Edisi 09 Februari 2017 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Kamis, 9 Februari 2017

No. 29 tahun XI

Pengemban Pengamal Pancasila

KPK Sayangkan

Tidak Hadirnya Yasonna Laoly JAKARTA - KPK menyayangkan dua kali tidak hadirnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E). Berdasarkan jadwal pemeriksaan KPK, Yasonna hari ini dijadwalkan kembali dipanggil sebagai saksi kasus KTP-E. “Hari ini panggilan kedua diagendakan untuk tersangka Sugiharto yang bersangkutan tidak hadir karena tidak di Jakarta. Pada panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir karena baru menerima surat panggilan ‘H-1’,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu. Febri menyatakan bahwa

direncanakan penyidik KPK akan mengkonfirmasi informasi-informasi yang ada terkait aliran dana KTP-E dari Yasonna Laoly sebagai saksi. “Ketidakhadiran sampai dua kali tentu saja buat yang bersangkutan kehilangan kesempatan untuk menjelaskan fakta-fakta atau informasi yang diketahuinya ketika masih menjadi anggota Komisi II DPR RI,” ucap Febri. Sebelumnya, dalam pemanggilan pertama, mantan anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, juga berhalangan hadir. “Oh saya minta ditunda karena kemarin baru terima suratnya dan saya hari ini juga ada rapat terbatas di Istana Negara,” kata Yasonna. (ant)

Tersangka Kembalikan Hasil Korupsi JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan total uang yang telah dikembalikan kepada penyidik KPK terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) sebesar Rp250 miliar. “Sumber pengembalian berasal dari korporasi, ada vendor pengadaan yang mengembalikan, namun juga ada yang perorangan,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, kemarin. Menurut Febri, pihaknya sekali lagi mengimbau bahwa belum terlambat bagi pihak-pihak yang terima uang proyek KTP-E untuk segera kembalikan uang itu pada KPK. “Pengambalian uang memang tidak akan hapus pidana, tetapi akan jadi keringanan faktor proses hukum yang

berjalan. Jadi belum terlambat untuk kembalikan uang itu,” tuturnya. Lebih lanjut terkait dengan indikasi aliran dana, Febri mengatakan penyidik mendapatkan informasi dan keterangan saksi-saksi yang diperiksa bahwa ada aliran dana dari proyek ini dan juga mendapatkan bukti-bukti. Ia menjelaskan KPK secara variatif menanyakan tiga hal mulai dari pertemuanpertemuan yang terjadi apakah itu di kantor DPR atau pun di tempat lain, proses pembahasan anggaran di DPR terkait dengan proyek ini sampai dengan indikasi adanya aliran dana terhadap sejumlah anggota DPR tersebut. “Kami bisa saja konfirmasi ke saksi A yang pada saat itu mengetahui rekannya terima aliran dana, misalnya seperti itu,’’ paparnya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PEMERIKSAAN SAKSI - Tersangka kasus dugaan suap terkait uji materiil UUKesehatan Hewan dan Peternakan di MK Ng Fenny digiring petugas keluar ruangan seusai menjalani diperiksa di Jakarta, kemarin.

Empat Parpol Baru Sepakat

PT Ditiadakan

Suluh Indonesia/ant

MELAWAN BERITA HOAX - Pelajar mengikuti aksi memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang bertemakan "Melawan Berita Hoax" di SMK Taman Siswa Sukoharjo, kemarin. Mereeka mengajak pelajar serta masyarakat agar selektif dan cerdas menyikapi berita yang beredar dan tidak terjebak berita "hoax".

Jelang Pilkada

Wapres Sarankan Masyarakat Tak Demo WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat bersama ormas Islam tidak perlu menggelar aksi damai yang direncanakan akan digelar pada Sabtu 11 Februari 2017 (demo 112). JK mengimbau masyarakat harus bisa menahan diri dan jangan terbawa suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). “Saya kira tidak perlu. Masyarakat tahan diri jangan terbawa suasana,” kata JK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/ 2) kemarin. Kehadiran JK di DPR untuk memberikan pandangan tentang RUU Kepalangmerahan dalam kapasitasnya sebagai Ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI. Aksi demo 112 akhir pekan

nanti merupakan aksi demo ketiga kali yang akan digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI). Dalam proposal izin mengadakan aksi demo kepada Polda Matro Jaya, GNPF-MUI menyatakan aksi demo yang digelar ini tidak bernuansa politik. Aksi demo tersebut juga bertepat denga hari terakhir kampanye pasangan calon pilkada DKI Jakarta. Namun, JK khawatir aksi ini berpotensi membuat ricuh sua-

sana politik menjelang pilkada. Padahal, proses hukum terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang juga calon petahanan pilkada DKI Jakarta terkait kasus penistaan agama sudah berjalan aman dan lancar selama ini. ‘ Kalau begitu nanti lebih kacau lagi proses hukumnya,” kata JK khawatir. Anggota DPR Hetifah Sjaifudian meminta agar GNPFMUI mengurungkan niatnya menggelar demo 112 nanti. “Kami harap tidak menggelar demo pada hari tersebut. Demo pada masa tenang akan mudah dipolitisir oleh oknum yang berkepentingan,” kata Hetifah. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini menilai aksi demo menjelang pilkada ini sangat rentan kampanye negatif terselubung. Selain berotensi mengganggu ketertiban umum, aksi demo juga akan mengganggu masa tenang kampanye sebelum hari H pencoblosan pada 15 Februari. “Jika demo tetap digelar, kami minta Bawaslu untuk terjun ke lapangan mengawasi kemungkinan terjadinya kampanye terselubung atau memanfaatkan demo untuk kampanye,” pintanya. Aksi 112 dinilai sangat berpeluang ditunggangi berbagai muatan politik dari paslon tertentu untuk mendulang perolehan suara pada menjelang hari pencoblosan pilkada. Seperti diketahui, sejumlah ormas Islam berencana menggelar aksi jalan sehat pada Sabtu 11 Februari 2017. Mereka berencana berkumpul di Masjid Istiqlal kemudian menuju Monas dan berjalan ke Hotel Indonesia (HI) dan kembali lagi ke Monas untuk membubarkan diri. (har)

JAKARTA - Empat partai politik baru yaitu Partai Idaman, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, dan Partai Berkarya sepakat agar ambang batas parpol mengajukan calon presiden atau “presidential treshold” ditiadakan, agar tidak menghilangkan hak politik tiap orang untuk mencalonkan diri. “Kami menolak ambang batas parpol mengajukan calon presiden untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil,” kata Ketua Umum PSI Grace Natali dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu di Jakarta, kemarin. Grace menjelaskan meniadakan “presidential treshold” atau PT memungkinkan lebih banyak dan beragam munculnya calon presiden yang berkompetisi dalam Pilpres 2019.

Ia mengatakan berdasarkan beberapa kajian pemilu, peniadaan PT akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan membuat pelaksanaan pemilu lebih baik. “Tidak ada negara di dunia ini yang berlakukan ‘presidential treshold’ dalam syarat pencalonan. Secara logika saja ‘presidential treshold’ cacat sejak awal karena agar parpol dapat kursi di parlemen,” ujarnya. Dia menjelaskan tidak relevan apabila di UU Pemilu baru merujuk besaran “presidential treshold” pada Pemilu 2014 karena perkembangan politik berlangsung dinamis. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofik menegaskan partainya ingin PT ditiadakan karena pihaknya menduga ada kekuatan besar menginginkan agar salah satu calon presiden tidak bisa maju. Menurut dia, ada oligarki

politik terhadap salah satu parpol dalam keinginan menerapkan PT tinggi karena dalam sistem demokrasi, keadilan harus diberikan kepada siapapun. “Perindo mencium aroma ada kekuatan besar mengangkangi calon tertentu dengan menetapkan ‘presidential treshold’ tinggi,” katanya. Ketua Umum Partai Berkarya Neneng A. Tutty mengatakan partainya menginginkan PT ditiadakan agar semua kader bangsa bisa mengajukan diri menjadi calon presiden. Hal itu menurut dia merujuk putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 dilakukan secara serentak sehingga tersirat ditiadakan “presidential treshold”. “Karena itu ada potensi kader bangsa bisa mencalonkan diri menjadi presiden dan

wakil presiden,” ujarnya. Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama menilai pemberlakukan “presidential treshold” dalam Pemilu 2019 bertentangan dengan Pasal 6a ayat 2 UUD 1945 karena setiap warga berkedudukan sama. Dia menegaskan kalau PT tetap diterapkan maka bertolak belakang dengan konstitusi sehingga harus ditiadakan. “Penerapan ‘presidential treshold sangat inkonstitusional sehingga kalau diterapkan maka bertolak belakang dengan konstitusi,” katanya. Rhoma juga mengkritik salah satu poin dalam RUU Pemilu bahwa partai baru tidak dapat mengajukan capres di Pemilu 2019 namun di Pemilu 2024 karena konstitusi menjamin tiap warga negara memiliki hak politik yang sama. (har)

Suluh Indonesia/ant

DIALOG KEBANGSAAN NU-POLRI - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (ketiga kiri) berbincang dengan Rois Aam PBNU Ma'ruf Amin (ketiga kanan) didampingi Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Prabowo (kedua kiri), Asrena Kapolri Irjen Pol Arief Sulistiyanto (kedua kanan) serta pengurus NU Wilayah Banten saat menghadiri Dialog Kebangsaan di Ponpes Annawawi, Tanara, Tangerang, Banten, kemarin.

