Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 10 Januari 2017
No. 7 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
KPK Klaim
Sumbang Rp14,6 Miliar Dana Gratifikasi JAKARTA - KPK menyumbangkan Rp14,6 miliar ke kas negara dari 549 laporan gratifikasi yang diterima lembaga tersebut. “Dari laporan gratifikasi ini, lebih dari Rp14,6 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP (penerimaan negara bukan pajak),” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers Capaian Kinerja KPK 2016 di Jakarta, kemarin. Sepanjang 2016, Direktorat Gratifikasi, KPK telah menerima sebanyak 1.948 laporan. Dari jumlah tersebut, 549 di antaranya dinyatakan milik negara, 57 ditetapkan milik penerima dan 323 laporan masih dalam proses penelaahan. Dilihat dari instansi pelapor, BUMN-BUMD merupakan institusi paling banyak yang me-
laporkan gratifikasi dengan 731 laporan, diikuti kementerian dengan 640 laporan, dan pemerintah daerah dengan 239 laporan. “Kami harap lembaga lain juga banyak menyerahkan laporan pada masa yang akan datang, apakah aparat penegak hukum maupun legislatif,” tambah Laode. KPK menurut Laode juga ikut melakukan pembenahan terhadap fenomena gratifikasi dari perusahaan farmasi pada dokter. Salah satu contohnya adalah dengan terbitnya Permenkes Nomor 58 Tahun 2016 tentang “Sponsorship” bagi Tenaga Kesehatan. “KPK bersama Kementerian Hukum dan HAM juga sedang melakukan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Gratifikasi. (ant)
OPM Lakukan Kriminal BATANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pengibaran bendara oleh seorang oknum di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne, Australia, merupakan tindakan kriminal murni. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau pembangunan tol BatangSemarang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Senin siang. “Itu urusan dalam negeri Australia, itu urusan kriminal, tidak ada hubungannya dengan NKRI, enggak ada,” kata Presiden. Kepala Negara mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri RI terkait hal itu. Bahkan diketahui Pemerintah Australia telah menambahkan jumlah personel aparat keamanan untuk mengamankan
kawasan KJRI Melbourne yang sempat diterobos oleh oknum pada Jumat (6/1) tersebut. “Dan sekarang saya sudah mendapatkan laporan dari Menlu (tentang) penambahan aparat keamanan dari Australia untuk kanan kiri. Saya kita itu urusan dalam negeri Australia,” katanya. Ia menegaskan kembali insiden tersebut sebagai urusan Australia. Presiden Jokowi menambahkan ia telah meminta Menlu untuk menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Australia agar mengambil tindakan untuk mencegah agar kejadian serupa tak terulang. “Menlu sudah menyampaikan ke sana permintaan itu,” kata Presiden. Sebelumnya, seorang oknum yang berapiliasi dengan OPM memasang bendara Bintang Kejora di KJRI. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SIMULASI CALON TUNGGAL - Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mempraktekkan cara menyoblos surat suara calon tunggal saat simulasi pemungutan suara Pilkada di Pati, kemarin.
BEM Jabodetabek
Siap Gelar Aksi Bela Rakyat
Suluh Indonesia/ant
UNJUK RASA KRITISI PEMERINTAH - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumut di Medan, kemarin. Mereka meminta pemerintah agar mencabut kebijakan tentang kenaikan tarif dasar listrik, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
JAKARTA - Sejumlah mahasiswa Jabodetabek akan melakukan Aksi Bela Rakyat 121 pada 12 Januari 2017 di depan Istana Merdeka, Jakarta, terkait kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat, seperti kenaikan biaya mengurus STNK dan BPKB. “Kami mahasiswa Jabodetabek akan menggelar aksi bela rakyat, menuntut pemerintah untuk segera bertanggung jawab dengan kebijakan yang mereka ambil,” ujar Ketua BEM PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) Fikri Azmi, saat dimintai keterangan tentang Aksi Bela 121 di Jakarta, kemarin. Fikri menambahkan bahwa banyak kebijakan pemer-
intah yang dianggap memberatkan masyarakat di awal tahun 2017, mulai dari naiknya tarif dasar listrik, biaya pengurusan STNK dan BPKB, BBM, dan kenaikan TDL. Karena itu, Fikri mengajak seluruh mahasiswa yang ada di Jabodetabek untuk turut berpartisipasi dalam melakukan Aksi Bela Rakyat 121 menuntut kebijakan yang memberatkan masyarakat. “Saya mengajak seluruh mahasiswa se-Jabodetabek untuk ikut dalam Aksi Bela Rakyat 121, menyuarakan tuntutan atas kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat,” tambahnya. Dalam Aksi Bela Rakyat 121 yang akan digelar pada 12 Januari, mahasiswa memiliki beber-
apa tuntutan yang harus ditegakkan, antara lain: 1. Mencabut PP No.60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Menolak kenaikan tarif dasar listrik golongan 900 VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif dasar listrik golongan 900 VA. 3. Menjamin terpenuhnya kebutuhan BBM bersubsidi di seluruh SPBU. “Jika nantinya niat baik mahasiswa untuk menemui pemerintahan Jokowi-JK tidak digubris dan tidak ditanggapi dengan baik, maka kita betul-betul sangat yakin kalau rezim ini sedang sakit dan kita
