Edisi 11 Mei 2016 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Rabu, 11 Mei 2016

No. 87 tahun X

Pengemban Pengamal Pancasila

Freddy Segera Dieksekusi JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman akan masuk dalam daftar nama peserta eksekusi mati tahap ketiga tahun ini. ‘’Saya akan desak untuk Freddy Budiman dieksekusi. Freddy Budiman target kita,” kata Prasetyo sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, kemarin. Dia mengungkapkan pihaknya masih menunggu bandar narkoba ini menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung dan pohaknya akan memberikan batas waktu. ‘’Dia mengatakan akan menggunakan hak hukum mengajukan PK. Segera dipastikan mengajukan PK, tidak bisa

menunggu lama-lama,” kata Prasetyo. Jaksa Agung mengatakan eksekusi mati tahap ketiga akan dilakukan dalam waktu dekat, namun belum diketahui berapa jumlah narapidana yang masuk daftar ini. ‘’“Belum kita pastikan jumlahnya berapa. Kita lihat dulu lah,” kata Prasetyo. Dia hanya mengungkapkan bahwa eksekusi mati tahap ketiga ini masih difokuskan pada terpidana mati kasus narkoba. ‘’Biar semua tahu kita perang terhadap narkoba,” tegasnya. Ketika ditanya terpidana mati Marry Jane yang merupakan warga negara Filipina, Prasetyo mengatakan masih menunggu proses hukum di negara asalnya. ‘’Marry Jane masih menunggu proses hukum di Filipina,” ungkapnya. (ant)

Suluh Indonesia/ade

AHOK DIPERIKSA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK di Jakarta, kemarin. Ahok diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap rancangan Ranperda Reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Dituding Dukung Caketum Golkar

Presiden Marah

Suluh Indonesia/ant

TARGET PENYALURAN KUR - Pekerja menyelesaikan proses membatik di Lasem, Rembang, kemarin. Kemenkop dan UKM tahun ini akan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp100 - Rp120 triliun dengan suku bunga yang lebih rendah yaitu 9 persen.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo marah karena namanya disebut mendukung salah satu calon ketua umum Partai Golongan Karya. ‘’Kemarin (9/5) saya bertemu beliau, hanya berdua. Beliau sangat marah karena hal itu sama sekali tidak benar,’’ kata Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, kemarin. Ia mempersilakan siapa pun anggota kabinetnya secara pribadi mendukung salah satu calon ketua umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang bakal digelar di Bali mulai 15 Mei 2016. ‘’Siapa pun

punya hak untuk mendukung seseorang, asalkan tidak membawa-bawa nama presiden dan sebagainya,” kata Kalla yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu. Terkait adanya salah seorang menteri atau pihak lain yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi mendukung pencalonan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dia secara tegas menyatakan tidak mungkin. ‘’Apalagi mendukung seseorang yang dulu pernah mencederai presiden dan wakil presiden dengan mengatasnamakan presiden dan wakil presiden,” ujar Wapres.

Setya Novanto saat masih menjabat Ketua DPR pernah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden tekait permintaan saham PT Freeport Indonesia. Selain itu, tambah Kalla, Presiden Jokowi bukan anggota Partai Golkar, apalagi sekarang menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. ‘’Oleh sebab itu, Presiden sangat marah dan beliau minta agar hal ini disiarkan. Presiden tidak berpihak kepada siapa pun. Pemerintah bersikap netral,” kata Kalla. Sementara itu, Seskab Pramono Anung mengatakan sejumlah pejabat negara yang

menjadi kader Partai Golkar yang menyuarakan dukungan kepada calon ketua umum tertentu adalah bukan merupakan bentuk dukungan dari istana. ‘’Kalau ada orang perorang di dalam kabinet, apakah itu seorang menteri dan sebagainya karena dia juga kader Golkar mempunyai preferensi pilihan ya itu monggo-monggo saja. Tapi kemudian itu bukan berarti presiden, bukan berarti pemerintah, bukan berarti istana,” kata Pramono. Menurut Pramono, seluruh pihak harus dapat membedakan kepentingan negara dan kepentingan pribadi sebagai kader partai tertentu. (har)

Kasus Kejahatan Seksual Anak

Penanganannya Harus Dengan Cara Luar Biasa PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, penanganan yang akan dilakukan oleh pemerintah pun melalui caracara dan tindakan yang luar biasa pula. Presiden Jokowi usai rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, kemarin mengatakan, akhir-akhir ini kejahatan seksual terhadap anak semakin marak. Tadi dalam rapat juga sudah kita bicarakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Menurut Jokowi, karena pemerintah telah menyatakan bahwa kejahatan tersebut sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganan, sikap, dan

tindakan seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. ‘’Oleh karena itu penanganannya harus dengan cara-cara yang juga luar biasa. Sikap dan tindakan kita juga harus luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan pada Kapolri, Jaksa Agung bahwa ini harus ditindaklanjuti dengan cepat, dengan ketegasan, namun tetap sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Mengenai payung hukum untuk penanganan kasus-kasus kekerasan dan kejahatan seksual kepada anak tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan payung hukumnya. Ada dua kemungkinan yang akan ditempuh pemerintah yaitu membuat Perppu atau menyusun draf revisi UU. Presiden Jokowi menyatakan Perppu atau revisi Undang-Undang baru diproses penyusunannya. ‘’Tapi yang paling penting penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa,” tegasnya. Mengenai target penyelesaian payung hukum tersebut, Presiden Jokowi berharap agar Perppu ataupun revisi UU dapat segera selesai secepatnya. “Secepat-cepatnya,” katanya. Presiden ingin memberikan sebuah peringatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak harus betul-betul direaksi secara bersama-sama, komprehensif antar kementerian terkait, Polri dan Kejaksaan karena angka dan peristiwanya semakin mengkhawatirkan. ‘’Menko agar berkoordinasi untuk membuat keputusan yang betul-betul jadi efek jera bagi pelaku dan bisa menghilangkan keinginan calon pelaku yang lain,” kata Presiden. Hal ini diungkapkan Presiden terkait masih tingginya kekerasan seksual terhadap anak, termasuk peristiwa meninggalnya Yuyun, pelajar SMP di Bengkulu, karena diperkosa 14 pemuda. Sebanyak 12 orang pelaku telah tertangkap sementara dua orang lainnya masih buron. Tujuh pelaku yang ditangkap merupakan anak di bawah umur, sedangkan lima lainnya masuk kategori dewasa yang sudah dituntut 10 tahun penjara. (har)

Suluh Indonesia/ant

EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN - Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) bersiap memaparkan evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran kementerian saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Presiden mengingatkan kepada menteri Kabinet Kerja agar pembelanjaan anggaran harus dilakukan di awal tahun, terutama berkaitan dengan belanja modal, hal tersebut sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah serta mengejar ketertinggalan kinerja di kuartal II tahun 2016.

RUU Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Pangkas Kewenangan Kemenag JAKARTA - RUU Penyelenggaraan Haji & Umroh dibuat untuk memangkas kewenangan berlebih Kementerian Agama (Kemenag). Pasalnya, kesemrawutan penyelenggaraan haji & umroh lantaran Kemenag berfungsi sebagai regulator, operator, juga sebagai lembaga pengawas. ‘’Kewenangan berlebih dari Kemenag itu pula yang ternyata sumber kesemrawutan terkait penyelenggaraan haji.

RUU memang akan memisahkan fungsi regulator, operator, dan kontrol, sehingga semua tidak lagi dipegang Kemenag,” kata anggota Komisi VIII DPR, Anda SE. MM dalam diskusi bertajuk “RUU Penyelenggaraan Haji dan Umroh” di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini, akibat terlalu banyaknya persoialan yang ditangani membuat pemerintah kerap tidak siap dalam penyelenggaraan

haji dan umroh dari tahun ke tahun. Termasuk juga dalam hal pengelolaan keuangan haji yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Dalam laporan haji tahun 2015 lalu sebesar Rp 9 triliun, namun realisasinya menjadi Rp 10.150 triliun. Sehingga ada kelebihan Rp 1.150 triliun. “Laporannya belum selesai, tapi tetap membahas RUU ini secara paralel. Untuk itu, kalau RUU ini tidak direspon berarti pemerintah tidak memiliki keperpihakan kepada umat Islam

untuk menyelenggarakan haji yang baik dan profesional,” ujar politisi Gerindra dari Dapil Banten itu. Dengan RUU ini kata Anda, maka Kemenag RI hanya akan menjadi regulator (pembuat kebijakan) saja, sedangkan operator dilakukan oleh BPHI (Badan Penyelenggara Ibadah Haji) dan sebagai pengawasnya adalah Majelis Amanah Haji (MAH). “Anggota MAH ini terdiri dari unsur 3 orang kementerian,’’ katanya. (har)

K ta

Suluh Indonesia, Rabu 11 Mei 2016

2

Jokowi Segera Periksa

Proses Perizinan di DKI Jakarta JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan Presiden RI, Joko Widodo berencana memeriksa proses perizinan di Ibukota. Rencana tersebut dilakukan untuk menaikan peringkat survei kota dengan Ease of Doing Business (EODB). Selain Jakarta, kota lainnya yang akan diperiksa proses perizinannya yakni Surabaya. ‘’Kami ngomongin Ease on Doing Business sama persiapan akan diinteview oleh peringkat rating dari Standart and Poor. Presiden juga nanti mau memeriksa proses perizinan dari yang ada di kota Surabaya dan Jakarta,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta usai mendapatkan arahan dari Jokowi di Istana Negara, kemarin. Menurutnya, Jokowi ingin melihat paket kebijakan

ekonomi yang dikeluarkan apakah telah diimplementasikan dengan baik di daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sendiri telah membentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), untuk mempemudah perizinan. ‘’Pak Presiden mau lihat, istilahnya paket ekonomi yang beliau keluarkan itu apakah di lapangan sesuai atau tidak, diterapkan atau tidak di daerah,” ucapnya. Basuki menjelaskan, survei EODB hanya dilakukan di Jakarta dan Surabaya saja. Jika berjalan dengan baik, nantinya proses perizinan di Ibukota akan menjadi model untuk daerah lainnya. ‘’Yang dinilai cuma Jakarta dan Surabaya saja. Tapi beliau (Jokowi) ingin kalau ini berhasil daerah lain tinggal nyontek saja, copy saja dari Jakarta, dari Surabaya,” tandasnya. (kmb)

Kilas Suluh Indonesia/ant

KESEMRAWUTAN LALU LINTAS - Sejumlah kendaraan terjebak kesemrawutan lalu lintas di Pertigaan Cireundeu-Karang Tengah-Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (10/5). Kesemrawutan serta kemacetan kerap terjadi di lokasi tersebut karena tidak tersedianya lampu lalu lintas dan tidak tertibnya pengguna jalan.

