Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 10 November 2015
No. 203 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
RJ Lino
Diperiksa 12 Jam JAKARTA - Direktur Utama PT Pelindo II R.J. Lino mengaku terkesan dengan cara kerja para penyidik Bareskrim Mabes Polri. Hal itu diutarakannya setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Bareskrim, Jakarta, Senin, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 10 unit mobile crane di PT Pelindo II. ‘’Saya very impressive pada penyidik Tipikor. Menurut saya kinerja mereka bagus sekali. Istimewa. Berbeda dengan gambaran di luar,” ujar Lino. Menurutnya dalam pemeriksaan selama 12 jam tersebut, ia ditanya sebanyak 10 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus tersebut. Pihaknya menegaskan, proyek pengadaan mobile crane telah sesuai prosedur yang semestinya. ‘’Intinya saya bilang apa yang kami kerjakan sudah sesuai prosedur,” tegasnya. Lino berjanji akan mematuhi proses hukum yang seharusnya. ‘’Kita ikuti lah seluruh prosesnya,” imbuh dia. Hari ini merupakan pemeriksaan perdana Lino dalam kasus tersebut setelah sebelumnya mangkir dalam panggilan pemeriksaan. Kasus korupsi tersebut terkuak setelah penyidik Bareskrim menelusuri bahwa semestinya “mobile crane” yang dipesan pada 2012 silam dengan anggaran senilai Rp45 miliar itu dikirimkan ke sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Cirebon, Banten, Panjang (Lampung) dan Pontianak. Namun barang-barang tersebut tidak dikirim, dan setelah diselidiki ternyata pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak membutuhkan barang itu. (ant)
Panitera Dituntut 4,5 Tahun JAKARTA - JPU menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.Selain hukuman penjara,Jaksa juga meminta agar Syamsir membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.Jaksa meyakini Syamsir dinilai terbukti menerima duit suap sebesar Rp.2 ribu dolar AS dari Gubernur Sumut (non aktif) Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evy Susanti, melalui pengacara Otto Cornelis Kaligis dan anak buahnya M Yaghari Bastar Guntur alias Gery,untuk mengamankan gugatan Pemerintah Provinsi Sumut atas pengujian kewenangan Kejati Sumut terkait penyelidikan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korup-
si dana bantuan sosial (Bansos),bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), tunggakan dana bagi hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumut. Dalam analisa yuridisnya,Jaksa menengarai, berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan,perbuatan yang dilakukan Syamsir dinilai telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan pertama, yakni Pasal 12 huruf c UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Syamsir menurut Jaksa,dinilai terbukti dua kali menerima uang masing-masing 1000 ribu dollar AS dalam dua tahap. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
RJ LINO DIPERIKSA - Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino mengacungkan ibu jari usai menjalani pemeriksaan di Bareskirm Mabes Polri, Jakarta, kemarin. RJ Lino menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi di Pelindo II dalam pengadaan 10 unit 'mobile crane'.
Kepala Daerah
Minta Naik Gaji Suluh Indonesia/ant
KERJASAMA - Presiden Joko Widodo bersama Presiden Italia Sergio Mattarella menyaksikan pertukaran dokumen kerjasama bidang ekonomi antara Menlu Retno LP Marsudi (kedua kanan) dan Minister of Economic Development Italia Federica Guidi (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Sejumlah kepala daerah mengajukan rekomendasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka meminta adanya kenaikan gaji untuk bupati dan walikota demi optimalisasi kinerja pimpinan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Menanggapi itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, permintaan itu memang sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi)
yang akan menaikan gaji para kepala daerah. Namun, kenaikan itu baru bisa dilaksanakan apabila pertumbuhan ekonomi sudah membaik. Indikatornya yaitu apabila pertumbuhan ekonomi telah memenuhi target di atas 6 persen. ‘’Yang penting itu, kepala daerah harus kerja dulu, bertanggung jawab dan amanah,” kata Tjahjo di Jakarta, kemarin. Selain itu, Kemendagri juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelum memutusakan dapat menyetujui atau tidak. “Kalau porgram itu kordinasi antara kementerian dan lembaga. Kaya ini minta naik gaji, kan wewenangnya kementrian keuangan,” kata Tjahjo. Rekomendasi para kepala daerah itu disampaikan usai kegiatan orientasi kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah (OKPPD) Kemendagri. Tjahjo mengatakanrekomendasi para kepala daerah ini akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.
Namun, sebelum kenaikan gaji benar-benar dipenuhi pemerintah pusat, para bupati/walikota diminta harus mampu melayani publik, memotong birokrasi perizinan. ‘’Kalau bisa masalah perizinan itu selesai dalam hitungan hari, kalau perlu jam,” ujarnya. Selain itu, para bupati/walikota juga diminta dapat membangun jaringan lebih baik. Ia juga menekankan agar program-program daerah bisa sinergi serta punya konektivitas dengan kebijakan nasional. (har)
Indonesia-Italia
Hasilkan Kontrak Bernilai 1,055 Miliar Dolar PRESIDEN RI Joko Widodo mengatakan kunjungan Presiden Italia Sergio Mattarella telah membawa delegasi bisnis sebanyak 30 orang dan akan menghasilkan total kontrak senilai kurang lebih 1,055 miliar dolar AS. Presiden saat pernyataan pers bersama di Istana Merdeka Jakarta, kemarin mengatakan, dirinya dan Presiden Mattarella membahas upaya peningkatan hubungan bilateral, terutama di bidang ekonomi. Presiden mengungkapkan kontrak tersebut berupa kerja sama baru, terutama di bidang logistik energi dan infrastruktur serta ekspansi di bidang otomotif. ‘’Dalam prtemuan tadi, kami membahas empat isu utama,” kata Jokowi.
