoba. (ram)

balaikota Depok, kemarin. Mantan Kepala Bagian Umum Kota Depok itu mengatakan pada dasarnya sudah banyak program dan aktivitas yang dilakukan oleh Bimasda dalam mempersiapkan datangnya musim hujan ini, seperti melakukan penataan drainase lingkungan di 151 titik yang tersebar di 11 kecamatan se-Kota Depok maupun dilakukan pembangunan dan perbaikan jembatan sejumlah 27 buah. Selain itu, perbaikan turap juga menjadi konsentrasi Bimasda dalam menyambut musim tahunan ini. (jif)

Suluh Indonesia/ant

TOLAK PENGGUSURAN - Seorang pedagang kaki lima (PKL) menunjukkan surat teguran ketiga dari Satpol PP Kota Depok terkait rencana penggusuran lapak PKL di sepanjang jalan Simpangan Depok sampai perbatasan Cibinong, saat berlangsung mediasi dengan petugas kepolisian di Jalan Raya Bogor, Depok, kemarin.

Polantas Bekasi

Berikan Sanksi 3.180 Angkutan BEKASI - Polresta Bekasi mencatat sedikitnya 3.180 angkutan umum kedapatan melanggar aturan selama Operasi Zebra Jaya 2015 berlangsung. ‘’Operasi tersebut kami lakukan sejak 22 Oktober hingga 4 November 2015 di sejumlah ruas jalan di Kota Bekasi,” kata Kasat Lantas Polresta Bekasi Kota AKP Bayu Pratama di Bekasi, kemarin. Menurutnya, operasi itu berlangsung di tiga titik yakni, Jalan Ir H Djuanda, Jalan Ah-

mad Yani dan Jalan Sersan Aswan. Menurut dia, sasaran razia adalah angkot yang mengetem sembarangan, menaik turunkan penumpang sembarangan, serta kendaraan yang melawan arus. Selain itu, petugas juga akan mengecek sejumlah izin terkait kendaraan dan pengemudinya. Sanksi yang dijatuhkan berupa teguran lisan, tertulis, penilangan, hingga penyitaan kendaraan.

Dikatakan Bayu, razia tersebut merupakan agenda tahunan yang juga dilakukan oleh satuan kepolisian seluruh Indonesia. ‘’Dalam kegiatan ini kami menurunkan sebanyak 110 personel yang digabung dengan pihak terkait dari unsur TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP hingga Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda),” katanya. Menurut Bayu, operasi Zebra Jaya ini merupakan salah satu upaya cipta kondisi. (ant)

Kilas Rumah Lansia Tertimpa Pohon NASIB naas menimpa Jamil (70) dan Waci (60) yang tinggal di Jalan Inpres RT 03/10 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos. Rumahnya ambruk tertimpa pohon setinggi 30 meter. Tumbangnya pohon besar yang menimpa kedua lansia itu terjadi saat hujan disertai angin kencang, Rabu 11 November 2015 sore. Beruntung, keduanya selamat walaupun harus menderita luka-luka. Warga sekitar, Muslih, mengungkapkan bahwa pasangan kakek-nenek dengan tiga cucu itu kini tinggal di rumah kerabat tak jauh dari rumah mereka. Pada saat kejadian, warga yang melihat pun langsung membawa keduanya ke rumah sakit terdekat. “Tidak hanya rumah, pohon tumbang itu merusak beberapa makam di TPU yang ada dekat rumah Kek Jamil dan Nek Waci,” ungkapnya, kemarin. Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan dan Perekonomian Kota Depok, Wiwin Setiawati, mengaku mengetahui peristiwa pohon tumbang tersebut. Pihaknya beserta Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok memastikan akan secepatnya membangun kembali rumah yang ditinggali Jamil dan Wacih. (jif)

Sopir Angkot Merampok

Suluh Indonesia/ant

APK ROBOH - Pengendara melintas didepan Alat Peraga Kampanye (APK) roboh yang berada di Maruga, Ciputat, Tangerang Selatan, kemarin. Meski tidak ada angin maupun hujan APK tersebut roboh karena KPUD Tangsel asal pasang saja.

Tangkap Pembuang Sampah Liar

SEORANG sopir angkutan kota (angkot) D-04 Jurusan BSD-Cikokol ditangkap Tim Buser Polsek Serpong Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sopir angkot tersebut ditangkap lantaran melakukan perampokan terhadap Patricia Sharon (16). Kanit Reskrim Polsek Serpong AKP Budi Harjono dalam gelar perkara di lokasi kejadian, kemarin mengatakan, modusnya pura-pura memperbaiki whiper angkotnya dan membujuk korban neduh di angkotnya. Lalu dari belakang pelaku langsung menjerat leher korban. Budi Harjono mengatakan, kejadian ini berawal ketika Pelaku bernama Aziz Awaludin Kurniacahyadi (16), warga Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangsel mengemudikan angkot D-04 bernomor polisi B 1083 NTX. Saat melintas di depan perumahan The Green, Rawa Buntu, Serpong, Aziz melihat korban Patricia. Pelaku lalu memghentikan laju angkotnya berpura-pura memperbaiki whiper dan menutup kaca jendela angkot lantaran hujan. Melihat korban kehujanan pelaku pun membujuk korban untuk berteduh di angkotnya. (nov)

Pemkot Depok Terjunkan Tim Buser DINAS Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemda Kota Depok menyiapkan tim khusus buru sergap (buser) untuk memburu para pembuang sampah liar di Kota Depok. Selain prmbentukan tim, Pemkot Depok juga tengah melakukan pengadaan mobil khusus secara bertahap.

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

“Tahun ini kita sudah siapkan satu unit mobil, yang akan beroperasi dalam waktu dekat,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kebersihan DKP Pemda Kota Depok, Kusumo kepada wartawan, kemarin. Menurut Kusumo mobil itu didisain khusus seperti mobil patroli. Hanya saja, modelnya berbeda dengan mobil patroli milik Satpol Pamong Praja (PP). Kusumo mengakui, satu unit mobil itu tidak cukup untuk mengawasi atau mengontrol kawasan Kota Depok yang begitu luas. Tadinya Kusumo berharap tahun ini dapat 2 unit mobil sehingga wilayah tugasnya bisa dibagi antara wilayah barat dan timur. Mobil buser itu katanya, sangat penting untuk

bisa mengawasi wilayahwilayah yang sering dijadikan lokasi pembuangan sampah secara liar. Artinya, sampah itu dibuang bukan di tempat pembuangan sampah. Dan itu biasanya dilakukan oleh warga perbatasan dengan Kota Depok. Sampah itu biasanya dibuang pada malam hari sampai dinihari. Tim buser. kata Kusumo akan terus memburu dan menangkap para pembuang sampah liar itu, Pada 26 Oktober 2015 lalu. tim buser berhasil menangkap 23 orang yang sedang membuang sampah liar. Dua orang ditangkap ketika hendak membuang sampah ke Kalilicin, sedangkan 21 orang ditangkap di Jalan Raya Margonda. “Kita sudah laporkan ke

