Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 11 Maret 2016
No. 48 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Harry Tanoe Mangkir JAKARTA - Mantan Komisaris PT Mobile8 Telecom (PT Smartfren), Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo, mangkir dari panggilan penyidik JAM Pidsus sebagai saksi dugaan korupsi restitusi pajak perusahaan tersebut. ‘’Saksi Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo tidak hadir memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sedang berada di luar kota sebagaimana Surat No.0054/2016/ 0581.01/ HP&P, tanggal 10 Maret 2016 Perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan Saksi dari Pengacara Saksi pada Hotman Paris & Partners Law Firm serta memohon agar pemeriksaan dapat dilaksanakan Senin atau hari Selasa di Minggu ke-4 bulan Maret 2016,” kata JAM Pidsus Arminsyah di Jakarta, kemarin. Walhasil, penyidik hanya memeriksa
(ant)
satu saksi, Abu Said Maha (Kepala Seksi Pencairan Dana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Jakarta I). Pemeriksaan pada pokoknya terkait dengan kronologis prosedur dan proses pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilaksanakan oleh Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran dana permohonan Restitusi yang dimohonkan oleh PT Mobile 8 Telecom. Dugaan korupsi itu setelah tim penyidik mendapatkan keterangan dari Direktur PT. Djaya Nusantara Komunikasi bahwa transaksi antara PT. Mobile8 Telecom dan PT. Djaya Nusantara Komunikasi tahun 20072009 senilai Rp80 miliar adalah transaksi fiktif dan hanya untuk kelengkapan administrasi. (ant)
Wapres :
Menteri Harus Disiplin JAKARTA - Wapres Jusuf Kalla mengatakan seluruh menteri di Kabinet Kerja harus bersikap disiplin dan taat aturan, khususnya terkait penamaan nomenklatur kementerian. Wapres mengatakan menteri dan kepala lembaga pemerintahan tidak dapat mengganti atau mengubah nama institusinya sesuka hati. ‘’Semuanya musti disiplin pada aturan, jangan ada yang tidak disiplin nanti bisa kacau Kabinet ini kalau seenaknya (mengganti nama kementerian),” kata Wapres Kalla di Jakarta, kemarin. Pengubahan nama kementerian, tanpa melalui pembahasan dengan Presi-
den, Wapres, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta DPR, dapat berdampak pada anggaran dan fungsi kerja lembaga tersebut. ‘’Bagaimana nanti kalau semua menteri jadi bebas begitu mengganti nama. Imbasnya itu kan bisa masalah dengan DPR, dengan anggarannya,” katanya. Oleh karena itu, Wapres mengimbau kepada seluruh menteri untuk tidak seenaknya mengganti atau menambah nama kementerian menjadi tidak sesuai dengan peraturan presiden. ‘’Nanti setiap menteri nambah-nambah namanya sembarangan, jadi jelek. Nanti Menteri Kesehatan jadi Menteri Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, atau Menteri Per-
hubungan jadi Menteri Perhubungan dan Kereta Api. Sama dengan nama orang kalau ditambah-tambahi jadi tidak sesuai KTP bagaimana?” ucapnya, mempertanyakan. Sebelumnya, Wapres Kalla mendapati salah satu menteri telah mengganti nama kementeriannya menjadi tidak sesuai dengan Perpres yang telah ditandatangani Presiden Jokowi. ‘’Kan sudah ada perpres tentang tugas masingmasing menteri dan menteri koordinator, itu ada pembagian tugasnya, jelas. Cuma kadang-kadang ada juga menteri yang seenaknya menambahkan nama yang tidak sesuai dengan perpres itu,” ujarnya. Menteri yang dimaksud adalah Rizal Ramli yang me-
ngubah sendiri penamaan Kementeriannya menjadi Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Seperti yang dapat dilihat di laman resmi Kementerian tersebut, yakni maritim.go.id, nama lembaga pemerintahan itu tertulis Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya RI. Sementara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, disebutkan nama lembaga tersebut adalah Kemenkobidang Kemaritiman. Rizal Ramli selama ini beberapa kali menimbulkan kegaduhan, seperti saat inspeksi di Pelabuhan Tanjung Priok, serta pesimismenya atas pembangunan listrik. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PENGGELEDAHAN RUMAH TERDUGA TERORIS - Anggota Polisi mengamankan lokasi saat akan melakukan penggeledahan rumah terduga teroris berinisial SY di Brengkungan, Cawas, Klaten, kemarin. Densus 88 mengamankan terduga teroris berinisial SY terkait jaringan Jamaah Islamiyah.