Wiranto :

Boleh Lakukan Aksi Tapi Ikuti Aturan JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memperbolehkan pelaksanaan aksi “112” yang rencananya digelar oleh Forum Umat Islam (FUI), dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. “Kami tidak pernah melarang aksi, karena itu adalah hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan ada undang-undangnya, tapi kami mengarahkan agar aksi itu masuk dalam koridor hukum dan aturan yang ber-

laku,” ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, kemarin. Namun, ia juga menjelaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyelenggaraan aksi di ruang publik harus terlebih dahulu mengantongi persetujuan dari pihak kepolisian. “Tatkala polisi mempertimbangkan bahwa yang dilakukan ini jelasjelas akan mengganggu kepentingan yang lain, tentu mereka bisa melarang. Ini berarti aksi tidak bisa dilakukan,” tegasnya. Mantan Panglima ABRI/TNI

itu menilai kepolisian tentu memiliki pertimbangan matang, sehingga mengeluarkan larangan penyelenggaraan aksi menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. “Minggu tenang dalam pemilu ini sebenarnya didesain untuk memberikan waktu bagi masyarakat menentukan siapa calon terbaik yang seharusnya mereka pilih, makanya masa itu tidak boleh diganggu. Jadi, bukan serta-merta saya melarang. Tidak ada hak saya untuk melarang, tapi kalau aturan

sudah mengatakan tidak boleh, maka kewajiban saya adalah mengarahkan. Mudah mudahan temen-teman memahami ini,” ujar Wiranto. Sebelumnya, pihak Polda Metro Jaya telah melarang aksi “112” yang akan digelar FUI karena menjelang masa tenang Pilkada DKI Jakarta. Kabid Polda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono menjelaskan alasan tidak diizinkannya aksi tersebut digelar, karena dikhawatirkan menimbulkan gangguan kamtibmas. (ant)

K ta

Suluh Indonesia, Kamis 9 Februari 2017

2

Kilas Rusun Jadi Destinasi Wisata PIHAK pengelola menargetkan Rusun Pulogebang bisa menjadi destinasi wisata. Pemberdayaan warga rusun merupakan daya tarik bagi pengunjung. Selain menonjolkan hasil ekonomi kreatif (ekraf) dan kuliner, saat ini warga rusun sudah menggiatkan pertanian kota serta pengelolaan sampah terpadu yang bisa dikemas menjadi objek wisata perkotaan. Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Pulogebang, Ageng Darminto mengatakan, sejak tahun lalu pihaknya menggiatkan pemberdayaan. Hingga kini, sudah terbentuk kelompok ekonomi kreatif batik sulam dan menjahit. Ia mengatakan, punya urban farming, pengelolaan sampah terpadu dan usaha kuliner warga. Harapannya bisa jadi rusun pariwisata 2017 ini. Untuk mendorong usaha kuliner dan ekonomi kreatif, pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKI. Selain itu, juga akan menggandeng Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) untuk meningkatkan kualitas dan pemasaran produk ekraf. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi warga rusun. (kmb)

Pompa Mobile Siaga MENGANTISIPASI terjadinya banjir di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan menyiagakan pompa mobile. Kawasan Bukit Duri masih rawan genangan jika kondisi di bendung Katulampa mencapai Siaga I. Sebab, saat ini pemasangan sheet pile dan dinding parapet di bantaran Kali Ciliwung belum terselesaikan. Ia mengatakan, jika permukiman warga tergenang segera kita lakukan pemompaan,” kata Fikri Abdurrachman, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Jaringan Sumber Air BBWSCC. Ia menambahkan, setelah pemasangan sheet pile dan parapet tuntas, saluran air juga akan dirapikan. Selain dibuatkan polder, akan ada pintu air di setiap saluran air penghubung yang mengalir dari pemukiman warga. Buka tutup pintu air akan diatur petugas. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG - Pekerja menyelesaikan proyek normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta, kemarin. Normalisasi Sungai Ciliwung di wilayah Bukit Duri itu sempat mengalami keterlambatan, dan diperkirakan proyek tersebut ditargetkan akan rampung pada bulan Mei mendatang.

Polrestro Jaksel Indentifikasi

112 TPS Rawan Dua

24 Sekolah Direhab DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyepakati usulan DPRD DKI Jakarta untuk merehab total 24 gedung sekolah pada 2018 mendatang. Sedianya, ke24 sekolah ini telah masuk dalam program rehab berat dalam APBD 2017 bersama 31 sekolah lainnya. Namun, karena kerusakannya sudah cukup parah maka dinilai lebih baik direhab total. Sopan Adrianto, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kemarin mengatakan, pembatalan rehab sesuai usulan Komisi E DPRD DKI yang telah melakukan peninjauan ke-55 sekolah yang akan direhab tahun ini. Ia menambahkan, melalui program rehab total maka sekolah diproyeksikan dapat menampung lebih banyak peserta didik. Sehingga, tingginya kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah dapat terakomodir. Pihaknya akan mempersiapkan perencanaan kegiatan dalam APBDP 2017. (kmb)

JAKARTA - Pihak Polres Metro Jakarta Selatan (Polrestro Jaksel) mengidentifikasi 112 tempat pemungutan suara (TPS) yang termasuk kategori rawan dua pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. “Cukup banyak 112 TPS masuk rawan dua dan tidak ada rawan satu di Jakarta Selatan,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Iwan Kurniawan di

Jakarta, kemarin. Iwan menjelaskan TPS kategori rawan dua seperti lokasi tidak jauh dari pemukiman pasangan calon dan TPS berdekatan dengan daerah yang ditetapkan rawan. Iwan mengatakan TPS kategori rawan dijaga personil dengan kekuatan lebih banyak atau menyiapkan pasukan pleton dan regu dan kegiatan patroli guna mengantisipasi saat

petugas diperlukan untuk bergerak cepat maupun terjadi permasalahan. Sementara pola pengamanan TPS kategori aman menempatkan dua anggota Polri dan 16 petugas linmas pada delapan TPS. Polres Metro Jakarta Selatan melibatkan 2/3 kekuatan personil dengan menempatkan pada beberapa lokasi termasuk obyek vital dan pusat kerama-

ian. Petugas yang berjaga pada seluruh TPS mencapai 900 personil sedangkan petugas lainnya berpatroli, pengamanan obyek vital dengan bantuan dari Polda Metro Jaya, Mabes Polri dan TNI. Ketua KPU Jakarta Selatan Muhammad Iqbal menyebutkan Pilkada DKI 2017 melibatkan 20.811 anggota KPPS dengan pembagian setiap TPS di-

jaga tujuh KPPS. Selain itu, KPU Jakarta Selatan menugaskan dua anggota ketertiban dengan jumlah TPS mencapai 2.973 titik. Berdasarkan aturan KPU ukuran TPS normal 8 meter X 10 meter, sedangkan TPS bagi disabilitas tidak kurang dari ukuran 90 centimeter. Polres mensimulasikan Pilkada DKI Jakarta guna mengamankan pilkada. (kmb)

Pengamat:

Pemilih Pemula di Jakarta Tak Apatis JAKARTA - Pemerhati Politik dari Universitas Nasional Mohammad Hailuki menyakini pemilih pemula di Jakarta dalam Pilkada 2017 mendatang tidak apatis dan akan memilih Gubernur DKI dan wakilnya berdasarkan ketertarikan atas konsep yang ditawarkan. Menurut Hailuki di Jakarta, kemarin pemilih pemula dan pemuda di negara berkembang di masa lalu cenderung memiliki orientasi politik yang apatis. Namun dengan sejumlah parameter yang ada, kondisi yang terjadi di Jakarta saat ini berbeda. “Menurut Gabriel Suluh Indonesia/ade

PELAYANAN - Petugas menggiring calon pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada DKI Jakarta, kemarin.

DPRD Minta

Kapal Sekolah Dioperasikan JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta instansi terkait segera mengoperasikan kapal sekolah untuk kebutuhan transportasi peserta didik di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Syarifuddin menegaskan, jangan sampai terhentinya operasional kapal menganggu aktivitas belajar dan mengajar. “Pengadaan kapal sekolah merupakan usulan dari masyarakat karena lokasi sekolah yang berbeda dengan

tempat tinggal,” kata Syarifuddin di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, peralihan secara kelembagaan semestinya dapat diantisipasi. Sehingga, kapal sekolah dapat beroperasi seperti biasa. “Kapal sekolah harus segera dioperasikan kembali,” ujarnya. Dihubungi terpisah, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, pihaknya masih menunggu jawaban dari Inspektorat DKI agar tidak terjadi mal administrasi terkait perubahan manajemen. “Bila anggaran

yang masih ada di Sudinhub Kepulauan Seribu bisa digunakan, kapal sekolah segera dioperasikan,” tandasnya. Seperti diketahui, tiga unit kapal sekolah belum dapat dioperasikan karena adanya perubahan organisasi perangkat daerah. Manajemen kapal sekolah beralih dari Sudinhub Kepulauan Seribu ke Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan (UP-APK) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. (kmb)

Almond proses pembentukan orientasi politik individu atau masyarakat terlihat dari sarana sosialisasi politik yang mempengaruhinya. Ada enam sarana sosialisasi politik yaitu keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, media massa, tempat bekerja, dan kontak politik langsung,” kata Luki. Dari sisi kelompok pergaulan sebagai sarana sosialisasi politik bagi generasi digital wahana pergaulan telah bergeser ke ranah dunia maya (chatgroup) dan berbasis komunitas. Pergaulan dalam komunitas

dibentuk oleh keminatan dan kegemaran terhadap obyek yang sama mulai dari hal ringan seperti hobi sampai kepada yang berat seperti kerohanian (agama) dan politik. Komunitas yang ada di Jakarta sangat banyak dan menjadi pusat pergaulan dari para pemilih pemula tersebut, sehingga orientasi politik terbangun secara alamiah di dalam komunitas tersebut. “Dari sisi media massa sebagai sarana sosialisasi politik generasi ini mereka praktis tidak pernah kekurangan data dan informasi, bahkan mere-

ka berkelebihan informasi,” katanya Ia menjelaskan minat membaca mereka dibentuk oleh melimpahnya data di internet, sehingga pada akhirnya asupan informasi tersebut membangun orientasi politik bagi pemilih pemula. “Berdasarkan unit analisis di atas maka dapat kita lihat kecenderungan para pemilih pemula tampaknya tidak akan apatis dalam Pilkada DKI 2017, terlebih lagi sosok figur cagub dan cawagub yang ditawarkan cukup mewakili indentitas mereka,” paparnya. (kmb)