Tak Atasi Macet

3 in 1 Dihapus JAKARTA - Masa perpanjangan ujicoba penghapusan kebijakan 3 in 1 akan selesai Sabtu (14/5) mendatang. Hasilnya kemacetan yang cukup parah masih terjadi mulai Medan Merdeka Barat Bunderan Senayan dan Simpang Slipi - Simpang Kuningan dan sebaliknya. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah men-

gatakan jarak tempuh Medan Merdeka Barat- Bunderan Senayan pada pagi hari saat diberlakukan 3 in 1 selama 15 menit. Saat ujicoba penghapusan di minggu pertama menjadi 28 menit, minggu kedua 35 menit dan minggu kelima jadi 30 menit. ‘’Sedangkan arus sebaliknya saat three in one 21 menit, saat penghapusan minggu pertama 20 menit, minggu kedua 30 menit dan

minggu kelima 24 menit,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Sedangkan untuk sore hari saat diberlakukan 3 in 1, jarak tempuh Medan Merdeka Barat- Bunderan Senayan, membutuhkan waktu 23 menit. Saat penghapusan minggu pertama 28 menit, minggu kedua 43 menit,dan minggu kelima 26 menit. Sedangkan arus sebaliknya saat 3 in 1 ditempuh dalam 20 menit. Kemudian

saat penghapusan di minggu pertama menjadi 23 menit, minggu kedua 31 menit dan minggu kelima 24 menit. ‘’Rata-rata peningkatan waktu tempuh di semua ruas jalan 3 in1 mencapai puncaknya rentang waktu jam 5 sampai jam 7 sore,” katanya. Menurutnya, dampak penerapan kebijakan 3 in 1, tidak signifikan terhadap lalu lintas. Hal ini juga diperkuat

hasil poling survey bahwa 72,4 persen masyarakat setuju penghapusan 3 in 1, dan 27,6 persen tetap ingin ada 3 in 1. ‘’Selain itu ada data 78,1 persen setuju PMKS hilang dan 21,9 persen tidak setuju dan sebanyak 54,2 persen menginginkan adanya peningkatan pelayanan angkutan umum,” tandasnya. (kmb)

MK Kabulkan

Sebagian Gugatan UU Rusun

Suluh Indonesia/ant

SAMPAH SUNGAI CILIWUNG - Petugas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta membersihkan barang-barang yang terbawa arus di Sungai Ciliwung, Jakarta, kemarin. Sampah-sampah yang sulit terurai seperti botol dan kemasan plastik masih menjadi salah satu masalah besar di perkotaan.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan dari uji materi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. ‘’’’Mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa. Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para pemohon sepanjang menyangkut Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun beralasan menurut hukum untuk sebagian. ‘’Sedangkan permohonan para pemohon sepanjang menyangkut Pasal 107 UU Rumah Susun tidak beralasan menurut hukum,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna ketika membacakan pertimbangan Mahkamah. Adapun permohonan uji

materi UU Rumah Susun ini diajukan oleh tujuh orang pemilik satuan rumah susun atas nama Kahar Winardi, Wandy Gunawan Abdilah, Chuzairin Pasaribu, Lanny Tjahjadi, Henry Kurniawan Muktiwijaya, Pan Esther, dan Liana Atmawibrata. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan norma-norma dalam UU Rusun yang mengatur tentang pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Pemohon menilai Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan melemahkan pemilik satuan rumah susun, karena ketentuan ini dinilai memungkinkan terjadinya monopoli pembentukan P3SRS karena pembentukan ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan. (kmb)

Praktik Judi Online PETUGAS Polda Metro Jaya membongkar praktik judi sepak bola secara online dengan tersangka Cahyadi Salim alias Asiong (25) di Serpong Tangerang Selatan, Banten. “Sejak Oktober 2015 sampai Mei 2016 tersangka taruhan judi bola online dengan memanfaatkan user level,” kata Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Eko Hadi Santoso di Jakarta Selasa. AKBP Eko menuturkan tim Opsnal Unit V Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya pimpinan Ajun Komisaris Polisi Resa Fiardi Marasabessy meringkus tersangka Asiong di Perumahan Green Cove Serpong pada Senin (9/5). Petugas menduga Asiong terlibat taruhan judi online melalui situs “www.ibc.com” dan “www.sbobet.com” menggunakan telepon selular. Cahyadi juga memanfaatkan dua rekening bank atas nama pribadi dan dua orang lainnya yakni LL dan JL untuk transaksi judi dengan bandar judi. (kmb)

Jl Manunggal Amblas WARGA RW 01 Ceger, Cipayung, Jakarta Timur mengeluhkan kondisi Jalan Manunggal Raya yang amblas. Sebab kejadiannya sudah 2 minggu namun hingga kini belum ada perbaikan sama sekali dari pihak terkait. Berdasarkan pemantauan, kondisi jalan amblas ini persis terjadi di depan Pos RW 01 Ceger. Lebar jalan yang amblas sekitar dua meter atau separuh dari badan Jalan Manunggal Raya. Sedangkan panjang jalan amblas sekitar 2,5 meter. Pada bagian jalan yang amblas ini terlihat jelas aliran saluran air dengan kedalaman sekitar dua meter. Jalan amblas ini dipasangi pagar bambu oleh warga sekitar. Tony (47), salah seorang warga mengatakan, jalan amblas sudah terjadi sejak dua minggu lalu. Saat terjadi hujan deras dan banjir melanda sebagian Jakarta. Warga sangat berharap agar jalan amblas ini segera diperbaiki. (kmb)

Warga Tinggalkan Rusun GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan warga yang meninggalkan rumah susun (rusun) dan kembali ke lokasi semula, akan dicabut haknya. Mereka tidak akan mencapatkan rusun kembali jika tidak ditempati dalam jangka waktu tertentu. “Ya silahkan saja kalau mereka mau nempuh kayak gitu. Kami akan kasih peringatan habis itu, kami cabut haknya untuk tinggal di rusun,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Basuki tidak akan memaksa warga yang tidak mau tinggal di rusun. Sebab masih banyak warga yang menginginkan rusun sebagai tempat tinggal. “Ya sederhana saja, saya sudah kasih tahu yang tidak mau tinggal di rusun ya silahkan,” ucapnya. Seperti diketahui beberapa warga di Pasar Ikan yang direlokasi ke Rusun Rawa Bebek, mendirikan tenda di tempat pembongkaran. “Ya silahkan saja, dia mau pelihara seperti itu. Sanggup sampai kapan dia?,” tandasnya. Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan kawasan Pasar Ikan. (kmb)

Ahok Persilahkan

Warga Luar Batang Menggugat GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok mempersilahkan warga Luar Batang, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara bila ingin menggugatnya terkait relokasi yang sudah dilaksanakan. Ahok mengatakan, silahkan gugat saja, sekarangkan kalau menggugat juga lucu kan. Mereka mengakui adalah orang kampung Akuarium Luar Batang. Menurutnya masalah ini mirip dengan kasus di Kampung Pulo, di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menertibkan para warga yang tinggal di sungai, tapi mengaku

orang Kampung Pulo. ‘’Padahal justru yang mereka lakukan reklamasi. Nah sekarang apakah benar mereka adalah orang Luar Batang atau cuma diterusin aja nama Luar Batang. Saya tanya tahun 1960-an itu namanya Akuarium, sampai 80an itu baru pindah. Berarti mereka menduduki itu tahun berapa, di atas 1980-an. Terus saya

punya bukti, saya sudah kerja sama dengan arkeolog dan kita mau lakukan restorasi,” kata Ahok. Gubernur mempertanyakan bahwa jaman Belanda ada gudang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), apakah diperbolehkan untuk membangun rumah di atas lahan gudangnya?. Kemudian ada pasar heksagonal dengan dibangun di tengah dibuat kosong buat orang lalu lalang. ‘’Justru saya mau mereka menggugat, kemudian saya akan melakukan gugatan balik, bagus ini,” kata Ahok. Pemprov DKI Jakarta sebel-

umnya melakukan relokasi warga Pasar Ikan dengan memberikan solusi kepada warga yang telah bermukim sejak lama dan memiliki rumah tinggal di lingkungan RT 001, 002, 011 dan 012 di RW 04 untuk mendapatkan hunian layak di rusun Marunda dan Rawa Bebek. Saat dilakukan penggusuran pada Senin pagi (11/4), ratusan warga Pasar Ikan mencoba menolak dan bertahan. Bahkan petugas pengamanan gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polisi dan TNI sebanyak 4.218 personel membawa sejumlah warga dengan bus. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

PENGHAPUSAN 3 IN 1 - Sejumlah kendaraan melaju di jalur 3 in 1 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, kemarin. Pemprov DKI Jakarta secara resmi akan menghapus aturan jalur 3 in 1 pada Senin (16/5).

Metr politan

Suluh Indonesia, Rabu 11 Mei 2016

3

Transparansi Partai

Hilangkan Politik Uang JAKARTA - Peneliti Kebijakan dan Anggaran Negara FITRA Gulfino Che Guevaratto berpendapat, transparansi dalam aliran dana dan keuangan pada partai dapat menghilangkan praktik politik uang. Dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, Gulfino menilai akibat praktik uang muncul pandangan bahwa uang dan politik merupakan hal yang sangat sulit dipisahkan dalam sistem kepartaian. ‘’Kondisi mahalnya biaya politik diduga karena parpol sendiri tidak pernah transparan dan akuntabel dalam pengelolaan laporan keuangan,” ujarnya menjelaskan. Dia memaparkan, tidak transparannya aliran keuangan tersebut bisa berupa bantuan APBN/D, iuran internal, hingga sumbangan pihak ketiga atau swasta.

Kondisi tersebut, ujarnya, dibiarkan berlarut-larut sehingga tidak mampu membuahkan kebijakan politik yang bisa menyejahterakan rakyat melalui kaderisasi yang baik dan sehat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah partai politik, tuturnya. “Hal ini sesuai dengan Undang-undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011 pasal 34a, partai politik wajib menyampaikan hasil audit penerimaan dan pengeluaran partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” tambahnya. Menurut dia, biaya politik yang tinggi menjadi konsekuensi mahalnya biaya kontestasi politik di tingkat nasional hingga daerah maupun di kalangan internal partai. Menjelang Pemilihan Kepa-

la Daerah (Pilkada) 2017, mahar politik juga diyakini masih menjadi tradisi di beberapa partai politik. Dia mencontohkan, dana iuran yang disyaratkan panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar sebesar Rp1 miliar kepada calon ketua umum merupakan contoh nyata. “Padahal kita belum lupa, sekitar tahun 2010-2011 kongres Demokrat hasilnya hancur, karena adanya politik uang yang konon sebagian dari hasil korupsi Hambalang,” tuturnya menambahkan. Selain itu, kasus korupsi dana aspirasi infrastruktur yang dilakukan anggota DPR Damayanti untuk pembiayaan Pilkada di Semarang dan Demak juga menjadi pertanda kaitan antara mahalnya biaya politik dan korupsi. (ant)

Suluh Indonesia/ant

EVALUASI TELEVISI BERJARINGAN - Menkominfo Rudiantara (tengah depan) foto bersama perwakilan lembaga penyiaran dan televisi saat membuka Evaluasi Dengar Pendapat Komisi Penyiaran Indonesia di Jakarta, kemarin. Evaluasi tersebut di antaranya membahas komitmen 10 stasiun televisi swasta berupa rencana jangka panjang 10 tahun ke depan yang dilaporkan sebelum pemberian perpanjangan izin.