Satpol PP untuk kemudian diadili dalam sidang tindak pidana ringan,” kata Kusumo. Meski denda bagi pembuang sampah liar itu masih sangat kecil yakni Rp 100 ribu. tapi paling tidak Kusumo berharap itu bisa membuat jera pelakunya. Denda ini memang sangat kecil dibanding denda bagi pemasang spanduk secara liar. Pada sidang Tipiring pemasangan spanduk liar Senin (9/11) lalu, salah satu pengembang dikenakan denda Rp 8 juta, lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebesar Rp 25 juta. “Memang di Perda sampah dendanya baru Rp 100 ribu. Nanti kita lihat lagi,kalau tidak efektif, akan kita usulkan untuk ditinjau lagi,” kata Kusumo. (jif)

Suluh Indonesia/ant

PIPA AIR BOCOR - Pekerja melakukan perbaikan pipa air milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi yang bocor di kawasan Kalimalang, Jakasampurna, Bekasi, kemarin.

pini

Suluh Indonesia, Jumat 13 November 2015

F OKUS Wacana yang Memancing Kegaduhan ATA gaduh untuk menyebutkan kondisi pemerintahan kita, sering terdengar dalam waktu dua tahun terakhir. Padahal sesungguhnya kegaduhan itu telah dimulai sejak tahun 1998, ketika kekuatan reformasi mampu menjatuhkan kekuatan Orde Baru. Mungkin kelemahan reformasi terletak pada ketidakmampuannya menekan kegaduhan politik. Atau jangan-jangan suasana itu melekat pada reformasi itu sendiri karena memberikan kebebasan untuk berbicara dan protes. Saking banyak dan tidak pernah berhentinya protes, yang muncul adalah kegaduhan. Karena tidak mempunyai perangkat hukum lain untuk menghilangkan, maka sampai sekarang suasana kegaduhan tersebut masih terpelihara. Meski persaingan antarkoalisi di pemerintahan sudah melunak, kegaduhan masih terasakan manakala ada pihak-pihak yang mengembuskan isu reshuffle kabinet, meski tiga bulan lalu hal ini telah dilakukan. Sebagai sebuah pemerintahan yang demokratis, memang wajar apabila banyak suara yang mengusulkan sesuatu kepada pemerintah. Kewajiban pemerintahlah untuk menampung dan menyarikan dari berbagai pendapat dan usulan tersebut. Akan tetapi, apabila ada berbagai suara yang hanya menginginkan kegaduhan, sudah seharusnya pemerintah hati-hati. Usulan untuk mengganti menteri setelah hanya beberapa bulan melakukan reshuffle, nampaknya bernuansa tidak positif. Ini memancing kegaduhan yang menjemukan rakyat. Sekali lagi Presiden sebagai pemegang kekuasaan utama dari pemerintah, harus hatihati menanggapi hal ini. Akan muncul lagi kritik dari berbagai arah apabila Presiden bersedia melakukan perombakan tersebut. Seharusnya, perombakan itu dilakukan beberapa bulan lalu secara bersama-sama, bukan mengkreditnya secara pelan-pelan, mirip membeli sepeda motor. Citra kurang percaya diri, kurang tangkas memilih pembantu, serta tidak cermat dalam melaksanakan kebijakan akan muncul apabila kembali melakukan perombakan kabinet. Harus disadari, bahwa menjalankan pemerintahan dalam rentang waktu lima tahun, bukanlah pekerjaan yang gampang. Ini waktu yang sangat singkat apabila misalnya berkeinginan untuk mengubah hal-hal mendasar, apalagi dalam skala negara. Karena itu, harus dipikirkan mengganti menteri itu apakah akan mampu mengubah secara mendasar arah yang sudah digariskan sejak awal. Seorang menteri, bagaimanapun seorang leader di dalam jajarannya. Karena dia orang berpengaruh, maka akan mampu memberikan cetak biru untuk kebijakan-kebijakan departemennya. Yang dikhawatirkan adalah manakala kelak menterinya diganti, cetak biru ini akan berubah total. Padahal pemerintahan sekarang masih mempunyai waktu hanya empat tahun lagi, bahkan kurang. Ada satu hal yang mesti diperhatikan oleh para petinggi politik kita, yaitu rasa malu. Jika pada umumnya politik itu sering diprediksikan sebagai kebijakan tebal muka dan telinga, sudah seharusnya politisi Indonesia sekarang mampu mengubah pandangan ini. Politik tebal muka dan tebal telinga itu merugikan masyarakat. Bahkan masyarakat pun muak dengan hal ini. Gonta-ganti menteri, apalagi hanya dalam waktu singkat, seharusnya memalukan pemerintah. Rasa malu memang harus dimiliki dan itu bersumber pada rasa tanggung jawab kepada jabatan. Di samping tanggung jawab, juga kewajiban sosial dan politik harus membuat para pejabat itu malu dengan apa yang dilakukan, terutama suka membikin onar terhadap stabilitas politik. Dengan demikian, sebaiknya Presiden Joko Widodo mesti pintarpintar memilih bahasa untuk menjelaskan tentang isu reshuffle ini. Atau apabila memang telah merasa kuat genggaman politiknya katakan secara tegas, mengganti atau tidak. Jika mengganti, harus ini yang terakhir dan tepat orang-orangnya. ***

K

Bang D

el

Dana sosial meningkat jelang pilkada serentak

Untuk modal kampanye ...

