Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 10 Maret 2017
No. 50 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
Bank Mandiri Dibobol JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari PT Bank Mandiri (Tbk) kepada PT Central Stell Indonesia. “Sudah ditetapkan dua tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum di Jakarta, kemarin. Kedua tersangka itu, Mulyadi Supardi alias Hua Ping atau A Ping (MS alias HP) pekerjaan karyawan swasta dan Erika Widiyanti Liong (EWL), Direktur PT Cental Stell Indonesia. Penetapan tersangka terhadap MS berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-18/F.2/ Fd.1/02/2017 tanggal 21 Februari 2017. Lalu, tersangka EWL jabatan Direktur
PT. Central Stell Indonesia berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-19 /F.2/Fd.1/02/2017 tanggal 21 Februari 2017. Sebelumnya, penyidik JAM Pidsus memeriksa tiga saksi, yakni, Tan Le Ciaw, Ivan Wijaya, dan Liem Khai Tjen alias Athai. Dalam pemeriksaan, saksi Tan Le Ciaw menyebutkan yang bersangkutan selaku pemegang saham 15 persen di PT Central Stell Indonesia pernah menerima aliran dana melalui tersangka “MS alias HP atau Aping” atas pembayaran hutang dari PT Central Stell Indonesia. Saksi Ivan Wijaya menerangkan mengenai pengelolaan kas kecil (pengelolaan keuangan) di PT Central Stell Indonesia. (ant)
Suluh Indonesia/ant
MENGUNGSI DARI BANJIR - Warga membawa barang bawaan menggunakan perahu ketika akan mengungsi dari banjir luapan sungai Kampar yang merendam Desa Buluhcina, Kampar, Riau, kemarin. Sejumlah warga yang rumahnya terendam memilih untuk mengungsi.
Jaksa Ungkap
Uang E-KTP Dibagi di Ruang Novanto
Suluh Indonesia/ant
AKSI DUKUNG KPK - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo (ketiga kiri) menerima kaos dukungan untuk KPK dari perwakilan BEM se-Jabodetabek dan Banten saat aksi BEM di depan gedung KPK, Jakarta, kemarin. BEM mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus megakorupsi proyek e-KTP.
JAKARTA - Meski anggaran proyek e-KTP belum diketok, pembagian uang di DPR telah dilakukan. Para anggota Dewan itu menerima uang dari pengusaha bernama Andi Agustinus atau Andi Narogong. “Pada sekira bulan September-Oktober 2010 di ruang kerja Mustoko Weni di gedung DPR, Andi Narogong memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR dengan maksud agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP elektronik),” kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaannya di Tipikor Jakarta, kemarin. Di ruang kerja Mustoko
Weni itu, Andi Narogong membagikan uang untuk Anas Urbaningrum, Arief Wibowo, Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Agun Gunandjar Sudarsa, Mustoko Weni, Ignatius Mulyono, Taufik Effendi, dan Teguh Djuwarno. Selain itu, Andi kembali membagikan uang di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 gedung DPR dan di ruang kerja Mustoko Weni. Setelah adanya kepastian tersedianya anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 gedung DPR dan di ruang kerja Mustoko Weni, selanjutnya Andi Narogong beberapa kali juga memberikan sejumlah uang kepada pimpinan Badan Anggaran DPR Melchias Mar-
cus Mekeng selaku Ketua Banggar sejumlah USD 1,4 juta dan kepada 2 Wakil Ketua Banggar, yaitu Mirwan Amir, Olly Dondokambey, masingmasing USD 1,2 juta serta Tamsil Linrung sejumlah USD 700 ribu,” kata jaksa KPK. Tak hanya itu, saat masa reses pada Oktober 2010, Andi Narogong kembali membagibagikan uang. Saat itu, Andi memberikan uang kepada Arief Wibowo sebesar USD 50 ribu untuk dibagikan kepada seluruh anggota Komisi II DPR. “Dengan rincian, Ketua Komisi II DPR sejumlah USD 30 ribu, 3 orang Wakil Ketua Komisi II DPR masing-masing USD 20 ribu, 9 orang Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) pada Komisi II DPR masing-masing USD 15 ribu, dan 37 orang anggota
Komisi II DPR masing-masing antara USD 5 ribu sampai USD 10 ribu,” kata jaksa KPK. Dalam perkara itu, KPK menyebut 2 terdakwa, yaitu Irman dan Sugiharto, melakukan korupsi bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa pada Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, Diah Anggraini selaku SekjenKemendagri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011. Namun sejauh ini, nama-nama selain 2 terdakwa itu belum jadi tersangka. (kmb)
Uang e-KTP Mengalir ke Partai
Setya Novanto Berharap Partai Golkar Solid KETUA DPR RI merangkap Ketua umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku prihatin tuduhan dirinya yang diduga ikut menerima uang suap dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Ia mengaku khawatir kasus ini dapat berimbas pada partai yang dipimpinnya. Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar ini juga menegaskan tidak ada perpecahan dalam tubuh internal Golkar akibat adanya kasus itu. “Nggak ada perpecahan, tapi perlu saya jelaskan kepada seluruh DPD saya di Indonesia bahwa Golkar tidak pernah menerima sepeser pun, diharapkan semuanya tetap solid dan kuat,” katany-
adi Jakarta, kemarin. Ia berharap semua kader partainya tabah dan tetap solid menghadapi situasi ini. Novanto juga berharap perkara hukum yang menyeret-nyeret namanya ini bisa diselesaikan. “Ya itulah yang saya agak prihatin. Ini kita dengan situasi yang baik-baik ternyata ada masalah,” katanya.
