Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 13 April 2016
No. 69 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Bupati Subang Ditahan JAKARTA - KPK menetapkan Bupati Subang Ojang Sohandi sebagai tersangka dugaan pemberian suap kepada jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait pengamanan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kabupaten Subang tahun 2014. ‘’Setelah 1 x 24 jam, KPK melakukan gelar perkara dan memutuskan untuk meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan 5 orang tersangka yaitu pemberi LM (Lenih Marliani), JAH (Jajang Abdul Kholik) dan OJS (Ojang Sohandi),” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di KPK Jakarta, kemarin. Ketiganya diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kejati Jabar dan kabupaten Subang pada Senin (11/4).
Jajang Abdul Kholik adalah mantan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sedangkan Lenih Marliani adalah istri dari Jajang. Jajang bersama dengan mantan Kepala Dinas Kesehatan Subang Budi Santoso merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi dana BPJS kabupaten Subang tahun 2014 senilai Rp41 miliar dan merugikan keuangan negara hingga Rp4,7 miliar. Keduanya pada Senin (11/4) dituntut masing-masing 2 tahun oleh jaksa penuntut umum Kejati Jabar. Ojang diduga menyuap dua orang jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut. ‘’Uang diduga berasal dari OJS, OJS adalah Bupati Subang, tujuannya pasti untuk meringankan tuntutan terhadap DAH selaku terdakwa,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ade
BUPATI SUBANG - Bupati Subang Ojang Sohandi usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Jakarta, kemarin. Ojang ditahan penyidik KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Subang.
Poros Maritim
Masa Depan Indonesia Suluh Indonesia/ade
GELAR BARBUK - Penyidik KPK menggelar barang bukti dugaan suap kepada oknum jaksa dari Kejati Jabar terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran BPJS Kesehatan Kabupaten Subang tahun 2014, di gedung KPK Jakarta, kemarin. KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Subang Ojang Sohandi.
PADANG - Presiden Joko Widodo mengatakan poros maritim merupakan masa depan Indonesia. ‘’Ayo ke laut. Di laut tersimpan harapan. Di laut tersimpan kejayaan. Banyak ombak, banyak kehidupan”, kata Presiden saat membuka International Fleet Review (IFR) 2016 di Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut II Kota Padang, kemarin. Presiden mengajak untuk bekerja keras membangkit-
kan kembali budaya maritim nusantara, menjaga sumberdaya laut, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim, memperkuat diplomasi maritim, dan membangun pertahanan maritim. ‘’Sudah lama kita memunggungi laut, memunggungi teluk, memunggungi samudra. Padahal masa depan kita ada di sana,” kata Jokowi. Dalam acara Latihan Multilateral Komodo 2016 ini, Presiden berharap, latihan ini dapat menumbuhkan pemahaman yang sama mengenai perlind-
ungan sumberdaya laut, kerjasama regional, dan peningkatan sumberdaya manusia sektor maritim. Dalam acara yang melibatkan 32 negara ini, Presiden, didampingi oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Ade Supandi, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Acara ini dihadiri pula oleh Menteri Koordinator bidang Maritim Rizal Ramli, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Ke-
lautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo akan melakukan inspeksi parade kapal (fleet inspection) dengan menggunakan KRI Frans Kaisiepo368 yang diiringi atraksi ‘flying pass’, ‘fly board’ serta parade perahu hias. Komodo 2016 merupakan rangkaian kegiatan dimana sebagai bentuk diplomasi pertahanan Angkatan Laut di masa damai yang diarahkan pada kesepahaman toleransi. (ant)
OTT KPK
