Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 9 November 2015
No. 203 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Empat Tewas Disambar Petir KUNINGAN - Empat orang tewas dan tiga lainnya terluka akibat tersambar petir di Bumi Perkemahan Blok Ipukan, Dusun Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, kemarin sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu, para korban sedang mengikuti kegiatan perkemahan di lokasi tersebut. Para korban merupakan anggota rombongan Pelatihan Dasar Pecinta Alam SMAN 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon dan rombongan Perkemahan Organisasi Mahasiswa Jurusan Tehnik Informatika Universitas Muhamadiyah Cirebon. Guru Pembimbing SMAN 1 Jamblang, Wawan Suwandi (35) menjelaskan, peristiwa itu terjadi ketika rombongan baru selesai memperbaiki tenda yang bocor. Pasalnya, saat itu hujan turun dengan
deras. Usai memperbaiki tenda, rombongan pun beristirahat di mushola dan gubuk. ‘’Tiba-tiba terdengar suara petir dan terlihat beberapa orang sudah tergeletak di tanah,’’ kata Wawan. Korban tewas adalah Dean Andika (15) dan Andrian (15), keduanya siswa SMAN 1 Jamblang Cirebon, serta Arif Budiyanto (24) dan Arif Budiman (25), keduanya merupakan alumni/panitia acara. Selain menewaskan empat orang, sambaran petir juga mengakibatkan tiga orang lainnya terluka. Mereka langsung dilarikan ke UGD RS Sekar Kamulyaan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Ketiga orang yang terluka itu terdiri dari Nurhalizah (17) dan Anisa (16), keduanya siswa SMAN 1 Jamblang, Cirebon dan Fahat dari Unmuh Cirebon. (ant)
Suluh Indonesia/ant
RANJAU PAKU - Pensiunan TNI, Rusmono mencari paku di sepanjang jalan Raya Serpong, Tangerang, kemarin. Untuk mengurangi kejahatan ranjau paku, Rusmono berjalan mencari paku dengan magnet.
Kerusakan Akibat Narkoba
Capai Rp 60 Triliun
Suluh Indonesia/ant
HABITAT IKAN TAWAR TERANCAM PUNAH - Nelayan menjala ikan tawar di Danau Barombong Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. Habitat ikan tawar di Makassar terancam punah karena banyak rawa tempat ikan tawar yang dibangun perumahan.
MALANG - Kapolri Jederal Polisi Badrodin Haiti menyatakan bahwa kerusakan dan kerugian akibat penyalahgunaan narkoba di Tanah Air mencapai sekitar Rp60 triliun per tahun. ‘’Kerusakan yang jika dinominalkan hingga Rp60 triliun itu untuk program rehabilitasi pengguna narkoba, pengobatan serta untuk pembelian berbagai jenis narkoba yang digunakan para pecandu,” kata Kapolri ketika memberikan kuliah tamu di perguruan tinggi kota Malang, kemarin. Ia memperkirakan dana kerusakan akibat narkoba yang mencapai sekitar Rp60 triliun itu bisa digunakan utnuk membangun jalan tol Malang-Surabaya, bahkan lebih dari cukup. Kapolri mengemukakan ancaman terbesar dari dalam negeri selain paham radikalisme adalah peredaran narkoba dan meracuni generasi muda. Narkoba ini akan mengganggu sistem syaraf dan menjadikan fungsinya kian melemah. ‘’Kondisi ini dalam jangka waktu panjang tentu akan merusak daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dan ten-
tunya juga berdampak bagi negeri ini,” ujarnya. Pada tahun ini, lanjutnya, jumlah pengguna narkoba di Indonesia yang terdata mencapai 4,1 juta jiwa atau sekitar 2,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Bahkan, setiap hari ada sekitar 40 hingga 45 orang meninggal karena narkoba. Selain ancaman narkoba yang harus diprangi dengan intensif, kata Kapolri, paham radikalisme dan fundametalisme juga harus diperangi dan dicegah agat tidak sampai berkembang dan meluas, termasuk ISIS. Anggota ISIS dari Indonesia yang terdata saat ini mencapai 350 orang dan 50 orang diantaranya sudah meninggal, 30 orang kembali ke Indonesia dan sisanya masih berada di Suriah . Baru-baru ini juga ada tujuh orang yang dideportasi dari Turki karena akan menyeberang ke Suriah. Sementara anggota ISIS dari Indonesia yang tidak teridentifikasi diperkirakan mencapai 500-750 orang. Hanya saja, mereka berangkatnya tidak langsung dari Indonesia, teta-
pi dari beberapa negara di sekitar Suriah dan Irak, bahkan ada yang pulang umrah dari Tanah Suci langsung bergangung dengan ISIS di Suriah. Pemahaman mereka bergabung dengan ISIS, katanya, adalah berhijrah dan berjihad membela kebenaran. “Untuk memenuhi pemahamannya berhijrah dan berjihad ke Suriah itu, rumah dan harta benda lainnya yang ada di Indonesia dijual,” ujarnya. Sebenarnya, tambah Kapolri, ancaman negara dari dalam negeri ini tidak hanya narkoba dan radikalisme, tetapi kecanggihan peralatan komunikasi dan teknologi informasi juga menjadi ancaman tersendiri karena masyarakat sibuk dengan gadget masing-masing, sehingga tidak ada interaksi sosial. ‘’Dengan adanya gadget ini, masyarakat cenderung antisosial secara nyata dan teknologi canggih ini (internet) juga memunculkan kriminal dengan sistem baru, yakni cyber crime serta mudahnya masyarakat mengakses lamanlaman yang tidak seharusnya, termasuk anak-anak yang masih belia,” katanya. (ant)
