Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Selasa, 9 Agustus 2016
Bahrun Naim
Dicurigai Latih Sel Teroris Lewat Daring JAKARTA - Polisi mewaspadai kemampuan petempur ISIS asal Indonesia Bahrun Naim yang mampu melatih sel-sel terorisnya via daring. Dia (Bahrun Naim) bisa melakukan online training. Dia bisa meminta sel-sel terorisnya di sini (Indonesia) dengan main jarak jauh (daring) untuk melakukan perintahnya, kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, kemarin. Hal ini terkait dengan kelompok Kitabah Gigih Rahmat (KGR) yang di tangkap di Batam. Kelompok ini diduga berafiliasi dengan Bahrun yang kini berada di Suriah. Kelompok tersebut diduga juga mendapatkan pelatihan cara membuat bom dari Bahrun melalui percakapan di jejaring sosial, Facebook. Kita
tidak boleh meremehkan kelompok ini (KGR), ujar mantan Kapolda Banten. Sebelumnya terduga teroris Gigih Rahmat Dewa bersama lima orang kelompok KGR pada Jumat ditangkap tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri di Batam. Keenamnya ditangkap di beberapa lokasi yang berlainan. Ia merinci GRD (31), Tar (21) dan ES (35) ditangkap di kawasan Batam Center, TS (46) ditangkap di Nagoya, HGY (20) dan MTS (19) ditangkap di Jalan Brigjen Katamso, Batu Aji, Batam. Namun, MTS kemudian dibebaskan karena tidak terbukti terkait secara langsung dengan kelompok KGR. Kelimanya kini masih diperiksa secara intensif oleh polisi di Batam. (ant)
No. 142 tahun X
Anggaran MPR Dipangkas
JAKARTA - Kebijakan pemotongan anggaran juga berimbas ke lembaga parlemen. Sekjen MPR Ma ruf Cahyono mengungkapkan ada kebijakan penghematan anggaran dalam APBN-P 2016 yang dilakukan pemerintah yang berimbas lembaganya. Anggaran MPR pada Tahun Anggaran 2016 tercatat Rp 953.302.827.000, namun Menteri Keuangan meminta pemotongan ang garan sebesar Rp185.047.923.900. Pemotongan anggaran itu, bukan berarti kehilangan makna dalam menyelenggarakan ritual tahunan, kata Ma ruf Cahyono di Gedung MPR, Jakarta, Senin (8/8) kemarin. Dari penelusuran, instruksi pemotongan anggaran itu terungkap dalam surat Surat Menteri Keuangan Nomor S-377/
MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) TA. 2016, MPR diminta untuk melakukan penghema tan/p emotongan sebesar Rp185.047.923.900. Meski anggaran dipotong, Ma ruf meyakini agenda sidang tahunan MPR tetap berjalan sebagaimana mestinya. MPR akan menggelar tiga agenda besar di bulan Agustus ini yaitu penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR 16 Agustus , peringatan Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus, dan Peringatan HUT MPR pada tanggal 29 Agustus 2016. Ma ruf menjelaskan pada pelaksanaan Sidang Tahunan MPR diagendakan penyampaian akuntabilitas lembaga negara dalam forum sidang tahunan. (har)
Suluh Indonesia/ant
Pelopor Reformasi Birokrasi
HOTEL TERBAKAR - Suasana gedung yang terbakar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, kemarin. Kebaran tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia.
Lulusan IPDN Dijadikan
SUMEDANG - Presiden Joko Widodo berharap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXIII Tahun 2016 harus menjadi pelapor reformasi birokrasi di institusi pemerintahan. Saudara-saudara harus bisa jadi pelopor reformasi birokrasi di institusi pemerintahan di mana pun nanti akan ditugaskan, kata Presiden saat melantik 2.143 Praja IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, kemarin. Jokowi berharap para Praja IPDN yang telah dilantik akan menjadi ujung tombak negara dalam memberikan
pelayanan publik yang cepat, layanan publik yang responsif, serta pelayanan publik yang berkualitas sehingga negara selalu hadir di tengah-tengah rakyatnya.. Presiden juga minta para praja yang telah lulus bisa menjadi pribadi-pribadi terdepan dalam revolusi karakter mental, perubahan pola pikir, maupun perubahan sistem dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Saudara-saudara juga harus menjadi teladan bagi rakyat, membangun sikap yang optimis, sikap yang inovatif, sikap yang berani melakukan terobosan, bermanfaat bagi rakyat, kata Presiden.
Jokowi mengingatkan ke depan para praja akan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan semakin komplek. Saudara juga akan menghadapi semakin tingginya harapan dan tuntutan atas kiberja ASN, katanya. Presiden mengatakan rakyat menghendaki Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja semakin berintegritas, semakin efektif dan semakin berkualitas. Di era kompetisi global yan ditandai dengan perubahanperubahan yang sangat cepat sehingga dibutuhkan ASN yang bisa bekerja lebih responsif, lebih cepat, mampu mrmberikan pelayanan publik den-
gan prima serta senantiasa berinovasi untuk memperkuat daya saing bangsa, kata Jokowi. Presiden juga yakin lulusan praja IPDN mampu mengemban tugas dari bangsa dan negara. Asalkan saudara-saudara mau, berani melakukan perbaikan diri menginisiasi perubahan serta berani menggerakkan reformasi birokrasi di lingkungan kerja saudara masing-masing. Sebanyak 2.143 praja IPDN dilantik Presiden yang terdiri dari lulusan Program Diploma, Program S1, Program Profesi Kepamongprajaan, Program S2 dan S3. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PENGAMPUNAN PAJAK - Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah tamu undangan usai menyampaikan arahan pada acara sosialisasi Tax Amnesty atau pengampunan pajak di Bandung, kemarin. Pemerintah mentargetkan pemasukan dari tax amnesty ini mencapai Rp 165 triliun pada 2017.
