Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 12 Januari 2016
No. 7 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
AG dan Moto GP
Magnet Pariwisata JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perlunya percepatan persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 dan The Indonesian Moto GP Grand Prix 2017-2019. Hal ini mengingat kepercayaan yang diberikan dunia internasional kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian Games dan Indonesia Moto GP Grand Prix Tahun 2017. Menurut Presiden Jokowi, kedua momentum olahraga ini harus digunakan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk memacu prestasi olahraga dan mengangkat nama Indonesia di dunia internasional. ‘’Namun juga akan menjadi magnet baru pariwisata nasional,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 pernah diadakan pada 11 Desember 2015 lalu., dan kini Presiden ingin menanyakan perkembangan pembangunan sarana dan prasarana, baik arena pertandingan, penginapan maupun transportasi. Hal-hal yang ditekankan Presiden terutama menyangkut persiapan-persiapan venue dan ke penyelenggarannya. Presiden meminta agar di tahun 2016 ini, tempat-tempat yang akan digunakan sudah tidak menjadi masalah lagi, mengingat waktu pelaksanaan Asian Games 2018 sudah semakin dekat. Untuk itu, Presiden berharap detail rencana pembangunan dan renovasi arena dan tempat yang akan digunakan sudah tidak menjadi masalah lagi. “Detail ini penting, mengingat waktu pelaksanaan sudah dekat. Kita harus bekerja lebih cepat lagi,” kata Presiden. (har)
1.005 Ekstasi Disita Polisi SERANG - Pihak Satuan Reserse Narkoba Polda Banten mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat dua kilogram senilai Rp4 miliar serta 1.005 butir pil ekstasi yang akan diselundupkan dari Sumatera ke Jakarta. Direktur Satuan Reserse Narkoba Polda Banten Kombespol Miyanto, di Serang, kemarin mengatakan, pengungkapan kasus penyelundupan narkoba tersebut berawal setelah Satuan Reserse Narkoba Polda Banten melakukan pengembangan sejak dua bulan lalu. Diperoleh keterangan bahwa penyelundupan narkoba dilakukan dengan menggunakan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Putra Pelangi jurusan MedanJakarta. ‘’Menurut keterangan tersangka, barang ini akan dibawa ke Rawamangun,
Jakarta dan Bogor. Di sana sudah ada pihak yang menunggu untuk mengambil barang tersebut,” kata Miyanto saat menyampaikan keterangan pers terkait pengungkapan kasus narkoba tersebut. Miyanto mengatakan, penangkapan terhadap pelaku yang diduga akan menyelundupkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dilakukan anggota Sat Narkoba pada Minggu (10/1/2016) sekitar pukul 20.00 WIB di Pelabuhan Merak. Petugas melakukan penggeledahan bus yang dikemudikan sopir, Mismar (45). Dari dalam bus petugas menemukan barang bukti narkoba yang disembunyikan di bagian dinding toilet yang ditutup dengan logam dan dibaut. Menurut Miyanto, barang tersebut diantar dari Medan menuju Jakarta. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KISRUH PARTAI GOLKAR - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (kiri) berjalan keluar usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Ade Komaruddin Resmi
Gantikan Setya Novanto Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN JOKO WIDODO - Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (ketiga kanan), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kanan) dan Seskab Pramono Anung (kedua kiri) di halaman depan Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Meski masih terjadi penolakan kubu Golkar Agung Laksono, namun DPR melantik Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan terkait kasus ‘Papa minta saham’. Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Ketua MA Hatta Ali, disaksikan lengkap empat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto, serta Taufik Kurniawan. Pelantikan dan peng-
ambilan sumpah jabatan dilakukan dalam rapat paripurna DPR pada pembukaan masa sidang III periode 2015-2016 di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Keputusan pelantikan Ade dilakukan berdasarkan hasil pembahasan seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan DPR dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum paripurna. Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate mengakui keputusan itu sejalan dengan pasal 87 ayat 4 UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). ‘’Yang akan dilantik adalah Pak Ade Koma-
rudin. Pastinya saat paripurna. Tapi tadi hasil keputusan bahwa pelantikan dilaksanakan hari ini dalam paripurna,” kata Johnny usai rapat Bamus yang digelar beberapa jam sebelum digelarnya rapat paripurna. Johnny mengungkapkan, selama Bamus berlangsung, tak ada yang menolak Ade Komarudin menjadi Ketua DPR. Sebab seluruh fraksi menganggap bahwa tak ada peraturan yang dilanggar. ‘’Pandangan fraksi tidak ada yang menolak dan sepakat bahwa proses ini di lanjutkan termasuk