5

Hak Prerogatif Perlu Ketegasan dan Kekuasaan yang Kuat SETELAH beberapa bulan melakukan pergantian menteri, setahun pemerintahan Joko Widodo kembali digoyang isu reshuffle. Kali ini konon mengincar menteri-menteri perempuan di kalangan kabinet. Jika ini benar, sangatlah merugikan secara politik. Kerugian citra merupakan hal pertama karena hanya dalam setahun telah dua kali melakukan pergantian menteri. Dan itu terjadi bukan hanya pada satu menteri tetapi lebih dari tiga menteri. Presiden yang melakukan pergantian menteri sampai sekian banyak, menyiratkan ketidakmampuan menjalankan fungsi politis, yaitu memilih anggota kabinet yang menjadi patron untuk menjalankan kekuasaan. Padahal, kekuasaan merupakan hal paling “diincar” oleh politisi dan menjadi media utama untuk menjalankan pemerintahan. Di samping itu, citra negatif yang muncul adalah bahwa Presiden telah tidak mampu secara maksimal memanfaatkan hak prerogatif yang dimilikinya. Terjadinya pergantian anggota kabinet mempunyai beberapa latar belakang. Dari konteks pemerintahan sekarang, sangat jelas bahwa gonta-ganti anggota kabinet ini disebabkan oleh melemahnya hak prerogatif presiden. Hal itu disebabkan oleh adanya politik akomodasi dalam pembentukan pemerintahan. Padahal, di dalam sistem presidensial di mana presidennya mempunyai hak prerogatif memilih pembantunya, seharusnya politik akomodasi tersebut tidak terjadi. Politik akomodatif dapat dilakukan di dalam kebijakan pemerintahan, bukan pada personel kabinet. Ini merupakan kekeliruan dari pemerintah sekarang. Politik akomodatif itu dibolehkan, akan tetapi lebih baik apabila dilakukan di dalam kebijakan. Secara teoretik, akomodasi dalam kebijakan akan lebih menguntungkan rakyat. Gaya pemerintahan pasca-Orde Baru terlihat pada politik akomodatif yang yang menjurus pada ‘’kerja sama’’ antarpartai politik. Akibatnya kabinet yang tersusun itu berasal dari berbagai partai politik yang dinilai kuat, dan hal ini berpotensi mengganggu pemerintahan. Padahal, jika dilihat secara lebih utama, pemerintah itu dijalankan oleh eksekutif dan legislatif. Padahal gangguan yang potensial dilakukan oleh partai politik itu lebih banyak di lembaga legislatif. Pemerintah lupa, bahwa jalur legislatif ini mampu dipatahkan melalui jalur kebijaksanaan pemerintah. Artinya, kalaupun Presiden tidak memilih menteri dari partai politik, maka menghadapi tantangan dapat dikonsentrasikan untuk mengh-

Oleh I Made Sudarmana Politik akomodatif dapat dilakukan di dalam kebijakan pemerintahan, bukan pada personel kabinet. Ini merupakan kekeliruan dari pemerintah sekarang. Politik akomodatif itu dibolehkan, akan tetapi lebih baik apabila dilakukan di dalam kebijakan. Secara teoretik, akomodasi dalam kebijakan akan lebih menguntungkan rakyat. Gaya pemerintahan pasca-Orde Baru terlihat pada politik akomodatif yang yang menjurus pada ‘’kerja sama’’ antarpartai politik. Akibatnya kabinet yang tersusun itu berasal dari berbagai partai politik yang dinilai kuat, dan hal ini berpotensi mengganggu pemerintahan. adapi pada berbagai move di lembaga legislatif. Di sinilah kesempatan untuk melakukan akomodasi politik. Misalnya menyetujui kebijakan yang disodorkan oleh oposan di parlemen, akan lebih menguntungkan rakyat. Parlemen merupakan perwakilan rakyat. Kebijakan Presiden untuk “melemahkan” hak prerogatif dengan memilih menteri dari partai politik, termasuk partai politik bukan sekutu, mempunyai risiko pada ketidaktepatan kompetensi. Kecenderungan yang terjadi adalah memilih orang yang paling berpengaruh di partai politik itu. Padahal orang yang berpengaruh tersebut belum tentu terampil mengelola kementerian. Padahal, kementerian itu memerlukan orang terampil untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah. Tidak Boleh Didegradasi Pelajaran terbesar dari gontaganti kabinet ini adalah bahwa hak prerogatif tersebut ternyata me-

mang tidak boleh didegradasi. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tidak menafsirkan hak prerogatif menjadi “menyetujui menteri sodoran partai” tetapi menyetujui kehadiran orang-orang berkompeten yang dibuktikan kinerjanya di masa lalu. Kalaupun kemudian diperlukan kompromis, sekali lagi dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah. Tidak mungkin seorang presiden memonopoli kebijakan karena harus didiskusikan dengan berbagai pihak, demi tujuan menyejahterakan masyarakat. Pelajaran ini harus dicerna sebaik-baiknya oleh pemerintahan sekarang, sehingga kalaupun harus kembali merombak kabinet, agar ini merupakan yang terakhir, dan memilih dari orang profesional. Apabila Joko Widodo benarbenar berani melakukan langkah terbaiknya, maka pergantian mendatang sebaiknya harus dari kalangan profesional. Tidak dari partai, baik dari partainya sendiri maupun

partai “lawan”. Cara seperti ini pasti akan memberikan kesan yang baik kepada masyarakat dan semakin mampu mengonsolidasikan kekuasaan pemerintahnya. Dilihat dari posisi kekuatan pemerintahannya sekarang, nampaknya Joko Widodo mempunyai peluang untuk memilih menteri yang benar-benar datang dari kalangan profesional. Orang-orangnya di pemerintahan sudah kuat, demikian juga kekuatan parlemen sudah lebih seimbang, tidak seperti pada masa awal dia memerintah. Pemegang hak prerogatif harus mempunyai faktor lain lagi, yaitu kekuatan kekuasaan dan kekuatan pengaruh. Dengan faktor itulah maka hak prerogatif ini mampu berjalan dengan baik. Dan apabila hak ini berjalan dengan baik, stabilitas kabinet akan terjaga. Di dalam stabilitas itulah kemudian akan mampu menerima masukan, memberikan penilaian dan kemudian membuat putusan yang paling baik untuk masyarakat. Maka, Joko Widodo seharusnya mempunyai peluang untuk menambal kelemahannya tersebut jika memang benar akan melakukan prombakan kabinet. Harus berani memilih menteri yang bukan berasal dari tekanan partai-partai lain, termasuk partai pendukungnya saat mencalonkan presiden. Dengan cara inilah dia akan mampu memperlihatkan, bahkan mempertontonkan kekuatannya kepada masyarakat. Ada satu hal yang patut dipertimbangkan Joko Widodo saat ini. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa ia “kurang bernyali” ketika menghadapi koalisi lain, terutama di awal pemerintahannya. Akan tetapi belum setahun berjalan, secara pelan-pelan telah mampu memperlihatkana pengaruhnya. Buktinya beberapa unsur dari koalisi lawan ternyata bergabung dengan pemerintah sekarang. Demikian juga Joko Widodo mampu menarik orangorang dekatnya ke jajaran kabinet (misalnya Luhut Panjaitan). Jika Joko Widodo mampu memilih kabinet sesuai dengan hak prerogatifnya saat ini, maka semakin terbuktilah alon-alon asal kelakon itu melekat pada dirinya. Alon-alon asal kelakon ini adalah nilai budaya, bukan sekadar lagu politik. Jadi, semakin kloplah pemerintahannya ke depan di mata masyarakat dan di mata lawan politiknya. ***