Caketum Golkar

KKP Gandeng Kemenhan

Harus Figur Tak Tercela JAKARTA - Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendro Satrio mempertanyakan parameter tidak tercela sebagai syarat calon ketua umum DPP Partai Golkar karena kesannya normatif dan tidak jelas. ‘’’’Semua calon ketua umum sudah pegang surat tidak tercela ini tanda tanya. Kesannya jadi normatif karena parameter tidak jelas, kapan mereka tidak melakukan cela, satu bulan kebelakang atau satu tahun kebelakang,” kata Hendro di Jakarta, kemarin. Hendro mempertanyakan

bagaimana kandidat terganjal kasus seperti kasus “papa minta saham”, Panama Papers dan yang lain namun bisa memiliki surat rekomendasi tidak tercela. Padahal menurut dia, Munaslub merupakan momen perbaikan Partai Golkar terkait berbagai kasus yang menjerat kader partai tersebut. ‘’Padahal ini momen perbaikan partai Golkar,” ujarnya. Hendro mengingatkan Munaslub harus menjadi ajang rekonsiliasi dan perbaikan partai Golkar kedepan. Namun Hendro menilai ada upaya untuk tidak mematuhi

komitmen itu misalnya sejak awal panitia mau memenangkan salah satu calon seperti mahar dan waktu pelaksanaan yang maju terus. ‘’Pak Aburizal (Aburizal Bakrie) sudah legowo dan punya komitem itu. Ini momentum memperbaiki citra Golkar,” katanya. Hendro menyesalkan dengan kabar bahwa adanya upaya mengumpulkan DPD I dan DPD II Golkar yang merupakan pemilik suara dalam Munaslub pada Senin (9/5) malam secara diam-diam di sebuah d Jakarta oleh salah satu kandidat. (ant)

Kerja Sama Berantas Pencurian Ikan JAKARTA - Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menandatangani nota kesepakatan bersama untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam memberantas pencurian ikan atau di perairan Indonesia. Penandatanganan nota kesepakatan bersama ini dilakukan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Kelautan dan Peri-

kanan Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, kemarin. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, ilegal fishing telah menimbulkan kerugian negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. ‘’Terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing. Ini komitmen pemerintah untuk menegakkan kedaulatan bangsa kita,” kata Susi. Menurut dia, dalam pen-

ingkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sangat memerlukan berbagai dukungan. Mulai dari data dan informasi, dukungan kebijakan strategis pertahanan negara, pemanfaatan teknologi, hingga mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah. ‘’Pertahanan adalah bagian penting bagi negara. Di sini kedaulatan penting. KKP setengah tahun terakhir ini betul-betul menekankan kedaulatan adalah awal renca-

na pelaksanaan pembangunan. Kita tidak bisa membangun bangsa apabila di awal tidak berdaulat dan tidak punya kemandirian apa maunya kita. Itu kepercayaan yang ada di diri saya dan menurut saya itu sangat benar,” ujar Susi. Selain itu, kerja sama juga menjajaki pengadaan pesawat udara negara untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. (ant)

Bappenas Kembali Luncurkan Strategi Nasional Akses Keadilan BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kembali meluncurkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) Tahun 2016-2019, yang merupakan pembaruan dari SNAK Tahun 2009.

Suluh Indonesia/ant

RAKOR - Menko PMK Puan Maharani (tengah) didampingi Menkum HAM Yasonna H Laoly (kanan) dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek (kiri) memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi tingkat menteri terkait maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Kantor Kemenko PMK Jakarta, kemarain.

Kepala Bappenas Sofyan Djalil di Jakarta, kemarin mengatakan SNAK kali ini berbeda dengan SNAK sebelumnya yang mengutamakan reformasi hukum dan kebijakan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi semua warga negara Indonesia. SNAK Tahun 2016-2019 mengutamakan dampak dari berbagai reformasi tersebut

agar berfokus pada empat hal. Yang pertama yakni perlindungan hukum serta akses masyarakat dan terpinggirkan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar. Fokus berikutnya, lanjut Sofyan, adalah terkait mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan menjunjung hak asasi manusia, serta bantuan hukum bagi masyarakat miskin,

UU APBN Digugat

MK Putuskan Tak Dapat Diterima JAKARTA - Permohonan uji materi UU No.47 Tahun 2009 (UU APBN) dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima. ‘’’’Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, kemarin. Dalam kesimpulannya, Mahkamah menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut, sehingga pokok permohonan tidak diperiksa oleh Mahkamah. ‘’Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. Padahal, salah satu syar-

at untuk mengajukan permohonan uji materi adalah memiliki kedudukan hukum atau mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan. ‘’Pemohon tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya UU APBN 2016,” ujar Palguna. Sebelumnya pada pemeriksaan pendahuluan pada 24 Februari 2016, Mahkamah telah memberi nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya terutama terkait dengan kerugian hak konstitusional. Namun Mahkamah tidak menemukan uraian perihal kerugian hak konstitusional yang dimaksud. Permohonan uji materi ini diajukan oleh seorang Mohamad Sabar Musman. (ant)

Sofyan Djalil rentan, dan terpinggirkan. Selain itu, fokus terakhir yakni terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berkepastian

hukum dan adil. ‘’Dengan memusatkan perhatian pada keempat hal tersebut, SNAK Tahun 2016-2019 diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengetahui dan mempertahankan haknya,” ujar Sofyan. SNAK merupakan hasil kerja sama antara Bappenas, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM serta Ombudsman RI dalam proyek “Strengthening Access to Justice in Indonesia” (SAJI) yang didukung oleh UNDP Indonesia dan Kedutaan Besar Norwegia. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Rabu 11 Mei 2016

4

Pemkot Tangerang Terapkan

Pelayanan Publik Berbasis Kewilayahan PEMERINTAH Kota Tangerang, Banten, menerapkan pelayanan publik berbasis kewilayahan dengan mengoptimalkan peran kelurahan dan kecamatan untuk mempercepat penanganan masalah dari laporan masyarakat.

Suluh Indonesia/ant

SENSUS EKONOMI DEPOK - Petugas BPS melakukan Sensus Ekonomi di sejumlah toko di Jalan Margonda, Depok, kemarin.

Pemkot Tangerang pun telah mengeluarkan aturan terkait desentralisasi pelayanan publik yang tertuang dalam Peraturan Wali kota (Perwal) Nomor 12 dan 13 Tahun 2016 sebagai bentuk jawaban dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan

publik sekaligus mendekatkan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan. Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah di Tangerang, Selasa, mengatakan tuntutan masyarakat akan peningkatan kinerja pemerintah dalam penyediaan

pelayanan publik harus disikapi secara positif. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang menerapkan kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan dengan mengoptimalkan peran-peran Kelurahan dan Kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan di Kota yang berjuluk dengan Kota Seribu Industri Sejuta Jasa. “Jumlah penduduk kita makin hari kan makin banyak, hal ini mau enggak mau harus disikapi secara benar, teruta-

ma dari sisi pelayanan publiknya. Kalau penduduknya makin banyak tuntutannya juga akan semakin kompleks makanya mulai dari kelurahan dan kecamatan harus siap untuk menjadi garda terdepan pelayanan publik di Kota Tangerang,” katanya. Misalnya saja masalah sampah, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk juga akan meningkatkan volumenya. Maka itu perlu melakukan akselerasi pelayanan di masyarakat

terutama terkait pengangkutan sampah. Terkait desentralisasi pelayanan publik, Wali Kota juga menjelaskan pihaknya juga sudah melakukan revitalisasi beberapa kantor kecamatan dan kelurahan dengan mengedepankan prinsip kenyamanan. “Saya juga telah meminta kpada camat dan lurah untuk menyiapkan pegawai yang sigap merespon segala bentuk laporan masyarakat,” paparnya. (ant)

Pemkot Bogor

Sediakan Kuota Siswa Tak Mampu BOGOR - Dinas Pendidikan Kota Bogor, Jawa Barat menyediakan kuota 20 persen bagi siswa tidak mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA Negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016/2017. ‘’Kuota 20 persen di SMP dan SMA negeri khusus diperuntukkan bagi siswa tidak mampu dan anak yatim piatu,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin, di Bogor, kemarin. Ia mengatakan, Dinas Pendidikan telah memberikan arahan kepada seluruh kepala sekolah untuk tetap memberikan perhatian khusus bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan dengan menyediakan kuota 20 persen bagi siswa kurang mampu dan yatim piatu. ‘’Bagi siswa tidak mampu diberikan kemudahan

biaya pendidikan nol persen. Siswa cukup menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Indonesia Pintar (PIP) atau jika tidak mempunyai keduanya dapat menunjukkan surat keterangan tanda tidak mampu dari RT dan RW pada saat pendaftaraan nanti,” katanya. Menurutnya, program pendidikan kuota 20 persen bagi siswa tidak mampu sudah berjalan dua tahun. Bedanya, tahun lalu jumlah kuota yang disediakan hanya 10 persen, tapi tahun ini pemerintah menaikkannya dengan tujuan dapat meminimalisir jumlah pelajar putus sekolah karena tidak mampu. ‘’Sesuai amanat undang-undang bahwa anak yatim piatu dan fakir miskin dilindungi oleh negara. Begitu juga program pemerintah pusat yang menyasar pemer-

ataan pendidikan. Pemda juga ikut mensukseskan program tersebut,” katanya. Fahrudin mengatakan, akan ada survei pihak sekolah ke rumah calon siswa yang masuk dari jalur tindak mampu, guna memastikan diterima atau tidaknya siswa tersebut sebagai peserta didik baru dari jalur tidak mampu. Ia mengatakan, pengumuman tersediannya kuota 20 persen untuk siswa tidak mampu di masing-masing sekolah dibarengi dengan pengumuman pendaftaran jalur prestasi. ‘’Kita juga menyediakan kuota 10 persen untuk siswa dari jalur prestasi,” katanya. Ia mengatakan, tujuan penyamaan ini agar ada pengawasan dari masyarakat terhadap program pemerintah tersebut, guna membantu

pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk memastikan program berjalan lancar dan tepat sasaran. ‘’Kami informasikan jika ada penyelewengan yang dilakukan sekolah, siswa dapat melaporkan langsung ke Disdik. Media juga ikut mematau proses ini,” katanya. Sementara itu hasil kajian Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) menyatakan perlu mendorong agar adanya upaya khusus agar anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan secara merata. ‘’Hasil kajian yang kami lakukan di tiga kota di Indonesia, akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin masih terbatas, terutama di sekolah unggulan,” kata Direktur Eksekutif KOPEL Indonesia Syamsudin Alimsyah. (ant)

Suluh Indonesia/ant

RUSUH DI DADAP -Aparat gabungan menghalau warga yang memblokir jalan di Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, kemarin. Warga selain menolak penempelan peringatan kedua untuk membongkar rumah mereka, juga menolak direlokasi ke rusunawa yang jauh dari laut.

