Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 9 Desember 2016
No. 228 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Hatta Taliwang Ditangkap JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia membenarkan penangkapan seorang aktivis bernama Hatta Taliwang (HT) terkait dugaan makar pada Kamis (8/12) dini hari. “Yang bersangkutan juga telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabagpenum Divisi Humas Polri ¿Kombes Martinus Sitompul dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Martinus menjelaskan bahwa penangkapan HT juga terkait dengan 11 orang yang ditelah ditangkap sebelumnya pada Jumat (2/12) dini hari terkait dugaan makar. Hatta ditangkap pada Kamis dini hari tadi pukul 01.00 WIB di rumah susun di daerah Bendungan Hilir Jakarta Pusat karena dianggap melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Yang bersangkutan melakukan postingan di media sosial berisi kalimat yang menimbulkan permusuhan terkait SARA. Dalam hal ini penyidik punya kesempatan memeriksa 1x24 jam untuk ditentukan ditahan atau tidak,” tuturnya. Terkait dengan barang bukti, Martinus mengatakan telah disita telepon genggam, buku, dan dokumen dari yang bersangkutan. “Tentu terkait barang bukti akan dilakukan pencarian lainnya, kalau sudah tersangka tentu penyidik minimal punya dua alat bukti yang sah,” ucap Martinus. Sebelumnya, Polri juga telah melakukan penangkapan terhadap 11 orang terkait dengan dugaan makar pada Jumat (2/ 12) dini hari dan menetapkan mereka sebagai tersangka. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TAUFIK EFFENDI DIPERIKSA - Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi berjalan keluar ruangan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
Kewenangan Bawaslu
Bisa Bubarkan Partai Politik
Suluh Indonesia/ant
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan menolak usulan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) penguatan Badan Pengawas Pemilu, yang diatur dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu, kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi. “Usulan tersebut tidak relevan, karena Bawaslu dihadirkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu,” kata Baidowi di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan kewenangan pembubaran parpol ada pada Mahkamah Konstitusi (MK) dan jika terbukti, parpol tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 maupun UU lainnya.
Menurut dia, usulan agar Bawaslu bisa membubarkan parpol hanya akan menambah keruwetan baru dan berpotensi membuat gaduh demokrasi. “Bawaslu punya lembaga permanen hingga tingkat provinsi. dan kewenangan pembubaran parpol oleh Bawaslu rawan disalahgunakan,” ujarnya. Karena itu dia menegaskan bahwa PPP tidak setuju dengan usulan pembubaran parpol oleh Bawaslu dan wewenang itu diatur dalam UUD 1945, UU MK, dan UU Partai Politik sehingga tidak diputuskan pemerintah. Anggota Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu itu mengingatkan bahwa untuk meningkatkan kinerja Ba-
waslu, tinggal kewenangannya di tambah dalam konteks pengawasan pemilu. “Selain itu alokasi anggaran ditambah sehingga fungsi pengawasan bisa maksimal,” katanya. Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengusulkan penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Dia menjelaskan dalam penguatan itu, Bawaslu mempunyai posisi hukum untuk mengajukan pembubaran parpol. “Saat ini pembubaran ada di tangan pemerintah, ini jeruk makan jeruk. Partai pemenang bisa membubarkan
partai lawannya,” kata Jimly saat rapat bersama Panitia Khusus RUU Pemilu, di Gedung Nusantara, Jakarta. Jimly mengatakan Bawaslu harus punya mekanisme pembubaran partai politik sehingga apabila partai melanggar konstitusi maka Bawaslu harus punya legal standing yang jelas untuk bubarkan partai. Fraksi PKS meminta penguatan Badan Pengawas Pemilu dilakukan secara gradual yang diatur dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, sehingga langkah penguatannya tidak langsung pada pemberian kewenangan membubarkan partai politik, kata Ketua FPKS Jazuli Juwaini. (ant)
PASCAGEMPA - Pengendara sepeda motor melintas di antara bangunan yang roboh akibat gempa di kawasan Pasar Meureudu, Pidie Jaya, Aceh, kemarin. Gempa menyebabkan lebih dari 100 orang tewas, ratusan orang luka-luka, dan ratusan bangunan rusak.