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Tawuran Merupakan Budaya Masyarakat Indonesia BEBERAPA hari yang lalu kita dihebohkan oleh stasiun televisi yang mengabarkan adanya gerakan penolakan Bobotoh masuk ke Jakarta oleh suporter Persija atau Jakmania dalam laga final antara Persib vs Sriwijaya VC di Gelora Bung Karno. Siaga 1 yang dilakukan aparat keamanan mungkin menjadi hal yang meyakinkan bahwa Polisi sangat siap untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk. Kesigapan aparat kemanan sangat luar biasa dan terlihat mantap dalam upaya pencegahan, penanganan dan penyelesaian. Saya rasa ini semua adalah sesuatu yang sangat serius namun ada hal yang lebih serius dibalik perseteruan antara Bobot-

oh dan Jakmania. Pengamanan siaga 1 itu adalah seperti sesuatu yang sangat berbahaya. memang suporter Jakmania sudah menunjukkan aksi anarkis sesuai kapasitasnya sebagai sipil. Namun pikiran saya tertuju pada suatu tempat yang kosong tanpa pengamanan bahkan longgar untuk suatu kegiatan yang penting. Entah kegiatan apa. Saya hanya menerka saja sebagai masyarakat awam. Sebab kita sama-sama paham bahwa tawuran adalah salah satu kebudayaan anak muda Indonesia yang terus ada hingga hari ini. Sebab musababnya pun kadang tidak ada. Abi Fatihah Jakarta

Rakyat Indonesia Belum Lepas dari Perbudakan? SUDAH pernah media mengangkat berita tentang ada praktek perbudakan dalam suatu rumah mewah UKM yang mempekerjakan buruhnya dengan cara yang tidak manusiawi. Namun akhirnya kasus ini hilang begitu saja tanpa pemberitaan lebih lanjut tentang jaringan yang melakukan perbuatan keji itu. Apakah sudah dihukum sesuai hukum yang berlaku atau bagaimana? entahlah. Indonesia masih belum aman dari perbudakan. Cobalah tengok disekitar kita ada perusahaan keluarga yang melakukan aturan semaunya. Tidak ada aturan jam kerja yang sehat untuk karyawan. Karyawan bekerja seperti kuda bahkan lebih. Disalah satu perusahaan yang

tidak saya sebutkan namanya. Ada perusahaan keluarga yang kebetulan etnis tertentu yang merajai perekomian Indonesia. Telah melanggar peraturan Depnaker karena ada karyawatinya cuti melahirkan hanya diberi waktu dua bulan. Padahal seharusnya tiga bulan. Pemerintah mungkin sudah sangat sibuk. Jadi pasti sangat butuh bantuan do’a agar mampu menyelesaikan persoalan yang terus bertumpuk ini. Saya sarankan pemerintah harus berhenti memaksakan diri memikul tanggung jawabnya yang berat itu. Jika memang sudah tidak mampu lagi. Lebih baik terus terang. Sinto Kemanggisan, Jakarta

Benarkah Janji Gubernur Saat Kampanye? MASIH ditemukan keadaan jalan yang membahayakan di ruas jalan kota Jakarta. Proses perbaikan yang menurut saya terkesan main-main dan sangat lama. Ada guratan yang berbahaya di aspal yang hendak diperbaiki di sekitar jalan Daan Mogot tepatnya di lampu merah perempatan Green Garden bawah fly over pesing. Bekas guratan di aspal yang terkena air hujan dapat menggelincirkan sepeda motor. Mungkin hal ini tidak berarti apa-apa bagi mereka yang bermobil. Di jalan Puri menuju lampu merah Puri perempatan ada jalan yang sedang diperbaiki. Saya bersyukur karena area ini rawan banjir. Saya melihat ada niat baik dari pemerintah yang fokus untuk

mengantisipasi banjir dari musim penghujan yang segera datang. Jakarta masih terseok-seok untuk menjadi kota yang modern. Saya rasa Jakarta akan tidak pernah mengalami kota yang modern jika yang dimaksud ingin seperti New York, Singapura, bahkan Kuala Lumpur atau Bangkok. Hal ini karena terlalu gawat keadaan masyarakat yang sudah terlanjur mengandalkan Jakarta sebagai pusat Ekonomi. Terlalu lama Pemerintah mencari jalan keluar atas masalah ini. Tak menemukan juga jalan keluar. Karena mereka terlalu mengandalkan teori-teori asing. Alamsyah K Meruya Ilir, Jakarta Barat

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Jumat 13 November 2015

6

Pemerintah Siapkan Standarisasi dan Akreditasi Olahraga JAKARTA- Pemerintah melalui Kemenpora mulai mempersiapkan standarisasi bagi olahraga Indonesia menyangkut atlet, pelatih serta sistem infrastruktur. Nantinya melalui Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) yang baru saja dilantik oleh Menpora Imam Nahrawi, akan langsung bertugas menyiapkan standarisasi aturan-aturan yang ada di olahraga Indonesia. “BSANK ini direstui oleh Presiden, dan kami mewujudkannya. Kedepan mereka akan segera keluarkan standart aturan-aturan yang ada, dan bisa menjadi titik penting standarisasi, meliputi fisik atlet, sarana dan prasarana,” papar Imam usai pelantikan di Wisma Kemenpora Jakarta, kemarin. Imama memastikan kinerja BSANK ini dipastikan tidak akan bertentangan dengan akreditasi yang di-

lakukan setiap cabang olahraga, karena tetap merangkul masing-masing cabang olahraga, sehingga semua program kerja ditujukan pada BSANK. “Mereka tentu tidak bekerja sendiri, dan akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, sehingga tidak akan tumpang tindih kerja,” tegas Imam. Selain melantik BSANK, Imam dalam waktu bersamaan juga melantik Pengukuhan Panitia Pelaksana Tafisa World Games 2016, yang diketuai Hayono Isman. “Untuk TAFISA, mereka harus segera menyiapkan rencana yang dipersiapkan 2015, karena infrastruktunya tidak perlu pembangunan, berbeda dengan SEA Games, atau Asian Games, jadi kita minta mereka bekerja secepatnya,” ujar Imam. Rencananya Pemerintah akan menyiapkan dana sekitar Rp. 250 miliar untuk perhelatan 2016 mendatang. (pts)

Suluh Indonesia/ant

TUNGGU KEJELASAN FIFA - Komunikasi Publik Kemenpora Gatot Dewa Broto menyatakan, masih menunggu kejelasan dari FIFA terlebih dahulu sebelum mengirimkan wakilnya di dalam Komite Ad-Hoc kepada Tim Delegasi Bersama FIFA-AFC.

