Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 13 Januari 2016
No. 8 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Novanto Diperiksa Hari ini JAKARTA - Kejaksaan Agung memanggil mantan Ketua DPR Setya Novanto untuk diminta keterangan terkait dugaan rekaman Freeport Indonesia, pada Rabu (13/1). ‘’Kita tunggu besok seperti apa. Kita sudah panggil secara patut dan layak, paling tidak 3 hari sebelum hari H permintaan keterangan. Kita lihat nanti seperti apa. Kita tunggu saya, anda bisa melihat nanti datang atau tidak,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, kemarin. Ia mengharapkan Setya Novanto untuk memenuhi panggilan penyelidik. “Sebagai warga negara yang baik harus datang memenuhi panggilan,” katanya. Ia menambahkan jika tidak datang maka pihaknya akan memanggil kembali secara patut dan layak.
Kejagung sampai sekarang masih menyelidiki dugaan rekaman PT Freeport Indonesia yang melibatkan Setya Novanto, pengusaha M Riza Chalid, dan Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Syamsuddin. Pengusaha M Riza Chalid sampai sekarang belum bisa dihadirkan oleh Kejagung karena keberadaannya di luar negeri. Sedangkan Maroef Syamsuddin telah dimintai keterangan bahkan dirinya juga meminjamkan rekaman perbincangan itu. Menteri ESDM, Sudirman Said, yang melaporkan kasus itu ke MKD hingga Setya Novanto lengser dari jabatannya, telah dimintai keterangan oleh Kejagung. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PEMERIKSAAN DIRJEN - Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, kemarin. Jarman diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penganggaran proyek pembangunan pembangkit listrik mikro hidro.
Mega Ingatkan
Jangan Bermental Proyek
Suluh Indonesia/ant
JURU BICARA PRESIDEN - Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi (kiri) memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Presiden Joko Widodo menunjuk Johan Budi sebagai Juru Bicara Kepresidenan.
JAKARTA - Ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar program-program pembangunan yang diputuskan dalam APBN dan APBD tidak bermental proyek. Selain itu, Megawati juga meminta para kadernya di daerah untuk mengkaji semua peraturan daerah yang tidak pro program kerakyatan dan bertentangan dengan UU dan UUD 1945 yang berada di atasnya. ‘’Program pembangunan yang diputuskan dalam APBN dan APBD tidak boleh bermental proyek anggaran negara. Harus dipastikan merupakan proses kebijakan politik anggaran yang konstitusional, terutama menjamin hak-hak konstitusional dari rakyat dan oleh rakyat,” kata Megawati dalam Pidato politik penutupan Rakernas I tahun 2016 PDIP di Jakarta, kemarin. Megawati juga mengingatkan agar para kader partainya yang saat ini memegang kekuasan negara baik di pusat maupun di daerah dalam membuat kebijakannya berorientasi pada pembedayaan rakyat. ‘’Termasuk terciptanya lapangan kerja
sehingga ada pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia,” imbuhnya. Dia menekankan tentang adanya rekomendasi dari Rakernas yang meminta agar waktu pembahasan APBN dan APBD sinkron dan dapat menjamin tahap demi tahap sinergitas program pembangunan pusat dan daerah. ‘’Saya yakin rakyat akan memberikan dukungan jika kita memperjuangkannya dalam APBNP dan APBDP 2016, serta RAPBN dan RAPBD 2017 yang dibahas tahun ini juga,” ujarnya. Di bidang legislasi, Presiden RI kelima ini juga mengingatkan agar kebijakan politik legislasi, baik yang dibuat di tingkat pusat maupunj di daerah harus sesuai dengan Pancasila. Karena hal ini merupakan salah satu jalan cita-cita pendiri bangsa untuk mencapai tujuan yaitu terciptanya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Salah stau hal yang patut dicermati, menurut Megawati adalah tentang kebaradaan UU 23 tahun 2014 tentang Pemda. ‘’Saya menginstrusikan agar
dilakukan revisi terbatas terkait posisi desentralisasi asimetris agar sesuai ruh dan spirit Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). Apa artinya? Maksudnya adalah pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah harus berbasis pada potensi, kapasitas dan regulitas sosial serta kearifan lokal,” tegasnya. Megawati juga menekankan agar dilakukan pendataan dan preview terhadap semua perda yang ada. Perda yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan UU dan UUD 1945. “Pembatalan terhadap perda juga tidak boleh hanya karena mempertimbangkan investasi modal di daerah, yang penting fundamental yaitu dasar pertimbangan untuk menjaga pola Pembangunan Nasional Semesta Berencan,” katanya. Sebab, PNSB sebagai pembangunan spriritual, diartikan bahwa UU yang berlaku harus menjamin berkembangnya pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter Pancasila, serta menjamin terwujudnya Pancasila yang berprinsip ketuhanan. (har)
KPK Minta
Masyarakat Koreksi Layanan Pemerintah JAKARTA - KPK ingin agar masyarakat dapat mengoreksi layanan yang diberikan pemerintah secara elektroni. ‘’Saya sering bicara di banyak kesempatan melawan korupsi KPK perlu bekerja sama dengan penegak hukum lain tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana rakyat bisa mengoreksi layanan-layanan yang dilakukan pemerintah, mulai layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan lainnya,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam diskusi media di gedung KPK Jakarta, kemarin.