pertimbangkan asas-asas formal dan prosedur yang formal dan kebutuhan untuk isi pimpinan DPR agar kinerja DPR bisa berjalan dan penuhi harapan publik,” ungkapnya. Mengenai pengajuan nama Agus Gumiwang yang diajukan Golkar kubu Agung Laksono, menurut Johnny usulan itu tidak dibahas dalam rapat Bamus. ‘’Itu tidak dibahas karena dibacakan hasil rapat pimpinan yang dimasukkan sebagai pertimbangan adalah surat yang disampaikan Golkar Aburizal Bakrie. (har)
Prerogatif Reshuffle
Tersandera Sistem Ketatanegaraan KETUA Setara Institute Hendardi menilai hak prerogatif presiden untuk merombak kabinet tersandera sistem ketatanegaraan presidensial tidak murni yang dianut Indonesia. Menurut Hendardi, sistem presidensial tidak murni yang dianut Indonesia menyebabkan setiap langkah presiden dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintahan menimbulkan kegaduhan, termasuk dalam soal reshuffle. Hendardi mengatakan, meskipun reshuffle merupakan hak prerogatif yang melekat pada presiden, tetapi kece-
masan dukungan politik dari parlemen selalu menjadi variabel utama dalam menyusun dan merombak kabinet. Menurut Hendardi, hal itu terlihat jelas dari partai-partai pendukung pemerintah telah mengafirmasi bahwa hak prerogratif dan kewenangan presiden dalam sistem presidensial menjadi bias dan terreduksi. ‘’Apalagi menyimak PPP, PAN,
PKS, dan terakhir Golkar, yang kemudian berencana mendukung pemerintah. Buruknya, dukungan itu bukan tanpa syarat, tapi dibarengi tawar menawar jabatan,” tuturnya. Hendardi mengatakan tawar menawar jabatan tersebut membuat persentase pengabdian partai-partai pada kepentingan partai jauh melampaui kepentingan mengabdi pada rakyat. Dengan tingkat dukungan publik yang cukup tinggi, Hendardi menilai Jokowi seharusnya bisa mengabaikan setiap tawaran dukungan politik yang menuntut balas budi yang melukai rakyat. Menurut Hendardi, Presiden tidak perlu cemas dengan dukungan parlemen, karena rasionalitas politik dan kebijakan yang berpihak pada rakyat bisa mengalahkan kekuatan oligarki yang bercokol pada partaipartai politik. ‘’Basis argumentasi perombakan kabinet adalah kinerja, integritas, dan kepemimpinan. Siapapun menteri yang lemah pada tiga variabel utama itu, maka layak diganti,” pungkasnya. Bikin Gaduh Sementara itu, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menilai menteri di Kabinet Kerja yang selalu membuat gaduh seharusnya diganti karena membuat jalannya program pemerintahan menjadi tersendat. ‘’Perombakan kabinet adalah hak presiden, namun kalau ditanya menteri mana yang harus di-’reshuffle’ yaitu menteri yang selalu membuat gaduh dan sensasi,” kata Kadir. Dia menjelaskan, ukuran menteri yang sensasional adalah bukan bekerja dengan baik namun suka menyalahkan orang lain. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PELANTIKAN KETUA DPR - Anggota DPR dari Fraksi Golkar Ade Komarudin (kedua kiri) mengucapkan sumpah jabaran saat acara pelantikan Ketua DPR sisa masa jabatan tahun 2014-2019 disaksikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kanan), Fadli Zon (kedua kanan), Fahri Hamzah (ketiga kanan) dan Taufik Kurniawan saat Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Ade Komarudin resmi menjabat Ketua DPR usai dilantik menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan diri.
Aburizal Nilai
Persoalan Golkar Sudah Selesai JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie menilai persoalan di tubuh partai itu sudah selesai sehingga pada Senin ini menyatakan dukungannya kepada pemerintah. ‘’Kami menganggap persoalan sudah selesai sehingga kami datang menghadap Bapak Presiden untuk memberikan suatu dukungan dan duduk bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-per-
masalahan bangsa ini,” kata Aburizal Bakrie usai pertemuan dengan Presiden RI Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, kemarin. Aburizal menyebutkan pada tanggal 30 Desember 2015, Menkumham melakukan pencabutan terhadap tentang pengesahan pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol. ‘’Kita juga tahu bahwa PN Jakut dan PT Jakarta telah memutuskan bahwa yang sah adalah Munas Bali, penyelengga-
raan Munas Bali dengan segala hasil-hasilnya, dan Munas Ancol dinyatakan tidak sah karena itulah kami menganggap persoalan sudah selesai,” katanya. Dengan selesainya persoalan tersebut, pihaknya menyampaikan dukungan kepada pemerintah. ‘’Kami memberikan suatu dukungan dan duduk bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ini yang sangat sulit seperti sekarang, khususnya
yang dikarenakan masalahmasalah yang terjadi di luar negeri,” kata Aburizal didampingi Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Aburizal menyebutkan untuk melakukan pembangunan dalam keadaan yang sulit ini diperlukan stabilitas politik dan Golkar sebagai partai besar merasa harus bisa duduk bersama pemerintah untuk dapat memantapkan stabilitas politik dalam menjalankan pembangunan nasional. (har)