Reshuffle Bukan Tekanan Politik JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta tidak melakukan perombakan kabinet hanya karena desakan politik tertentu. Selain itu, Jokowi juga diingatkan untuk tidak mengurangi jatah kursi menteri dari kalangan profesional untuk mengakomodir kepentingan politik tertentu apabila benar-benar akan melakukan pergantian anggota kabinet. ‘’Justru yang dikurangi jatah menteri dari partai agar Jokowi lebih mudah mengatur, sehingga tidak perlu dua kali berunding. Berunding dengan partai kemudian berunding dengan menteri,” kata Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat
(KPR) Khalid Zabidi dalam diskusi Forum Senator di Jakarta, kemarin. Menyinggung wacana akan masuknya kader dari Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kabinet, Khalid mengatakan belum bisa menjami stabilitas pemerintah lebih stabil. Selaiknya, Khalid mengatakan dengan bertambahnya PAN menjadi partai pendukung justru beban Presiden Jokowi semakin bertambah. ‘’Menambah panjangnya kisruh kabinet. Kita ketahui PAN ini bukan partai koalisi pemerintah pada zaman pilpres, baru belakangan dia pindah, Belum terujilah PAN sebagai partai pemerintah di era
Jokowi,” ujarnya. Pengamat politik Herdi Sahrasad menekankan pergantian menteri di kabinet untuk keduakalinya di pemerintahan Jokowi, harus benarbenar didasarkan pada capaian kinerja, bukan karena dorongan politik tertentu. Sependapat dengan Khalid, dia mengakui keberadaan parpol di kabinet jangan justru menambah beban pemerintahan Jokowi. ‘’Parpol jangan lagi jadi beban rakyat dan pemerintah. Presiden Joko Widodo jangan takut merekrut profesional,” kata Herdi. Kendati demikian, Herdi tidak menampik keberadaan parpol dan
kader-kadernya di kabinet tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stablitas pemerintahan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan komposisi yang baik antara menteri yang berlatar belakang parpol maupun yang profesional. ‘’Jokowi sebaiknya tidak mengurangi jatah kalangan profesional, hanya karena takut tidak didukung oleh parpol,” ingatnya. Pengamat politik Indra Cahyono mengatakan hal yang juga tidak kalah penting dari wacana reshuffle adalah masih kuatnya para pemodal yang selama ini dinilai telah berjasa mengantarkan Jokowi. (har)
Tax Amnesty
Upaya Perbaiki Masalah Pajak BOGOR - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan strategi pengampunan pajak atau “tax amnesty” penting untuk segera diterapkan agar mampu memperbaiki masalah mendasar dari kekurangan penerimaan pajak. ‘’Masalah utama dalam pajak ini ada di administrasi pajak dan tax ‘compliance’. Itu juga yang membuat rasio penerimaan pajak terhadap PDB turun pada 2013-2014 padahal perekonomian tumbuh saat itu,” kata Bambang kepada pers di Bogor, kemarin. Dengan pengampunan pajak, kata Bambang, pemerintah mampu memperbaiki basis data wajib pajak untuk menggali
penerimaan. Jika pemerintah sudah memiliki basis data wajib pajak yang memadai, upaya meningkatan penerimaan pajak akan lebih mudah untuk tahun berikutnya. ‘’Namun, pengampunan ini tidak bisa diampuni setiap tahun. Kami terapkan supaya semua sistemnya jadi beres,” ujarnya. Bambang mengatakan pemerintah sedang mengupayakan untuk mempercepat penerapan “tax amnesty” ini. Dia menginginkan “tax amnesty” dapat diberlakukan sebelum pengajuan Rancangan APBN-Perubahan 2016, agar pemerintah dapat mengajukan perkiraan penerimaan pajak di 2016 secara menyeluruh.
Bambang memastikan bahwa pengampunan yang diberikan pemerintah adalah pengampunan untuk sanksi pajak. Dengan kata lain, pengampunan tidak akan diberikan un-
tuk sanksi pidana. ‘’Kami juga mengharapkan respon ‘tax amnesty’ akan bagus, karena pada 2017 akan berlaku keterbukaan informasi antarnegara,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
MENITI JEMBATAN DARURAT - Seorang ibu sambil menggendong anaknya meniti jembatan darurat di Desa Makujawa, Gimpu, Sigi, Sulawesi Tengah, kemarin. Jembatan darurat yang panjangnya kurang lebih 300 meter itu satu-satunya akses untuk menuju dusun satu Wahi dan perkebunan masyarakat.