Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 10 Desember 2015
No. 225 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Lima Daerah Tunda Pilkada JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan ada lima daerah yang tidak bisa melaksanakan Pilkada Serentak hari ini. ‘’Kami laporkan persiapan Pilkada Serentak sudah seluruhnya bisa dilaksanakan kecuali lima pilkada ditunda yakni di Kalteng, Simalungun, Siantar, Fakfak, dan Manado. Kami harapkan penundaan (Pilkada) di lima tempat ini nggak berlangsung lama,” kata Kapolri di Ruangan Crisis Center Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, saat digelar acara video conference, kemarin. Dengan demikian berarti ada sebanyak 264 provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia yang melaksanakan pilkada Serentak. Sementara Kapolri juga mengatakan secara keseluruhan kondisi keamanan di
Tanah Air menjelang pelaksanaan Pilkada, aman. ‘’Kejadian menonjol hanya satu di Keerom, Papua. Terjadi pemukulan Ketua KPPS. Ada seorang warga yang tidak termuat dalam DPT lalu ketua KPPS-nya mengatakan hal itu bukan wewenangnya, akhirnya terjadi pemukulan,” ujarnya. Total jumlah personel polisi yang dikerahkan untuk mengamankan 246.576 TPS dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yakni sebanyak 192.901 orang. Pengamanan tersebut juga dibantu oleh TNI sebanyak 11 ribu personel. Dalam acara video conference tersebut, turut hadir Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Wakapolri Komjen Budi Gunawan, Kepala Bareskrim Komjen Anang Iskandar, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PEMANTAU ASING - Pemantau asing dari AS melakukan pemantauan Pilkada serentak di TPS 17 Serpong Utara, Tangsel, kemarin.
JK Perintahkan
Periksa Setya Novanto JAKARTA - Wapres Jusuf Kalla mengatakan, polisi dan kejaksaan wajib memeriksa jika ada gejala kejahatan dalam kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha M Riza Chalid dalam dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan wapres. ‘’Pemerintah tidak dalam posisi mendukung atau tidak, polisi berkewajiban. Kalau polisi lihat suatu gejala kejahatan, polisi dan kejaksaan tidak menanganinya, justru polisi atau kejaksaan yang salah,” kata Wapres di Jakarta, kemarin. Wapres mengatakan, jika Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk memanggil Riza Chalid, maka polisi harus taat. Polri hingga saat ini belum menerima permintaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mencari keberadaan pengusaha M. Riza Chalid. Pasalnya kepolisian tidak bisa melakukan pencarian tanpa adanya permintaan resmi dari MKD. Suluh Indonesia/ant
TPS PANTI JOMPO - Petugas membantu warga lanjut usia memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak di TPS 3 yang menempati Panti Jompo Wening Wardoyo, Kuncen, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, kemarin. Sebanyak 73 warga lansia penghuni panti jompo terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) setempat dan lima di antaranya tidak ikut memilih karena meninggal sebelum Pilkada.
Lapor Balik Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto melalui kuasa
hukumnya Firman Wijaya, melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Bareskrim Polri karena diduga telah melakukan beberapa pelanggaran hukum pascabergulirnya rekaman PT Freeport Indonesia. ‘’Ke sini (Bareskrim) untuk mengadukan Menteri SS (Sudirman Said),” kata Firman. Ia menyebutkan, pihaknya akan melaporkan beberapa dugaan pelanggaran hukum yang menurutnya dilakukan oleh Sudirman. ‘’Dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan pelanggaran ITE,” katanya. Upaya pelaporan ini, kata Firman, untuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang selama ini menyerang kliennya. ‘’Ini sudah menyerang nama baik Setnov (Setya Novanto). Ini harus ditindak serius. Untuk itu kami ingin meluruskan tuduhan ini, makanya kami lapor ke Bareskrim,” ujarnya. Sebelumnya, MESDM telah mengadukan Setya Novanto ke MKD karena diduga telah mencatut nama Presiden dan Wapres dalam perpanjangan kontrak Freeport.