Dua Pengendara Positif Narkoba

Kilas Parkir Meter Ditangsel Ilegal PENERAPAN parkir meter di Kota Tangsel hingga sepuluh bulan berjalan tidak memiliki payung hukum. Tragisnya, pengelola parkir dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat secara sepihak sengaja menaikan tarif. “Kami sudah beberapa kali menegur pemerintah daerah setempat supaya penerapan layanan jasa parkir memiliki legalitas yang jelas. Selama ini karena mereka gak punya good will (keinginan baik)†buat membenahi sistem perpakiran di Tangsel,” ungkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel Tubagus Bayu Murdani kemarin. Lebih lanjut TB. Murdani mengatakan, pelaksanaan parkir meter di Kota Tangsel harus memiliki regulasi lewat Peraturan Daerah (Perda). Terutama masalah pengaturan retribusi yang bakal mendorong potensi pendapatan daerah. Juga menjamin hak warga pemilik kendaraan terkait besaran retribusi yang nanti dibayarkan. (nov)

Pemkab Tangerang

Terjaring Operasi Yustisi TANGSEL -Dua orang pengendara sepeda motor ditemukan positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja. Hal ini terungkap saat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar Operasi Yustisi di Jalan Siliwangi, Kota Tangsel, kemarin. ‘’Satu diantaranya adalah ADF (20) yang berstatus mahasiswa Universitas Pamulang yang positif menggunakan

ganja saat dilakukan test urine. Satunya lagi adalah TAS (32) yang merupakan warga depok dan di dapati positif menggunakan narkotika berjenis sabu. Mereka positif menggunakan narkoba. Namun pihak kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan kedua orang ini akan dilakukan pemeriksaan, apakah akan dilakukan rehabilitasi atau tidak,” ungkap Kepala Seksi Pemberantasan Badan Narkoba Kota

(BNK) Tangsel, AKP Sidabutar kemarin. Sementara itu, Kepala Bidang Kependudukan pada Disdukcapil Tangsel Heru Sudarmanto mengatakan, operasi yustisi ini sangat efektif dan banyak manfaatnya. Tidak hanya pemeriksaan KTP saja, namun semua pihak dilibatkan sehingga bisa melakukan pemeriksaan bagi pengendara kendaraan baik roda dua maupun empat. (nov)

Kartu Identitas Anak SEJAK diterbikannya Kartu Identitas Anak (KIA) akhir 2015 lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok mengaku hingga April 2016 lalu, tak kurang dari 135 ribu anak telah terekam identitasnya. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Depok, Jaka Susanta, di Depok, kemarin mengatakan, setidaknya sudah merekam sekitar 135 ribu KIA sudah terekam petugas Disdukcapil yang ada di Kelurahan. Animo yang sangat tinggi dari warga. Ia mengaku, angka tersebut sudah diluar ekspektasi yang diperkirakan. Tingginya angka perekaman KIA ini, menurutnya tak lain merupakan salah satu program One Hour and One Day Service yang diluncurkan Pemkot Depok. Dengan memanfaatkan moment program tersebut, masyarakat dari 11 Kecamatan se-Kota Depok berbondong-bondong ke Kelurahan setempat dan gratis. (jif)

Suluh Indonesia/ant

RAZIA NARKOBA - Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang Selatan menggeledah barang bawaan pengendara motor saat menggelar razia narkoba pengguna jalan di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, kemarin.

Gerakan Wajib Mengaji

Hasilkan Masyarakat Akhlakul Karimah TANGERANG - Wa k i l Wali Kota Tangerang, Sachrudin mengatakan, gerakan wajib mengaji yang telah di

gelorakan diharapkan bisa menghasilkan masyarakat yang memiliki akhlakul karimah. ‘’Para orang tua diim-

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

bau untuk mengajak putraputrinya untuk belajar mengaji mulai dari selepas Magrib sampai Isya. Setiap magrib, kita matikan televisi, ambil Al quran dan mengaji bersama,” katanya dalam acara peringatan Isro’ Mi’roj di lingkup Pemerintah Kota Tangerang, kemarinm. Gerakan wajib mengaji ini sekaligus sebagai usaha untuk mencari bibit Qori’ dan Qoriah yang mewakili Kota Tangerang dalam setiap pelaksanaan MTQ. ‘’Setiap pelaksanaan MTQ, Kota Tangerang selalu jadi juru kunci, mudah-mudahan adanya gerakan ini kedepannya bisa juara,” ujarnya.

Pemkot Tangerang pun telah menerapkan kegiatan khataman Al Quran sebagai upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Akhlakul Karimah. Khataman Al Qur’an tersebut dimaksudkan untuk membudayakan baca Al Quran di kalangan masyarakat Kota Tangerang yang sudah terkikis dengan budaya Metropolitan yang cenderung hedonis. ‘’Kemarin kita mendeklarasikan magrib mengaji, kita ingin mengajak anak-anak kita tiap magrib mengaji dan melanjutkan belajar. Untuk mempersiapkan mereka sebagai generasi Akhlakul Karimah,” ujarnya. (ant)

Layangkan SP-2 Penghuni Lokalisasi Dadap TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten melayangkan Surat Peringatan Kedua (SP-2) kepada ratusan penghuni bangunan yang dijadikan sebagai tempat prostitusi di Desa Dadap, Kecamatan Kosambi sebelum pembongkaran 23 Mei 2016. ‘’Tidak bisa ditunda karena ini merupakan perencanaan matang dan kawasan itu supaya ditata agar lebih baik,” kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, kemarin. Ahmed mengatakan penataan wilayah itu sudah sejak lama dan pihaknya tidak membongkar begitu saja melainkan dengan cara musyawarah serta pendekatan kepada penghuni bangunan. Demikian pula pihaknya menyediakan rumah susun untuk warga yang terkena dampak dari penertiban tersebut dan penghuni menerima pindah. Meski belakangan ada penolakan dari penghuni,

namun hal itu dianggap ada pihak lain sebagai provokator yang menghasut warga agar meminta ganti rugi. Masalah tersebut sehubungan Pemkab Tangerang melakukan penertiban sejumlah bangunan di Dadap sesuai program pemerintah pusat bahwa hingga 2017 semua kawasan prostitusi di Indonesia harus dibongkar. Pemkab Tangerang menggandeng akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta untuk membuat rencana kawasan Dadap menjadi pusat kajian Islam dan kampung nelayan. Namun Pemkab Tangerang sudah mendapatkan paparan dari Prof Budi Pratikno dari UGM dan mengubah kawasan kumuh menjadi lebih baik. Kawasan Dadap merupakan perkampungan nelayan yang kumuh dan terdapat lokasi prostitusi sehingga perlu dirombak dan ditata. (ant)

Tersangka Mutilasi

Diancam Hukuman Mati TANGERANG, - Tersangka mutilasi di Kabupaten Tangerang, Banten, Kusmayadi (30) alias Agus bin Dulgani, diancam hukuman mati karena telah membunuh wanita hamil dan janin yang dikandung korban Nur Atikah alias Nuri (29). ‘’Penyidik menerapkan pasal 340 dan pasal 348 KUHP dengan pembunuhan berencana kepada korban dan janin berusia tujuh bulan,” kata Wakapolresta Tangerang AKBP Mukti Juarsa di Tangerang, kemarin. Mukti mengatakan petugas menerapkan pasal berlapis karena telah banyak

alat bukti dan saksi yang memberatkan sehingga dapat dikenakan hukuman secara maksimal. Dia mengatakan telah melakukan rekonstruksi pada beberapa lokasi berbeda di rumah kontrakan dan di rumah makan tempat tersangka bekerja dan di pinggir sungai, pembuangan kaki korban, termasuk belasan saksi. Pernyataan tersebut sehubungan aparat Polsek Cikupa menemukan korban mutilasi tanpa identitas di Desa Tenaga Sari RT 12/01, Kecamatan Cikupa dalam kondisi mengenaskan, akhir April 2016. Belakangan diketahui kor-

ban adalan Nur Atikah alias Nuri, warga Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak, Banten dan pelaku adalah Kusmayadi alias Agus bin Dulgani. Namun tubuh korban yang merupakan pacar tersangka, dalam kondisi terpisah dengan lengan dan kaki serta pangkal paha hingga jari dipotong mengunakan gergaji. Demikian pula tangan korban dipotong dari siku terpisah dua dengan jari di rumah kontrakan di Desa Telagasari, Cikupa, hingga saat ini kaki korban belum ditemukan. (ant)

pini

Suluh Indonesia, Rabu 11 Mei 2016

Quo Vadis Golkar?

F OKUS Politik Berbayar OLITIK uang sepertinya kian nyata di republik ini. Sebelumnya, rumor politik berbayar ini mencuat di PDI-P. Sudah menjadi rahasia umum, jika seorang kader banteng moncong putih ini ingin menduduki jabatan strategis, mulai dari pimpinan partai di daerah, kepala daerah semacam bupati dan wali kota atau pimpinan DPRD, haruslah mendapatkan rekomendasi dari sang ketua umum. Nah, dalam mendapatkan rekomendasi inilah diisukan kader harus menyetor sejumlah uang kepada pucuk pimpinan partai. Rumor politik berbayar dalam perebutan jabatan ini, entah menjadi ketua partai di daerah, kepala daerah, pimpinan DPRD, sepertinya bukanlah isapan jempol lagi. Salah satu yang nyata-nyata melakukan hal ini adalah Partai Golkar. Jika sebelum-sebelumnya dalam Munas Golkar diisukan ada permainan uang dalam pemilihan ketua umum, terakhir jelas-jelas dinyatakan bahwa calon ketua umum haruslah menyetorkan dana untuk bisa lolos di munas. Tak tanggung-tanggung, nilai awal yang ditawarkan dalam politik transaksional ini mencapai Rp 5 miliar. Belakangan, turun menjadi hanya Rp 1 miliar. Jika di hulu yakni dalam penyelenggaraan munas untuk memilih ketua umum saja sudah terjadi politik berbayar ini, maka bisa dibayangkan yang terjadi di hilir. Kader yang mencuat menjadi pimpinan partai dipastikan bukanlah yang diutamakan dari kualitasnya, integritasnya, loyalitas dan berbagai kriteria tas-tas lainnya, melainkan mereka-mereka yang berani dan mampu membayar lebih besar. Istilahnya wani piro. Para pimpinan partai ini lupa, masyarakat — yang diharapkan menjadi pendukung terutama saat pemilu — kini kian cerdas. Dalam kondisi keterbukaan informasi dan masyarakat yang makin cerdas, maka muaranya muncul sikap apatis masyarakat terhadap partai politik. Kepercayaan publik terhadap partai politik pun kian luntur. Masyarakat yang cerdas pun ikut-ikutan menerapkan politik berbayar ini saat pemilu, wani piro? Dan, nyatanya banyak kasus pemenang pemilu adalah mereka yang berani bermain politik berbayar dengan jumlah besar. Masyarakat yang makin cerdas dan makin apatis pun akhirnya mencari untung dalam politik berbayar ini. Sudah umum saat pemilu masyarakat kini menerapkan politik berbayar, ambil saja semua uangnya entah dari partai mana pun, sementara urusan nyoblos nanti siapa yang tahu! Dalam karut-marut politik berbayar dan hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik, kini muncul pilihan calon independen. Masyarakat yang apatis, pragmatis, kini mempunyai alternatif pilihan untuk calon pemimpinnya. Mengingat, dalam konteks calon independen ini tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi politik berbayar. Tidaklah mengherankan jika kemudian salah satu pucuk pimpinan partai langsung seperti kebakaran jenggot dengan mencetuskan deparpolisasi. Sayangnya, masyarakat yang sudah cerdas dan apatis tidak mengerti, gagal faham atau sengaja tidak tahu dan mengerti apa itu deparpolisasi. Bagi mereka, di tengah ketidakpercayaannya terhadap partai politik utamanya para pemimpinnya, mereka kini punya pilihan calon independen. Sayangnya, dalam sejarah pemilu selama ini, calon independen ini selalu gugur di tengah jalan. Namun, dalam kondisi ketidakpercayaan publik terhadap partai politik, sementara aturan mengenai hal ini dimungkinkan diterapkan, diharapkan calon independen ini menjadi secercah harapan bagi publik untuk memilih pemimpinnya yang memang benar-benar berkualitas, berintegritas dengan menjunjung tinggi moralitas. Semoga tidak ada lagi upaya-upaya untuk menjegal calon independen maju menjadi pilihan rakyat sehingga tidak gugur di tengah jalan. ***

P

Bang D

5

el

RUU Penyelenggaraan Haji dan Umroh pangkas kewenangan Kemenag

ONH jadi lebih murah ...