Isu pertama, kata Presiden, membahas peningkatan kerja sama di bidang industri kulit, fashion, dan furnitur. Kedua, peningkatan kerja sama di bidang pariwisata. Ketiga, peningkatan kerja sama di bidang energi, termasuk penggunaan CPO sebagai salah satu sumber energi terbarukan dan keempat peningkatan kerja sama di bidang “interfaith” dialog. ‘’Hubungan Indonesia dan Italia dari tahun ke tahun menunjukkan
peningkatan,” ungkapnya. Perdagangan pada tahun 2014 mencapai 4,01 miliar dolar AS dan investasi Italia ke Indonesia mencapai 63,02 juta dolar AS. Jumlah wisatawan Italia yang berkunjung ke Indonesia mencapai 68.000 orang. ‘’Saya gembira dalam pertemuan ini kami juga telah menndatangani dua dokumen kerja sama di bidang bebas visa untuk pemegang paspor diplomatis dan pspor dinas, serta kerja sama di bidang pariwisata,” katanya. Selain isu bilateral, Presiden mengatakan, pertemuan dengan Mattarella juga membahas isu penting yang sedang dihadapi oleh Eropa saat ini, yaitu isu migrasi. Presiden juga mengatakan bahwa kunjungan Presiden Italia merupakan kunjungan yang sangat bersejarah bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Italia. ‘’Ini merupakan kunjungan pertama seorang kepala negara Italia ke Indonesia dalam waktu 66 tahun,” kata Presiden. Presiden Mattarella mengatakan bahwa kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan pertamanya di luar kawasan mediterania. ‘’Kami (Indonesia-Italia) telah memiliki kerja sama yang baik. Namun, (masih) ada potensi yang sangat besar untuk kepentingan kedua negara untuk memperkuat kerja sama,” kata Presiden Mattarella. Mattarella juga mengucapakan terima kasih kepada Indonesia atas partisipasinya dalam Expo Milan yang telah sukses dikunjungi jutaan orang. Presiden Mattarela berharap Presiden Joko Widodo juga dapat melakukan kunjungan ke Italia untuk meningkatkan kerja sama dan sebagai bukti sebagai negara yang bersahabat. (son)
Suluh Indonesia/ant
KUNJUNGAN WISATAWAN MENURUN - Sejumlah wisatawan berada di pinggiran pantai Senggigi, Kecamatan Batulayar, Gerung, Lombok Barat, NTB, kemarin. Menurut data pantaun Dinas Pariwisata Provinsi NTB ditutupnya Bandara Internasional Lombok (BIL) sejak lima hari lalu akibat gangguan abu vulkanik erupsi Gunung Barujari berdampak pada turunnya angka kunjungan wisatawan ke pulau Lombok sebanyak 50 persen akibat banyaknya wisatawan yang membatalkan berkunjung ke Lombok.
Agung Siap Jadi Wakil Ketua Umum JAKARTA - Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Dave Akbarsyah Laksono mengatakan Agung Laksono bersedia menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar hanya untuk menyiapkan musyawarah nasional Partai Golkar. ‘’Pada musyawarah antara Pak Agung dan Pak Aburizal, Pak Agung bersedia menjadi wakil ketua umum dengan catatan tersebut,” kata Dave Akbarsyah Laksono, di Jakarta, kemarin. Dave mengatakan hal itu
menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Fadel Muhammad, yang mengatakan, Agung tidak keberatan Aburizal menjadi ketua umum Partai Golkar. Menurut Dave, berdasarkan AD/ART Partai Golkar, Munas diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar. Kalau DPP Partai Golkar ada dua kepengurusan, kata dia, maka tidak bisa menyelenggarakan Munas. ‘’Karena itu, solusinya Partai Golkar kembali ke kepengurusan Riau, di mana Pak Ical ketua umum dan Pak Agung
wakil ketua umum,” katanya. Namun, DPP Partai Golkar kepengurusan Riau, periodenya akan berakhir pada Desember 2015, sehingga Munas Partai Golkar juga harus diselenggarakan paling lambat pada Desember 2015. Menurut Dave, Agung bersedia duduk di posisi wakil ketua umum, hanya untuk sementara saja yakni untuk menyiapkan munas bersama-sama. Soal calon ketua umum, anggota Komisi I DPR RI ini mengusulkan, dibuka kepada seluruh kader yang memenuhi persyaratan sesuai AD/ART untuk mencalonkan diri, tapi
Aburizal dan Agung, tidak mencalonkan diri lagi. Sebelumnya, Fadel Muhammad mengatakan ada beberapa titik temu pada pembicaraan antara Aburizal dan Agung Laksono. Titik terang tersebut, kata dia, Agung Laksono tidak keberatan Aburizal menjadi ketua umum Partai Golkar. ‘’Tapi ada permintaan Agung yang belum disepakati Aburizal yakni soal posisinya di kepengurusan dan rekonsiliasi partai dibantu Wakil Presiden Jusuf Kalla,” katanya. (ant)