Agus kali ini tidak didampingi oleh empat pimpinan lain, namun hanya ditemani sejumlah pejabat KPK seperti Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan, Deputi Penindakan Heru Winarko, Direktur Gratifikasi Giri Suprapdiono, Direktur LHKPN Cahya Harefa. ‘’Desa juga punya dana yang tidak kecil. Jadi kami ingin mempersiapkan Kementerian Dalam Negeri bagaimana desa merencakan kemudian melaksanakan pembangunan dari dana itu. ‘Tool’ dari Kemendagri sampai tingkat desa, perencanaan
Pemerintah Putuskan
DNI Akan Direvisi JAKARTA - Pemerintah memutuskan merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang jumlahnya mencapai 700 lebih, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2014, yang semula disiapkan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ‘’Karena sekarang sudah masuk pada MEA, tentunya harus ada beberapa revisi yang dilakukan agar investasi lebih menarik, lebih mudah dan bagi investor juga mereka ada kepastian,” kata Seskab Pramono Anung dalam keterangan pers usai rapat terbatas kabinet membahas DNI di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Untuk itu, menurut Seskab,
Presiden Jokowi akan menugaskan Menko Bidang Perekonomian, Kepala BKPM, dan Mendag untuk mengkaji agar ini bisa diselesaikan. Dari 16 lembaga, pemerintah berharap mudah-mudahan dalam kurun waktu 2 minggu bisa separuh yang bisa direvisi. Peraturan terkait DNI terakhir diatur di dalam PP No. 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Di dalam peraturan tersebut, disebutkan ada 19 bidang usaha sesuai KBLI yang tertutup untuk penanaman modal. Menko bidang Perekonomi-
kita beri alat agar tidak melakukan hal-hal yang menjurus tindak pidana korupsi,” tambah Agus. Selain itu KPK menurut Agus akan mendorong keuangan negara yang terintegrasi dengan berdasarkan sistem elektronik. ‘’Teritegrasi juga terkait keuangan negara, kalau hari ini baru ada ‘e-procurement’ dan seharusnya ada ‘e-budgeting’, berikutnya ada ‘e-monitoring’. Jadi kalau di seluruh Indonesia contohnya Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) menggunakan ‘e-budgeting’, kalau diterapkan di seluruh Indone-
an Darmin Nasution mengatakan revisi DNI direncanakan masuk ke dalam salah satu paket kebijakan ekonomi. Rencana itu muncul setelah melihat kemungkinan keputusan final DNI diterbitkan dalam dua tahap. Menurutnya, masih banyak sekali permasalahan DNI yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat. ‘’Revisi ini tidak diharapkan sekaligus selesai
sia, Anda akan lihat ‘e-planning’ dan ‘e-budgeting’ kita akan secara partisipatif mengontrol dan melakukan koreksi, memberikan input, mengkritik jalannya pemerintahan yang sedang berjalan,” ungkap Agus. Menurut Agus, pengawasan tersebut nantinya bisa disinergikan dengan Undang-undang, sehingga bagi kementerian atau lembaga negara yang tidak menerapkan ‘e-procurement’ (pengadaan barang/jasa berbasis elektronik) tidak akan mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (wnd)
semua, bisa dalam dua putaran. Itu kan ada 17 sektor, mungkin di setiap putarannya bisa dikeluarkan delapan sektor terlebih dahulu. Karena ada beberapa hal yang perlu diteliti lagi,” kata Darmin. Darmin menuturkan salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah usulan DNI terkait pembukaan kepemilikan asing bantu UMKM. (har)
Suluh Indonesia/ant
RAKORNAS PKS - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri) melambaikan tangan bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman (kiri) dan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail (kedua kanan) saat menghadiri Rakornas PKS di Depok, kemarin.