PARTAI Golkar (PG) di bawah Aburizal Bakrie (ARB) tak henti-hentinya menjadi buah bibir dan cibiran masyarakat. Hal itu menandakan bahwa ada kepentingan-kepentingan pribadi dan faksi yang sangat kuat dalam tubuh partai. Dalam suatu komunitas yang heterogen, dan demokrasi tidak dijalankan dengan tulus dan terbuka, maka friksi dan konflik pasti akan terjadi. Oleh karenanya, transparansi, akuntabilitas, dan hegemoni ideologis, harus terjamin eksis dalam sebuah partai (yang modern). Kalau saja dalam proses munas, ARB agak arif dan konsisten dalam mengendalikan partai, maka kasus seperti sekarang ini pasti tidak akan terjadi. Sementara itu, anasir asal bapak senang (ABS) dan mental ‘’sengkuni’’ tampaknya tumbuh dengan subur dalam tubuh PG. Akibatnya, PG menjadi partai yang semakin semrawut, dan kontraprofuktif. Sebetulnya, kondisi PG sebagai partai yang modern, pada dasarnya sangat kondusif. Karena tidak ada lagi dominasi ‘’orang kuat’’ yang hegemonis. Tetapi, karena partai ini berkembang menjadi partai yang salah urus, dan ada oknum yang ingin kembali menjadi kekuatan hegemonis, maka akibatnya menjadi sangat fatal bagi PG. Terakhir, PG memperkenalkan sistem ‘’bayar’’ bagi calon ketua umum (caketum) dalam munas yang akan datang di Bali. Sungguh dramatis, dan saya tidak mengerti jalan pikiran para elite Golkar saat ini. Kenapa peserta munas harus diberikan uang saku, biaya transpor, biaya akomodasi, dll. Saya yakin, para peserta munas tersebut bukanlah orang yang miskin-miskin. Mereka pasti adalah kader yang memegang posisi kekuasaan di daerahnya masingmasing. Mereka pada umumnya sudah berada dalam ‘’zona partai yang nikmat’’. Bayaran kepada peserta munas tampaknya juga mengindikasikan sebuah pembenaran bahwa sebelum-sebelumnya ‘’politik uang’’ sudah melekat dalam tubuh partai ini. Mungkin karena ARB tidak akan mendapatkan arena dalam PG, maka tentu ia tidak mau mengeluarkan dana untuk munas. Sebetulnya kondisi dana seperti ini ada juga sisi baiknya. Yakni mulai membiasakan penyelenggaraan munas yang sederhana, senyap, dan tidak menghambur-hamburkan uang. Terakhir PKS telah memberikan keteladanan. Partai ini melakukan kegiatan semacam munas dengan sangat sederhana, dan tidak ada publikasi. Tetapi tiba-tiba sudah diumumkan pimpinan partai yang baru. Selanjutnya, karena KPK sudah mulai ‘’masuk’’, maka hatihatilah partai ini dalam ber-munas. Jangan-jangan begitu selesai munas, maka sang ketum PG harus berurusan dengan KPK. Bagaimanapun, KPK pasti sudah punya rumus tentang apa yang dimaksud dengan gratifikasi. Masuk partai adalah kesiapan bersama untuk memperjuangkan idologi dan platform partai. OLeh karenanya harus siap untuk berkorban. Paling tidak, dalam menghadiri munas. Masuk partai jangan bergaya birokrat. Ke manamana harus ada uang jalan. Kalau

Oleh Wayan Windia* SEBETULNYA, kondisi PG sebagai partai yang modern, pada dasarnya sangat kondusif. Karena tidak ada lagi dominasi ‘’orang kuat’’ yang hegemonis. Tetapi, karena partai ini berkembang menjadi partai yang salah urus, dan ada oknum yang ingin kembali menjadi kekuatan hegemonis, maka akibatnya menjadi sangat fatal bagi PG.

demikian halnya, maka proses uang dalam politik (politik uang) akan semakin merajalela. Selanjutnya akan semakin banyak saja kader partai yang masuk penjara. Hal ini sangat membahayakan

masa depan bangsa, yang dahulu dibangun dengan penuh pengorbanan dan tetesan darah. Kalau partai-partai di Indonesia sudah bobrok, dan dominasinya masih menonjol dalam proses politik,

maka tidak ayal lagi eksistensi NKRI berada dalam bahaya. Kalau Golkar sudah merasa sekarang ini sebagai partai yang miskin, maka tak usah terlalu dibuka ke depan publik. Sesuai dengan situasi rakyat yang masih miskinmiskin, maka lakukan saja pelaksanaan munas dengan sederhana. Peserta munas bisa dikurangi. Harus bayar sendiri. Berapa pun peserta yang hadir, maka munas harus dianggap sah. Karena hanya sekianlah kader partai peserta munas, yang berkeinginan terlibat dalam menentukan kepemimpinan dan kebijakan partai. Tidak usah dipaksa-paksa, dengan membayari semua kepentingan pribadinya. Semua hal itu harus diatur dalam AD/ART dan tatib munas. Secara teoretis dan secara empirik sudah menjadi rahasia umum, bahwa manusia selalu berusaha mencari rente. Apalagi kini dalam suasana globalisasi yang pragmatis dan kompetitif. Saya juga tidak percaya, bahwa kalau peserta munas sudah ditanggung biaya kedatangannya, maka akan menghilangkan politik uang dalam proses demokrasi di PG. Jangan-jangan meski sudah ditanggung kedatangannya, hotelnya, dan uang sakunya, maka sogok-menyogok masih akan terjadi juga. Karena sudah telanjur nikmat mendapat sogokan. Dalam kasus Munas Partai Demokrat (PD) di Bandung, banyak yang mengira sebelumnya, bahwa tidak ada politik uang di sana. Tetapi ternyata PD menjadi partai yang babak belur. Bahkan ketumnya harus masuk penjara. Jadi, politik uang dalam parpol sudah sangat mengakar. Dalam bahasan di atas, kita hanya berwacana tentang hilir politik di Indonesia. Tercermin dalam munas partai-partai, pelaksanaan pemilu, dll. Semua yang kini terjadi di hilir, karena hulu politik di Indonesia yang sebetulnya sudah sangat rusak. Bahwa kita telah terlalu jauh menyimpang dari proses demokrasi yang harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Kalau saja kita menerapkan sistem politik sesuai dengan jati diri bangsa, dan sesuai dengan UUD 1945 (yang asli), maka sistem politik di Indonesia saat ini tidak akan separah sekarang. Oleh karenanya, kita perlu segera mengembalikan MPR pada posisinya sebagai lembaga tertinggi negara, menetapkan GBHN, dan memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Maka korupsi akan dapat dikendalikan, asalkan KPK tetap harus dipertahankan eksistensinya. *Penulis adalah Ketua Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Budaya Masyarakat Indonesia Masih Kental Aksi Kekerasan BEBERAPA bulan yang lalu kita dihebohkan oleh stasiun televisi yang mengabarkan adanya gerakan penolakan Bobotoh masuk ke Jakarta oleh suporter Persija atau Jakmania dalam laga final antara Persib vs Sriwijaya VC di Gelora Bung Karno. Siaga 1 yang dilakukan aparat keamanan mungkin menjadi hal yang meyakinkan bahwa Polisi sangat siap untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk. Kesigapan aparat kemanan sangat luar biasa dan terlihat mantap dalam upaya pencegahan, penanganan dan penyelesaian. Saya rasa ini semua adalah sesuatu yang sangat serius namun ada hal yang lebih serius dibalik perseteruan antara Bobot-

oh dan Jakmania. Pengamanan siaga 1 itu adalah seperti sesuatu yang sangat berbahaya. memang suporter Jakmania sudah menunjukkan aksi anarkis sesuai kapasitasnya sebagai sipil. Namun pikiran saya tertuju pada suatu tempat yang kosong tanpa pengamanan bahkan longgar untuk suatu kegiatan yang penting. Entah kegiatan apa. Saya hanya menerka saja sebagai masyarakat awam. Sebab kita sama-sama paham bahwa tawuran adalah salah satu kebudayaan anak muda Indonesia yang terus ada hingga hari ini. Sebab musababnya pun kadang tidak ada. Abi Fatihah Jakarta

Harus Ada Perlindungan untuk Para Pekerja SUDAH pernah media mengangkat berita tentang ada praktek perbudakan dalam suatu rumah mewah UKM yang mempekerjakan buruhnya dengan cara yang tidak manusiawi. Namun akhirnya kasus ini hilang begitu saja tanpa pemberitaan lebih lanjut tentang jaringan yang melakukan perbuatan keji itu. Apakah sudah dihukum sesuai hukum yang berlaku atau bagaimana? entahlah. Indonesia masih belum aman dari perbudakan. Cobalah tengok disekitar kita ada perusahaan keluarga yang melakukan aturan semaunya. Tidak ada aturan jam kerja yang sehat untuk karyawan. Karyawan bekerja seperti kuda bahkan lebih. Disalah satu perusahaan yang

tidak saya sebutkan namanya. Ada perusahaan keluarga yang kebetulan etnis tertentu yang merajai perekomian Indonesia. Telah melanggar peraturan Depnaker karena ada karyawatinya cuti melahirkan hanya diberi waktu dua bulan. Padahal seharusnya tiga bulan. Pemerintah mungkin sudah sangat sibuk. Jadi pasti sangat butuh bantuan do’a agar mampu menyelesaikan persoalan yang terus bertumpuk ini. Saya sarankan pemerintah harus berhenti memaksakan diri memikul tanggung jawabnya yang berat itu. Jika memang sudah tidak mampu lagi. Lebih baik terus terang. Sinto Kemanggisan, Jakarta