Kebijakan Sekolah Gratis
HaruskahDitinjau Ulang
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan akan meninjau ulang kebijakan sekolah gratis yang dianggap sering kali menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Mendikbud Muhadjir Effendy usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, kemarin mengatakan, sekolah gratis bukan berarti mematikan partisipasi masyarakat. Selanjutnya mantan rektor Universitas Muhammadiyah M a l a n g ( U M M ) i tu a k a n m e m bu ka p ar t is ipa s i masyarakat di sekolah. Biar nanti masyarakat yang me-
nentukan send iri , terutama l e m b a g a s e p e rt i k o m it e sekolah akan kami perkuat lagi, kata pengurus teras PP Muhammadiyah ini. Pihaknya juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan pendidikan. Dalam kesempatan terse-
but, Muhadjir juga menyampaikan bahwa saat ini kurikulum pendidikan tahun yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2013 masih dilaksanaka n di s e ko la h - se ko l a h. Iya, kurikulum 2103 masih jalan terus. Tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak mene ra pkan kuri ku lum t erse but, ujarnya. Sem entara Wapres Jusuf K al la m eny et uj ui progra m perpa nja ngan j am se k ola h ya ng di gagas K eme nt erian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Wapres setuju. Namun beliau ada saran pilot project (proyek perco ntohan-red) dulu untuk menjajaki pasar (uji coba), kata M e nd i kbud M uh a dj ir Ef fe n dy s e us a i be rt em u Wapres di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan, gagasan sekolah sepanjang hari (full day school) sebenarnya sudah dijalankan oleh banyak sekolah, terutama sekolah swasta. Justru saya diilhami oleh sekolahsekolah swasta soal full day school , katanya. Menurut dia, sistem full day school banyak m e mberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik sesuai dengan progra m Na w ac it a pe m er i nt ah a n P re s i de n Jokowi-Wapres Jusuf Kalla. Bahkan nanti kita ciptakan l i ngkun ga n s e ko la h ya ng lebih menggembirakan. Kalau perlu ngaji, nanti kita undang ustaz ke sekolah, kata Muhadjir. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KOALISI LAWAN AHOK - Perwakilan dari tujuh partai politik mengangkat tangan bersama usai memberikan keterangan tentang pembentukan koalisi, di Jakarta, kemarin. Tujuh partai sepakat membentuk koalisi bernama "Koalisi Kekeluargaan" dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Terkait Pemberantasan Narkoba
Jokowi Perlu Tiru Duterte
JAKARTA - Pengacara senior sekaligus pegiat HAM Todung Mulya Lubis menilai Presiden Joko Widodo bisa meniru langkah yang diambil oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang mengumumkan nama-nama pejabat negara terlibat dalam bisnis narkoba. Presiden bisa melakukan hal yang sama asal sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, katanya di Jakarta, kemarin. Todung menilai, langkah itu bisa diambil sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba yang memang sudah dinilai daru-
rat oleh Presiden Jokowi. Namun, dia menyatakan tidak setuju dengan langkah tembak di tempat bagi para bandar narkoba seperti yang dilakukan Duterte di Filipina. Menu rut dia, penerapan hukuman seperti itu tidak layak karena sejatinya yang harus dibongkar adalah tindak kejahatannya dan bukan hanya penjahatnya. Kalau langsung dibunuh jika ditemukan indikasi bandar narkona, sama saja seperti zaman penembakan misterius (petrus) saat rezim Presiden Soeharto, ucap Todung. Sebelumnya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan 160 nama pejabat dan
mantan pejabat, mulai dari Wali Kota, hakim hingga polisi yang diduga terlibat dalam perdagangan obat-obatan ilegal. Dari daftar yang diungkap itu, juga terdapat dua jenderal polisi yang diduga menjadi pelindung sindikat narkoba. Sebelum mengungkapkan profil pejabat yang terlibat dalam bisnis haram, Duterte juga memerintahkan aparatnya untuk melakukan penembakan sampai mati kepada para bandar narkoba yang memang dianggapnya sebagai perusak bangsa . Berdasarkan laporan Reuters, sudah ada 770 800 orang yang dibunuh polisi terkait hal
tersebut sejak Duterte disumpah m enjadi Presiden pada 30 Juni 2016. Duterte menyebut tindakannya tid a k m ela n gg a r HAM karena menurut dia HAM seharusnya melindungi martabat bangsa dan tidak membiarkan para pelaku kejahatan menghancurkan Filipina. Indonesia sendiri sedang bergulat dengan isu keterlibatan pejabat BNN, Polri dan TNI dalam bisnis peredaran narkoba setelah beredarnya tulisan Koordinator Kontras Haris Azhar, berdasarkan hasil wawancara dengan Freddy Budiman. (ant)