Pemerintah

Masih Tunggu Surat FIFA JAKARTA - Pemerintah menyatakan masih menunggu kejelasan dari FIFA terlebih dahulu sebelum mengirimkan wakilnya di dalam Komite Ad-Hoc kepada Tim Delegasi Bersama FIFAAFC. Langkah ini dilakukan pemerintah yang diwakili Kemenpora, karena belum tahu term of reference (TOR) atau kerangka acuan kerja komite tersebut, apalagi rekomendasi membentuk Komite Ad-Hoc muncul setelah Tim Delegasi Bersama FIFAAFC berdiskusi dengan PSSI. Sementara ketika berbincang dengan Presiden RI Joko Widodo, disepakati Pemerintah diminta membentuk tim kecil yang bertugas mendetailkan langkah-langkah reformasi terhadap PSSI.

Anggar Kirim

EnamAtlet ke Kejuaraan Dunia SAMARINDA - PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) mengirimkan enam atlet mengikuti kejuaraan anggar dunia nomor senjata floret yang berlangsung di Turki pada 14-16 Nopember 201. Ketua Binpres PB IKASI Muslimin di Samarinda, Kaltim, Kamis, mengatakan enam atlet tersebut merupakan atlet pelatnas yang dipersiapkan untuk SEA Games 2017 di Malaysia. “Malam ini para atlet akan berangkat dari Jakarta menuju Turki, mereka masih punya waktu satu hari untuk penyesuaian cuaca,”kata Muslimin. Enam atlet yang diberangkatkan tersebut diantaranya Herlin Herviana, Cintya Puah keduanya atlet Kaltim, Dian (Kalbar), Flodesa (Jateng), Tauhid (Sumsel) dan Denis (Jabar). “Mereka merupakan atlet pelatnas sesuai SK PB yang lama, per-Januari tahun depan bakal ada revisi atlet pelatnas sesuai hasil kejurnas pra-PON terakhir,”jelasnya. Menurut Muslimin keberangkatan atlet mengikuti kejuaraan dunia tersebut mengambil jatah kuota pelaksaan Try Out keluar negeri program satlak Prima. “Dalam setahun masing-masing cabang olahraga punya jatah dua kali melaksanakan try out keluar negeri, dan mungkin untuk program yang kedua kita akan memberangkatkan atlet sabel ke Amerika untuk mengikuti kejuaraan Dunia,”imbuhnya. (ant)

“Kami tidak bedakan Tim Kecil dan Komite Ad-Hoc. Kami harus konsisten akui kedua-duanya. Hanya, sampai sekarang kami belum tahu term of reference (kerangka acuan kerja) Komite Ad-Hoc seperti apa karena itu kan hasil dari pertemuan dengan PSSI. Nanti, dikatai Pemerintah ge er banget wong belum tahu tugasnya apa, hak dan kewajibannya apa, lalu tugasnya berapa lama, kok sudah kirim wakil di Komite Ad-Hoc,” terang Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot Dewa Broto di Jakarta, kemarin. Seperti diketahui pada 2-3 November FIFA mengirim Tim Delegasi Bersama FIFA-AFC melakukan komunikasi dengan PSSI, Asosiasi Provinsi

PSSI, dan Pemerintah yang hasilkan pembentukan Tim Kecil. Sedangkan pada hari berikutnya, mereka mengundang asosiasi pemain dan PT Liga Indonesia di Kantor PSSI. Sebelum meninggalkan Jakarta, pada delegasi meminta pembentukan Komite Ad Hoc untuk jembatani penyelesaian konflik sepak bola Indonesia yang akan dilegalkan di Rapat Komite Eksekutif FIFA 2-3 Desember dan akan laporkan hasilnya di Kongres FIFA Februari tahun depan. “FIFA Senior Manager of Member Associations James Johnson telah meminta nama perwakilan Pemerintah untuk duduk di Komite Ad-Hoc Jumat pekan lalu. Tapi kami belum mau memberikan karena belum tahu kerangka kerja

komite tersebut. Bahkan kami meminta James agar FIFA surati Kemenpora atau Pemerintah untuk jelaskan kerangka acuan kerja Komite Ad-Hoc, dan James menyanggupi akan kirim surat ke Pemerintah Indonesia secara resmi setelah menerima surat ucapan terima kasih yang akan dikirimkan oleh Kemenpora,” ucap Gatot. Dirinya mengaku dengan belum jelasnya kerangka kerja Komite Ad-Hoc pihaknya lebih fokus membentuk Tim Kecil. Komunikasi dengan Istana (Presiden) beberapa kali dilakukan, dan sedang menunggu jadwal koordinasi lanjutan. “Targetnya, secepatnya tim ini terbentuk sesuai perintah Presiden,” tambahnya. (pts)

Ad-Hoc dan Tim Kecil

Dinilai Bisa Paralel JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menilai komite adhoc yang rencananya akan dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) dapat berjalan paralel dengan tim kecil, yang merupakan rencana pemerintah untuk mereformasi sepak bola nasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PSSI Azwan Karim kepada Antara di Jakarta, Kamis, ketika ditanya tanggapannya mengenai komunikasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan FIFA mengenai kelanjutan proses pembentukan tim kecil. Azwan mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan mengenai wacana pembentukan tim kecil tersebut asalkan fungsi dan tugas nantinya tidak bertolak belakang dengan komite

ad-hoc sendiri. “Ini sebetulnya bisa berjalan paralel antara komite ad-hoc dan tim kecil, tapi yang paling mendesak adalah segera masukkan nama wakil pemerintah ke komite ad-hoc,” ucap Azwan. PSSI masih dalam posisi meminta pemerintah segera menyerahkan nama usulan untuk bekerja sama dengan komite ad-hoc reformasi sepak bola nasional yang sebelumnya telah ditetapkan untuk dibentuk FIFA. Seperti penyataan delegasi bersama FIFAAFC sebelumnya, komite adhoc dibentuk dengan melibatkan masing-masing elemen pemangku kepentingan, seperti PSSI, pemain, pengelola liga, wasit, media, pemerintah, dan lain-lain. FIFA nantinya akan memilih satu orang dari nama-nama yang diusulkan untuk mewakili masing-masing elemen pemangku kepentingan tersebut.

“Tidak mungkin satu orang ini punya ide untuk keseluruhan ide untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Satu orang ini akan memiliki tim di belakang dia, anggap saja itu tim kecil. Jadi setiap elemen memiliki tim kecilnya sendirisendiri,” ucap Azwan. Sebelumnya, pada Rabu (11/11), Menpora Imam Nahrawi mengirim surat apresiasi kepada FIFA setelah perwakilan dari federasi sepak bola dunia itu datang ke Indonesia guna melihat langsung permasalahan persepakbolaan nasional. Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto menjelaskan dalam surat tersebut juga disebut mengenai rencana pembentukan tim kecil sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Hanya saja, dalam surat tersebut belum dicantumkan namanamanya. (ant)

lahraga

7

Suluh Indonesia, Jumat 13 November 2015

FIFA Setujui

Lima Kandidat Pengganti Blatter

Suluh Indonesia/ap

SERANGAN BALIK - Para pemain Brazil melakukan latihan jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Argentina di Stadion River Plate. Brazil akan menunggu di belakang dan menyerap tekanan Argentina sebelum kemudian melancarkan serangan balik pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia.

