Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 13 Oktober 2014
No. 180 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
Pesawat Meledak, Satu Tewas TANGERANG - Satu korban ledakan pesawat bekas di Bandara SoekarnoHatta, Tangerang, meninggal akibat luka bakar yang dialaminya. ‘’Iya, satu dari dua korban yang sedang dilakukan perawatan, meninggal dunia,” kata Humas RSUD Kabupaten Tangerang, Muhammad Nizar di Tangerang, kemarin. Dari pesan yang dikirim kepada Antara, Nizar mengatakan, korban tewas atas nama Jamari dan korban lainnya, yakni Wanto, masih dalam ICU. ‘’Satu korban lagi masih ditangani,” ujarnya. Sebelumnya, sebuah pesawat bekas yang berada di hangar PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Bandara Soekarno-Hatta tiba-tiba meledak dan melukai dua orang pegawai. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta,
Kombespol CH Pattopoi mengatakan, peristiwa terjadi pada pukul 12.15 WIB. Saat itu, kedua pegawai mengalami lukaluka yakni Wanto (30) dan Jamari (29) saat memotong bagian pesawat bekas. Tetapi, saat keduanya memotong bagian ekor pesawat, tiba-tiba saja mengeluarkan api dan meledakan di bagian pesawat tersebut serta melukai kedua pegawai. Kedua pegawai diketahui mengalami luka serius pada bagian tubuhnya. Percikan api tersebut langsung membakar hampir seluruh tubuhnya. Adapun penyebab ledakan, kata Kapolres, karena bagian ekor pesawat diduga masih terdapat bahan bakar. Ketika sedang dilakukan pemotongan, kemudian mengeluarkan percikan api. (ant)
Ibas Disebut
Bermain Proyek Migas
Suluh Indonesia/ant
KEBUTUHAN AIR SAAT KEMARAU - Sejumlah warga memasang mesin penyedot air yang dipasang di tepi telaga Merdada kawasan dataran tinggi Dieng Desa Karang Tengah, Batur, Banjarnegara, Jateng, kemarin. Selama musim kemarau seperti saat ini sebagian besar petani kentang di kawasan tersebut memanfaatkan air telaga Merdada untuk menyiram tanaman sayuran agar tidak mati.
JAKARTA - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin berganti haluan menyerang para pihak yang dinilai dirinya ikut kecipratan dan bermain dalam proyekproyek yang pernah digarapnya. Setelah sebelumnya berhasil menyeret para koleganya di Partai Demokrat seperti mantan Anggota DPR RI Angelina Pinkan Sondakh, mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng, dan terakhir mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, kini selama tiga hari berturutturut menjalani pemeriksaan untuk perkara kasus dugaan korupsi Wisma Atlet SEA Games, Nazar berganti menyerang putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono
alias Ibas. ‘’(Keterlibatan Ibas)proyek di SKK Migas, pembangunan off shore, (minyak) lepas pantai,’’ kata Nazarudin di Jakarta, kemarin. Selain Ibas, dalam proyek bancakan tersebut menurut Nazar, ada juga beberapa anggota DPR Komisi VII yang ikut bermain dalam proyek tersebut. Tak hanya itu mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bathoegana juga dituding turut bermain dan pernah dimarahi Ibas, lantaran dinilai turut campur dalam proyek yang diinginkan Ibas. ‘’Beberapa komisi VII, Sutan Bhatoegana (turut bermain-rd), karena Sutan pernah dimarahi mas Ibas suruh mundur di kasus PT. Saipem yang dimenangkan mas Ibas,’’katanya. Atas kemenangnya di proyek-proyek tersebut, Ibas
kata Nazar, menerima sejumlah duit dalam proyek tersebut. ‘’Ibas tuh gini, Ibas itu kan saya bilang banyak proyek. Dia kan nerimanya itu di banyak tempat, di ruangan DPR, di daerah Ciasem 200 ribu dolar AS, di DPR juga ada, terus mas Ibas juga ada perintah untuk mengambil duit dari Menteri ESDM sebelum Pak Jero. Ada juga saya suruh ngambil ambil untuk kas DPP(Dewan Pimpinan Pusat ),jadi banyak. Nanti banyak proyek, banyak penerimaan,’’ paparnya. Hal yang sama juga diterima Ibas dari proyek di lingkungan SKK Migas yang nilai proyeknya katanya mencaapi ratusan juta dolar AS. ‘’Ada persennya yang terima itu 7 persen, ada yang 5 persen, ya uangnya itu jutaan dolar lah,’’ terangnya. (wnd)
Menuju Rekonsiliasi Partai Kabah DEWAN Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan akan menyelenggarakan Muktamar IV pada 1518 Oktober 2014 di Surabaya. Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhammad Romahurmuziy, di Jakarta, kemarin menjelaskan, keputusan pelaksanaan muktamar ditetapkan dalam rapat koordinasi antara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan DPP PPP di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, hadir