Bukti rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak M Riza Chalid yang berisi dugaan pencatutan nama sudah diserahkan ke MKD. Dalam persidangan MKD, Sudirman Said selaku pengadu dan Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi telah diminta keterangannya. Sementara Ketua DPR Setya Novanto selaku teradu juga telah dimintakan keteraangan oleh MKD, meski tidak bersedia menjawab pertanyaan yang terkait rekaman. Setya Novanto menolak menjawab karena menilai rekaman diperoleh secara ilegal. Ia juga menegaskan dalam kasus tersebut dirinya tidak bersalah. Sementara Riza Chalid yang dijadwalkan untuk diperiksa MKD tidak hadir. Riza diduga sedang berada di luar negeri. Dalam persidangan MKD, Menteri ESDM Sudirman Said (pengadu) dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PT FI), Maroef Sjamsoeddin (saksi) telah diperiksa. (ant/son)
Saatnya Pembenahan Parpol JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf meyakini kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara pencatutan nama Presiden dan Wapres serta permintaan saham PT Freeport Indonesia, juga dilakukan sejumlah okum politisi yang saat ini menjadi pejabat negara. Sikap pragmatisme politisi untuk kepentingan partai politik juga kepentingan diri sendiri membuat pejabat negara dari parpol mengenyampingkan aturan hukum dan etika. ‘’Apa yang dilakukan Setya Novanto, saya yakin juga dilaku-
kan semua politisi dan partai politik lainnya. Ini bukan melegalkan tindakan parpol, tapi ini kenyataan yang pahit,” kata Asep di Jakarta, kemarin. Dia mencontoh pembiyaan parpol tidak bisa dibebankan hanya kepada pimpinan parpol atau ketua umum partai saja, oleh karena itu, kader parpol yang menjadi perwakilan parpol di pemerintah maupun di parlemen baik diminta maupun tidak diminta merasa ikut bertanggungjawab atas keberlangsungan partainya. ‘’Partai politik dan politisinya tidak bisa mendapatkan dana halal yang memadai dari jabatannya
sebagai pejabat negara. Otomatis semua politisi dan partai politik mencari jalan apapun untuk beban pembiayaan partainya termasuk dari hal-hal yang tidak halal. Masalahnya kan parpol sendiri masih malumalu mengakui ini dengan mengatakan pembiayaan dari kader yang omong kosong itu,” katanya. Asep menekankan pembenahan dari penataan etika pejabat negara dari parpol harus diawali dari pembenahan parpolnya, sebab kalau tidak maka proses penegakan hukum hanya akan dijadikan permainan politik saja. ‘’Bisa jadi nanti yang disikat hanya lawan-lawan
politik saja, sementara kawan-kawan politik walaupun melakukan hal yang sama tidak diapa-apakan, atau malah direkomendasikan,” katanya. Iapun menyinggung soal persepsi publik terhadap proses penanganan kasus Ketua DPR Seta Novanto. Menurutnya, MKD adalah lembaga yang menjadi alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga politik. Oleh karena itu, keputusannya sudah pasti lebih mempertimbangkan sisi politiknya. ‘’Sehingga tentunya keputusan MKD sangat tergantung pada kepentingan politik dan aktor-aktornya,” kata Asep. (har)
Wapres Sebut
Pilkada Serentak Lebih Efisien JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pilkada serentak lebih efisien karena mengurangi biaya dibandingkan pilkada masingmasing yang selama ini dilaksanakan. ‘’Lebih efisien dari pada Pilkada masing-masing karena mengurangi biaya, tidak terlalu besar dan tidak melibatkan konflik-konflik. Dulu tiap minggu ada pemilihan,” kata Wapres di Jakarta, kemarin. Wapres mengatakan hal tersebut usai membuka “INTOSAI Development Initiative Asian Organization of Supreme Audit Instituations (IDI ASOSAI) Meeting With SAI Management and Key Stakeholders”. ‘’Memang aturan begi-
tu. Kalau ada masalah ditunda sampai 21 hari, karena itu keputusan dari PT TUN. Ya bagaimana itu putusan pengadilan,” ucap Kalla. Sementara itu, Presiden Joko Widodo terus memantau situasi lapangan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015. ‘’Hingga saat ini Presiden terus memantau dan mendapatkan laporan dari Menkopolhukam, Mendagri dan Kapolri,” kata Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana. Presiden berpesan agar yang menang, nantinya jangan merasa “jumawa” dan bagi yang kalah tidak usah kecewa dan mengamuk. ‘’Bila ada perbedaan pendapat tentang ha-
sil pemilihan, saya berharap bisa diselesaikan secara damai, demokrasi, dewasa sesuai dengan jalur yang telah diatur UU,” kata Presiden. Sementara itu, Komisoner
KPU Ferry Kurnia R mengatakan pihaknya belum bisa memastikan pelaksanaan Pilkada di lima daerah yang diputuskan ditunda ikut Pilkada serentak 2015. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PILKADA BANDUNG - Seorang warga menunjukkan formulir hak pilihnya saat akan menuju TPS dengan menggunakan perahu karena banjir di Kampung Cieunteung, Baleendah, Bandung, kemarin. Sedikitnya 800 pemilih menggunakan hak pilihnya meskipun kawasan tersebut terendam banjir setinggi 60 cm.