Isu Deparpolisasi
Saatnya Partai Politik Memperbaiki Diri KEDIRI - Antusiasme masyarakat menjadi relawan pendukung calon perseorangan (independen) dalam pilkada serentak tahap kedua mendapat perhatian serius pimpinan partai politik. Ketua MPR yang juga Ketua umum PAN Zulkifli Hasan mengakui dalam membangun proses demokrasi, partai politik sebagai pilarnya demokrasi me-
miliki kekurangan yang memang perlu diperbaiki. ‘’Kurang lebihnya partai politik itu, ya harus kita perbaiki bersamasama," katanya usai Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, kemarin. Munculnya isu deparpolisasi terkait dengan tingginya masyarakat yang menjadi relawan Gubernur DKI Ba-
suki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjadi calon petahana dalam pilkada serentak yang akan digelar ahun 2017 mendatang. Dukungan dari relawan disebut-sebut sudah melampaui jumlah syarat dukungan masyarakat yang ditetapkan. Ahok yang berharap diusung PDIP mendampingi Djarot Saiful Hidayat akhirnya memilih mundur dan cenderung memilih jalur independen. Langkah Ahok itu mendapat perhatian Ketua umum PDIP Megawai Soekarnoputri yang menganggap relawan yang kini sedang dibangun Ahok untuk menjadi alat perjuangan politiknya bisa menjadi indikasi gembosnya kepercayaan rakyat terhadap parpol alias deparpolisasi. Sebenarnya, menurut Zulkifli, di era reformasi ini siapapun dapat meraih kekuasaan tergantung dari perjuangan masing-masing. Hanya memang untuk capres dan cawapres, UUD 1945 sebagai konstitusi telah mengikat hanya bisa diajukan oleh partai politik, tetapi untuk calon kepala daerah UUD 1945 tidak mensyarakatkan harus diusung parpol, karena bisa dipilih secara demokratis. Ia mengatakan bangsa Indonesia telah membuat konsensus yang memilih demokrasi dalam menata sistem ketatanegaraannya. Selain itu juga disepakati bahwa parpol merupakan pilar dalam menjalankan proses demokrasi. (har)
Suluh Indonesia/ant
DISTRIBUSI KARTU INDONESIA SEHAT - Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menko PMK Puan Maharani (tengah) dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kanan) bersiap memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Pemerintah menargetkan pendistribusian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Program Keluarga Harapan akan selesai pada bulan April 2016 menyusul akan dilakukan verifikasi dan validasi lanjutan terhadap calon penerima.
DPR Usulkan Anggaran
Periksa Kesehatan Jiwa Polisi PONTIANAK - Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik menyatakan, pihaknya akan mengusulkan pada pemerintah agar menganggarkan untuk pemeriksaan kesehatan jiwa bagi anggota Polri. ‘’Paling tidak ke depannya pemerintah menganggarkan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi anggota Polri minimal dua kali setahun, sehingga bisa diketahui secepatnya kalau-kalau ada anggota yang mengalami
gangguan kesehatan jiwa,” katanya saat melakukan kunjungan kerjanya ke Mapolda Kalbar, kemarin. Ia menjelaskan, dengan dilakukannya secara rutin pemeriksaan kesehatan jiwa bagi anggota Polri tersebut, maka diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus oknum polisi yang melakukan pembunuhan, yang terakhir kasus pembunuhan dengan memutilasi kedua anaknya oleh Brigadir Petrus Bakus anggota Intelkam Polres Melawi.
‘’Coba bayangkan, kalau ada anggota Polri yang mengalami gangguan jiwa tetapi masih memegang senjata api, sehingga bisa berdampak membahayakan keselamatan masyarakat,” ungkapnya. Seperti yang telah dilakukan oleh, Brigadir Petrus Bakus yang telah membunuh kedua anaknya dengan cara memutilasi, yakni terhadap Febian (5) dan Amora (3). ‘’Keluarganya saja bisa dibunuh, dan kalau dia pegang senjata, bisa membahayakan keselamatan ma-
syarakat banyak,” ujarnya. Dia berharap, pemerintah sudah bisa menganggarkan untuk pemeriksaan kesehatan jiwa setiap anggota Polri mulai tahun 2017 mendatang. Munculnya ide ini karena sudah banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. ‘’Karena teman-teman polisi juga banyak pekerjaan dan dalam tekanan, sehingga bisa saja ada yang stres, sehingga harus diantisipasi,’’ jelasnya. (ant)