Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 11 Januari 2016
No. 6 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
3 WNI Tewas Kecelakaan JAKARTA - Korban kecelekaan bus yang berisi puluhan warga negara Indonesia di Malaysia bertambah satu orang atas nama Nazri (37). Nazri mengalami pendarahan di bagian otak dan harus menggunakan alat bantu pernafasan selama menjalank perawatan di Rumah Sakit Sungai Baloh, Malaysia. Dubes RI untuk Malaysia Herman Prayitno telah menjenguk para korban kecelakaan bus wisata yang berisi 40 orang WNI. Herman mengatakan siap membantu biaya pengobatan dan pemulangan jenazah para WNI yang menjadi korban kecelakaan bus tersebut. Hingga Minggu sore masih terdapat dua WNI korban luka yang dirawat di RS Sungai Baloh, yaitu Asti Hutagalung (38)
dan Lirlawati (39). Menlu Retno Marsudi telah memerintahkan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk terus memantau warga negara Indonesia yang menjadi korban kecelakaan bus di Malaysia. ‘’Jadi begitu ada informasi kecelakaan bus dan ada WNI di dalamnya, Kedutaan kita langsung bergerak,” kata Menlu. Sabtu pagi (9/1) waktu setempat, sebuah bus wisata dari Taman Seni dengan tujuan Pelabuhan Jetty Lumut mengalami kecelakaan, yakni terperosok ke parit, di Km 46 daerah Asam Jawa. Saat melintas di daerah Asam Jawa, bus tersebut disalip oleh truk pengangkut barang yang bagian belakangnya menabrak bagian depan bus. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SILATURAHMI - Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Ancol Agung Laksono menghadiri Silaturahmi kader di Jakarta, kemarin. Kegiatan yang diikuti para kader dari seluruh Indonesia itu membahas konsolidasi dalam mewujudkan soliditas Partai Golkar.
Presiden Jokowi :
Pasti Berani Apabila Benar
Suluh Indonesia/ant
RAKERNAS PDIP - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) berbincang dengan Presiden Joko Widodo (tengah) dan Wapres Jusuf Kalla (kiri) usai memberikan potongan nasi tumpeng HUT ke-43 PDI Perjuangan pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan di Hall D2 Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta, kemarin. Rakernas yang berlangsung hingga besok tersebut mengambil tema mewujudkan Trisakti melalui pembangunan nasional semesta berencana untuk Indonesia Raya.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui banyak menerima ungkapan pesimis dan keraguan masyarakat tentang ketegasan dan keberaniannya sebagai Presiden. Dia menegaskan apapun akan dilakukan apabila dirinya menganggap suatu yang diyakininya benar. ‘’Kalau itu saya anggap benar, tidak ada yang namanya tidak berani. Apapun akan saya lakukan. Apapun dengan risiko yang akan saya terima,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Pembukaan Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, kemarin. Dihadapan peserta Rakernas, Presiden Jokowi menunjukkan sejumlah keberaniannya dalam melakukan gebrakan dari sejumlah persoalan yang selama ini dinilai sulit diberantas. ‘’Banyak yang menyampaikan, dan saya hanya menyampaikan bahwa presiden Jokowi itu tidak tegas. tidak berani. tidak komprehensif. Mana tidak berani, tidak tegas, kalau tidak berani tidak mungkin meledakkan kapal pencuri ikan sebanyak 107 kapal,” katanya.