Bhinneka Tunggal Ika
Jadikan Pluralisme Berjalan Baik PLURALISME dapat berjalan baik di Indonesia karena adanya moto atau semboyan Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi satu jua), ujar mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan. Kofi Annan saat menyampaikan pidatonya dalam “Bali Democracy Forum IX”, di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali, kemarin mengatakan, moto nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tapi satu) menjadikan sebanyak 300 etnis kelompok dengan 700 bahasa berbeda-beda yang tersebar di In-
donesia dapat hidup secara damai,” ujar Ia mengapresiasi moto atau semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi satu jua). “Berbicara Bali di mana tradisi dan nilai-nilai masyarakatnya dapat terjaga,” kata dia. Ia mengatakan bahwa agama, pluralisme dan demokrasi dapat berjalan selaras. “Aga-
ma dan keyakinan telah memberikan panduan kemanusiaan dan kode etis. Agama telah menginspirasi banyak aturan, bahkan di negara sekuler. Tapi kita tidak bisa mengingkari agama kadang dijadikan alasan untuk membunuh sesama manusia,” ujar dia. Satu-satunya cara untuk menghindari konflik, lanjut dia, setiap pemeluk agama harus bisa menjalankan agamanya secara bebas dengan berpegang pada semangat pluralisme. Ia mengungkapkan pluralisme tidak hanya sebuah konsep yang menghargai perbedaan, melainkan nilai-nilai masyara-kat. “Demokrasi adalah sistem yang cocok untuk menopang pluralisme pada saat ini,” ucapnya. Melalui demokrasi, hak-hak masyarakat maupun perorangan diberikan kesempatan yang setara. “Demokrasi bukan hanya terkait pemilihan, melainkan juga terkait hukum, dan melindungi kebebasan beragama,” tuturnya. Kofi Annan mengatakan pluralisme dan demokrasi harus berjalan selaras. “Pluralisme tidak hanya sebuah konsep yang menghargai perbedaan, melainkan nilai-nilai masyarakat,” ujar Kofi. Ia mengatakan agama dan keyakinan telah memberikan panduan kemanusiaan dan kode etis. Agama telah menginspirasi banyak aturan, bahkan di negara sekuler. “Agama kadang dijadikan alasan untuk membunuh,’’ ujar dia. (ant)
Suluh Indonesia/ade
TEMUI DEMONSTRAN - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman saat menemui demosntran para petani dari Dieng, Jawa Tengah yang berunjuk rasa di depan Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, kemarin. Mereka menuntut pemerintah untuk menyetop impor kentang dan bahan pangan lainnya yang dinilai menyebabkan kerugian bagi petani.
BNPB Sebut
Korban Gempa Pidie Jaya 102 Orang JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis jumlah korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 6,4 skala Richter (SR) di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada Rabu (7/12) lalu sebanyak 102 orang. “Ada kemungkinan akan bertambah karena tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam konferensi pers
perkembangan penanganan gempa Kabupaten Pidie Jaya di Jakarta, kemarin. BNPB merilis data dampak gempa Kabupaten Pidie Jaya hingga Kamis pukul 06.00 WIB, di mana secara keseluruhan terdapat 102 orang meninggal dunia, 1 orang hilang, 136 orang luka berat, 616 orang luka ringan, dan 3.276 orang mengungsi. Secara rinci, jumlah korban di Kabupaten Pidie Jaya yaitu 99 orang meninggal dunia (82 korban teridentifikasi), 128 or-
ang luka berat, dan 489 orang luka ringan, 2.154 orang mengungsi di 11 titik di dua kecamatan (Meurah Dua dan Meureudu), dan 280 orang dirawat di empat rumah sakit (RS Sigil, RS Bireuen, RS Banda Aceh, dan RS Pidie Jaya). Kemudian, jumlah korban di Kabupaten Bireuen yaitu 2 orang meninggal dunia, 8 orang luka berat, 127 orang luka ringan, dan 1.113 orang mengungsi di dua titik. Lalu di Kabupaten Pidie tercatat 1 orang meninggal dunia
dan 1 orang masih dinyatakan hilang. BNPB juga merilis kerugian materiil dampak dari gempa Pidie Jaya di mana secara total tercatat 105 unit ruko roboh, 348 rumah rusak berat, 14 masjid rusak berat, satu RSUD Pidie Jaya rusak berat, dan satu unit sekolah roboh. Secara rinci, di Kabupaten Pidie Jaya terdapat 105 unit ruko roboh, 268 rumah rusak berat, 14 bangunan masjid rusak berat. (ant)