Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 11 Februari 2016
No. 28 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Hary Tanoe Dipolisikan JAKARTA - Kepala Subdirektorat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Yulianto diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi pelapor atas laporannya yang melaporkan Direktur PT MNC Group Hary Tanoesoedibjo. ‘’Saya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim untuk beri keterangan terkait laporan saya terhadap HT (Hary Tanoe,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurutnya, ada 20 pertanyaan yang diajukan penyidik Polri dalam pemeriksaannya hari ini. Namun pihaknya enggan membeberkan perihal materi pemeriksaan. Sebelumnya, pada 28 Januari 2016, Yulianto telah melaporkan Hary ke Bareskrim Polri dengan tuduhan telah mengirim informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 11/ 2008 tentang ITE. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/100/I/2016/ Bareskrim. Menurut Yulianto, saat ini pihaknya tengah menyidik kasus dugaan korupsi penerimaan kelebihan bayar pajak PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren) pada tahun anggaran 2007-2009. Namun, dalam penyidikan itu, dia mendapatkan pesan singkat bernada ancaman dan intimidasi dari seseorang yang diduga Hary Tanoe terkait dengan penanganan kasus yang tengah ditanganinya itu. Pesan bernada ancaman itu diterima oleh Yulianto tiga sebanyak kali. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SETUJUI REVISI - Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menunjukkan petisi dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi yang menolak revisi UU KPK dalam rapat pleno mengenai kelanjutan revisi UU KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Presiden Jokowi Minta
RKP Berubah Total
Suluh Indonesia/ant
BANJIR ACEH TIMUR - Seorang anak berdiri di dalam rumahnya yang terendam banjir di Desa Lhokseuntang, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh, kemarin. Banjir dengan ketinggian dua hingga tiga meter yang disebabkan luapan Sungai Arakundo tersebut merendam ribuan rumah warga, ratusan hektar persawahan dan perkebunan serta ribuan hektar tambak.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta agar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 berubah total dari RKP tahun-tahun sebelumnya. ‘’RKP 2017 saya ingin perubahan total, menteri yang mengendalikan anggaran dan tidak diberikan kepada bawahan dirjen, direktur,” kata Presiden Jokowi ketika membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, kemarin. Dalam rapat kabinet paripurna yang juga dihadiri Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Presiden menginginkan agar arah penggunaan anggaran dipegang penuh oleh menteri. ‘’Sehingga dari dirjen ke bawah hanya beri rincian, kebijakan atau ‘policy’ anggaran tetap dipegang menteri,” kata Presiden, menegaskan. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengingatkan agar tidak lagi dipakai prinsip “money follow function”. Presiden mencontohkan selama ini, misalnya, di Kementerian PU ada anggaran Rp100 triliun, kemudian kepada semua ditjen anggaran langsung diberikan. Begitu juga di direk-
torat hingga seksi. ‘’Ini yang menyebabkan anggaran ilang tidak berbekas karena duit mengikuti organisasi yang ada,” ucapnya. Jokowi menyebutkan jika, misal, di tingkat seksi, belum memerlukan anggaran maka tidak perlu dikasih anggaran. ‘’Jangan sampai setiap seksi ada anggarannya, kalau memang belum ada prioritas jangan diberi, tidak perlu yang namanya setiap ditjen ke bawah ada anggarannya,” tuturnya. Menurut dia, dengan pola seperti itu nanti anggaran hanya dibagi rata saja sehingga tidak jelas fokus dan arah penggunaan anggaran. ‘’Mestinya ‘money follow’ program. Program kita apa, semua fokus ke situ. Kalau tidak seperti itu anggaran tidak akan terasa manfaatnya, tidak ada barangnya dan tidak dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya. Presiden juga mengingatkan agar program disusun secara konkret. ‘’Lupakan kata pemberdayaan, penguatan, pengembangan pembangunan, langsung ‘to the point’