Normalisasi Saluran

Dominasi Usulan Warga Tanjung Duren Sebanyak 61 usulan warga Kelurahan Tanjung Duren Utara (TDU), Grogol Petamburan, Jakarta Barat menge dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) 2017 yang digelar, Rabu (8/2). Normalisasi saluran air dan perbaikan jalan mendominasi usulan. Lurah Tanjung Duren Utara, Iskandar mengatakan, sebelum dilakukan musrenbang tingkat kelurahan, sudah dilakukan ditingkat RW. Usulan musrenbang 2017 ini untuk pelaksanaan pembangunan di 2018 mendatang. “Ada 61 usulan, tapi yang dibahas hari ini hanya 11 usulan. Karena ada perubahan volume seperti lebar jalan, pan-

jang, tinggi saluran dan ada juga yang akan dikerjakan tahun ini diusulkan kembali,” kata Iskandar, kemarin. Dikatakan Iskandar, umumnya warga mengusulkan pelebaran saluran, pengurasan dan perbaikan jalan. Karena dibeberapa lokasi saluran kecil, sehingga menyebabkan terjadinya genangan. “Anggaran dari

61 usulan ini diperkirakan mencapai Rp 9,3 miliar,” ujarnya. Ia menambahkan, usulan ini selanjutnya akan dibahas kembali di tingkat kecamatan, tingkat kota dan terakhir ditingkat provinsi. “Selanjutnya usulan ini akan berproses, tentu akan dilihat sesuai dengan skala prioritas,” tandasnya. 120 Usulan Dibahas dalam Musrenbang di Kelurahan Bidara Cina Selain membahas 120 usulan hasil rembuk RW, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, juga membahas pengadaan sound

system. Pengadaan sound system sangat dibutuhkan warga untuk menunjang kegiatan berkesenian gambang kromong. Ketua LMK Bidara Cina, Suryatmin mengatakan, sebelum terjadi kebakaran, remaja di wilayahnya rutin berkesenian gambang kromong. Namun, aktivitas itu terhenti setelah sound system mengalami kerusakan. “Kita mau masukkan ke usulan tapi template-nya tidak ada. Kita berharap bisa diakomodir,” katanya. Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengatakan, akan memasukkan usulan itu. (kmb)

Metr politan

Suluh Indonesia, Kamis 9 Februari 2017

3

TKI Bermasalah

Akibat Pendataan Tak Jelas

Suluh Indonesia/ant

BAHAS RUU KEPALANGMERAHAN - Wapres yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (kiri) didampingi Ketua Pelaksana Harian PMI Ginanjar Kartasasmita (kanan) menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

PSI Usulkan

30 Persen Anggota Parlemen Perempuan JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan kuota 30 persen perempuan di parlemen, bukan hanya dalam daftar calon anggota legislatif. Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka, menyampaikan hal itu pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Panitia Khusus RUU Pemilu dengan partai-partai baru, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. “Kalau anggota parlemen sudah terpilih, tapi kalau hanya dalam daftar caleg (calon anggota parlemen) belum tentu terpilih,” katanya. Menurut Isyana, kuota 30 persen keterwakilan

perempuan pada daftar calon legislatif seperti yang dilaksanakan saat ini, tidak mengakomodir politik perempuan. Hal ini karena adanya kesenjangan ruang gerak antara laki-laki dan perempuan dalam berpolitik. Akibatnya, meski perempuan mendapatkan kuota 30 persen sebagai calon legislatif, namun yang terpilih jauh lebih sedikit. “Ruang gerak perempuan lebih terbatas dari pada laki-laki, sehingga kalau bersaing dalam kompetisi politik maka peluang laki-laki terpilih lebih besar,” katanya. Padahal, kata Isyana, keberadaan perempuan di parlemen sangat penting. (ant)

JAKARTA - Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR Fahri Hamzah mengungkapkan, telah terjadi kebocoran soal sistem pendataan ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR mendesak agar pemerintah segera membenahi pendataan penduduk melalui KTP elektronik (eKTP), sebab dengan identitas tunggal di KTP penyalahgunaan data TKI bisa dihindari. Fahri menilai akar permasalahan pengiriman TKI ke luar negeri adalah ketidakjelasan pendataan identitas penduduk oleh pemerintah. “Intinya ketenagakerjaan kita ini bocor. Sebab, sistem pendataan dan database penduduk

tidak jelas,” kata Fahri Hamzah usai memimpin rapat Timwas TKI di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Jadi tidak heran, kata Fahri, banyak TKI yang kini nasibnya terlantar karena diduga menjadi korban perdagangan manusia. “Ini lah yang saya himbau ke pemerintah, tolong selesaikan proses e-KTP. Karena kalau data rakyat tidak jelas, rakyat ini bisa dijual sebagai benda mati,” imbuhnya. Fahri menegaskan betapa pentingnya e-KTP bagi rakyat Indonesia. Sebab bila ada warga yang ingin bekerja di luar negeri mempunyai data yang jelas, maka tidak lagi disalahgunakan oleh

agen gelap penyalur TKI. “Nanti nomor identitasnya jelas. Bisa dihubungkan dengan lembaga negara saat dicari. Yang belum cukup umur pasti tidak bisa berangkat, yang cukup umur bisa dilatih sehingga keahliannya bertambah,” jelasnya. Dia mencontoh, di sejumlah negara pengelolaan TKI sudah sangat baik dan mendukung program e-KTP. Seperti di Hongkong dan Taiwan yang sudah menggunakan sistem digital. “Kalau nanti identitas kita sudah oke maka nanti bisa diatur akun per akun. Jadi daris situ bisa tau jumlah cicilan dia, lama kontraknya, kalau kontrak habis. (ant)

Parpol Baru Berharap

Verifikasi Dilakukan Setara JAKARTA - Empat partai politik baru yaitu Partai Solidaritas Indonesia, Partai Idaman, Partai Perindo, dan Partai Berkarya menginginkan agar verifikasi parpol peserta pemilu dilakukan setara yaitu kepada parpol baru dan parpol lama, karena penting sebagai uji kesiapan parpol untuk berkompetisi. “Kami menilai verifikasi parpol wajib dilakukan bagi partai berbadan hukum, baru atau pun lama karena setara di

depan hukum,” kata Ketua Umum PSI Grace Natali dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu di Jakarta, kemarin. Hal itu, menurut Grace, sangat penting sebagai uji kesiapan parpol untuk berkompetisi, parpol sebagai representasi masyarakat, dan ujian parpol memiliki akar kuat hingga tingkat bawah. Dia mencontohkan ada

pilkada yang harus diundur karena konflik internal parpol sehingga parpol harus diverifikasi agar konsentrasi menghadapi pemilu dan masalah internalnya harus selesai ketika pelaksanaan pemilu. “Kami nilai verifikasi wajib dilakukan kepada partai baru dan lama,” ujarnya. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofik mengatakan ada ketidaksiapan beberapa parpol terkait amanah

UU Pemilu untuk verifikasi parpol peserta pemilu. Menurut dia, dalam Putusan MK disebutkan hanya parpol baru yang diverifikasi lalu ada gugatan agar semua parpol diverifikasi. “Kalau dalam RUU Pemilu sudah benar, maka kami harap penyelenggara bisa verifikasi secara benar hingga akar rumput,” ujarnya. Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama menilai verifika-

si parpol harus dilakukan secara sama karena selama lima tahun ini sudah terjadi berbagai dinamika. Menurut dia, dinamika itu sebagai realitas politik sehingga verifikasi administrasi dan faktual harus setara. Ketua Umum Partai Berkarya Neneng A. Tutty mengatakan partainya siap kalau ada verifikasi faktual karena struktur partainya sudah sampai tingkat bawah. (ant)

Mensos Ajak Swasta

Berkontribusi Hapus Kemiskinan JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengajak sektor swasta meningkatkan peran dan kontribusinya dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. “Saya yakin keterlibatan perusahaan swasta dalam penanggulangan kemiskinan dapat memberikan dampak yang signifikan,” ujar Mensos seperti dikutip melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Khofifah disela-sela acara bakti sosial dan pengobatan gratis yang diselenggarakan televisi swasta di Desa Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Maluku menyatakan, semakin

banyak kontribusi pihak swasta maka semakin efektif pula penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Acara bakti sosial tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2017. Turut hadir mendampingi Pangdam XVI Patimura Mayjen Doni Munardo , Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Hartono Laras, Ketua Umum PWI Margiono dan Dirut Indosiar Imam Sujarwo. Dalam kegiatan tersebut Mensos Khofifah turut membagikan sembako kepada 500 warga setempat senilai Rp75 juta. Isi sembako berupa beras, gula, minyak, dll. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PEMBAHASAN RUU PEMILU - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kedua kanan) bersama Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, Ketum Partai Idaman Rhoma Irama (ketiga kiri) beserta Sekjen Ramdansyah (ketiga kanan) dan Ketua Umum Partai Berkarya Neneng A Tutty (kedua kanan) beserta Sekjen Badaruddin Picunang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Fahri Berharap

E-KTP Segera Dibereskan WAKIL Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Pengawas TKI DPR Fahri Hamzah berharap persoalan Kartu Tanda Penduduk Elektronik segera dibereskan oleh instansi terkait agar tidak mengacaukan sistem penempatan TKI di luar negeri.

