Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 10 Februari 2017
No. 30 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
Kediaman Wali Kota Kendari Diduga Dilempar Bom KENDARI - Rumah kediaman Wali Kota Kendari, Sultra Asrun, terjadi ledakan yang diduga akibat lemparan bom, Kamis, sekitar pukul 07.30 Wita. Yusman, warga sekitar, mengaku saat mendengar suara ledakan, dirinya langsung berlari ke luar rumah untuk mencari sumber suara. Perhatiannya tertuju di kediaman Wali Kota Kendari yang berjarak sekitar 30 meter dari rumahnya. “Saya langsung ke luar rumah, ternyata ledakan itu dari rumahnya wali kota, saya langsung ke sana dan matikan tiga titik api dari ledakan itu,” katanya. Yusman saat itu juga melihat dampak
dari ledakan, di antaranya kaca Pos Polisi Pamong Praja pecah, tembok belakang rumah retak, dapur beserta isi rusak parah, dan gorden dapur terbakar. Sekitar pukul 08.45 Wita, Tim Jihandak Brimobda Sultra tiba di tempat kejadian perkara untuk untuk melakukan olah TKP. Tim Jihandak datang ke TPK dipimpin langsung Kepala Satuan Brimobda Sultra AKBP Kasero Manggolo. Di lokasi juga datang Kapolres Kendari AKBP Sigid Hariyadi. Saat ledakan, Wali Kota Kendari tidak barada di kediaman tersebut, akan tetapi berada di rumah jabatan Wali Kota Kendari. (ant)
Suluh Indonesia/ant
EKO SUSILO DIPERIKSA - Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi berjalan saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Presiden Yakin
Media Arus Utama Dapat Bertahan
Suluh Indonesia/ant
NAMA CALON KOMISIONER - Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Menkeu selaku Ketua Pansel Dewan Komisioner OJK Sri Mulyani (kedua kiri), dan dua anggota pansel Darmin Nasution (kedua kanan) dan Agus Martowardojo (kanan) bersalaman seusai memberi keterangan pers di Jakarta, kemarin.
Cegah Napi Plesir
DPR Dorong Bentuk Badan Otonom Kelola Lapas PEMBERIAN kewenangan pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) oleh suatu badan otonom yang kewenangannya berada langsung di bawah presiden dinilai bisa mencegah praktik kongkalikong antara petugas Lapas dengan narapidana yang dibinanya. Melalui badan otonom tersebut maka pengelolaan Lapas akan terpisah dari Kementerian Hukum dan HAM. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengungkapkan usulan tersebut sedang dikaji dewan. “Jadi kenapa napi itu bisa keluar penjara, itu karena adanya hubungan baik tapi tentunya tidak ada makan siang yang gratis. Ada konpensasi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi pembiasan, dan dari pembiasaan napi bisa keluar penjara,” katanya dalam
diskusi dialektika demokrasi ‘Napi Plesiran, Kok Bisa?’ di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Dia mengaku sulit mencegah kongkalikong petugas Lapas dengan napi karena banyaknya persoalan di Lapas. “Kalau kita lihat Lapas itu seperti sebuah kerajaan sendiri di dalamnya, dimana rajanya adalah Kalapas setelah itu ada orang kedua yaitu KPLP (kepala pengamanan lapas ) yang memiliki kewenangan mengatur masuk dan keluarnya napi. Napi minta izin keluar sama
KPLP, mau lama atau sebentar,” jelas Nasir. Persoalannya, menurut anggota DPR dari Fraksi PKS ini, Kepala kantor wilayah Kemenkum HAM tidak memiliki kewenangan langsung menindak apabila menemukan masalah di Lapas. Ada jalur birokrasi yang rumit. “Karenanya memang perlu diubah manajemen pengelolaan Lapas. Saya pernah mengusulkan Lapas sebaiknya dibuat suatu badan otonom meskipun memang ini bukanlah satu-satunya solusi tetapi bisa mengurangi masalah,” ujarnya. Dengan memotong jalur birokrasi persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam Lapas bisa langsung ditangani badan otonom yang kemudian bisa langsung diteruskan kepada presiden untuk mengambil keputusan terbaik. Dia meyakini, untuk memperbaiki berbagai persoalan di Lapas hal utama yang dilakukan adalah mengubah sistem pengelolaan Lapas. “Soal sistem pembinaan pegawai di Lapas inilah yang mempengaruhi kenapa kemudian terkadang Lapas menjadi seperti ini. Memang UndangUndang Pemasyarakatan harus diubah, sudah terlalu lama dari 1995. Harus ada sistem sehingga bisa menekan perasaan tadi,” imbuhnya. Dengan sistem yang baik, kata Nasir maka hasrat petugas untuk menyalahgunakan kewenangan bisa dikunci. “Makanya sistem ini sangat penting agar petugas Lapas tidak leluasa dan menutup keleluasaan potensi untuk menyalahgunakan kewenangan-kewenangannya. Sehingga di Lapas bisa tertib,” kata Nasir. (har)