saja, misalnya, beli jaring, benih, kapal untuk nelayan sehingga anggaran larinya tidak kemana-mana,” ujarnya. Selain membahas penetapan tema, arahan kebijakan dan prioritas pembangunan dalam rangka Penyusunan RKP Tahun 2017, sidang kabinet paripurna juga membahas dua topik lainnya yaitu revisi daftar negatif investasi (DNI) dan percepatan integrasi RPJMN 2015 - 2019 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). DNI Direvisi Sementara itu, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet yang antara lain membahas revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menyebutkan daftar negatif investasi (DNI) yang baru saat ini masih dalam proses pembahasan. ‘’Nanti pasti akan disampaikan, tapi belum sekarang, pembahasan hingga saat ini masih berlangsung dan belum selesai,” kata Johan. (ant)
Kebijakan Salah
Lebih Berbahaya Daripada Kasus Korupsi JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan bahwa dampak dari kebijakan yang salah bisa saja lebih berbahaya daripada tindak pidana korupsi, sehingga berbagai pihak harus benar-benar cermat dan waspada saat akan mengeluarkan kebijakan. ‘’Korupsi berbahaya, tetapi lebih berbahaya lagi kebijakan yang salah,” kata Jusuf Kalla dalam acara pembukaan Rakernas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jakarta, kemarin. Menurut Jusuf Kalla (JK), un-
tuk itu berbagai pihak harus benar-benar bisa bersatu untuk menggunakan tenaga dalam secara bersama-sama untuk kebaikan seluruh bangsa Indonesia. Dia mencontohkan kebijakan yang salah adalah banyaknya lahan dan tanah di pedesaan yang saat ini dibeli oleh orang-orang kota yang bermodal kuat sehingga mengakibatkan terkuasainya lahan pedesaan tersebut. Hal tersebut, menurut JK, antara lain karena efek pemilihan kepala daerah secara langsung seh-
ingga setelah seseorang terpilih, dia mempermudah perizinan untuk orang-orang yang telah membantu mereka yang menang saat mengikuti pilkada sebelumnya. Wapres menganalisis fenomena itu karena dibutuhkannya banyak modal dalam mengikuti pilkada sehingga banyak pihak yang diajak sebagai investor atau sponsor. ‘’Ini jauh lebih hebat efeknya daripada korupsi,” ucapnya. Ia menganalisis bahwa calon pilkada yang memberikan prioritas kepada berbagai pihak yang
menyokongnya dalam pilkada yang diikuti oleh dirinya adalah sesuatu hal yang berbahaya. Untuk itu, ujar dia, beragam prosedur yang terkait dengan pilkada juga harus lebih diperketat agar hal-hal semacam itu juga tidak dapat lagi terjadi pada masa mendatang. Wapres juga mengajak berbagai pihak terkait untuk benar-benar bisa membuat kebijakan yang betul yang tidak memiliki dampak yang membahayakan kepada masyarakat. (ant)
Kecelakaan Pesawat Super Tucano
Pemerintah Sampaikan Duka Cita JAKARTA - Pemerintah menyatakan duka cita atas kecelakaan pesawat Super Tucano milik TNI AU di Malang. ‘’Dengan demikian sekali lagi tentunya ini ada hal yang perlu didalami. Kepada keluarga yang meninggal dunia tentunya sekali lagi pemerintah menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam,” kata Seskab Pramono Anung Istana Negara Jakarta, kemarin. Pramono menyesali kecelakaan pesawat TNI AU dalam waktu berdekatan setelah pesawat tempur T50i Golden Eagle jatuh di Yogyakarta pada 19 Desember 2015 saat sedang melakukan aerobatik. Menurut Pramono, pihak
TNI AU perlu melakukan evaluasi terhadap operasional pesawat tempur maupun latih di Indonesia. Pihak TNI AU, kata Seskab, akan memberikan keterangan lanjutan mengenai pemeriksaan kecelakaan pesawat latih tempur jenis Super Tucano buatan Embraer, Brazil, tersebut. Pramono tidak meragukan kapabilitas penerbang pesawat TNI AU yang sebelumnya telah diberi pendidikan di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. ‘’Artinya adalah seseorang dengan kapasitas, kapabilitas dan kemampuan yang mencukupi untuk menerbangkan pesawat,” kata Pramono. Sebelumnya, pesawat Super
Tucano jatuh di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan LA Sucipto, Blimbing, Kota Malang, sekitar pukul 10.40 WIB. Sejumlah orang dikabarkan
menjadi korban, termasuk pilot Mayor Penerbang Ifi, Co Pilot Syaiful, dan seorang warga Ny Pujianto meninggal dunia. Namun belum diketahui pasti jumlah korban jiwa. (ant)
Suluh Indonesia/ant
HARI GALUNGAN - Sejumlah umat Hindu berdoa saat mengikuti upacara persembahyangan hari raya Galungan di Pura Agung Wana Kertha Jagatnata Palu, kemarin. Hari Galungan bermakna perayaan hari kemenangan kebenaran (Dharma) atas ketidakbenaran (Adharma) yang diikuti oleh seluruh umat Hindu.