Pernyataan Fahri disampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan institusi yang terkait langsung penempatan TKI di luar negeri di Gedung Parlemen di Senayan Jakarta, kemarin. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Konsulat Jenderal Hongkong, Sestama BNP2TKI (eks Wakil Dubes RI untuk Malaysia), Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan LSM Lingkar Aku Cinta Indonesia (LACI). Dalam rapat tersebut Fahri menekankan permasalahan krusial pengiriman TKI yang disinyalir mengarah pada per-

dagangan manusia. Dalam perekrutan dan penempatan, TKI semata-mata hanya dipandang sebagai objek dan tidak diperlakukan sebagai subjek manusia Indonesia yang bermartabat. “Calon TKI tampak hanya sebagai objek yang bisa dipermainkan terutama terkait dengan identitas formalnya. Data-data terkait calon TKI mudah sekali diakali bahkan dipalsukan,” katanya. Menurut Fahri, konsep “digital identity” atau e-KTP yang semestinya menjadi pemecah masalah sampai saat ini implementasinya jalan di tempat. Dampaknya, proses perekrutan calon TKI ter-

indikasi banyak menyalahi prosedur dan standar kualifikasi calon TKI. Seharusnya basis data yang integral dan terdigitalisasi diharapkan dapat memotong mata rantai permasalahan TKI illegal atau “undocumented”. “Jika rakyat tidak punya identitas yang baku atau digital maka rakyat akan mudah diperjualbelikan sebagai barang dalam pasar tenaga kerja,” katanya. Di sisi lain pelaku bisnis pengiriman TKI, baik yang legal maupun tidak legal, menganggap identifikasi dan kualifikasi TKI terlalu mahal biayanya (costly) dan mereka harus saling bersaing menekan biaya ini. Di sinilah akhirnya muncul problem TKI di negara penempatan, baik masalah keterampilan yang di bawah standar maupun TKI ilegal (undocumented workers) yang mengarah pada perdagangan manusia.

“Menurut data BNP2TKI, dari sekitar 2,5 juta buruh migran ilegal dari Indonesia di Malaysia, separuhnya (TKI undocumented),” katanya. Potensi masalah yang terjadi, khususnya di Malaysia ini, menjadi “bisnis besar” bagi pelaku dalam penempatan TKI illegal. Di sinilah muncul lahan pelaku bisnis yang mengambil peluang dalam mengurus dokumen kepulangan TKI atau mengurus transportasi TKI. Berdasarkan informasi, kata Fahri, nilainya mencapai puluhan miliar pertahun. “Bisnis ini tentu menjadi sumber masalah baru yang dihadapi oleh TKI kita. Karena selain TKI dipungut biaya yang tidak standar, juga dihadapkan pada risiko yang tidak terjamin”, katanya. Tenggelamnya kapal yang mengangkut TKI di perairan Batam yang menewaskan 47 TKI beberapa bulan belakangan ini menjadi salah satu bukti nyata praktik pengiriman TKI ilegal ini. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Kamis 9 Februari 2017

4

Pemeliharaan Taman di Bogor

Dianggarkan Rp 4,5 Miliar BOGOR - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menambah jumlah anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan taman di 2017 dari Rp3,9 miliar menjadi Rp4,5 miliar. “Tahun ini ada kenaikan perawatan dan pemeliharaan taman dari tahun sebelumnya. 2016 kita dapat Rp3,9 miliar, di 2017 naik menjadi Rp4,5 miliar,” kata Kepala Bidang Pertamanan, PJU dan Dekorasi, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor, Yadi Cahyadi, di Bogor, kemarin. Yadi mengatakan, tahun 2017 ada dua taman baru yang diresmikan yakni Taman Sempur merupakan revitalisasi dari Lapangan Sempur dan Taman Kaulinan yakni taman dirancang khusus untuk tempat bermain

anak, dilengkapi 11 permainan anak baik tradisional maupun masa kini. “Total saat ini ada 34 taman aktif yang dimiliki Kota Bogor, mulai yang besar dan kecil-kecil, termasuk jalur hijau. Untuk taman tematik jumlahnya sekitar 15 taman,” katanya. Menurut Yadi, seiring dengan bertambahnya jumlah taman di Kota Bogor, maka itu anggaran pemeliharaan juga ikut meningkat setiap tahunnya. Tahun 2015, Pemerintah Kota fokus menambah jumlah taman dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk membangun taman guna mewujudkan misi Bogor kota sejuta taman. Tahun 2016, lanjutnya, prioritas di bidang pertamanan fokus untuk pe-

meliharaan dan perawatan, pemerintah mengurangi alokasi anggaran untuk membangun taman menjadi Rp4 miliar dan menaikkan jumlah anggaran untuk pemeliharan dari Rp1,3 miliar menjadi Rp3,9 miliar. “Tahun 2016 hanya ada dua taman yang diresmikan Taman Corat-Coret, dan Taman Ekspresi. Demikian pula di tahun 2017, prioritas untuk memelihara dan merawat taman yang sudah terbangun agar tetap terjaga kerapian dan keindahannya,” kata Yadi. Yadi menambahkan, di tahun 2017 ini ada dua taman tematik yang akan dibangun yakni Taman Cinta yang menjadi perwujudan dari menangnya Kota Bogor. (ant)

Warga Demok Diminta

Waspada Narkoba Gorila

Suluh Indonesia/ant

UNGKAP KASUS NARKOBA DI BOGOR - Polres Bogor menunjukan barang bukti narkoba jenis tembakau narkoba sintetis ganesha di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin. Polres Bogor mengamankan 22 tersangka dari 19 kasus narkoba beserta barang bukti yakni 22 kg tembakau narkoba sintesis jenis ganesha, 1,21 ons shabu dan 1,76 kg ganja.

DEPOK-Sejak ditemukannya pengguna tembakau gorila di Kota Depok awal Februari lalu. BNN Kota Depok mengajak warga untuk mengawasi peredaran narkoba jenis baru tersebut, khususnya di kalangan remaja maupun pelajar. Sebab, harganya yang relatif lebih murah, jika dibandingkan dengan narkoba lain seperti ganja dan shabu membuat pelajar rentan jadi sasaran. “Sasarannya anak-anak, baik perokok pemula, apalagi bagi yang telah menjadi perokok aktif. Harganya juga murah, hanya sekitar Rp 50 ribu/pa-

ket. Maka itu, kerjasama masyarakat, Pemkot dengan BNN sangat penting,” jelas Kepala BNN Kota Depok, AKBP Hesti Cahyasari di Jakarta, kemarin. Ia juga mengungkapkan, tembakau gorila telah dijual bebas melalu media online. Sehingga para orangtua dihimbau selalu mengawasi aktivitas penggunaan gadget anak mereka. “Penjualan tembakau gorila sangat bebas di media online. Sehingga orangtua diharapkan tidak boleh gaptek, demi masa depan anaknya,” ucapnya. Pihaknya juga menilai warga set-

Pemkot Tangerang Diminta

Kilas Kafe Remang-remang Ditutup APARAT Satpol PP Pemerintah Tangerang, menutup enam kafe remang-remang di Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis yang diduga digunakan untuk kegiatan protitusi terselubung. Kepala Satpol PP Pemkab Tangerang Yusuf Herawan di Tangerang, kemarin mengatakan, keberadaan kafe itu melanggar Perda No.20 tahun 2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Yusuf mengatakan, pemilik kafe tidak mengindahkan peraturan dan tidak bersedia menutup usaha mereka yang dianggap meresahkan warga sekitar. Bahkan warga berupaya untuk bertindak anarkis menyangkut keberadaan kafe tersebut, tapi aparat kepolisian dan Kodim setempat berupaya untuk mengatasinya. Menurut dia, pihaknya telah melayangkan surat kepada pemilik kafe untuk menutup tempat usaha itu atas kesadaran sendiri tapi tetap diabaikan. Setelah mengirimkan pertama, kedua dan surat ketiga, maka akhirnya petugas Satpol PP setempat menutup tempat usaha yang dibangun di pinggiran saluran irigasi tersebut. (ant)

Benahi Pelayanan Pendidikan TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, akan menindaklanjuti arahan Ombudsman untuk membenahi perbaikan pelayanan pendidikan di daerah ini. Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, kemarin mengatakan perbaikan dalam layanan pendidikan menjadi prioritas yang akan dilaksanakan segera mungkin. Apalagi Pemkot Tangerang memiliki sejumlah program kegiatan seperti halnya Bantuan Operasional Pendidikan, Bantuan siswa miskin dalam program Tangerang Cerdas, insentif tenaga pendidik, dan penambahan ruang kelas. Dengan dilakukannya perbaikan melalui sistem yang dibangun dan juga mengutamakan transparansi anggaran, bisa membenahi pelayanan yang dinilai kurang menjadi prima sesuai dengan harapan masyarakat dan juga penilaian

ombudsman, katanya. “Sektor pertanian dan sosial pun akan dilakukan pembenahan. Maka itu, kita akan kumpulkan semua pihak untuk melakukan koordinasi agar program yang dilakukan berjalan dan transparan,” ujarnya. Sebelumnya, Ombudsman Provinsi Banten memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan pembenahan dalam bidang pelayanan pendidikan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Bambang Poerwanto Sumo saat melakukan kunjungan ke Pemkot Tangerang pada hari Selasa (7/2) mengatakan, untuk bidang pendidikan diharapkan kedepannya untuk anggaran bisa lebih diperjelas. Selain itu, bidang pertanian dan sosial pun harus dilakukan perbaikan dalam proses prosedur kegiatan yang dilaksanakan. (ant)

Pencuri Toko Ponsel KEPOLISIAN Sektor Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, menangkap dua warga Jakarta atas tuduhan percobaan pencurian sebuah toko penjualan ponsel di Rawalumbu, kemarin. Kasubag Humas Polrestro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari di Bekasi, mengatakan, pelaku bernama Kastono alias Tono (35) warga Cibesut Rt015/RW012, Kelurahan Cipinang Besar Utara Jatinegara, Jakarta Timur dan Weli Santoso (33) warga Jalan Manggarai Jakarta Selatan. Menurut dia, kedua tersangka beraksi pada pukul 03.00 WIB di Toko “Perdana Cell” Jalan Bambu Kuning Raya RT 002/RW002 Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Toko tersebut diketahui merupakan milik dari Wawan Fauzan (22) yang juga tinggal di toko ponsel miliknya. Kronologi kejadian berawal saat kedua tersangka datang ke TKP mengunakan sepeda motor Yamaha Mio B-4505TMT. Pelaku Tono membuka bertugas membuka rolling door toko ponsel. (ant)

