Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 9 Mei 2016
No. 85 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
4 WNI Dalam Keadaan Baik YOGYAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan kondisi empat kru kapal tunda Henry yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf dalam keadaan baik. ‘’Jadi, informasi yang lebih detail telah saya dapat Rabu (4/5) sore mengenai keadaan mereka, dan alhamdulillah mereka dalam keadaan baik,” ujarnya di Gedung Agung Yogyakarta, kemarin. Empat kru kapal tunda yang masih disandera adalah Aryanto (kapten), Piter (chief officer), Dede (second officer) dan Samsir (juru mudi). Menlu Retno mengemukakan pihaknya terus memantau perkembangan informasi, kondisi, dan keberadaan para sandera yang ditahan oleh para pembajak kapal di perairan perbatasan Filipina dan
Malaysia itu. Saat ini, lanjutnya, Indonesia juga sudah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas Filipina agar memungkinkan dilakukan pelepasan empat kru kapal tersebut. ‘’Sebagaimana kita tahu, kita juga telah melakukan pertemuan bilateral secara terpisah dengan Menteri Luar Negeri Filipina agar dapat membantu pelepasan empat sandera ini juga,” katanya menambahkan. Kapal tunda Henry telah dibajak kelompok Abu Sayyaf sejak 26 Maret 2016, sehingga kini para sandera telah ditahan hingga lebih dari satu bulan. Sementara Wapres Jusuf Kalla mengatakan pola perundingan pembebasan empat sandera tersebut saam seperti pembebasan 10 sandera sebelumnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PROSESI NGABEN - Ratusan warga menggotong "Bade" atau menara bertingkat sembilan yang membawa jenazah anggota keluarga Kerajaan/Puri Ubud, Cokorda Putra Widura saat perarakan upacara Ngaben di Ubud, Bali, kemarin.
Uang Pendaftaran Caketum Golkar
Turunkan Integritas JAKARTA - Calon Ketua Umum Partai Golkar, Syahrul Yasin Limpo menilai keputusan Panitia Munaslub Partai Golkar yang tetap meloloskan dirinya sebagai calon ketua umum meski tidak membayar uang setoran Rp 1 miliar sebagai langkah maju. Menurutnya, apabila pemilihan hanya diukur dari banyak atau tidaknya seorang calon memiliki uang justru akan menurunkan integritas dari calon bersangkutan. ‘’Kepemimpinan itu harus berdasarkan ketulusan dan integritas. Jangan disyaratkan pada uang, kalau itu nanti integritasnya turun. Saya mending tidak maju,” kata Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan persnya
menanggapi penetapan dirinya sebagai calon ketua umum Partai Golkar di Jakarta, kemarin. Syahrul yang juga Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan sejak awal dirinya menolak keras adanya mahar politik yang dibebankan kepada calon ketua umum Golkar. Sebab, Munaslub yang bertujuan sebagai rekonsiliasi Golkar, harus dapat menciptakan porses demokrasi yang bersih dan transparan. ‘’Saya kira ini langkah maju bagi Golkar sendiri untuk mengatakan bahwa Munaslub adalah suatu proses proses demokrasi yang harus terjadi di Indonesia, khususnya di Partai Golkar yang diharapkan bisa berjalan secara normatif, secara bersih menjadi panggung rekonsoliatif, bagi seluruh kader Golkar dan bisa
terbuka untuk semua orangorang yang memiliki kapasitas, kemampuan, idealisme, ide-ide serta gagasan besar,” ujarnya. Dia menegaskan, Golkar harus mengutamakan ide dan gagasan sebagai landasan memilih pemimpinnya. Bukan mengaitkan pada besar kecilnya isi kantong calon yang akan dipilihnya. “Cara-cara yang tidak tepat, cara yang mengaitkan antar kepemimpinan dengan kemampuan keuangan sponsorisasi uang dan lain lain, itu kita akhiri,” imbuhnya. Mengenai sosok enam calon yang diloloskan sebelumnya karena membayar iuran Rp 1 miliar, Syahrul enggan menanggapi lebih jauh. ‘’Kita lihat saja nanti prosesnya. Saya nggak mau menstigma orang lain, saya nggak mau menabrak
siapa-siapa,” katanya. Syahrul tidak khawatir anggapan yang menilai bahwa para peserta Munaslub (DPD I, DPD II, para ormas pendiri partai) akan alergi kepadanya karena sikapnya yang tidak menjadikan kekuatan uang sebagai faktor utama pemilihan. ‘’Soal jadi atau tidak itu tidak penting. Yang penting kita sudah mengawal dan berkontribusi kepada negara melalui partai ini bahwa cara ini menurut kita yang tepat dan benar,” tandasnya. Sementara itu, delapan calon ketua umum Partai Golkar akan memulai kampanye. Mereka adalah Ade Komarudi; Setya Novanto, Airlangga Hartarto; Mahyudin; Priyo Budi Santoso; Aziz Syamsudin; Indra Bambang Utoyo, Syahrul Yasin Limpo. (har)
Suluh Indonesia/ant
EKSPOR PERDANA - Wapres Jusuf Kalla bersama Menkominfo Rudiantara (kiri), Men PAN_RBYuddy Chrisnandi (ketiga kiri), Menprin Saleh Husin (keempat kanan), Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi (kanan), Dirut PT PAL Firmansyah Arfin (kedua kiri), Gubernur Jatim Soekarwo (kedua kanan) melepas ekspor perdana kapal perang buatan PT PAL Indonesia ke Filipina di Surabya, kemarin.