Perbaikan Jalan Harus Total MASIH ditemukan keadaan jalan yang membahayakan di ruas jalan kota Jakarta. Proses perbaikan yang menurut saya terkesan main-main dan sangat lama. Ada guratan yang berbahaya di aspal yang hendak diperbaiki di sekitar jalan Daan Mogot tepatnya di lampu merah perempatan Green Garden bawah fly over pesing. Bekas guratan di aspal yang terkena air hujan dapat menggelincirkan sepeda motor. Mungkin hal ini tidak berarti apa-apa bagi mereka yang bermobil. Di jalan Puri menuju lampu merah Puri perempatan ada jalan yang sedang diperbaiki. Saya bersyukur karena area ini rawan banjir. Saya melihat ada niat baik dari pemerintah yang fokus untuk

mengantisipasi banjir dari musim penghujan yang segera datang. Jakarta masih terseok-seok untuk menjadi kota yang modern. Saya rasa Jakarta akan tidak pernah mengalami kota yang modern jika yang dimaksud ingin seperti New York, Singapura, bahkan Kuala Lumpur atau Bangkok. Hal ini karena terlalu gawat keadaan masyarakat yang sudah terlanjur mengandalkan Jakarta sebagai pusat Ekonomi. Terlalu lama Pemerintah mencari jalan keluar atas masalah ini. Tak menemukan juga jalan keluar. Karena mereka terlalu mengandalkan teori-teori asing. Alamsyah K Meruya Ilir, Jakarta Barat

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 11 Mei 2016

6

Menpora

Cabut SK Pembekuan PSSI JAKARTA - Menpora Imam Nahrawi akhirnya mencabut Surat Keputusan (SK) Pembekuan PSSI yang ditekennya sejak 17 April 2015. Surat pencabutan itu sudah ditandatangani usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Menurut Imam, pihaknya mengaktifkan kembali PSSI sematamata untuk menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA). Sesuai perintah MA, Menpora diminta mencabut SK Pembekuan PSSI karena kasasi yang diajukan ditolak. “Baru saja saya tanda tangani. Saya cabut surat yang pernah kami keluarkan. Tentu ini semata-mata untuk menghormati Mahkamah Agung,” kata Menpo-

ra Imam saat hendak menonton film MARS bersama keluarga di XXI Plaza Senayan, Jakarta. Menteri asal Bangkalan, Madura ini juga beralasan, pencabutan pembekuan PSSI untuk menghargai FIFA yang menginginkan perubahan tata kelola sepak bola Indonesia dengan cara menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). KLB perlu digelar untuk memilih ketua umum PSSI, wakil ketua umum PSSI dan anggota Komite Eksekutif (Exco). “Kami juga ingin menghargai komitmen FIFA seperti yang telah disuratkan kepada Menseneg, yang itu sudah kami baca. Di situ ada komitmen besar untuk perubahan sepak bola Indonesia yang akan dikawal oleh FIFA,” jelasnya. (pts)

Suluh Indonesia/ist

CABUT SK PEMBEKUAN - Menpora Imam Nahrawi akhirnya mencabut Surat Keputusan (SK) Pembekuan PSSI yang ditekennya sejak 17 April 2015. Pencabutan ini semata-mata untuk menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA).

Kerja Tim Transisi Berakhir JAKARTA - Usai dipastikan Menpora Imam Nahrawi secara resmi mencabut SK Pembekuan PSSI, maka secara otomatis kerja Tim Transisi berakhir, dan mengembalikan semua kinerja kepada organisasi sepak bola tersebut. “Jadi jelas, secara otomatis tim transisi bubar,” kata Imam saat hendak menonton film MARS bersama keluarga di XXI Plaza Senayan, Jakarta, kemarin. Seperti diketahui, Tim Transisi mendapat mandat dari FIFA

untuk membantu penyelesaian permasalahan antara PSSI dan Pemerintah terkait adanya SK Pembekuan yang dilakukan Menpora Imam Nahrawi 17 April 2015 lalu. Berbagai langkah dan kerja keras telah dilakukan Tim Transisi, termasuk menjadi mediasi kepada Presiden RI, Joko Widodo dan kepada FIFA. Dengan keputusan Menpora ini, dan PSSI kembali diaktifkan, maka peluang FIFA untuk mencabut hukuman terhadap

sepak bola Indonesia cukup besar. Apalagi FIFA yang dipimpin Gianni Infantino sedang melakukan Kongres di Meksiko pada 12 Mei. Dan di Kongres FIFA ini, nasib sepak bola Indonesia juga dibahas, apakah hukuman Indonesia dicabut atau diperpanjang. Jika FIFA mencabut hukuman yang dijatuhkan pada 30 Mei 2015 itu, maka Indonesia bisa mengirim tim nasional (Timnas) pada gelaran Piala AFF 2016 akhir tahun ini.

Kemenpora Segera

“Langkah pencabutan ini bukan syarat, tapi satu komitmen yang harus dikawal sesuai surat FIFA yang pernah disampaikan ke Mensesneg. Dalam poin itu, FIFA menghendaki ada perubahan di sepak bola Tanah Air. Itu harus dikawal bersama, diisamping menghormati 85 pemilik suara yang menginginkan perubahan. Kami, pemerintah pantas mengawasi jalannya perubahan itu dan melakukan pengawalan,” tambah Imam. (pts)

Menpora Wacanakan Datangkan

Jose Mourinho Latih Timnas JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mewacanakan akan mendatangkan pelatih kelas dunia Jose Mourinho untuk melatih tim nasional sepak bola Indonesia. “Wacana ini sudah didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Erick Thohir, walau memang bukan perkara mudah,” kata Imam Nahrawi di Kemenpora, Jakarta, Senin. Selain The Special One, sebutan untuk Jose Mourinho, Imam Nahrawi juga berniat menaruh pilihan kedua yaitu Guus Hiddink guna melatih timnas. Pertimbangan tersebut dikarenakan mantan pelatih Porto, Mourinho, belum berpengalaman melatih timnas, sedangkan Pelatih Chelsea saat ini, Guus Hiddink dinilai lebih berpengalaman dalam menangani timnas. “Selain itu, nilai kontrak Mourinho diperkirakan Rp250 miliar untuk satu tahunnya, sedangkan Hiddink masih ada di bawahnya,” kata Imam. Kemudian ia menyebutkan alasan wacana tersebut karena ingin mendongrak prestasi timnas di level internasional. Dan, mengontrak pelatih asing berkelas dunia juga bukan perkara mudah. “Ketika timnas dilatih orang asing berkualitas maka asisten pelatihnya haruslah dari Indonesia, untuk pengalaman,” tuturnya. Sementara itu, terkait prestasi sepak bola nasional saat ini, Imam Nahrawi mengingatkan kepada semua pihak agar bersabar terkait keputusan pencabutan pembekuan di PSSI. “Kami ingin melihat kesungguhan semua pihak dalam kasus pencabutan PSSI ini, karena juga harus berhatihati dalam memenuhi persyaratan,” kata Imam. Pencabutan pembekuan ini memang menjadi salah satu syarat dari FIFA. Dan sebisa mungkin pencabutan pembekuan dilaksanakan sebelum kongres FIFA yang diselenggarakan di Meksiko pada 12 Mei 2016, hal itu atas permintaan FIFA sendiri. “Ada beberapa hal yang diminta FIFA melalui surat yang dikirimkan ke Mensesneg beberapa waktu lalu, dan kami ingin semuanya sesuai dengan kehendak FIFA,” katanya. (ant)

Jose Mourinho

Imam Nahrawi

Tetapkan Venue AG JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan venue Asian Games akan ditetapkan dalam Corcom (Rapat Komite Koordinasi) Asian Games 2018 di Badung, Bali, pada Rabu (11/5). “Pertemuan Rabu pagi di Bali akan didiskusikan lebih lanjut sekaligus menetapkan dimana saja venuenya,” ujar Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora Gatot Dewa Broto di Gedung Kemenpora, Jakarta, kemarin. Dalam Corcom di Bali itu, diharapkan dapat segera ditetapkan peraturan menteri untuk venue serta pihak yang bertanggung jawab dalam membangun venue tersebut. Menurut dia, pergerakan venue yang akan dipindah sifatnya hanya minor, sedangkan untuk laga besar sudah dipastikan venue-nya. “Kalau berubahubah terus tidak enak di mata OCA (Dewan Olimpiade Asia),” tutur dia.

Gatot mengatakan dalam rapat dengan OCA, KOI dan Kemenpupera hari Selasa ini dilaporkan perkembangan pembangunan venue untuk Asian Games 2018, kondisi atlet, sterilisasi GBK dan kondisi wisma atlet. “Intinya, OCA yang hadir sebagian di pertemuan Corkom menyarankan tiga hal, yakni keamanan, akses dan lalu lintas,” kata dia. Meski belum secara resmi ditetapkan, ada beberapa cabang yang berpindah lokasi, salah satunya adalah bowling. Sebelumnya, cabang olahraga ini akan dilombakan di Jakarta,

namun perkembangannya akan digelar di Palembang. Corcom Asian Games 2018 di Badung, Bali akan diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan kejuaraan empat tahunan itu. Perwakilan dari Dewan Olimpiade Asia atau OCA dipastikan hadir untuk memastikan persiapan Indonesia. Selain itu, Corcom yang digelar di hotel di wilayah Badung, Bali ini juga akan menentukan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di Jakarta maupun Palembang. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 11 Mei 2016

7

Van Gaal

Mungkin Istirahatkan Martial saat Melawat ke West Ham

Suluh Indonesia/ap

DIISTIRAHATKAN - Anthony Martial kemungkinan diistirahatkan saat Manchester United menghadapi West Ham United pada Selasa, untuk menghindari cedera otot paha belakang yang lebih parah.

LONDON Penyerang Manchester United Anthony Martial kemungkinan diistirahatkan untuk pertandingan Liga Inggris di markas West Ham United pada Selasa, untuk menghindari cedera otot paha belakang yang lebih parah, kata manajer Louis van Gaal. Pemain 20 tahun itu mengalami cedera saat melakukan pemanasan ketika United menang 1-0 di markas Norwich pada Sabtu, yang memangkas selisih antara United yang menduduki peringkat kelima dengan Manchester City yang menduduki peringkat keempat menjadi dua angka, di mana pasukan Van Gaal unggul satu pertandingan yang belum dimainkan atas rival sekotanya itu. Pemain internasional itu mengalami awal yang bagus pada kariernya di United sejak didatangkan dari AS Monaco pada September, mencetak 15 gol di semua kompetisi, dan absennya akan menjadi pukulan bagi tim yang dapat memastikan finis di empat besar jika mereka memenangi dua pertandingan terakhirnya. “Jika otot-ototnya masih tertarik saya tidak mengambil resiko apapun karena ia

merupakan pemain yang sangat penting. Kami tidak menginginkan robekan (otot), dan ini sangat penting bagi kami,” kata van Gaal pada konferensi pers. “Saya tidak dapat berkata (bahwa Martial akan bermain), karena kami harus menunggu.” Van Gaal juga meminta timnya untuk fokus pada mengalahkan West Ham dan mengabaikan atmosfer sentimentil pada apa yang akan menjadi pertandingan terakhir di Boleyn Ground menjelang kepindahan The Hammers ke Stadion Olympic musim depan. “Pada Selasa, kami harus bermain melawan tim yang akan mengucapkan selamat tinggal kepada stadionnya, maka mereka tidak ingin kalah,” tambah pria Belanda itu. “Ini tidak bagus bagi kami dan West Ham United merupakan tim yang sangat bagus.” “Kami tidak ingin merusak pesta mereka namun kami memerlukan tiga angka. Ini merupakan malam yang besar dan menurut saya para pemain juga akan merasakannya.” United mengakhiri musim mereka dengan menjamu Bournemouth pada Minggu. (ant)