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

Gunakan Produk Mikro TANGSEL - Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai penggunaan produk makanan lokal dalam acara rapat dan kegiatan kedinasan. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan pereko-nomian pelaku UKM. “Ini gagasan yang sangat bagus oleh Ibu Airin soal penggunaan produk makanan asal Tangsel. Saya lihat cukup banyak makanan asli Tangsel yang enak dan tidak kalah saing dengan makanan kemasan pada umumnya,” ungkap Pelaksana tugas (plt) Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Tangsel, Malik Kuswari. Lebih lanjut Malik menga-

takan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie soal tindak lanjut surat edaran itu. Bahkan Benyamin merespon dengan serius serta meminta kepada Malik agar program itu dapat berjalan untuk seterusnya. “Kita akan tindak lanjuti kemarin sudah rapat dengan Pak Wakil dan Beliau sangat mendukung program ini,” imbuhnya. Sementara itu, salah seorang pelaku UKM, Nancy Wulannengsih (35) meminta supaya SKPD menggunakan produk lokal dalam acara rapat-rapat kegiatan kedinasan. Dengan surat edaran Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany. (ant)

Kunciran Terima Juni

Suluh Indonesia/ant

VONIS MATI PEMBUNUH ENO PARIHAH - Terdakwa pembunuh dan pemerkosa Enno Parihah, Rahmat Arifin (kiri) dan Imam Hapriyadi (kanan) memasuki ruang persidangan dengan agenda pembacaan vonis di PN Tangerang, kemarin. Majelis hakim memvonis kedua terdakwa dengan hukuman mati.

SKU Bisa Diurus Melalui Kelurahan

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

Kegiatan Kedinasan Harus

Pembebasan Lahan Tol

Mudahkan UMKM

IMBAUAN Wali Kota Depok, Mohammad Idris agar UMKM mengurus sektor legalitas, ditanggapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) setempat, untuk mempermudah pengurusan legalitas.

iap kecamatan perlu berinisiatif mencegah peredaran narkoba di wilayahnya. Sebab berperan aktifnya para pemuda dalam setiap kegiatan, dapat mencegah pencegahan peredaran narkoba. “Di setiap kecamatan bisa berinisiatif membuat spanduk bertuliskan ancaman bagi para pengguna maupun mengedar narkoba. Dengan barang-barang bekas pun juga bisa. Paling penting, jangan lupa menggaet para pemuda di wilayah tersebut, agar mereka sangat merasa segan untuk mencoba narkoba jenis gorila itu,” tegasnya. (ant)

Pihak DKUM mengaku kini pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi UMKM bisa langsung diurus di kelurahan tempat di mana pelaku UMKM berdomisili. “Kami mengimbau pelaku usaha dapat mengurus SKU di kelurahan agar usahanya terdaftar,” ujar Kepala DKUM Kota Depok Mohammad Fitriawan, Rabu (08/02). Menurutnya, SKU penting untuk dimiliki para pelaku usaha agar Pemerintah Kota Depok dapat mendata sesuai dengan laporan yang diberikan. Dengan begitu dapat memudahkan DKUM untuk memfasilitasi pengusaha mikro dalam memberikan pemberdayaan agar usahanya dapat terus berkembang.

Ia menjelaskan untuk mendapatkan SKU, pelaku usaha dapat menyiapkan surat keterangan dari RT dan RW setempat. Selanjutnya, menyerahkan data diri dan surat keterangan ke kelurahan. Nantinya di kelurahan mengisi formulir untuk mendapatkan SKU. Dalam memperoleh SKU, diklaim juga sangat mudah, karena dokumen akan jadi dalam waktu sehari. Pelaku usaha juga tidak dikenakan biaya atau gratis untuk bisa mendapatkan surat tersebut. “SKU mudah didapat, prosesnya juga tidak memberatkan pelaku usaha. Maka diimbau untuk segera mengurusnya, agar dapat memiliki SKU,” tambah Kepala DKUM Kota Depok.

Setelah pelaku usaha memiliki SKU, selanjutnya dapat mengurus beberapa sertifikat perizinan produk yang dihasilkan seperti PIRT, logo halal, serta HAKI. Dengan memiliki sertifikat, produk usahanya akan mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat sehingga produksinya dapat meningkat. Menurutnya dengan dilengkapi persyaratan dan perizinan sesuai ketentuan yang harus dimiliki pelaku usaha di Kota Depok. Sebab, pelaku UMKM dapat mudah berkembang dengan pesat terhadap produk yang dihasilkannya. “Untuk kemajuan dan perkembangan UMKM,’’ katanya. (ant)

TANGSEL - Pembebasan lahan untuk proyek tol serpong-kunciran diklaim telah mencapai 2.164 bidang tanah. Ditargetkan pembebasan lahan rampung pada Juni 2017 mendatang. “Kami sudah proyeksikan pembebasan lahan akan selesai pada Juni mendatang,” ungkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel Asnawati di Tangerang, kemarin. Asnawati mengatakan, nantinya, infrastruktur jalur bebas hambatan bagi kendaraan roda empat atau lebih itu akan terkoneksi dengan trase Tol Cinere-Serpong. Menurut Asnawati ada beberapa kendala di lapan-

gan yang dihadapi tim pembebasan lahan. Antara lain, kurang pahamnya masyarakat terkait data kepemilikan tanah dan masalah keuangan untuk membayar ganti rugi lahan yang disiapkan oleh Kementrian PU. “Yang pasti, kami terus melakukan pendataan, lalu dilakukan validasi data. Setelah itu, data (lahan) yang lengkap langsung diajukan ke PU untuk dibayarkan,” katanya. Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementrian PU Didit P Triwibowo menjelaskan, pembebasan lahan untuk tol Kunciran – Serpong, berdasarkan aturan yang berlaku jangka waktu pembebasan lahan harus rampung pada Juni 2017. (ant)

Suluh Indonesia/ant

LATIHAN KEMAMPUAN PENGENDALIAN MASSA - Sejumlah personel kepolisian menggelar latihan kemampuan pengendalian massa di halaman Polres Bogor, Cibinong, Bogor, kwemarin.

pini

Suluh Indonesia, Kamis 9 Februari 2017

F OKUS Kenyamanan Sosial Jelang Hajatan Politik

M

ENCIPTAKAN situasi sosial yang tenang dan nyaman, merupakan pekerjaan yang harus diusahakan oleh berbagai pihak sekarang. Apa boleh buat, demokrasi yang kita praktikkan sekarang terlalu membikin suasana gaduh. Secara jujur harus diakui, ini kesalahan kita semua dalam menerapkaan demokrasi sehingga setiap hajatan politik selalu berkaitan dengan kegaduhan. Kita di Bali akan mengadakan pilkada untuk kabupaten Buleleng. Sempat ada sedikit berbagai diskusi soal pencalonan. Untungnya pentahapan pilkada ini sudah berlangsung dengan baik dan sampai saat ini tidak ada hal mengkhawatirkan yang kelihatan. Namun di Jakarta pilkada gubernur tidak henti-hentinya mebikin suasana gaduh. Situasi sosial sepertinya tidak membikin suasana nyaman bagi warganya sendiri. Orang banyak menginginkan agar pilkada ini segera berlalu. Namun, kalaupun berlalu belum tentu juga kegaduhan akan berhenti karena aktor intelektualnya masih bisa bikin ulah. Dalam hubungan dengan kegaduhan ini, di samping karakter para politisi yang selalu mencoba mengedepankan egonya, juga ada faktor perantara yang tidak dapat dikesampingkan. Teknologi komunikasi yang kini berkembang demikian pesatnya ikut mempengaruhi bagaimana kegaduhan itu terjadi. Menebarkan berita bohong di media sosial mempunyai akibat lanjutan yang tidak bagus karena bisa memojokkan pihak lain. Akibatnya muncul saling tuduh dan saling klaim kebenaran atau pengingkaran. Inilah yang menambah suasana gaduh, baik di media sosial maupun di dalam kehidupan sosial yang nyata. Politik biasanya mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang berbau bohong seperti ini, karena mempunyai tujuan meraup pengaruh dan menjatuhkan lawan. Ini kita lihat secara nyata pada pilkada di DKI. Bayangkan, mantan presiden saja sampai ikutikutan terseret masalah politik yang mewujud pada soal tuduhan penyadapan seperti yang kita lihat bersama. Apabila dihitung dari pemilihan umum presiden tahun 2014, dimana saat itu mulai ada saling tekan antara calon, maka kegaduhan di republik ini sudah berlangsung lama. Ini menjadi kewajiban kita semua untuk mengakhiri. Rakyat sudah bosan dengan suasana seperti itu, karena disamping ruang-ruang publik yang dihiasi dengan kegaduhan, seperti misalnya unjuk rasa, juga media publik. Ketika misalnya kita menonton televisi, yang terlihat atau yang diberitakan juga masalah kegaduhan. Sekali lagi, ini bukanlah situasi nyaman bagi masyarakat. Apabila para politisi tidak mampu menghentikan kegaduhan itu, sebaiknya kita masyarakat umum harus mampu menghentikannya dengan kesadaran. Caranya demikian mudah. Mari kita kosentrasi bekerja sesuai dengan keterampilan yang kita miliki, tidak mudah terhasut oleh ajakan macam-macam, termasuk juga tidak terpancing dengan iming-iming uang. Kita harus percaya bahwa cara kita bekerja dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang dimiliki akan mampu menghasilkan biaya hidup. Tergiur dengan iming-iming uang untuk unjuk rasa misalnya, justru akan membawa kebiasaan dan secara tidak langsung hal inilah akan menambah kegaduhan yang terjadi. Demonstrasi merupakan salah satu kegiatan yang dapat membikin kegaduhan secara ganda, baik di media sosial maupun di ruang publik. Di Bali dengan berbagai kearifan lokal yang dimiliki, kita harapkan kegaduhan tidak akan terjadi. Mari kita pakai kearifan itu untuk memperbaiki cara kita bertindak dan berprilaku. Konsepsi menyama braya memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalin persahabatan dengan siapapun secara damai. Juga menang tanpa ngelinyokin, artinya menang secara sportif tanpa membikin malu lawan yang kalah. Wujudnya adalah salaman dan saling kunjung untuk menekan pemusuhan. Tentu juga kita tidak ada pernah lupa dengan kearifan phalakarma, yang memang sering kali bisa kita buktikan kenyataannya. Maka marilah kita ciptakan ketertiban dan kenyamanan sosial dalam menghadapi hajatan politik. ***

Bang D

el

Kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat tetapi juga untuk para pelaku UMKM

Asal bukan untuk kroni ...