Saatnya Presiden Pimpin Pemberantasan Mafia Peradilan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mendesak Presiden Joko Widodo untuk langsung turun tangan memimpin gerakan sistemik memberantas mafia peradilan baik yang terjadi di peradilan umum maupun khusus. Menurut Masinton, untuk membersihkan praktik korupsi dan mafia peradilan, maka selayaknya penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia peradilan harus dipimpin
langsung Presiden Jokowi. Menurut dia, turun tangannya presiden dibutuhkan, karena mafia peradilan melibatkan banyak pihak mulai dari polisi, panitera, pengacara, jaksa dan hakim serta petugas
di Lapas. ‘’Saat ini, korupsi telah menyandera institusi penegak hukum sehingga dari kasus-kasus tersebut tampak pelakunya tersebar termasuk di lembaga peradilan, sehingga ini butuh perhatian khusus,” ujarnya. Masinton menilai praktik korupsi juga akan menjadi semakin tidak terkontrol ketika pengawasan yang ada di setiap lembaga (internal control) tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan external control oleh masyarakat selama ini belum berjalan secara maksimal. ‘’Maka ketika institusi penegak hukum dan lembaga peradilan terlibat dalam skandal korupsi itu sendiri, sudah seharusnya Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara memimpin langsung pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia peradilan,” tutur Masinton. Masinton mengatakan, OTT KPK terhadap Panitera Sekertaris PN Jakarta Pusat Edy Nasution harus menjadi pintu masuk untuk membersihkan mafia peradilan yang sudah menggurita. ‘’Karena, sejarah keberhasilan beberapa negara memberantas korupsi ditentukan keberhasilan membersihkan korupsi di lembaga peradilan. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia akan ditentukan keberhasilan membersihkan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan peradilan,” ucapnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
MENANG KO - Saul Canelo Alvarez petinju asal Meksiko berjalan mendekat Amir Khan setelah memukul KO pada ronde keenam petinju Inggris tersebut dan sekaligus meraih gelar kelas menengah WBC di Las Vegas, kemarin.
Pilkada DKI Jakarta
PDIP Deklarasikan Karisma Jakarta SURABAYA - DPC PDIP Kota Surabaya memandang deklarasi mendukung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta oleh sebuah komunitas yang menamakan diri “Karisma Jakarta” adalah sebagai apresiasi terhadap Risma. ‘’PDIP Surabaya memandang hal ini sebagai sebuah apresiasi dan turut bangga bahwa Wali Kota Surabaya yang diusung PDIP mampu menjadi ‘role model’ yang juga diinginkan warga DKI Jakar-
ta,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Didik Prasetiyono di Surabaya, kemarin. Menurut dia, deklarasi yang digelar komunitas yang menamakan diri “Karisma Jakarta” dan “Srikandi Karisma”. Untuk itu, lanjut dia, aksi komunitas tersebut tidak terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan DPC PDIP Kota Surabaya maupun Risma secara pribadi. ‘’Hingga saat ini PDIP Kota Surabaya meminta Bu Risma tetap fokus menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Wali Kota
Surabaya dan tidak terpengaruh isu-isu tentang pencalonan Pilkada DKI Jakarta,” katanya. Ia mengatakan otoritas pencalonan Gubernur DKI Jakarta menjadi kewenangan penuh DPP, dan hingga saat ini belum ada perintah apapun dari DPP tentang hal ini, baik kepada DPC PDIP maupun kepada Bu Risma. Bahkan, lanjut dia, berulang kali disampaikan baik oleh Sekjen DPP Partai maupun beberapa Ketua DPP bahwa proses “fit and proper test” masih berjalan
dan DPP akan melakukan pemetaan politik, dan belum ada keputusan mengenai hal tersebut. ‘’Bahwa sekali lagi, terhadap fenomena aksi Komunitas Karisma, DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya melihat sebagai dinamika demokrasi dan melihat permintaan tersebut (Bu Risma untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta) adalah harus dipahami sebagai apresiasi bagi Bu Risma untuk dapat menyelesaikan tantangan dalam skema yang lebih besar,” katanya. (ant)