Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 13 Mei 2016
No. 89 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
3 Bocah Tenggelam di Kalimalang BEKASI - BPBD Kota Bekasi tengah melakukan pencarian terhadap sejumlah anak hilang yang diduga tenggelam di aliran Kalimalang Kelurahan Jakasampurna, Bekasi Barat. ‘’Kami sudah memperoleh identitas anak hilang tersebut dari keluarganya dan saat ini sedang dilakukan pencarian di lokasi pertama hilangnya para korban,” kata Petugas Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kota Bekasi Aditya Dwi di Bekasi, kemarin. Menurut dia, anak hilang tersebut diketahui bernama Raka (12), Maryono (12), dan satu rekannya yang belum diketahui identitasnya. Korban diketahui hilang sekira pukul 13.00 WIB saat mereka tengah berenang di Kalimalang tepatnya di Kp2 RT05/
RW02 sekitar Jembatan Layang Lingkar Luar Jakarta Jalan KH Noer Alie, Jakasampurna, Bekasi Barat. Selain itu, sejumlah saksi mata kejadian juga melaporkan sempat melihat ada tangan yang meminta tolong dari dalam aliran sungai, namun saat dicari, korban telah hilang. Dikatakan Aditya, pihak keluarga hingga saat ini masih mencari keberadaan korban pascadinyatakan hilang. BPBD Kota Bekasi saat ini telah mengerahkan sekitar 20 anggotanya serta dua unit perahu karet untuk menyisir keberadaan korban di Kalimalang. ‘’Kami cari korban dengan radius sekitar 5 kilometer dari titik hilang hingga ke lokasi bendungan,’’ jelasnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DIPERIKSA KPK - Tersangka kasus suap di Kemen PUPR Andi Taufan Tiro memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, kemarin. Anggota F-PAN itu diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada Kementerian PUPR tahun anggaran 2016.
Mahasiswa Sebut
Reformasi Belum Tuntas Suluh Indonesia/ant
PASAR TERAPUNG - Pedagang tradisional melakukan transaksi jual beli di Pasar Terapung Lok Baintan, Kabupaten Banjar, Kalsel, kemarin. Pasar Terapung Lok Baintan merupakan pasar tradisional di atas jukung (sampan) yang menjual beragam dagangan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Wapres Sebut
JAKARTA - Mahasiswa Trisakti yang melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin bermaksud untuk memperingati 18 tahun tragedi Mei 1998 sekaligus menyatakan bahwa tugas reformasi belum tuntas. Sekretaris Senat Universitas Trisakti Dadan Umar Dayhani mengatakan reformasi yang merupakan perjuangan para mahasiswa untuk masa depan ini harus tetap dijaga, sebab yang
berhak hidup di masa depan adalah anak muda. ‘’Nilai ini harus tetap dijaga oleh mahasiswa. Trisakti sebagai nilai perjuangan dan reformasi belum sepenuhnya tuntas. Dan keempat, adalah perlindungan ketenagakerjaan dengan memberikan rasa aman, nyaman dan perlindungan,” ujarnya. Dia juga menegaskan korban Mei 1998 seharusnya diberi penghormatan yang layak dengan pengibaran bendera setengah tiang yang dilaksanakan dalam skala nasional di seluruh Indonesia
dan tak hanya berkibar di lingkungan Universitas Trisakti saja karena mereka merupakan martir reformasi. ‘’Kami berharap bendera setengah tiang ini ada dalam skala nasional seluruh Indonesia karena ini martir reformasi, Trisakti, setiap 12 Mei bertekad mewariskan nilai ini kepada generasi muda seterusnya,” kata dia. Terkait dengan tuntutan utama para mahasiswa dalam aksi tersebut agar Presiden Joko Widodo menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran
HAM termasuk Mei 1998, salah satu orator aksi menyatakan mahasiswa dalam kurun waktu maksimal sampai dua minggu, akan mengadakan pertemuan dengan Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara dan Kemenkopolhukam. ‘’Jadi kawan-kawan sekalian, kita akan ada pertemuan dengan Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara dan Kemenkopolhukam maksimal dua minggu, jika tidak minggu depan maka minggu depannya lagi,” ujar orator. (ant)
Upaya Pemberantasan Korupsi Timbulkan Ketakutan Berlebihan WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyoroti upaya pemberantasan korupsi yang dianggapnya memberikan dampak ketakutan berlebihan di kalangan pemerintah sehingga secara tidak langsung menghambat program pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Menurut Wapres, sebagai bagian dari pemerintah, tolong diberikan suatu batasan (pemberantasan korupsi) agar tidak perlu ada ketakutan terlalu besar atau berlebihan. Saat menghadiri acara peluncuran buku berjudul “Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis” karya Prof Romli Atmasasmita, Wapres menginginkan lembaga antirasuah seperti KPK lebih