5

Tenang Menjelang Datangnya Hari Pencoblosan SUDAH MENJADI KEBIASAAN bahwa menjelang hari pencoblosan dalam hajatan pemilihan umum, suhu politik naik. Itulah yang membuat panitia menciptakan massa yang mampu memotong ketegangan menjelang hari pencoblosan yang disebut dengan minggu tenang. Tujuannya adalah menciptakan keteduhan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memikirkan pilihannya terhadap kandidat yang akan dipilih. Pada masa Orde Baru, minggu tenang itu benar-benar dimanfaatkan untuk mengembalikan kondisi mental, baik masyarakat maupun kontestan politik. Tidak seperti sekarang, kampanye pada saat itu lebih banyak mengerahkan massa yang harus bergerak berjejalan sampai puluhan kimlometer, untuk mengikuti pidato tokoh politik yang diunggulkan. Jadi, minggu tenang bermanfaat untuk mengembalikan ketenangan pikiran, fisik, dan mengembalikan pikiran rasional. Hanya mereka yang mempunyai telepon memungkinkan bagi mereka untuk saling kontak-kontakan menambah kampanye di masa minggu tenang, meskipun sesungguhnya ini melanggar. Tidak ada yang dapat melakukan tambahan kampanye itu selain yang memiliki telepon yang pada waktu itu jumlahnya sangat sedikit. Potensi konflik pun dapat diredam dengan baik pada waktu itu. Bagaimana halnya dengan peran minggu tenang di zaman kampanye sekarang? Dalam hal tinjauan kemasyarakatan, minggu tenang merupakan kebutuhan karena mempunyai berbagaiu macam manfaat. Yang pertama, seperti yang telah diungkapkan di atas adalah fungsi keseimbangan. Ia mampu memberikan kondisi masyarakat sedia pulih mendekati sediakala sebelum diselenggarakannya kampanye. Dalam minggu inilah ada kesempatan untuk kembali hidup normal lagi setelah sebelumnya saling berbeda pendapat bagi pemihak kontestan yang berbeda. Tidak jarang di dalam satu kampung atau desa ada beberapa pihak yang bergabung dengan partai yang berbeda. Minggu tenang inilah yang dipakai untuk mengembalikan kondisi semula. Pola gotong royong yang ada di desa memungkinkan terjadinya pemulihan tersebut. Tentu juga yang dimaksudkan dengan upaya pemulihan kembali adalah kondisi fisik yang lelah akibat diforsis untuk berkampanye. Fungsi kedua berada pada ranah kognitif dan rasionalitas. Pada hakekatnya, kampanye merupakan ungkapan komunikatif dan janji-janji yang ditebarkan oleh para kontestan. Terutama di zaman sekarang,

Oleh I Nengah Sudarman

Di zaman sebelum Orde Baru, kompetisi politik itu dapat dijiwai secara fair. Artinya, kekalahan dapat diterima tanpa melakukan tindakan kekerasan. Di masa Orde Baru, sebagian besar politisi itu menang karena politik hanya berlangsung satu panggung

banyak sekali janji para kontestan yang dapat dibungkus dengan berbagai ilustrasi gambar rekayasa maupun kata-kata mutiara, sehingga dalam kurun waktu singkat mampu membuai para pemirsa dan peserta kampanye. Padahal di zaman seperti sekarang segala sesuatu yang dibungkus dengan cara yang rapi harus ditelisik keaslian dan kebenarannya. Minggu tenang diperlukan untuk melakukan olah pikiran tersebut, menggabungkan dan memikirkan berbagai informasi yang telah didengar untuk selanjutnya setelah mendapat pertimbangan otak, barulah dipakai sebagai keputusan untuk memilih. Secara teoritis, menggabungkan berbagai informasi tersebut tidak mudah dan memerlukan waktu serta pikiran yang jernih untuk membuat keputusan. Maka minggu tenang sangatlah diperlukan untuk membuat

keputusan yang rasional tersebut. Ketiga, minggu tenang berfungsi reflektif-kontemplatif. Fungsi ini terutama ditujukan kepada para kontestan dan politisi yang berkompetisi dalam hajatan pemilu. Politisi Indonesia di masa lalu dan sekarang sangat berbeda karakter. Di zaman sebelum Orde Baru, kompetisi politik itu dapat dijiwai secara fair. Artinya, kekalahan dapat diterima tanpa melakukan tindakan kekerasan. Di masa Orde Baru, sebagian besar politisi itu menang karena politik hanya berlangsung satu panggung, yaitu Golkar. Kalau pun ada partai lain sifatnya hanya partisipan, sehingga telah mengetahui kekalahannya. Jadi, kekalahan tidak menimbulkan kejengkelan. Setelah Orde Baru, justru kompetisi politik berlangsung sengit karena kekalahan sering kali dipakai sebagai pembalasan dan kekecewaan. Hal ini tidak lepas dari biaya ekonomi politik yang dikeluarkan dan masa lalu dari kehidupan partai di Indonesia. Karena itulah kemudian minggu tenang ini dapat dipakai sebagai sarana merenung, mencoba membandingkan dengan kemampuan diri pada saat kampanye. Hal ini mengacu kepada upaya persiapan untuk menang maupun kalah dalam pencoblosan nanti. Apabila misalnya dalam melakukan kampanye banyak salah bicara atau tidak mampu mengutarakan gagasan secara baik-baik, maka potensi untuk kslah itu besar. Jika kemudian akhirnya menerima kekalahan dalam pemilihan, ini harus disikapi dengan jiwa besar dan tidak boleh melakukan perlawanan secara membabi buta. Paling tidak upaya perlawanan dilakukan dengan cara menempuh jalur hukum, bukan pada pasukan pribadi. Minggu tenang bukan sekadar kondisi rehat, istirahat atau mencoba memberikan kesan bahwa pemilu itu sudah dekat. Tetapi mempunyai fungsi jauh melampaui itu dan lebih-lebih lagi mengembalikan masyarakat kepada kondisi normal dan pende-

wasaan pada bidang politik. Tidak boleh kemudian minggu tenang itu dipakai sebagai masa yang sekadar bermakna menunggu pemilu. Keberhasilan dalam memaknai dan menjalankan minggu tenang inilah yang akan sangat menentukan bagaimana kualitas keberlangsung pemilihan umum tersebut. Bagaimana tantangannya di zaman sekarang? Yang paling mengkhawatirkan sekarang adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Secara teoritik, tidak boleh ada kegiatan politik apapun di masa minggu tenang ini. Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi komunikasi seperti sekarang, para politisi akan secara mudah kehilangan kontrolnya untuk menaati secara normatif minggu tenang tersebut. Dengan teknologi telepon genggam yang ada sekarang, tidak saja aktor politisi yang secara mudah melepaskan kalimat ajakan kepada pihak lain untuk bergabung dengan posisi politisnya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang tersedia di media sosial. Jika ini terjadi, dapat dipastikan kualitas pemilu pasti buruk. Ini disebabakan karena tiga fungsi seperti yang disebutkan di atas tadi tidak mampu berjalan secara maksimal. Orang dapat saja menjatuhkan pilihan berdasarkan informasi data palsu yang disebarkan melalui media sosial. Hoax dan sejenisnya akan berseliweran di media sosial. Untuk menghindari masalah ini, menjelang akhir masa kampanye tidak saja dalam pelaksanaan pilkada DKI, tetapi seluruh Indonesia harus menegakkan hukum dan menindak para pelanggar minggu tenang ini, terutama di media sosial.