juga Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi. Rapat koordinasi antara DPW dan DPP PPP itu berlangsung pada Sabtu siang hingga malam. ‘’Muktamar direncanakan akan diselenggarakan di sebuah hotel berbintang di Surabaya,” kata Romahurmuziy. Romy, panggilan Romahurmuziy menjelaskan sebanyak 26 DPW yang hadir pada rapat koordinasi itu mewakili 942 dari 1.153 pengurus DPW PPP yang memiliki hak suara dalam muktamar. Ketua Komisi IV DPR RI periode 2009-2014 itu meyakini pada pelaksaan muktamar, seluruh DPW
dari 33 provinsi di Indonesia akan hadir. Menurut Romy, pada muktamar VIII di Surabaya mengagendakan beberapa hal, seperti memutuskan perubahan AD/ART masa bakti kepengurusan. Selain itu, kata dia, dalam muktamar nanti juga akan memberikan penilaian atas laporan pertanggungjawaban pengurus harian DPP PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Suryadarma Ali, dan pemberhentian pengurus DPP PPP periode 2010-2015. Ia berharap Suryadharma Ali dan kubunya hadir pada muk-
tamar di Surabaya, sehingga dapat menjadi ajang islah untuk mengakhiri perbedaan pendapat. ‘’Kami menempatkan muktamar ini sebagai sarana islah untuk mengakhiri perbedaan pendapat. Kami harapkan setelah mukmatar nanti tidak ada lagi perbedaan pendapat,” katanya. Penyelenggaraan muktamar VIII PPP ini, kata Romy, didasarkan atas keputusan rapat Pengurus Harian DPP PPP di Jakarta pada 9 September 2014. Rapat PH DPP PPP juga menetapkan Ketua Panitia Pengarah Suharso Monoarfa. (har)
Ribuan Orang
Pansel Loloskan
Gugat UU Pilkada
2 Nama Capim KPK JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK mengaku sudah mengantongi dua nama calon pimpinan KPK. Dua nama tersebut terpilih sesuai panitia seleksi yang terdiri dari dari Rhenald Kasali (akademisi dan praktisi Ekonomi dan Bisnis Indonesia), Erry Riyana Hardjapamekas (mantan komisioner KPK), Irjen Pol (Purn) Farouk Muhakmmad (Guru Besar PTIK), Harkristuti H (Dirjen AHU Kemenkumham), Imam B Prasodjo (Sosisolog UI), Widyo Pramono (JAM Pidsus) dan Komarudin Hidayat (Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), melakukan tes wawancara terhadap enam calon di Graya Pengayoman Kemenkeh dan HAM. ‘’Sudah
(ada dua nama capim),” kata Juru Bicara Pansel Capim KPK Imam Prasodjo di Jakarta, kemarin. Meskipun mengaku telah mengantongi dua nama yang lolos, namun Sosiolog UI tersebut enggan membeberkan siapa kedua nama yang dimaksud. Kepada awak media, Ia berjanji akan mengumumkan dua nama yang lolos tersebut setelah diserahkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ‘’Senin setelah ke Presiden baru bisa diumumkan ,” imbuhnya. Sebelumnya, panitia seleksi calon pimpinan KPK melakukan tes wawancara kepada enam nama calon, diantaranya Wayan Sudirta, dan Busyro Muqoddas. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
SUNGAI KERING - Sejumlah anak bermain bola di permukaan Sungai Melawi yang telah mengering, di Kabupaten Melawi, Kalbar, kemarin. Rendahnya curah hujan selama dua bulan terakhir menyebabkan Sungai Melawi mengalami penyurutan hingga ke dasar sungai.
JAKARTA - Sebanyak sepuluh ribu orang warga sudah menyerahkan surat kuasa untuk menggugat Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah. ‘’Sejauh ini sudah terkumpul sampai 10 ribu orang yang siap menggugat UU Pilkada karena kita tidak ingin hak pilih rakyat direnggut oleh DPR,’’ kata koordinator lapangan aksi damai Koalisi Tolak UU Pilkada Dyhta Caturani di kawasan Bundaran HI Jakarta, kemarin. Ia mengatakan surat kuasa tersebut diserahkan kepada dua organisasi yang akan menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstisuti, yaitu Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta Perludem Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang tergabung dalam Koalisi Tolak UU Pilkada. ‘’Kami mengajak masyarakat atau warga negara yang mau menolak UU Pilkada untuk terlibat. Kita menggalang partisipasi publik untuk bersama-sama kita menggugat UU Pilkada,” kata dia. Dalam aksi damai itu, organisasi Kita Bergerak turut membantu dua organisasi tersebut untuk mengumpulkan masyarakat yang ingin menyerahkan surat kuasa guna menggugat UU Pilkada. ‘’Kami mengumpulkan KTP dan menggalang partisipsi publik. Hari ini kita mengajak semua yang sudah mengumpulkan KTP maupun yang mau tetapi belum mengumpulkan KTP sekalian menandatangani surat kuasa untuk diajukan sebagai penggugat UU Pilkada nanti,” tuturnya. (ant)