Persoalan lain yang selama ini juga dinilai buntu dan sulit diberantas terkait dengan mafia minyak yaitu pembubaran Petral. ‘’Masalah Petral. Ada yang bilang saya tidak tegas, ada yang bilang saya tidak berani tetapi tahun kemarin sudah dibekukan yang namanya Petral,” imbuhnya. Begiitu juga dengan pemberantasan mafia narkoba, dan itu dibuktikan oleh Presiden Jokowi selama 1 tahun pemerinthannya sudah menghukum mati Bandar narkoba sebanyak 14 orang. ‘’Kalau tidak diperintah mana ada yang berani. Jadi memang kita ingin berdaulat, kita ingin bedikari, dan kita ingin berkepribadian,” tegasnya. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengakui masih tingginya tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah terutama Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Juga ketimpangan antara kelompok masyaraat kaya dengan miskin. ‘’Ketimpangan wilayah, ketimpangan kaya dan miskin dan ketimpangan harga. Ketimpangan itu nyatanya memang ada,
faktanya ada,” kata Jokowi. Jokowi mencontohkan ketimpangan harga BBM jenis premium di daerah-daerah tengah pegunan Papua di Wamena. Harga terakhir premium di Pulau Jawa hanya Rp7.500, sedangkan di daerah-daerah pedalaman pegunungan Papua? mencapai puluhan ribua rupiah. ‘’Contoh BBM premium disini harga terakhir berapa, kurang lebih Rp7 ribu, tetapi coba lihat di pegunungan tengah Papua seperti Wamena, Jayawijaya harganya Rp60 ribu - Rp70 ribu. Kemudian di sini harga semen Rp60 ribu (satu sak), di sana harganya ada yang Rp800 ribu, Rp1,5 juta dan Rp 2 juta,” ujarnya. Jokowi juga mengaku kaget karena ada satu jalan kabupaten di Papua yang tidak beraspal sehingga membutuhkan waktu empat hari untuk mencapai tujuan. Akibatnya harga yang seharusnya bisa murah menjadi sangat mahal. ‘’Maka dari itu saya perintahkan Menteri PU dan TNI agar tahun ini antara Momogo melewati Duga naik ke Wamena harus tembus jalan darat,’’ tegasnya. (har)
Megawati Sebut
Program Pemerintah Tak Sesuai Nawa Cita JAKARTA - Ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan implementasi program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JokowiJK) pada kenyataannya seringkali tidak sesuai dengan Nawa Cita yang disiapkan partainya saat mengusung keduanya dalam Pilpres 2014 lalu. Bahkan, Mega langsung menyebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disindirnya sudah seperti perusahaan swasta. ‘’Hasil kajian semen-
tara yang dilakukan oleh Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP, terlihat ada perbedaan yang cukup signifikan pada tataran implementasi program. Apa yang ada di Nawa Cita sering berbeda dengan program yang ada di Kementrian dan Lembaga. Bahkan road map pembangunan dan politik anggaran yang disusun, terindikasi banyak yang tidak selaras dengan Nawa Cita, yang sesungguhnya juga merupakan penjabaran Trisakti,” kata Megawati dalam Pidato politik pada pembukaan Rapat Kerja Nasional I
di Jakarta, kemarin. Menurut Megawati, konstitusi sudah mengamanatkan, bagaimana pentingnya peran BUMN sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional. Sehingga dalam pembentukan awalnya,. BUMN memiliki fungsi dan menjadi alat negara yang sangat penting untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ‘’Berbeda dengan yang terjadi saat ini. BUMN hanya diperlakukan seperti “korporasi swasta” yang mengedepankan pendekatan bisnis semata, atau yang sering didengung-
kan sebagai pendekatan “business to business”. Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan, memberikan perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN melalui perubahan Undang-undang tentang BUMN,” ujarnya. Demikian halnya, ketika DPR memutuskan untuk menggunakan hak dewan, melalui pembentukan Pansus Angket Pelindo II. Fraksi PDIP yang turut menyokong Pansus tersebut berkeyakinan bahwa Pansus menjadi pintu masuk untuk mengembalikan tata kelola BUMN. (har)
Saksi Meringankan
JW Berusaha Hadirkan Jusuf Kalla JAKARTA - PN Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara kasus dugaan korupsi atas nama Jero Wacik. Agenda sideng yaitu pemeriksaan saksi, dan rencananya tim penasehat hukum Jero Wacik akan menghadirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai saksi meringankan. ‘’Besok (haari ini-red) pemeriksaan terdakwa, tapi penasehat hukum sampaikan bahwa beliau mau hadirkan Wapres,” kata JPU KPK Yadyn ketika dikonfirmasi di Jakarta, kemarin. Atas permintaan tersebut, pihak JPU menurutnya tak keberatan. Pasalnya seorang terdakwa mempunyai hak untuk menghadirkan siapapun men-
jadi saksi yang meringankan bagi. ‘’Tak jadi masalah (Wapres jadi saksi), itu hak warga negara,” tandasnya. Secara terpisah, ketika dimintai konfirmasi perihal rencana akan menghadirkan orang nomor dua di negeri ini, penasehat hukum Wacik Sugiyono, tidak bisa dikonfirmasi, pasalnya telefon selulernya tidak bisa dihubungi. Untuk diketahui, terkait perkara kasus dugaan korupsi yang melilitnya,Wacik didakwa dengan tiga perkara. Dalam dakwaan pertama, selaku mantan Menbudpar 2004-2009, Wacik dituduh meminta Dana Operasional Menteri (DOM) untuk keperluan pribadi dan
keluarganya tanpa didukung bukti pertanggungjawaban belanja yang sah untuk memperoleh pembayaran. Atas perbuatanya, Wacik dinilai memperkaya diri sendi-
ri sejumlah Rp.7,33 M dan keluarga terdakwa sebanyak Rp 1,07 M, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 8,40 - Rp 10,59 miliar. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
MASA TANAM PADI TIDAK SERENTAK - Sejumlah buruh tani berjalan di pematang saat akan menanam padi di area pesawahan Banten Lama, Kasemen, Serang, kemarin. Masa tanam padi di Banten berlangsung tidak serentak akibat curah hujan yang masih tak menentu.