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Perbaikan Jalan Masih Menyisakan Lubang SEPERTINYA kita harus mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang sejak awal sudah cukup serius memperbaiki jalan-jalan di beberap ruas. Selama ini jalan yang rusak dan berlubang memang selalu menjadi ancaman serius buat pengendara, terutama motor terlebih di malam hari. Di sepanjang Gatot Subroto saja sebelumnya banyak sekali jalan berlubang yang sudah memakan korban cukup banyak. Lalulintas di sepanjang ini memang cukup tinggi, termasuk di malam hari. Karena itu, perbaikan memang mutlak dilakukan. Sayangnya, perbaikan yang dilakukan selama ini seprti tambal sulam saja. Sejak musim hujan ini, lubang-

lubang jalan yang sudah ditambal kembali mulai mengelupas. Dan ada lubang cukup besar menjelang lampu lalu-lintas menjelang Pancoran arah Grogol. Lubang itu sangat membahayakan karena kelihatannya selain besar juga sangat dalam. Bisa dipastikan jika mobil melindasnya akan terjebak, apalagi motor akan lebih fatal lagi. Kerusakan seperti ini bisa jadi muncul karena perbaikan yang dilakukan tidak permanen. Mestinya perbaikan dilakukan dengan membetonya, seperti di beberapa lubang sudah dibeton. Lantas mengapa tidak sekalian saja, lubang-lubang itu dibeton. Sarmili Kampung Melayu, Jakarta

Lapangan Bola di Jakarta Hampir Punah JAKARTA semakin hari tambah padat dan sumpek. Ruang terbuka semakin berkurang karena keserakahan para pengusaha dan penguasa yang terus menggusur area lahan kosong yang hijau untuk dijadikan gedung-gedung bertingkat. Keuntungan yang hanya berpihak pada segelintir orang yang memiliki uang dan kekuasaan tanpa memikirkan masa depan generasi yang akan lahir. Lahan bermain anak-anak Jakarta semakin habis dan yang tersisa hanya gang-gang kecil di perkampungan padat dan tanah kosong yang siap untuk dibangun untuk dijadikan perumahan mewah dan Mall. Menyedihkan keadaan kota

Jakarta yang penuh dengan berbagai ragam warna kehidupan. Mulai dari yang paling glamor sampai yang paling melarat ada di Jakarta. Semua membaur menjalani hidupnya masing-masing. Walau kadang terjadi anarkisme karena kesenjangan itu. Semua itu menjadi resiko sebuah metropolitan yang tak tertata dengan baik dalam hal pembangunannya. Para elit yang hanya adu mulut di dalam kekuasaannya di gedung milik rakyat Indonesia (DPR). Wah apa yang bakal terjadi jika hanya mementingkan keegoisannya masing-masing dan kelompoknya masing-masing. Ma’arif Kemanggisan, Jak-Bar

Rambu Lalin yang Sering Dilanggar RAMBU lalu-lintas sering dilanggar para pengendara yang tak tertib, terutama angkot. Tak seperrti biasanya pada kamis sore lalu kemacetan lalu lintas di sekitar pasar bunga rawa belong terasa begitu parah. Atrean kendaraan berderet panjang hingga sampai ke lampu merah di depan perempatan jalan. Apa yang terjadi ? saya pikir ada kecelakaan lalu lintas atau ada mobil mogok sehingga jalan ‘tersumbat’ dan menimbulkan kemacetan. Eh ternyata penyebabnya hanya soal ‘sepele’. Angkutan kota (angkot) yang ngetem di pinggir jalan raya yang terdapat rambu dilarang berhenti.

Menariknya para sopir angkot dengan santai menunggu penumpang tak menghiraukan kemacetan yang ditimbulkan karena ulahnya. Mereka (para sopir), tanpa rasa bersalah. Mereka parkir, mencari penumpang di jalanan menjelang perempatan. Kali ini mereka benarbenar nekad. Ketika lampu hijau menyala mereka tetap tidak jalan, sehingga macet parah. Bersamaan dengan jam pulang para pelajar dan mahasiswa yang rata-rata dari mereka menggunakan kendaraan bermotor menambah kacau suasana jalan. Fahrurozy Fatmawati, Jak-Sel

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Kamis 9 Februari 2017

6

Timnas SEAG

Mulai Digembleng Pelatih Asal Serbia

Suluh Indonesia/ant

TIMNAS PUTRI - Seleksi tim nasional putri untuk Piala AFF Wanita 2017 di Thailand pada bulan Mei diadakan mulai tanggal 8 hingga 16 Maret. Terkait lokasi sedang dalam pertimbangan di beberapa provinsi seperti Yogyakarta, Bandung dan lainnya.

Seleksi Timnas Putri

Diadakan Awal Maret JAKARTA - Seleksi tim nasional putri untuk Piala AFF Wanita 2017 di Thailand pada bulan Mei diadakan mulai tanggal 8 hingga 16 Maret, kata anggota exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Papat Yunisal. “Tanggal 8 Maret itu sendiri adalah Hari Sepak Bola Wanita Internasional. Terkait lokasi sedang dalam pertimbangan di beberapa provinsi seperti Yogyakarta, Bandung dan lainnya, yang akan diputuskan dalam minggu ini,” ujar Papat ketika berbincang dengan Antara di Jakarta, kemarin.

Tim Musim Dingin Indonesia

Sempurnakan FormasiAkhir

JAKARTA - Tim Olahraga Musim Dingin Indonesia telah menyempurnakan formasi akhir sebagai persiapan jelang keikutsertaan dalam Kejuaraan Asian Winter Games 2017 di Sapporo Jepang pada 19-26 Februari. “Kami dari cabang hoki es telah mengikut beberapa pelatihan nasional dan seleksi tim. Atlet cabang track skating bahkan uji tanding di Singapura dan meraih medali emas,” ujar Koordinator Tim Indonesia dalam Asian Winter Games 2017, Jonathan Sudharta, ketika dihubungi, di Jakarta, kemarin. Tim hoki es Indonesia, lanjut dia, telah latih tanding di Jakarta guna menyusun formasi tim terbaik sejak akhir 2016. Formasi tim itu merupakan gabungan dari pemain-pemain dari berbagai klub hoki es di Indonesia. “Kami akan berangkat ke Sapporo pada Minggu (12/2) dan kami akan mengikuti acara pelepasan di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta, Kamis (9/2),” katanya. Tim Merah-Putih tidak menetapkan target dalam Asian Winter Games 2017 karena kejuaraan itu merupakan kejuaraan musim dingin pertama yang diikuti tim Indonesia. “Kami bagaikan mengarungi lautan bebas karena tim-tim dari negara-negara yang mampunyai musim dingin seperti Korea, China, dan Jepang sudah mempunyai atlet-atlet kualitas olimpiade,” katanya. Meskipun tak menetapkan target, tim Tanah Air masih mempunyai optimisme ketika menghadapi tim-tim musim dingin dari negara-negara ASEAN. (ant)

Dia melanjutkan, seleksi tersebut bersifat undangan atau invitasi dan diikuti oleh delapan asosiasi provinsi (asprov) yang sebelumnya berkompetisi dalam Piala Pertiwi 2014 seperti Papua, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Saat ini asprov-asprov yang diundang sedang melakukan penyaringan untuk menemukan 25 pesepak bola berusia 15— 28 tahun yang bakal diikutkan seleksi. Selain asprov, penyaringan nasional itu juga akan melibatkan dua tim tambahan masing-masing dari Korps Wanita Angkatan Darat (Kow-

ad) dan satuan Polisi Wanita (Polwan). “Ini sesuai arahan dari Ketua Umum PSSI. Kalau dari TNI dan Polri, dari sisi postur dan fisik mereka sudah baik,” tutur Papat. Ada 30 pesepak bola hasil seleksi yang nantinya dipersiapkan untuk Piala AFF 2017. Setelah itu mereka langsung terlibat dalam pemusatan latihan (TC) sampai kemudian berangkat ke Thailand sekitar tanggal 24 Mei 2017 atau dua hari sebelum kompetisi dimulai. Selain harus berusia 15-28 tahun, karena AFF Wanita tidak ada batasan umur, PSSI

juga mencari pemain dengan tinggi badan di kisaran 160 cm. “Ini perlu agar kita bisa bersaing karena negara-negara lain seperti Laos sudah melakukannya,” tutur Papat. Selama pemusatan latihan, timnas putri direncanakan melakoni 10 kali pertandingan uji coba. Papat merinci, lima kali latih tanding akan dilakoni melawan timnas putra remaja U15 dan U-17, dua kali di luar negeri dan tiga kali dengan tim asprov. Terkait pembiayaan, Papat menegaskan tidak ada masalah dan semua berjalan sesuai rencana. (ant)

JAKARTA - Timnas polo air yang dipersiapkan untuk menghadapi SEA Games 2017 di Malaysia mulai digembleng oleh pelatih asal Serbia, Milos Sakovic di kolam renang Siprug Jakarta dan fokus latihannya adalah peningkatan kondisi fisik dan teknik. “Saya gembira karena pemain cukup antusias menjalankan menu latihan yang saya berikan,” kata pelatih yang membawa timnas polo air Serbia merebut medali emas Olimpiade 2016 di sela memimpin latihan di Jakarta, kemarin. Pemusatan latihan nasional (pelatnas) polo air ini diikuti oleh 18 atlet yang merupakan hasil seleksi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Latihan sendiri sudah dilakukan sejak Senin (6/2). Dengan demikian Milos sudah bisa menilai perkembangan Reza Auditya dan kawan-kawan. Demi memenuhi target yang dibebankan oleh Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI) yaitu meraih emas kejuaraan dua tahunan itu, Milos memang mengkombinasikan latihan fisik dengan teknik. Hal tersebut dilakukan agar stamina atlet men-

ingkat. “Stamina para pemain belum maksimal, tapi mereka bisa lebih kuat dari sekarang. Selama dua pekan awal, pelan-pelan saya tingkatkan fisik mereka. Kemudian saya akan berikan latihan fisik yang lebih berat selama dua bulan,” kata pelatih berusia 35 tahun ini. Meski kembali menjalani pelatihan fisik dan teknik dasar bermain polo air, atlet terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini mengaku banyak ilmu yang didapat dari pelatih yang sudah kenyang pengalaman bahkan sudah mampu memberikan medali emas bagi negaranya diajang bergengsi di dunia. “Pelatih sangat memperhatikan stamina. Saat ini sudah terasa penggemblengan latihan fisik. Ini langkah awal, sebelum kami akan benar-benar ditempa fisiknya selama dua bulan di Jakarta,” ujar kapten timnas kapten Reza Auditya. Untuk lebih meningkatkan level stamina, dalam sehari semua pemain harus menjalani latihan selama lima jam yang terbagi latihan pagi dan sore. Menu latihan ini dilakukan secara variasi hingga April nanti. (ant)