mendahulukan hal-hal yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi negara daripada pencegahan korupsi. ‘’Kita dukung pemberantasan korupsi. Tentu bukan seperti ini sebagai akibat dari banyaknya aturan. Semakin banyak aturan, semakin banyak yang melanggar,” ujarnya. Ia memaparkan beberapa hal yang mendorong kasus korupsi meningkat, di antaranya kenaikan anggaran pendapatan
dan belanja, baik di pusat maupun daerah, sekitar 100 persen setiap lima tahun. Selain itu, aturan hukum korupsi yang makin melebar. ‘’Formula hukum yang makin melebar, maka seakan-akan negara ini jumlah kasus korupsinya besar,” tutur Wapres. Dia sangat setuju pemberantasan korupsi harus keras. Namun, Kalla tidak menginginkan pemberantasan korupsi justru memperlambat program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah takut menggunakan anggaran. ‘’Hari ini bupati dan gubernur tidak bisa bebaskan tanah kalau tidak ada Keppres (Keputusan Presiden). Pembebasan lahan pelabuhan di Jabar, menteri minta Keppres,” ujarnya. Pemerintah, lanjut dia, menghadapi dilema. Proses birokrasi dikurangi, namun aturan bertambah. ‘’Bikin pelabuhan minta Keppres, bikin pembangkit listrik minta Keppres, bangun tol minta Keppres. Akhirnya pembangunan berjalan lambat. Ujung-ujungnya kesejahteraan rakyat telantar,” katanya, menuturkan. Dalam berbagai kesempatan bertemu dengan investor asing yang meminta kepastian hukum, Wapres cukup bangga dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. ‘’Saya bilang kepada mereka, selama 12 tahun di Indonesia ada sembilan menteri yang masuk penjara, 19 gubernur, 46 anggota DPRD, 100 lebih bupati, dan empat ketua umum partai. Begitu juga dengan di yudikatif,” pungkasnya. Untuk diketahui, upaya untuk memberantas korupsi di kalangan eksekutif tidaklah mudah, mengingat mereka yang berniat jahat selalu menggunakan modus yang sulit terpantau. (ant)
Suluh Indonesia/ant
MELAWAN KEKERASAN SEKSUAL - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri (tengah) bersama Menkum HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), Wakil Ketua DPD GKR Hemas (keempat kanan), anggota DPR Melani Leimena Suharli (ketiga kanan) menunjukkan naskah akademik dan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat Deklarasi Indonesia Melawan Kejahatan Seksual di Jakarta, kemarin. Deklarasi tersebut sebagai bentuk reaksi terkait kondisi darurat kekerasan seksual akhir-akhir ini.
Investor Diingatkan
JanganAbaikan Kepentingan Warga KAPUAS HULU Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku prihatin dengan sikap investor yang kerap mengabaikan kepentingan ma-syarakat setempat.. Penegasan tersebut disampaikan Oesman Sapta saat kunjungan kerja di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, kemarin. Dalam kunjungan kerjanya Oesman Sapta melihat secara langsung kondisi RSUD Achmad Dipo-
negero, berdialog dengan Bupati Kapuas Hulu AM Nasir, menerima aspirasi 23 camat dan 238 lurah di aula DPRD Kapuas Hulu, seluruh jajaran SKPD dan meninjau budidaya Ikan Arwana Super Red yang menjadi ikan habitat Danau Sentarum. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu titik perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Wilayah tersebut berbatasan dengan Labuan Ulu, salah satu wilayah di wilayah timur
Malaysia. Oesman mengungkapkan infrastruktur di wilayah ini sangat memprihatinkan. ‘’Saya sedih, bayangkan saat tadi mampir ke Rumah Sakit Umum Daerah, ada yang sakit tapi tidak bisa berobat ke sini, karena dokternya nggak ada. Mau operasi, dokter bedahnya nggak ada. Seharusnya perusahaan-perusahaan besar itu punya kontribusi buat daerah sekitar. Tapi anggaran CSR nya saja nggak ada," ujarnya. Menurut Oesman, dengan
penduduk berjumlah 230 ribu penduduk, RSUD Kapuas Hulu sudah tidak layak lagi masuk kategori RS tipe C, tetapi sudah saatnya masuk dalam kategori tipe B. "Investor harusnya bisa didorong. Rakyat 250 ribu jumlahnya masa nggak bisa diperhatikan. Ini kebangetan. Saya mau tegur" katanya. Dia menegaskan sudah saatnya segala hal yang menghambat pembangunan di masyarakat harus dihilangkan. (har)