Dia juga memastikan Golkar tidak pernah menerima aliran dana sebesar Rp 150 miliar seperti yang disebut dalam dakwaan sidang. “Saya sampaikan, apa betul Golkar terima Rp150 miliar? Saya bilang itu durhaka, saya demi Allah, kepada kader Golkar saya tidak pernah terima apapun,” kata Novanto. Novanto menegaskan pertemuan dengan bekas bendahara umum PD M Nazaruddin, bekas ketua fraksi PD di DPR Anas Urbaningrum dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong sama sekali tidak benar. “Meskipun mengetahui ada edaran sehingga saya sempat membaca dan saya sampaikan apa yang disampaikan saudara Nazar, pertemuan saya dengan Anas, Nazaruddin dan Andi adalah tidak benar. Bahkan, menyampaikan e-KTP, bahkan saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari e-KTP,” tegasnya. Penegasan Setya Novanto membantah surat dakwaan atas dua terdakwa kasus korupsi e-KTP yaitu Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, serta Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen. Dakwaan dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3/2017) kemarin. Dalam dakwaan itu, Jaksa KPK Eva Yusatisiana yang membacakan surat dakwaan juga menyebut Andi . (har)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN TERIMA SBY - Presiden Joko Widodo (kiri) menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta, kemarin. Berbagai isu politik terkini dibicarakan dalam pertemuan kedua tokoh ini.
Jokowi Setuju
Transisi Politik Harus Ditradisikan JAKARTA - Presiden Joko Widodo setuju dengan pendapat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang transisi politik yang baik antar-pemerintahan sehingga bisa menjadi tradisi bangsa Indonesia ke depan. Dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan mantan Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang sempat disinggung soal indahnya transisi pemerintahan dari SBY ke Jokowi. “Pak SBY sudah menyampaikan bahwa transi-
si politik dari presiden sebelumnya ke berikutnya harus ditradisikan,” kata Jokowi. Namun Jokowi juga menyoroti tentang pentingnya budaya estafet pembangunan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan yang meneruskan. “Budaya estafet harus kita miliki sehingga kita tidak memulai terus dari awal. Itu yang harus kita tradisikan,” katanya. Menurut dia, jika Indonesia memiliki tradisi estafet pembangunan maka negara ini akan lebih gampang untuk mencapai ti-
tik target bagi kebaikan rakyat dan negara. SBY yang siang itu duduk berdampingan dengan Presiden Joko Widodo di veranda Istana Merdeka merasa bersyukur atas kesempatan untuk dapat bertemu dengan Kepala Negara. SBY sendiri tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 12.05 WIB dengan didampingi oleh mantan Menkopolhukam Djoko Suyanto. Kedatangan keduanya disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selang beber-
apa menit, Presiden Joko Widodo tiba di Istana Merdeka dan langsung menyambut serta menyalaminya dengan hangat. Usai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengajak SBY untuk berbincang sejenak di halaman veranda Istana Merdeka. Aktivitas veranda talk ini biasanya dilakukan untuk menunjukkan persahabatan dan kedekatan antara Presiden dengan tamunya. Keduanya berbincang sambil menyeruput teh. (ant)