Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 13 Januari 2017
No. 10 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
Sumur Minyak Meledak PALEMBANG - Sumur minyak ilegal di Desa Tanjung Keputran, Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, meledak dan mengakibatkan 18 korban luka bakar cukup parah. “Sumur yang meledak tersebut adalah milik warga dan termasuk ilegal, padahal sumur tersebut pernah ditutup, maka kami sedang mencari tahu siapa yang membuka kembali sumur itu,” kata Kapolres Musi Banyuasin AKBP Julihan Muntaha di Palembang, kemarin. Ia mengatakan ledakan sumur minyak ilegal itu terjadi pada Rabu (11/1) malam saat pekerja sedang memindahkan minyak ke dalam drum. Pada saat bersamaan muncul ledakan dari mesin pompa dan menimbulkan percikan api lalu menyambar drum minyak.
Sambaran api menyebabkan kebakaran besar dan para pekerja kesulitan ke luar dari kobaran api. Beruntung warga segera ke lokasi dan membawa semua pekerja ke Puskesmas Pembantu Sialang Agung guna pertolongan pertama, selanjutya dirujuk ke RSUD Sekayu Musi Banyuasin. Korban banyak menderita luka bakar, di antaranya Kuswandi (41), Adam Fauzi (19), Emi Karmansyah (26), Redi (21), Suparman (25), Widodo Arianto (24), Sulaiman (19), Wigo (20) Usman (19), Taufik (37), Parihorn (41), Deka Handika (17), dan Yonsak (33). Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan akan mengungkap jaringan pengeboran sumur minyak ilegal (ilegal driling) bekerja sama dengan tim gabungan kepolisian-Pertamina. (ant)
Suluh Indonesia/ant
WALI KOTA CIMAHI DIPERIKSA - Tersangka yang juga Wali Kota nonaktif Cimahi Atty Suharti Tochija berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
Kalangan Birokrasi
Pelaku Utama Korupsi
Suluh Indonesia/ant
MANTAN PANSEL KPK - Mantan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Natalia Subagyo (tengah), Diani Sadiawati (kanan), Yenti Garnasih (kiri) berjalan keluar usai bertemu Pimpinan KPK untuk membahas kelanjutan kasus-kasus KPK yang tertunda di Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan peringkat pertama pelaku korupsi di Indonesia berasal dari kalangan birokrasi. “Korupsi adalah masalah klasik. Berdasarkan data kami, sejak 2004 sampai semester II 2016, birokrasi ada di urutan pertama pelaku korupsi di Indonesia. Urutan kedua adalah DPRD dan kepala daerah,” ujar Ade Irawan dalam acara diskusi bertajuk “Jual Beli Jabatan Modus Baru Korupsi’ yang diselenggarakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, kemarin. Menurut Ade, praktik korupsi yang dilakukan birokra-
si umumnya berupa pemerasan, memanipulasi tender, menganggarkan kegiatan fiktif, hingga korupsi kecil-kecilan seperti memanipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku. “Jika birokrasi melakukan korupsi maka tujuan dari keberadaan birokrasi sebagai pelayan masyarakat menjadi tidak berjalan,” kata Ade. Dia mengatakan, faktor utama praktik korupsi birokrasi berasal dari faktor eksternal yakni adanya tekanan dari atasannya yakni kepala daerah. Oknum kepala daerah kerap memaksa birokrat yang menjadi bawahannya untuk melakukan korupsi. “Birokrasi menjadi eksekutor keputusan korupsi atasannya. Misalnya
atasannya akan membagi-bagi jatah anggaran, nanti yang mengeksekusi birokrasinya,” jelas dia. Ade menekankan praktik korupsi di lingkup birokrasi merupakan cerita lama, di mana birokrat akhirnya menjadi pelayan penguasa bukan abdi masyarakat. “Makanya terjadi jual beli jabatan. Dan jual beli jabatan ini bukan hanya bicara uang negara yang hilang, tapi bicara dampak yang lebih dahsyat, di mana negara tidak mampu melayani warganya,” kata Ade. Ade menilai langkah jangka pendek yang dapat diterapkan guna menghilangkan praktik korupsi di lingkungan birokrasi adalah dengan memperkuat
keberadaan masing-masing institusi yang ada. “Kalau ditangkap kepala daerahnya saya kira tidak akan pernah kapok. Karena korupsi dengan model suap dua-duanya diuntungkan,” kata dia. Sebelumnya, jual beli jabatan yang terjadi di Klaten dan sejumlah daerah lainnya diyakini bukan akhir dari tindak pidana korupsi. Perdagangan jabatan ini justru menjadi awal dari korupsi di daerah. Ade Irawan mengatakan, dalam kasus jual beli jabatan, birokrasi dituntut untuk terus melayani pejabat-pejabat politik agar posisi mereka aman. Termasuk mencari dan menyediakan logistik bagi pejabat politik. (ant)