JENEWA - FIFA menyetujui lima kandidat calon pengganti Sepp Blatter sebagai presiden badan sepak bola dunia itu. Dari lima orang kandidat itu, tidak ada nama Michel Platini, ketua badan sepak bola Eropa (UEFA) yang masih menjalani skorsing dari FIFA. Mereka yang telah melewati tes integritas adalah Pangeran Ali Al Hussein, Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, Jerome Champagne, Gianni Infantino dan Tokyo Sexwale, demikian pernyataan FIFA. Pencalonan Platini akan dipertimbangkan lagi setelah masa skorsing 90 harinya selesai. Satu-satunya kandidat yang tidak lolos tes adalah Musa Bility, ketua persatuan sepak bola Liberia. “Komite ad-hoc untuk pemilihan ketua FIFA tidak meloloskan pencalonan Mussa Hassan Bility, melihat hasil tes integritasnya,” kata FIFA. FIFA mengatakan, mereka telah menjelaskan kepada Bility alasan dia tidak lolos, tapi tidak untuk dipublikasikan. Masih diberinya Platini waktu untuk menjadi kandidat memicu permasalahan dalam pemilihan ini. Platini yang semula menjadi calon kuat presiden FIFA, diskorsing oleh komite etika badan sepak bola dunia itu karena menerima uanng dari FIFA sebesar 2 juta dolar AS pada 2011. Skorsing tersebut membuat persaingan pengganti Blatter makin terbuka dengan munculnya sejumlah calon yang berminat seperti ketua sepak bola Asia Sheikh Salman, mantan pejabat FIFA Champagne, aktivis AFsel Sexwale, Sekjen UEFA Infantino dan Bility. Namun Infantino menyatakan akan mundur jika nantinya Platini menjadi kandidat juga. (ant)

Brazil Terapkan Serangan Balik

Saat Lawan Argentina BUENOS AIRES - Brazil akan menunggu di belakang dan menyerap tekanan Argentina sebelum kemudian melancarkan serangan balik pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang dimainkan Kamis, menurut pelatih tuan rumah Gerardo Martino. “Saya pikir ini akan menjadi pertandingan di mana serangan semestinya membuat kami tidak terlalu cemas saat bertahan,” kata Martino pada konferensi pers Rabu. “Ini akan ditentukan pada apakah kami akan menderita lebih banyak atau lebih sedikit dari serangan-

serangan balik yang cepat dari Brazil, yang akan menunggu kami di area pertahanannya,” ucapnya menjelang Clasico Amerika Selatan di Stadion River Plate. Martino, yang mengincar kemenangan perdananya atas Brazil setelah kalah 0-2 pada pertandingan persahabatan di Beijing tahun lalu, mengatakan faktor kunci lainnya adalah absennya kaptennya Lionel Messi karena cedera. Argentina saat ini menghuni peringkat ketujuh dari grup Amerika Selatan yang berisi sepuluh negara, setelah hanya

mendulang satu angka dan gagal mencetak gol ketika Messi absen pada dua pertandingan pertama kualifikasi. “Absennya Leo selalu terkait langsung dengan hasil tim... Ketika kami menang, “Messi-dependence” tidak ada, namun ketika kami kalah itu karena absennya dia dan itu bukannya tidak penting,” tutur Martino. Sejawat Martino di timnas Brazil, Dunga, memiliki rekor bagus saat melawan Argentina dengan kemenangan-kemenangan pada pertandingan persahabatan 2006 di

London, final Piala Amerika 2007 di Venezuela, pertandingan kualifikasi Piala Dunia di Rosario pada 2009, dan kesuksesan di Beijing pada tahun lalu. Dunga dipecat setelah kekalahan dari Belanda pada perempat final Piala Dunia 2010, namun ia dipanggil kembali pada tahun lalu setelah penampilan buruk Brazil pada Piala Dunia di kandang sendiri, sedangkan Martino mengambil alih tim dari Alejandro Sabella dan memimpin mereka ke final Piala Amerika di Chile tahun ini. Lapo-

Chelsea Diyakini

dan Ancelotti telah dikaitkan akan kembali ke klub yang pernah ditanganinya dalam menghadapi Liga Primer dan Piala FA pada 2010 sebelum dipecat pada tahun lalu. Pria berkebangsaan Italia itu keluar dari pekerjaannya berikut keberangkatannya dari Real Madrid pada akhir musim, meskipun dia ter-

menderita pada Kamis dengan penampilan Neymar, yang diberikan debut olehnya di Barcelona ketika ia menjadi pelatih mereka pada musim 2013/2014 dan sekarang tampil brilian untuk sang juara Spanyol. “Semua pemain perlu waktu untuk beradaptasi. Saya melatih Neymar yang sangat bagus, namun apa yang ia lakukan sekarang meletakkan dirinya pada level dengan dua pesepak bola yang kita anggap berada di atas yang lainnya,” ucapnya mengacu pada Messi dan pemain Portugal Cristiano Ronaldo. (ant)

Curry Cemerlang

Tak akan Pecat Mourinho

LONDON - Mantan manajer klub sepak bola Chelsea, Carlo Ancelotti telah mengumumkan bahwa dia tidak keberatan untuk kemabli ke Stamford Bridge, namun dia tidak percaya bahwa Chelsea akan memecat Jose Mourinho. Mourinho saat ini sedang berada di bawah tekanan setelah mengawali musim dengan buruk

ran-laporan surat kabar mengatakan dengan akan diselenggarakannya pemilihan presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) pada bulan depan, Martino akan mendapat sorotan ketat pada pertandingan Rabu dan pertandingan kualifikasi mereka selanjutnya di Kolombia pada Selasa. “Mereka tetap akan mendiskusikan keberlanjutan saya, itu tidak ada kaitannya dengan tahun politis,” ucapnya sambil menepis rumor bahwa pekerjaannya dalam bahaya. Bagaimanapun, Martino bisa