Kembalinya Curry Hembuskan

Nafas Segar bagi Warriors PORTLAND - Stephen Curry mengumumkan kembalinya dirinya ke playoff pada Senin melalui penampilan gemilang yang menghidupkan kembali semangat tim Golden State Warriors yang terlihat kelelahan, sekaligus menegaskan mereka sebagai favorit untuk mempertahankan gelar NBA mereka. Ketika Curry menepi karena cedera terkilir lutut kanan dua pekan silam, hal itu menghantam peluang-peluang Golden State untuk mengulangi kesuksesan di kejuaraan tahun lalu serta mengurangi nilai hiburan di pasca-musim. Bagaimanapun, pemain bintang NBA itu cukup bugar untuk kembali menduduki posisinya di tim inti di Portland, dan kembali bermain dengan menyumbang 40 angka yang membawa Golden State kembali

ke posisi unggul pada semifinal Wilayah Barat mereka. Warriors mengungguli Trail Blazers 132-125 melalui overtime untuk meraih keunggulan 3-1 pada rangkaian seri best of seven, dan Curry memiliki pesan yang jelas untuk liga, yang ia teriakkan setelah memasukkan salah satu tembakan tiga angkanya, “Saya kembali!” “Saya hanya berusaha untuk memberikan energi apapun yang saya miliki kepada rekanrekan setim saya,” kata Curry kepada para pewarta setelah mencetak 17 angka untuk menutup kebangkitan selama 37 menit pada masa overtime. Sebagian orang penasaran apakah Curry akan kembali menemukan iramanya pada musim ini, setelah ia cedera pada putaran pertama melawan Houston pada 24

April. Diagnosa awalnya adalah ia akan kembali dievaluasi setelah dua pekan, namun tak ada jaminan dirinya akan kembali bermain. Saat ia absen, Golden State mampu menyingkirkan Rockets dan meraih keunggulan tipis atas Portland, namun penampilan mereka di playof kurang skill dan energi dibanding 73 kemenangan di musim reguler saat dipimpin Curry. Unggulan teratas Wilayah Timur Cleveland dan rivalnya di Barat San Antonio Spurs tiba-tiba berpeluang untuk menjadi tim yang menundukkan Warriors yang kini rapuh, dalam persaingan untuk memperebutkan Trofi Kejuaraan Larry O’Brien. Pelatih Golden State Steve Kerr awalnya mendaftarkan Curry sebagai diragukan pada hari-

Allardyce

Dukung Defoe kembali Masuk Timnas Inggris LONDON - Manajer Sunderland Sam Allardyce mendukung Jermain Defoe untuk melakukan upaya terakhir untuk dapat masuk timnas Inggris untuk Piala Eropa 2016, berdasarkan pada penampilan terkini sang penyerang, yang telah memberi harapan agar klub Liga Inggris ini dapat menghindari degradasi. Defoe mencetak golnya yang ke-15 di liga musim ini pada Sabtu saat timnya menang 3-2 atas Chelsea, dan Allardyce mengatakan pemain 33 tahun itu akan menjadi pengganti yang ideal untuk pemain Arsenal Danny Welbeck, yang mengalami cedera lutut saat melawan Manchester City pada Minggu. Inggris akan menghadapi Rusia, Slovakia, dan Wales

di Grup B pada Piala Eropa yang diikuti 24 tim di Prancis, yang dimulai pada 10 Juni. “Saya hanya berpikir jika Roy (Hodgson) memerlukan penyerang untuk diikut sertakan, Jermain akan menjadi sosok yang tepat,” kata Allardyce kepada media Inggris. “Jermain memiliki laju besar dalam beberapa pertandingan yang tidak ia miliki selama beberapa tahun, dan ia merupakan penampil yang konsisten di level tertinggi.” “Untuk mencetak 18 gol (di semua kompetisi) bagi tim yang berada di tiga atau empat posisi terbawah sepanjang musim, itu menakjubkan.” Hanya penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane (25 gol) dan bintang Leicester City Jamie Vardy (24 gol), yang berada di atas Defoe dalam daftar

pencetak gol Liga Inggris. Defoe telah mencetak lima gol dalam delapan pertandingan terakhirnya di liga untuk Sunderland, membantu membawa klub itu menduduki peringkat ke-16 di klasemen dengan dua pertandingan tersisa. “Penampilan Jermain tahun ini dan khususnya gol-golnya telah membuat Roy sedikit melirik kepadanya. Ia tahu berapa banyak pengalaman yang dimilikinya, ia tahu apa yang dapat dilakukannya dalam level itu,” tutur Allardyce. Defoe telah mencetak 19 gol dari 55 penampilan untuk timnas Inggris, di mana penampilan terakhirnya adalah saat melawan Chile pada November 2013. (ant)

hari sebelum Game Empat melawan Blazers, namun ia berubah pikiran dan mengaktifkan point guardnya itu ketika sang pemain sukses melakukan pemanasan. Curry masuk sebagai pemain pengganti dan rencananya adalah membatasi ia hanya bermain selama 25 menit, namun rencana itu tidak dijalankan ketika guard Shaun Livingston dikeluarkan akibat melakukan dua technical foul pada kuarter kedua. Bagaimanapun, satu pertandingan itu sudah cukup untuk membawa Sang Pemain Terbaik merestorasi keseimbangan permainan di Golden State. Warriors kini dapat mengakhiri perlawanan Portland ketika mereka bertindak sebagai tuan rumah pada Game Lima di Oakland pada Rabu. (ant)

Suluh Indonesia/ap

CETAK ANGKA - Reaksi guard Golden State Warriors Stephen Curry (30) setelah mencetak angka saat menghadapi Portland Trail Blazers pada Game ke-4 babak playoff NBA di Portland, Selasa WIB.

Bayern Munich

Dapatkan Pemain Muda asal Benfica kan bahwa Bayern telah mengamati Sanhes selama beberapa waktu. “Kami gembira bahwa kami dapat merekrut dia meski terdapat kompetisi dari namanama besar di level internasional,” tuturnya. “Renato merupakan pemain yang dinamis, memiliki tekel yang bagus, dan gelandang dengan kemampuan teknis yang akan menambah kekuatan di tim kami.” Gelandang bertipe box to box itu telah menjadi pilihan utama dalam Benfica asuhan Rui Vitoria, di mana ia telah memainkan 30 pertandingan untuk klub tersebut sejak melakukan debutnya pada Oktober. Sanches menarik perhatian banyak pihak melalui penampilan matangnya di markas Bayern Allianz Arena, ketika kedua tim bertemu pada perempat final Liga Champions bulan lalu. Wakil ketua Bayenr Jan-

BERLIN - Bayern Munich merekrut gelandang Portugal berusia 18 tahun Renato Sanches dari Benfica dan kapten Borussia Dortmund Maths Hummels pada Selasa, ketika sang juara Liga Jerman itu memberikan pernyataan tegas mengenai niat mereka untuk musim depan. Klub Bavaria itu pada pekan lalu mengunci gelar Liga Jerman untuk keempat kalinya secara beruntun, namun tersingkir untuk tahun ketiga secara beruntun dari semifinal Liga Champions di bawah asuhan pelatih Pep Guardiola. Pelatih asal Italia Carlo Ancelotti akan menangani tim pada musim depan, sedangkan Guardiola pindah ke Manchester City. Sanches, yang oleh media Inggris kerap dikait-kaitkan dengan kepindahan ke Manchester United, akan bergabung dengan tim raksasa Jerman itu pada Juni dengan ika-

tan kontrak lima tahun bernilai 35 juta euro. Hummels, yang masih akan menjalani pemeriksaan medis pada Selasa malam, akan menjadi pemain ketiga Dortmund yang bergabung dengan Bayern sejak 2013, menyusul kedatangan Mario Goetze dan Robert Lewandowski di Munich, dan kepergiannya merupakan hantaman keras bagi klub Lembah Ruhr tersebut. Pemain internasional Jerman berusia 27 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun sampai 2021. “Kami gembira bahwa Mats Hummels memutuskan untuk bergabung dengan kami,” kata ketua Bayern Karl-Heinz Rummenigge. “Mats merupakan salah satu bek tengah terbaik di dunia dan bersama kami ia akan meningkatkan kualitas di tim kami.” Rummenigge mengungkap-

Koran Suluh Indonesia - Bisnis Jakarta Terbesar Di Indonesia Terbit di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok Dan Bandung

PASANG IKLAN

CEPAT LAKU Hanya

Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771

(021) 5357602

Christian Dreesen menjelaskan mengenai biaya yang dibayarkan klubnya untuk mendapatkan Sanches, yang disebutsebut merupakan salah satu pemain pemain muda paling menjanjikan di Eropa. “Biaya transfer untuk pembelian internasional saat ini adalah 35 juta euro ditambah kemungkinan pembayaran-pembayaran bonus yang dapat terjadi misalnya ketika sang pemain terpilih masuk tim terbaik tahun ini atau menjadi Pemain Terbaik FIFA,” kata Dreesen. Hummels akan kembali ke Bayern hampir sembilan tahun setelah pergi dari sana, menyusul kegagalannya untuk menembus tim inti Bayern. Ia memainkan lebih dari 200 pertandingan untuk Dortmund, dengan 46 catatan penampilan di timnas dan merupakan anggota timnas Jerman yang menjuarai Piala Dunia 2014 di Brazil. (ant)

JAKARTA

KINI.....

Suluh Indonesia - Bisnis Jakarta Koran Gratis Terbesar Pertama Di Indonesia

Hanya Rp. 200.000/BW 20 Kali Muat GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat Telp. 021-5357602 Fax. 021-53670771

Bisa diakses Melalui www.bisnisjakarta.com

Hanya Rp. 300.000/FC 20 Kali Muat Kantor Jakarta : Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No.32 Palmerah Jakarta Pusat Telp: (021) 537602 Fax: (021) 53670771

Kantor Jakarta : Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No.32 Palmerah Jakarta Pusat Telp: (021) 537602 Fax: (021) 53670771

Pasang Iklan Baris

Koran Suluh Indonesia - Bisnis Jakarta Terbesar Di Indonesia Terbit di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok Dan Bandung

Rp. 50.000 (10 Baris - 10x Tayang) Hubungi Kantor Jakarta : Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No.32 Palmerah Jakarta Pusat Telp: (021) 537602 Fax: (021) 53670771

G.47-Dir

Nasi nal

Suluh Indonesia, Rabu 11 Mei 2016

8

Anggota Polisi Sawahluntoh

Terlibat Aksi Perampokan SAWAHLUNTO - Jajaran Polres Sawahlunto, Sumbar berhasil menangkap tiga oknum polisi diduga pelaku perampokan bersenjata terhadap nasabah salah satu bank swasta di kota itu. ‘’Pelaku ditangkap dalam selang waktu sekitar satu setengah jam dari dilaporkannya peristiwa oleh korban atas nama Silvia Antika(35) yang mengaku dirampok di halaman parkir Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri, Muaro Kalaban, ketika yang bersangkutan akan menyetorkan dana sebesar Rp125 juta lebih ke bank tersebut tempat ia terdaftar sebagai nasabah,” ungkap Kapolres