Bukti Pembinaan Kejaksaan Telah Gagal INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai dua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jawa Barat membuktikan kegagalan pembinaan di internal Korps Adhyaksa. Peneliti ICW Emerson Yuntho melalui pesan singkat di Jakarta, kemarin mengatakan, dua OTT KPK itu harus diartikan bahwa institusi kejaksaan belum steril dari praktik korupsi dan mafia peradilan. Pada sisi lain, Emerson mengatakan operasi KPK itu juga harus diartikan bahwa fungsi
pengawasan di internal kejaksaan belum berjalan optimal sehingga masih ada praktik korupsi dan mafia peradilan. Karena itu, Emerson menilai Jaksa Agung M Prasetyo seharusnya meminta maaf kepada publik atas kejadian tersebut dan dengan besar hati mengundurkan diri dari jaba-
tannya. ‘’Jaksa Agung telah gagal membina jajaran di bawahnya dan mewujudkan kejaksaan yang bersih dari korupsi,” tuturnya. Bila M Prasetyo tidak bersedia mengundurkan diri, maka Emerson mengatakan, kedua kasus itu harus menjadi bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi jabatan Jaksa Agung. ‘’Presiden harus mengganti Jaksa Agung dengan figur lain yang lebih tepat. Penggantian itu merupakan bagian dari perombakan Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Jaksa Agung baru yang dipilih sebaiknya merupakan figur yang kredibel dan bukan berasal dari partai politik serta memiliki keberanian dan terobosan dalam membenahi instituti kejaksaan termasuk memberantas praktik mafia hukum yang dilakukan beberapa jaksa. ‘’Jaksa Agung harus menjadi tangan kanan pemerintahan dalam memberantas korupsi, bukan justru membuat malu Jokowi,” ujarnya. Jaksa Ditahan Sementara itu, KPK menahan jaksa yang diduga menerima suap dari Bupati Subang Ojang Sohandi di rumah tahanan Polres Jakarta Pusat seusai diperiksa penyidik KPK. ‘’Untuk kepentingan penyidikan, penyidik KPK menahan tersangka FN (Fahri Nurmallo) selama 20 hari pertama di rumah tahanan Polres Jakarta Pusat,” kata Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di. Fahri bersama rekannya jaksa Deviyanti Rochaeni diduga menerima suap sebesar Rp528 Juta dari Bupati Subang Ojang Sohandi. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PEMBUKAAN KOMODO 2016 - Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kedua kanan), KSAL Laksamana Ade Supandi (kiri) dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memencet bel tanda dibukanya Komodo 2016 di Mako Lantamal II Teluk Bayur, Padang, Sumbar, kemarin. Komodo 2016 yang merupakan latihan gabungan Angkatan Laut dari 36 negara itu akan berlangsung 12-16 April 2016.
Wapres Tegaskan
Keluarganya Tak Gelapkan Pajak JAKARTA - Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa keluarga besarnya tidak menggelapkan pajak seperti ditengarai dalam dokumen yang dikenal dengan “Panama Papers”. ‘’Semua pajak jelas dan tidak semua yang tercantum dalam ‘Panama Papers’ itu menggelapkan pajak,” katanya di Jakarta, kemarin. Wapres menganggap tidak ada yang luar biasa dalam “Panama Papers”. ‘’Apalagi kumpulan war-
tawan ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) yang menerima dokumen itu memberikan catatan bahwa tidak semua nama yang tercantum ‘Panama Papers’ melanggar hukum,” ujarnya. Selain beberapa nama pengusaha dari Indonesia dan negara-negara lain, dokumen rahasia yang disusun oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca, itu mencantumkan nama-nama keluarga Kalla, yakni Solihin
Kalla (anak kandung), Ahmad Kalla (adik kandung), Aksa Mahmud (adik ipar), dan Erwin Aksa (keponakan). Menurut Wapres, orang membuka usaha di luar negeri itu ada dua kemungkinan, mencari modal usaha dari luar negeri atau menanamkan modalnya di luar negeri. ‘’Keluarga saya pada awal 2000an pada saat ekonomi masih sulit membuat perusahaan dengan mencari modal dari luar negeri,” ujarnya. Bahkan, ada keluarganya yang tidak bisa melakukan
ekspor karena menggunakan bank dalam negeri sehingga harus membuka rekening bank di luar negeri. ‘’Jadi tidak ada motivasi untuk menggelapkan pajak karena umumnya pegusaha pada awal 2000-an cari alternatif dan kesempaatan di luar negeri,” ujarnya. Ia menilai apa yang dilakukan keluarganya di luar negeri itu sebagai upaya untuk ikut menyelamatkan perekenomian nasional dari kriris. (ant)