tidak akan segan untuk melakukan reformasi jilid II,” katanya. Renacanya beberapa perguruan tinggi yang terdapat di Jabodetabek akan ikut serta dalam aksi tersebut, antara lain Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), UNJ, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), serta STT PLN Jakarta. Sebelumnya, anggota DPR Aboe Bakar Al-Habsyi menilai kenaikan kurang tepat. Menurut dia, kenaikan tarif itu hendaknya dilakukan secara bertahap agar masyarakat tidak kaget dan menjadi terbebani. Jika pertimbangannya kenaikan biaya material, harusnya pertimbangkan nilai ekonomis biaya produksinya. (ant)
PDIP Canangkan
Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan HUT PDIP kali ini mencanangkan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Tema yang diambil pada HUT PDIP tahun 2017 adalah PDIPRumah Kebangsaan untuk Indonesia Raya. Ketua Panitia HUT PDIP tahuan 2017 Andreas Hugo Pareira di Kantor DPP PDIP Jakarta, kemarin mengatakan, melalui lingkungan hidup akan tercipta keberlangsungan. Karena lingkungan adalah penopang utama kehidupan. PDIP, menurut Andreas akan mewajibkan struktural bersama kader di legislatif dan eksekutif untuk merawat dan
membesarkan pohon dengan prinsip satu pohon menyelamatkan puluhan nyawa anak bangsa. “Ketua umum PDIP Megawati pidato politik dalam acara HUT ke 44 PDIP ini juga mencanangkan Gerhan atau Gerakan Rehabitasi Hutan dan Lahan sebagai simbol keberlanjutan bangsa ini,” katanya. Andreas menambahkan, momen HUT PDIP hari ini juga
menjadi peristiwa bersejarah karena ditandai dengan pemberian sertifukat ISO 9001 2015 dari Lembaga Sertifikasi International Certification Services Management (ICSM) Indonesia kepada PDIP. PDIP akan menjadi partai pertama di Asia Tenggara (ASEAN) yang menerima sertifikat itu, yakni ISO 9001:2015. ISO (Organisasi Internasional untuk Standardisasi) merupakan lembaga nirlaba internasional yang menetapkan standar-standar untuk organisasi, perusahaan, hingga produk. ISO 9001:2015 adalah sertifikat untuk organisasi yang telah memenuhi kualitas sistem manajemen. “Ini artinya, menjadikan PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik di Asia Tenggara yang meraih sertifikat ISO 9001 2015,” kata Ketua DPP PDIP itu. Selain itu, Megawati juga menyampaikan pidato politik dengan menginstruksikan seluruh kader PDIP untuk menjadi garda terdepan menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggakl Ika dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau yang dikenal sebagai 4 Pilar Kebangsaan. . Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri acara HUT tersebut. “Bapak Presiden akan memberikan sambutan memberikan ucapan kepada kader partai,” kata Ahmad Basarah. (har)
Suluh Indonesia/ant
PAPARAN KINERJA KPK - Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi Pimpinan KPK Basaria Panjaitan (kiri), Laode M Syarif (kedua kiri), Saut Situmorang (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) menyampaikan paparan terkait kinerja KPK Tahun 2016 di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. KPK menyumbang Rp 497,6 miliar untuk kas negara dan uang tersebut merupakan sitaan dan rampasan.
Pimpinan Baru
PDIP Fokus Bidang Kemaritiman JAKARTA - Rapat paripurna pembukaan masa sidang ke III tahun sidang 2016-2017 hari ini rencananya sekaligus mengagendakan pembahasan dan pengesahan penambahan satu kursi pimpinan MPR dan DPR untuk Fraksi PDI Perjuangan. Sebelumnya rapat Baleg telah merumuskan revisi terbatas UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan dengan
penambahan pimpinan DPR yang baru, kemungkinan akan diberi tugas membidangi masalah kemaritiman. Dari diskusi internal antar pimpinan DPR terkait pembahasan nomenklatur pimpinan DPR yang baru, fokus pembahasannya pada masalah maritim. “Pasti dirapimkan, memang sementara yang berkembang fokus maritim. Ya kita lihat aja. Harus bicara baik,” kata Fahri di Jakarta, kemarin. Fahri sendiri selaku Wakil Ketua DPR membidangi Koor-
dinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) yang ruang lingkup tugasnya pada Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X dan Badan Kehormatan. Saat ini, menurut Fahri nomenklatur pimpinan DPR yang baru sedang dikaji di Badan Keahlian DPR. Meski begitu, posisi yang cocok untuk pimpinan DPR yang baru yakni bidang maritim. “Tapi intinya konsepnya berdasarkan kemitraan. Menko baru di pemerintahan kan kemaritiman. Nggak ada masalah, tinggal
soal prosedur saja,” kata dia. Fahri mengatakan tidak masalah dengan penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR yang diperuntukan untuk mengakomodasi kepentingan Fraksi PDI Perjuangan karena merupakan partai pemilu legislatif dengan kursi terbanyak di parlemen. “Falsafahnya, akomodasi untuk ciptakan stabilitas politik lebih baik. Nggak ada masalah, mudah-mudahan terlaksana bisa buat stabilitas,’’ katanya. (har)