AMBON - Presiden Joko Widodo meyakini media arus utama atau mainstream dapat bertahan karena saling melengkapi informasi meski “digempur” kekuatan media sosial yang kecepatannya tinggi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan dalam acara Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon,kemarin menegaskan, ia yakin media arus utama tetap akan mampu bertahan di era maraknya media sosial. “Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia menghadapi, saya yakin meski ‘digempur’ media arus utama seperti radio dan televisi dapat bertahan karena
saling melengkapi,” katanya. Menurut dia, media sosial hanya unggul dalam hal kecepatan sementara media arus utama tetap lebih unggul dari sisi kedalaman materi dan akurasi. Presiden juga menegaskan, digitalisasi komunikasi telah membuat setiap individu menjadi produsen berita. “Setiap saat di media sosial kita kebanjiran berita, ada yang obyektif, baik, tapi banyak juga yang bohong, yang bikin gaduh, penuh caci maki, bahkan ancam persatuan bangsa. Tapi saya yakin ini akan mematangkan kita, membuat kita tahan uji. Ini fenomena semua negara,” katanya. Presiden mengakui saat ini jagat media mainstream sedang
menghadapi merebaknya fenomena media sosial. “Ini menjadi kegandrungan baru di kalangan masyarakat, sekarang semua main media sosial, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Semua main media sosial, ada yang senang twitter, facebook, instagram, path. Semua gandrung media sosial,” katanya. Dan satu per satu media mainstream yang tidak bisa beradaptasi di seluruh dunia mulai berguguran, kata Presiden. “Media sosial juga memusingkan pemerintah. Ini yang saya dengar dari perdana menteri, presiden yang saya temui, semua mengeluhkan. Kalau media mainstream masih bisa diajak bicara tapi media
sosial siapa yang bisa ‘memagari’,” katanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghentikan penyebaran berita palsu (hoax) yang memecah-belah. “Dalam kondisi ini, media arus utama harus bisa meluruskan yang ‘bengkok-bengkok’ bukan justru memungut sebagai bahan berita,” katanya. Presiden prihatin karena kini kerap kali jika ada topik banyak dibicarakan di media sosial atau “trending topic” justru menjadi bahan berita bagi media arus utama. Ia menegaskan, media mainstream tidak boleh luntur dalam menjunjung etika. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PUNCAK HARI PERS NASIONAL 2017 - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua PWI Pusat Margiono (kedua kanan), Ketua Dewan Pers Yoseph Adhi Prasetyo (kedua kiri), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kanan), dan Gubernur Maluku Said Assagaff (kiri), memukul tifa sebagai tanda peresmian puncak Hari Pers Nasional 2017 di Ambon, kemarin.
Ditagih Bangun Smelter
Anggota DPR Dibentak JAKARTA - Sikap arogansi Presdir PT Freeport Indonesia Chappy Hakim disesalkan anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo. Pasalnya, Cheppy membentak dan memarahi anggota Komisi VII DPR tersebut karena di dalam rapat telah menuding PT Freeport tidak konsisten. Perusahaan asal AS tersebut disebut Mukhtar tak kunjung memenuhi janjinya membangun smelter di Papua sesuai perintah undang-undang. Mukhtar Tompo men-
gungkapkan perilaku tidak menyenangkan tersebut dialaminya ketika dalam rapat, ia memberikan closing statement. Dia mempertanyakan soal komitmen PT Freeport yang ingin membangun smelter. Sebab, semua perusahan tambang sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) wajib membangun smelter. “Intinya dalam amanah UU (Minerba), perusahan tambang wajib bangun smelter tapi Freeport tidak. Dalam rapat dia (PT Freeport) selalu memberikan jawaban, dia
janji, iya kami bangun smelter, tapi ternyata tidak. Kemudian pada rapat berikutnya justru menyatakan kami (Freeoprt) akan bangun smelter tapi kami perpanjangan kontrak dulu,” ungkap Mukhtar Tompo usai rapat Komisi VII DPR RI dengan 12 perusahaan termasuk PT Freeport Indonesia di Ruang Komisi VII Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Sidang pun ditutup, Mukhtar kemudian menghampiri Chappy untuk bersalaman. Namun, saat tangannya disodorkan, Purnawirawan Marsekal
TNI AU itu menepis ajakan salaman Mukhtar. “Awalnya saya mau memberi salam, tetapi tanggan saya ditampias,” kata Mukhtar. Tidak sampai disitu, politisi Partai Hanura ini mengaku Chappy malah membentak sambil menunjuk-nunjuk ke dirinya. “‘Kau jangan macem-macam ? Mana saya tidak konsisten ? saya konsisten !’ Dia bilang itu ke saya sambil tunjuk-tunjuk saya. Habis itu dia pergi,” cerita Mukhtar menirukan bentakan Chappy. (har)