Dalam Laju Golden State

buka untuk kembali ke Chelsea dia tetap tidak percaya akan ada lowongan dalam waktu dekat. “Aku tidak ada masalah dengan Chelsea,” kata dia pada edisi Kamis Dialy Mail. “Namun Jose tidak akan dipecat. Mereka telah memilih untuk mempertahankannya. dan aku pikir mereka membuat keputusan yang baik.” Ancelotti mebantah dia telah didekati Liverpool sebelum mereka mengangkat Jurgen Klopp, namun dia mengatakan senang bekerja di Inggris lagi jika mendapatkan penawaran yang lebih baik. “Aku senang kembali bekerja di Inggris,” kata dia. “Aku cinta sepak bola Inggris, aku masih punya rumah di London dan aku akan senang menjadi bagian dari tim yang kompetitif di Inggris dan Eropa. “Aku pikir Liverpool tim yang bagus... Aku pikir mereka akan sangat kompetitif. Tetapi aku belum berbicara mereka, jika aku telah berbicara dengan mereka maka aku akan jawab ‘ya’, tetapi tidaklah, aku tidak akan.” (ant)

LOS ANGELES - Stephen Curry mencetak 28 poin ketika timnya, Golden State Warriors, mengalahkan Memphis Grizzlies 100-84 dan melaju dengan kemenangan berturut-turut sejak dimulainya kompetisi bola basket NBA musim ini, Rabu (Kamis WIB). Warriors yang merupakan juara musim lalu kini meraih rekor 9-0, menyamakan prestasi mereka 55 tahun lalu untuk awal musim. Sementara buat Grizzlies ini

merupakan kekalahan yang kedua dari Warriors. Curry, yang rata-rata mencetak 32 poin per pertandingan menjelang laga Rabu malam itu, kembali menunjukkan kontribusi besarnya dan membuat Memphis sempat tertinggal hingga 17 poin pada kuarter ketiga. Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan bahwa Warriors kini semakin matang sehingga dapat mengatasi taktik dari Memphis.

“Menurut saya kami mengalami banyak peningkatan — baik itu dalam pertandingan buruk, pertandingan tempo tinggi, skor banyak atau skor sedikit,” kata Curry. “Kami selalu menemukan jalan untuk menatap tim kami. Kami tahu, tim lawan yang melakukan permainan keras. Tapi kami dapat mengatasinya,” katanya. Warriors kini menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan musim ini. Dan mereka ada peluang untuk mencetak 15-0, menyamai rekor yang dibuat Washington Capitos di musim 1948-49, serta Houston Rockets (1993/1994). Andre Iguodala, pahlawan Warriors pada final NBA musim lalu, menyumbang 20 poin, sedangkan forward Harrison Barnes mencetak 19 poin. Curry juga membuat lima rebounds, lima assist dan lima steal. Sementara itu pada pertandingan lainnya Rabu malam, Dallas Mavericks yang kini diperkuat DeAndre Jordan mengalahkan Los Angeles Clippers 118-108. (ant)

JAKARTA

KINI...

Pasang Iklan Baris

CEPAT LAKU Hanya

Rp. 50.000 (10 Baris - 10x Tayang) Hubungi

(0251) 8401018 (021) 5357602

GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat Telp. 021-5357602 Fax. 021-53670771

BISA DIAKSES MELALUI www.bisnisjakarta.com

PASANG IKLAN Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771 G.47-Dir

Nasi nal

Suluh Indonesia, Jumat 13 November 2015

8

RSUD Banten

Gratiskan Biaya Kesehatan TANGERANG - RSUD Banten menggratiskan biaya pengobatan dan rawat inap bagi pasien miskin atau yang secara ekonomi tergolong tidak mampu. Dirut RSUD Banten drg Dwi Hesti Hendarti di Tangerang, Kamis, mengatakan, syarat untuk mendapatkan layanan pengobatan gratis warga yang bersangkutan membawa surat keterangan tidak mampu dan rujukan dari puskesmas. Layanan ini pun diberlakukan bagi seluruh warga Banten, termasuk yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan. ‘’Jadi, warga cukup membawa

surat keterangan tidak mampu dan rujukan dari puseskmas ke RSUD Banten. Nanti akan dilayani dan tak dikenakan biaya apapun,” ujarnya ditemui wartawan di Tangerang. Begitu juga dengan pasien rujukan, bisa dilayani di RSUD Banten. Adapun layanan gratis yang diberikan meliputi pengobatan dan dan rawat inap. Diharapkan, program layanan berobat gratis ini bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh seluruh warga Provinsi Banten. Pasalnya, kesehatan merupakan bagian dari fokus utama kerja dari Pemprov Banten dalam memberikan pelayanan

yang optimal. Tak hanya itu, kesehatan secara gratis dari pemerintah kepada warga adalah bagian yang harus dilayani. Saduni, warga Kabupaten Serang mengaku senang dengan adanya layanan ini sebab dapat membantu meringankan beban keluarga. Apalagi, biaya pengobatan saat ini sangat mahal, ditambah dengan biaya kebutuhan pokok yang ikut melonjak. Anak satu bapak ini berharap agar, pelayanan yang diberikan RSUD merupakan pelanayan terbaik. (ant)

Banjir Pesisir Selatan

254 Rumah Terendam Suluh Indonesia/ant

PAINAN - Hujan deras yang menyebabkan banjir telah merendam rumah warga sebanyak 325 rumah di beberapa titik di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar). ‘’Di Lagan Gadang Mudiak dan Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Pesisir Selatan, rumah warga terendam banjir sebanyak 235 unit. Ketinggian air rata-rata sepinggul orang dewasa dari lantai rumah warga, “ kata Muis (52) warga Lagan Gadang Mudiak di Painan, kemarin. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, setidaknya banjir telah menyebabkan kerugian

materil bagi masyarakat di kecamatan itu mencapai ratusan juta rupiah. Selain rumah, banjir juga merusak lahan pertanian masyarakat di Linggo Sari Baganti. Sekitar 25 hektare lahan padi masyarakat mengalami gagal panen di kecamatan itu. Semua benih selesai tanam di lahan tersebut hanyut terbawa air bah. Air mulai menyusut dari rumah warga dan ruas jalan kabupaten di kecamatan itu setelah hujan reda sekitar pukul 3.00 WIB. Menurutnya, banjir yang terjadi pada Rabu hingga Kamis itu merupakan banjir ter-

besar dalam tahun 2015. Pada awal tahun 2015 banjir juga merendam tempat yang sama di kecamatan itu, namun intensitasnya tidak sebesar banjir yang terjadi pada Rabu. Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Batang Punggasan tersebut telah menyebabkan sebagian warga di Linggo Sari Baganti mengungsi ke rumah warga lainnya karena rumahnya terendam air. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Pesisir Selatan Su’ib Tanjung mengatakan, banjir akibat hujan deras. (ant)

AKIBAT PENCEMARAN - Seorang warga mengambil air sungai Kalikamal yang berubah warna di Desa Kedunguter, Brebes, kemarin. Menurut warga, sejak dua bulan terakhir warna sungai berubah menjadi merah muda yang diperkirakan akibat pencemaran limbah rumah tangga.