Sawahlunto, AKBP Djoko Ananto SIK, di Sawahlunto, kemarin. Dia mengatakan, laporan diterima pihaknya sekira pukul 11.50 WIB dan dari pengakuan korban datang dengan menggunakan kendaraan roda dua dan saat mengambil uang yang diletakkan di bawah jok motor, tiba - tiba korban ditodong oleh salah seorang pelaku dengan membawa senjata api dan memakai helm untuk menutupi wajah pelaku. Pelaku sempat menghardik untuk mengejutkan korban dan uang yang dibawanya terjatuh, setelah itu pelaku mengambil uang tersebut dan ber-

lari ke arah mobil jenis minibus merk Nissan Grand Livina yang ditumpanginya, sambil melakukan tembakan ke udara sebanyak satu kali. ‘’Dari pengakuan saksi korban dan beberapa saksi mata lainnya, pelaku diketahui melarikan diri ke arah Kabupaten Solok menggunakan mobil tersebut, petugas pun segera berkoordinasi dengan Polres sekitar dan melakukan pengejaran terhadap pelaku,” tambahnya. Sekira pukul 13.00 WIB, lanjutnya, tim Opsnal Polres Kota Solok saat melakukan penyisiran berhasil menangkap tersangka. (ant)

Belasan Puskesmas di Jayapura

Gratiskan Pelayanan Kesehatan JAYAPURA - Sebanyak 12 Puskesmas di Kota Jayapura, Papua sepakat untuk menggratiskan pelayanan kesehatan kepada warga di daerah itu. ‘’Puskesmas di Jayapura su-dah sepakat menyanggupi pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun persalinan ibu hamil dan pelayanan di UGD di Puskesmas dengan tidak membebani satu rupiah pun,” kata Direktur I Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP), Agustinus Raprap di Jayapura, kemarin. Selain menggratiskan pelayanan kesehatan, lanjut dia, masing-masing Puskesmas sepakat

untuk menyusun program dan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk Tern of Reference (ToR)/proposal singkat untuk diajukan ke Dinas Kesehatan Kota Jayapura. ‘’Pada 2017 nanti, dana untuk pelayanan dasar di Puskesmas tidak lagi ke Dinas Kesehatan Kota Jayapura, tetapi langsung turun ke masing-masing Puskesmas, karena Puskesmas di Jayapura memiliki DPA tersendiri,” ujarnya. Berdasarkan Peraturan Gubenur Nomor 8 Tahun 2014 tertuang empat bidang layanan kesehatan yang dilakukan ditingkat dasar yakni di Puskesmas, pertama pelayan-

an kesehatan dari rumah ke rumah, pelayanan terbang, terapung dan kaki telanjang. ‘’Kalau di Kota Jayapura kan tidak bisa berlaku pelayanan terbang dan kaki telanjang, pelayanan terapung bisa berlaku, hanya saja di dua tempat yakni di Kampung Enggros dan Tobati,” ujarnya. Dengan demikian, kata dia, kedepan 12 Puskesmas ini harus mengagendakan pelayanan kesehatan dari rumah ke rumah atau pelayanan diluar gedung. ‘’Mereka (petugas puskesmas mencari ibu-ibu hamil yang tidak datang ke Puskesmas,’’ jelasnya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

JALAN ARTERI AMBROL - Truk melintas di sisi jalan arteri yang ambrol terseret longsor di Desa Gamping, Trenggalek, kemarin. Badan jalan penghubung antarkecamatan itu ambrol sepanjang 27 meter dengan lebar sekitar 2,5 meter akibat hujan deras.

BSM Lebak

Untuk Beli Ranmor LEBAK - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, Banten, meminta dana bantuan siswa miskin tidak digunakan untuk keperluan konsumtif. ‘’Kami menerima laporan banyak orang tua siswa menggunakan dana bantuan siswa miskin (BSM) untuk membeli bahan pokok, makanan, dan angsuran kredit kendaraan,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lebak Wawan Ruswandi

di Rangkasbitung, kemarin. Selama ini, katanya, penggunaan dana BSM tidak ada perubahan, padahal siswa hanya memiliki sepatu dan pakaian seragam hanya itu saja, seharusnya program BSM ada perubahan dalam pakaian, sepatu maupun buku. Penyaluran dana BSM bertujuan untuk membantu siswa yang tidak mampu agar mereka bisa melanjutkan pen-

didikannya. Selain itu program Nawacita Pemerintahan Joko Widodo dengan kartu pintar. Peruntukan dana BSM itu antara lain untuk biaya transportasi, pembelian peralatan sekolah, dan buku. Karena itu, pihaknya meminta orang tua agar dana BSM tersebut untuk kepentingan anaknya. ‘’Saya kira dana BSM itu agar anakanak dari keluarga tidak mampu bisa melanjutkan pendidi-

kan,” katanya. Ia menyebutkan pihaknya hingga kini belum memiliki data penerima BSM karena program itu langsung dari pemerintah pusat. Namun siswa yang menerima program BSM untuk jenjang SD sebesar Rp450 ribu dan SMP/SMA/SMK sebesar Rp1 juta per tahun. Penyaluran bantuan tersebut masing-masing per siswa melalui rekening BJB dan BRI setempat. (ant)

Buton Utara

Terima Dana Desa Rp 36 Miliar

Suluh Indonesia/ant

PIMPINAN DPRD MUBA - Terdakwa penerima suap terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2014 dan pengesahan APBD Kabupaten Muba tahun 2015 yang juga Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Aidil Fitri (kiri), Islan Hanura (kedua kiri), Darwin AH (kedua kanan), dan Riamon Iskandar (kanan) menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Palembang, kemarin.

KPK Minta

Dana Desa Tepat Sasaran PALEMBANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta agar penyaluran dana desa harus tepat sasaran atau disalahgunakan terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berkaca pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pedesaan lalu banyak dana yang tidak tepat sasaran, kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan usai sosialisasi pencegahan korupsi penyaluran dana desa di Palembang, kemarin. Menurut dia, tahun lalu PNPM banyak dana yang tidak dimafaatkan karena masyarakat

khawatir bisa saja akan berurusan dengan hukum. Oleh karena itu penyaluran dana desa ini perlu dipikirkan secara baik supaya tetap sasaran, ujar dia. Apalagi dana desa antara lain untuk pemberdayaan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan warga setempat, kata dia. Namun, lanjut dia, dibalik itu semua penyalurannya harus sesuai prosedur sehingga tidak menyalahi aturan. ‘’Apalagi dana desa rawan untuk diselewengkan sehingga pengawasannya juga harus lebih ketat,’’ kata dia.

Sehubungan itu diminta pada bupati untuk membuka posko pengaduan supaya dana tersebut penyalurannya tepat sasaran. Hal ini karena bupatilah yang lebih dekat dalam pengawasan dana desa tersebut. Menurut dia, memang penyaluran dana desa untuk kepentingan masyarakat banyak terutama untuk kesejahteraan warga setempat. Oleh karena itu melalui sosialisasi sekarang ini penyaluran dana desa akan tepat sasaran sekaligus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ant)

Gubernur Diminta Tertibkan

65 Izin Tambang Bermasalah BENGKULU - Aktivis lingkungan dari Yayasan Genesis Bengkulu menyurati Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti terkait penertiiban 65 izin pertambangan yang masih bermasalah, kata Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Barlian di Bengkulu, Selasa. Pertambangan bermasalah disebut disebut juga belum “clean and clear” menurut Peraturan Menteri ESDM nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. ‘’Dalam Peraturan Menteri ESDM itu disebutkan batas waktu penertiban izin

pertambangan yang belum ‘clean and clear’ sebelum 12 Mei 2016,” ia menjelaskan. Yayasan Genesis Bengkulu merupakan salah satu lembaga nonpemerintah yang diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengikuti koordinasi dan supervisi tentang pemberantasan korupsi di bidang pertambangan. Menurut Barlian, hasil koordinasi dan supervisi yang digelar KPK pada April 2016 membahas tentang batas waktu penertiban izin-izin pertambangan yang masih bermasalah oleh kepala daerah

gubernur. ‘’Karena Bupati atau Wali Kota tidak lagi berwenang untuk menerbitkan maupun mencabut IUP seiring terbitnya UU Pemda sehingga Gubernur yang akan mengevaluasi dokumen perizinan,” kata Barlian. Hasil evaluasi itu, menurut dia, dapat berupa pemberian status Clean and Clear (CnC) atau pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan data yang diolah Koalisi Antimafia Tambang, masih ada 65 izin pertambangan yang belum CnC di wilayah Provinsi Bengkulu. (ant)

KENDARI - Pemerintah Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat pada 2016 sebesar Rp36 miliar. ‘’Dana sebesar Rp36 miliar itu hanya 10 persen dari total dana tranfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Buton Utara,” kata Bupati Buton Utara Abu Hasan di Kendari, kemarin.

Menurut dia, dana ADD tersebut disalurkan kepada 72 desa yang tersebar di enam wilayah kecamatan di Buton Utara atau setiap desa mendapatkan ADD sebanyak Rp500 juta. Menurut dia, dana ADD yang disalurkan kepada setiap desa tersebut dapat digunakan membangun infrastruktur desa. Selain itu, ADD juga un-

tuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan desa dan membayar gaji kepala desa termasuk honor perangkat desa dan anggota Badan Permusyaratan Desa atau BPD. ‘’Diharapkan dengan dana ADD yang disalurkan kepada setiap desa, roda pemerintahan desa di Buton Utara dapat berjalan efektif dan efisien serta pelayanan kepada masya-

rakat dapat berjalan sebagaimana mestinya,” katanya. Menurut dia, selain memperoleh ADD, setiap desa di Buton Utara juga mendapat dana desa masing-masing sebesar Rp655 juta. Dengan nilai dana desa dan ADD kata dia, maka dana belanja dan pendapatan desa di Buton Utara tahun ini mencapai Rp1,155 miliar/desa. (ant)

Di Paser

25.611 RTM Butuh Bantuan SAMARINDA - Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, merilis data jumlah rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 25.611 rumah tangga. ‘’’’Hingga Mei 2016, tercatat ada 25.611 rumah tangga di Kabupaten Paser masih berada di bawah garis kemiskinan,” kata Kepala BPS Kabupaten Paser, Bahramsyah, saat dihubungi di Tanah

Grogot, kemarin. Menurut ia, jumlah tersebut berdasarkan pendataan yang dilakukan BPS dengan mengacu pada sejumlah indikator yang telah ditetapkan, sehingga kategori rumah tangga sangat miskin bisa dibedakan dengan kategori rumah tangga cukup mampu. ‘’Tingkat hunian, pendidikan, kesehatan, kemampuan untuk

berobat, jenis pekerjaan, merupakan ukuran BPS dalam mengklasifikasi rumah tangga sangat miskin itu,” ujar Bahramsyah. Sementara jumlah rumah tangga yang dikategorikan cukup mampu di Kabupaten paser tercatat sebanyak 4.116 rumah tangga. ‘’Rumah tangga yang masuk kategori cukup mampu masuk pada profesi

pegawai, pedagang dan pengusaha,” kata Bahramsyah. Data yang terhimpun merupakan pencacahan data yang diperoleh petugas BPS bersama mitra statistik. ‘’Selain petugas dari BPS Paser, ada juga mitra statistik yang melakukan pendataan dan pencacahan. yakni staf pada masing-masing desa serta peran serta masyarakat,” katanya. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yan g m e n g u a s a i kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas

atas. Untuk yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. WA: 088809706553 Tlp :081311326629