Pemerintah Diminta
Tidak Perlu Khawatir Demo Mahasiswa WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah tidak khawatir dengan aksi bela rakyat 121 yang akan digelar serentak Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di semua daerah, karena merupakan wujud kegelisahan mahasiswa dengan situasi saat ini. Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, kemarin mengatakan, gerakan mahasiswa muncul karena kegelisahan mereka terhadap suasana masyarakat yang semakin menderita karena berbagai kenaikan harga. Fahri menjelaskan dalam teori gerakan mahasiswa, mereka tidak bisa dibayar dan disu-
ruh-suruh sehingga tampil atas panggilan zaman. Karena itu dirinya meyakini bahwa aksi yang digelar mahasiswa itu bersumber dari kegelisahan yang independen. “Mereka tampil atas panggilan jaman atas situasi yang berkembang tiba-tiba, tidak terencana, itu bersumber dari keg-
elisahan yang independen,” ujarnya. Fahri meminta pemerintah tidak khawatir dan menjawab semua kritik serta aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurut dia kalau mahasiswa sudah mendapatkan jawaban dari pemerintah maka tuntutan mereka akan mereda. “Mahasiswa itu tidak ada pretensi pollitik, mereka bekerja dengan apa yang mereka lihat di lapangan,” katanya. Menurut dia, Indonesia merupakan negara dengan tradisi gerakan mahasiswa yang kuat sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Dia menilai pemerintah tinggal menjawab saja semua kritikan yang disampaikan mahasiswa tersebut. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek akan melakukan Aksi Bela Rakyat 121 pada 12 Januari 2017 di depan Istana Merdeka, Jakarta. Ketua BEM PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) Fikri Azmi mengatakan aksi tersebut digelar terkait kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat, seperti kenaikan biaya mengurus STNK dan BPKB. “Kami mahasiswa Jabodetabek akan menggelar aksi bela rakyat, menuntut pemerintah untuk segera bertanggung jawab dengan kebijakan yang mereka ambil,” ujar Fikri Azmi. Fikri menambahkan, banyak kebijakan pemerintah memberatkan masyarakat. (ant)
Suluh Indonesia/ade
MAHASISWA DEMO JOKOWI : Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Indonesia berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, kemarin. Unjuk rasa yang dikenal dengan aksi 121 tersebut merupakan wujud keresahan rakyat terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL) hingga kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor.
Presiden Inginkan
Pemerataan Pasukan di Titik Terluar JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin ada pemerataan pasukan TNI yang berada di berbagai titik terluar Indonesia. ‘’Sebagai negara kepulauan dan rentang geografis yang sangat luas, saya melihat saat ini penempatan gelar pasukan TNI di titik paling utara sebelah timur, di titik utara sebelah barat, di titik selatan bagian timur, di titik selatan bagian barat masih kurang,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas (ratas) tentang
sinkronisasi gelar TNI dengan pembangunan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Ratas itu dihadiri antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Menkopolhukam Wiranto, Menteri Dalam Negeri Djahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri Kabinet Kerja lain. “Padahal titiktitik tersebut bukan hanya wilayah terluar terdepan dari NKRI, tapi juga wilayah yang
sangat potensial untuk tumbuh menjadi pusat-pusat penggerak ekonomi nasional, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Presiden Jokowi. Presiden ingin ada penataan gelar pasukan TNI untuk membangun postur pertahanan negara yang kuat sehingga dapat mengatasi semua ancaman terhadap kedaulatan negara. “Untuk itu, saya minta agar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional yang
tidak lagi bersifat Jawasentris, tapi harus Indonesiasentris,” tegas Presiden. Dalam dua tahun terakhir, menurut Presiden, pemerintah fokus untuk mempercepat membangun pinggiran, membangun kawasan timur, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia sehingga pembangunan dilakukan lebih merata sehingga mengatasi kesenjangan antara wilayah terutama kawasan barat dan kawasan timur Indonesia. (ant)