Oknum Perwira Polda Kepri

Terjaring Razia Narkoba BATAM - Seorang oknum perwira Kepolisian Daerah Kepulauan Riau berpangkat Komisaris Polisi bersama 19 orang lainnya terjaring razia yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri. ‘’Dia (oknum perwira/IS) positif narkoba. Dia diamankan bersama 19 orang lainnya pada sebuah lokasi di Nagoya Batam,” kata Direktur Reserse Narkoba

Polda Kepri Kombes Pol Wiyarso di Batam, kemarin. Wiyarso mengatakan, oknum tersebut tengah menjalani pemeriksaan di Bidang Provesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri sejak Kamis siang. ‘’Masih diperiksa. Yang jelas dia positif, tapi tidak ditemukan barang bukti saat digerebek bersama pelaku-pelaku lainnya,” kata dia.

Namun karena tidak ditemukan barang bukti pada oknum tersebut saat penggerebekan, kata dia, sehingga tidak bisa diproses dengan hukum. Sementara itu, untuk ke 19 orang lain yang dinyatakan positif narkoba juga tengah menjalani pemeriksaan pada Subdit 1-4 Direktorat Narkoba Polda Kepri. Satu di antaranya juga meru-

pakan mantan anggota kepolisian yang sudah diberhentikan akibat tersangkut kasus narkoba. ‘’Petugas tengah memeriksa semua yang diamankan dari lokasi itu. Salah satunya sudah diberhentikan. Nanti akan dikenakan pasal sesuai dengan pelanggarannya,” katanya. Wiyarso mengatakan, polisi akan terus melakukan razia narkoba. (ant)

Wabub Cirebon Divonis Bebas BANDUNG - Pengadilan Tipikor Bandung memvonis bebas terdakwa Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi dari tuntutan jaksa sembilan tahun penjara pada kasus korupsi dana hibah bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Tahun Anggaran 20092012. ‘’Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa

Penuntut Umum,” kata Ketua Majelis Hakim Tipikor Joko Indiarto saat sidang vonis terdakwa di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin. Ia menjelaskan hasil proses persidangan dan berdasarkan fakta hukum bahwa kasus korupsi tersebut tidak dapat dibuktikan dalam dakwaan adanya korupsi

DIHANTAM LONGSOR - Seorang anak berkebutuhan khusus, berada di dekat sekolahnya yang tertimbun longsor, di Batugadang, Karangputih, Padang, Sumbar, kemarin. Intensitas hujan tinggi menyebabkan longsor dan merusak satu unit rumah dan satu sekolah dengan tiga orang anak mengalami luka-luka.

SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yang menguasai kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas atas. Untuk

Dampak Gempa Alor

Kerugian Capai Rp123 Miliar rusak parah akibat lokasinya tidak jauh dari pusat gempa. Tidak ada korban jiwa dalam bencana alam tersebut. Korban gempa masih ditampung di bawah tenda-tenda darurat, karena pemerintahan setempat dibantu aparat TNI masih terkonsentrasi dengan upaya pembersihan rehabilitasi permukiman warga yang hancur. Amon Djobo yang baru setahun menjabat sebagai Bupati Alor itu mengatakan berdasarkan hasil pendataan sementara, tercatat 1.468 rumah warga yang mengalami kerusakan, terdiri dari 519 rusak

berat, 193 rusak sedang dan 756 rusak ringan. Ada juga 20 tempat ibadah dan 37 gedung sekolah yang mengalami kerusakan, selain sejumlah sarana dan prasana umum yang hancur saat gempa melanda wilayah itu. ‘’Dalam hitungan sementara kami, kerugian akibat gempa bumi ini mencapai Rp123 miliar,” katanya dan menambahkan pemerintah akan secepatnya merampungkan hasil pendataan, untuk segera disampaikan kepada pemerintah pusat, melalui kementerian terkait. (ant)

Pemkab Seruyan

Tertibkan Tambang Pasir Ilegal KUALA PEMBUANG - Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah melalui Dinas Pertambangan dan Energi akan menertibkan tambang pasir ilegal yang mulai marak di wilayah itu. ‘’Dalam waktu dekat kita berencana akan menertibkan tambang pasir atau Galian C yang tidak berizin,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Seruyan Pieter Manginte di Kuala Pembuang, kemarin. Ia mengatakan, saat melakukan peninjaun ke beberapa lokasi tambang pasir milik masyarakat yang berada di Kecamatan Seruyan Hilir Timur, belum ada satupun aktivitas

tambang pasir yang telah mengantongi izin dari pemerintah daerah itu. ‘’Walaupun penambangan itu dilakukan di tanah sendiri tetap harus ada izinnya, dan ada banyak izin yang harus dilengkapi sebelum melakukan aktivitas tambang,” katanya. Ia menegaskan, dalam waktu dekat Distamben akan segera memanggil para pemilik usaha pertambangan agar segera mengurus perizinan dan memenuhi kewajiban kepada pemerintah daerah sebelum kembali melakukan aktivitas tambang. ‘’Mereka akan kita panggil lewat surat resmi, untuk segera mengurus periz-

inannya,” katanya. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Seruyan Bahrun Abbas menambahkan, selain mengantongi izin dari Distamben, aktivitas tambang pasir dalam volume tertentu juga harus ada Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari pemilik tambang. ‘’Jadi mereka membuat pernyataan untuk siap memelihara lingkungan di sekitar lokasi tambang,” katanya. Ia menjelaskan, SPPL itu merupakan salah satu bentuk komitmen dari pemilik tambang agar tidak melakukan penambangan pasir seenaknya sendiri. (ant)

dan bansos,” katanya. Ia menegaskan terdakwa tidak terbukti bersalah seperti yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum dengan tuduhan dugaan pidana korupsi. Hasil vonis bebas itu, hakim meminta agar terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara dan segera dikembalikan nama baiknya. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM

Suluh Indonesia/ant

KUPANG - Kerugian material yang dialami korban gempa di Kabupaten Alor, NTT diperkirakan mencapai Rp123 miliar. ‘’Angka persisnya masih terus dihitung, namun diperkirakan mencapai sekitar Rp123 miliar,” kata Bupati Alor Amon Djobo yang dihubungi dari Kupang, kemarin. Gempa berkekuatan 6,2 SR itu mengguncang Alor bagian timur yang mengakibatkan ribuan rumah penduduk di wilayah Maritaing, Alor Timur mengalami rusak berat. Wilayah Maritaing yang merupakan gerbang laut menuju Timor Leste itu mengalami

yang merugikan negara Rp1,5 miliar. Terdakwa, lanjut dia, hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar segera dicairkan, tanpa mengetahui siapa pengaju proposal dana hibah bantuan sosial itu. ‘’Tidak terbukti adanya perbuatan melanggar hukum dalan pemotongan dana hibah

Bunda Norma

yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. Telpon 021-91584169, 081311326629