Firman Singkirkan

Pemain Unggulan Thailand JAKARTA - Atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia Firman Abdul Kholik sukses menyingkirkan pemain unggulan tuan rumah turnamen Thailand Masters 2017, Suppanyu Avihingsanon, dalam laga perdana yang berlangsung di Bangkok kemarin. Atlet kidal Merah-Putih itu, seperti dipantau Antara di Jakarta lewat situs resmi PP Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Selasa malam, memaksa para pendukung pemain tuan rumah memikul kekecewaan setelah menang dalam tiga game atas Suppanyu 21-13, 19-21, 23-21 selama 86 menit permainan. “Sebetulnya secara teknik permainan, Firman lebih unggul dalam bola-bola depan. Tapi, lawan lebih berpengalaman sehingga mudah mencuri kesempatan saat Firman lengah,” kata pelatih kepala sektor tunggal putra pelatnas PBSI Hendry Saputra

yang mendampingi atlet-atletnya di Bangkok. Firman menghadapi perlawanan kuat Suppanyu pada game kedua. Atlet negeri gajah putih itu seringkali melancarkan smes-smes keras dan mempercepat tempo permainan yang tidak dapat dikembalikan oleh Firman. Pada game penentuan, Firman sempat melakukan kesalahan akibat shuttlecock tidak melewati bidang permainan lawan. Selepas skor imbang 20-20, pemain peringkat 86 dunia itu pun unggul 21-20 atas Firman. “Saat poin-poin kritis itu, saya hanya bermodalkan keyakinan. Meskipun lawan didukung penonton tuan rumah, saya lebih percaya diri karena pernah mengalahkan dia sebelumnya,” ujar Firman yang lantas mengembalikan kedudukan 21-21, 22-21, dan menang 23-21. Hendry mengatakan atlet asuhannya itu tidak terpancing permainan lawan pada akhir

game ketiga. “Permainan Firman pada game ketiga, seperti pada game pertama. Firman justru banyak lengah pada game kedua dengan smes yang sering keluar garis lapangan,” kata Hendry. Pada pertandingan putaran kedua pada Rabu (8/2) malam turnamen tingkat grand prix gold itu, Firman akan menghadapi pemain hasil babak kualifikasi Kaninpong Yokard. Firman menjadi satu dari 11 pemain tunggal putra Indonesia yang melaju ke pertandingan putaran kedua turnamen berhadiah total 120 ribu dolar AS itu. 10 pemain lain Indonesia yang juga masuk putaran kedua adalah Androw Yunanto, Ihsan Maulana Mustofa, Jonatan Christie, Fikri Ihsandi Hadmadi, Evert Sukamta, Muhammad Bayu Pangisthu, Tommy Sugiarto, Henrikho Kho Wibowo, Vicky Angga Saputra, dan Anthony Sinisuka Ginting. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Kamis 9 Februari 2017

7

Spurs Ingin Beri

Hantaman Fatal kepada Liverpool

Suluh Indonesia/ap

LEWATI LAWAN - Penyerang Barcelona Luis Suarez mencoba melewati hadangan dua pemain Atletico Madrid Filipe Luis (kiri) dan Lucas Hernandez pada leg kedua semi final Copa del Rey di Camp Nou, Barcelona, kemarin. Suarez dipastikan absen di final setelah mendapat kartu merah pada pertandingan tersebut.

LONDON - Tottenham Hotspur bertekad memberikan hantaman fatal pada peluang Liverpool meraih gelar Liga Inggris ketika kedua tim bertemu di Anfield pada Sabtu, kata penyerang Harry Kane. Tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir di liga, tim peringkat kedua Tottenham kini terlihat menjadi penantang nyata untuk menghambat Chelsea, namun mereka masih akan harus mengatasi rintangan lainnya sebab rival Londonnya itu menggenggam keunggulan sembilan angka di puncak klasemen. “Ini merupakan pertandingan penting untuk kami. Kami ingin membangun jarak terhadap Liverpool dan jika kami mengalahkan mereka pekan depan, maka kami dapat unggul tujuh angka atas mereka. Itulah yang berusaha kami lakukan,” kata Kane kepada media Inggris. Upaya Liverpool untuk meraih gelar tersungkur dalam beberapa pekan terakhir ketika laju tanpa kemenangan dalam lima pertandingan di liga membuat mereka turun ke peringkat kelima, tertinggal 13 angka dari Chelsea setelah 24 pertandingan. “Kami ingin mengejar Chelsea dan penting bagi kami untuk bertahan setinggi mungkin di klasemen. Jika kami mampu membangun jarak dengan tim-tim lain di belakang kami, maka itu merupakan hal penting. Itu tidak bergantung kepada kami. Kami tidak tahu apakah Chelsea dapat dikejar,” kata Kane. “Hal yang dapat kami lakukan adalah memenangi pertandingan-pertandingan kami. Mudah-mudahan mereka kehilangan beberapa angka di sini dan di sana. Kami ingin mulai membangun jarak dari yang lain dan mendorong Chelsea melalui semua jalan dan mudah-mudahan kami dapat menjungkirkannya.” (ant)

Suarez Dipastikan

Absen di Final Piala Raja BARCELONA - Luis Suarez mencetak gol dan diusir keluar lapangan ketika juara bertahan Barcelona mencapai final Piala Raja untuk keempat kalinya secara beruntun setelah bermain imbang 11 dengan Atletico Madrid, pada semifinal leg kedua yang berlangsung sengit kemarin. Suarez meru-

pakan satu dari tiga pemain yang dikeluarkan dan kini dipastikan akan absen di final setelah Barcelona melaju dengan skor agregat 3-2. Pemain Uruguay ini mencetak gol dari jarak dekat pada menit ke43 setelah laju inspiratif dan tembakan dari Luonel Messi untuk memberikan pukulan kepada Atlet-

ico, yang mendominasi babak pertama di Nou Camp namun gagal memaksimalkan peluang-peluang mereka. Kevin Gameiro menyepak penalti ke atas mistar gawang saat pertandingan menyisakan sepuluh menit, namun penyerang Prancis itu masih mampu membuat fase

Evan Turner Cedera

akhir pertandingan berlangsung menegangkan dengan memasukkan umpan silang Antoine Griezmann beberapa saat kemudian. Bek Barca Sergi Roberto juga akan diskors untuk pertandingan final setelah dikeluarkan karena mendapatkan kartu kuning kedua pada babak kedua, dan pemain

Patah Tangan Kanan Saat Lawan Dallas WASHINGTON - Pemain Portland Trail Blazers Evan Turner mengalami patah tangan kanan pada Selasa saat bertanding melawan Dallas Mavericks, dan harus absen dalam kurun waktu yang belum diketahui. Turner meninggalkan pertandingan pada pertengahan kuarter ketiga dan Blazers belakangan mengumumkan bahwa ia mengalami patah tulang metacarpal ketiga di tangannya, dan akan memerlukan operasi. Portland mampu mendulang kemenangan 114113 atas Mavericks melalui angka penting saat buzzer berbunyi, namun mereka akan kehilangan Turner ketika sedang mengejar tiket playoff Wilayah Barat dan saat ini tertinggal satu game di belakang spot kedelapan. Turner (28) meneken kontrak bernilai 70 juta dolar berdurasi satu tahun untuk bergabung dengan tim pada offseason. Ia rata-rata mencetak 9,7 angka, 3,9 rebound, dan 3,4 assist sebelum pertandingan ini. (ant)

sayap Atletico Yannick Carasco juga diusir keluar lapangan karena mendapatkan kartu kuning keduanya. Suarez kemudian dikeluarkan pada menit ke-90 karena menyikut bek Atletico Luis Hernandez. Atletico memiliki lima menit pada masa tambahan waktu untuk mencetak gol penentu kemenangan dan

memaksakan perpanjangan waktu, namun Barca mampu menjinakkan tekanan. Barca, juara sebanyak 28 kali, akan bertemu Alaves atau Celta Vigo pada final yang berlangsung pada Mei, dengan tekad mengincar kesuksesan ketiganya secara beruntun di Piala Raja di bawah asuhan pelatih Luis Enrique. (ant)

Philipp Lahm

Pensiun di Akhir Musim BERLIN - Pemain Bayern Munich Philipp Lahm, yang merupakan kapten Jerman saat mereka menjuarai Piala Dunia 2014, akan pensiun pada akhir musim, setahun sebelum kontraknya dengan sang juara Jerman habis, kata bek 33 tahun itu pada kemarin. Produk akademi Lahm, yang telah memainkan 501 pertandingan untuk Bayern sejak debut seniornya pada 2002, mengatakan meski ia dapat terus bermain di level teratas sampai akhir musim, ia tidak akan mampu mempertahankannya. “Saya akan mengakhiri karir saya di akhir musim,” kata Lahm kepada para pewarta setelah kemenangan Bayern atas Vfl Wolfsburg di 16 besar Piala Jerman. “Saya telah menginformasikan keputusan saya kepada para ofisial klub.” “Saya dapat meneruskan dengan gaya kepemimpinan saya, memberikan upaya terbaik setiap hari, pada setiap latihan, sampai akhir musim. Saya dapat mempertahankannya pada

musim ini namun tidak setelahnya,” tuturnya. Lahm merupakan salah satu pemain tersukses Jerman sepanjang masa, setelah memenangi nyaris semua trofi bersama klub dan negaranya, termasuk tujuh gelar Liga Jerman, Liga Champions, dan Piala Dunia. Bek bertubuh mungil ini merupakan salah satu fullback terbaik di dunia untuk bagian yang lebih baik dalam satu dekade, untuk kemudian digeser lebih ke tengah pada beberapa musim terakhir. Lahm, yang pensiun dari timnas setelah kesuksesan Jerman di Piala Dunia di Brazil, merupakan hasil didikan akademi Bayern sebelum sempat dipinjamkan selama dua musim ke VfB Stuttgart pada musim 2003 sampai 2005. Ia masih berpeluang menambahi gelar pada koleksi trofinya musim ini, di mana Bayern juga memuncaki Liga Jerman dan akan berhadapan dengan Arsenal di 16 besar Liga Champions. (ant)

Nasi nal

Suluh Indonesia, Kamis 9 Februari 2017

8

Pesisir Selatan Hitung Kerugian

Limbah Medis Cemari Pantai PAINAN - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) sedang menghitung kerugian akibat limbah medis yang mengotori Pantai Tan Sridano daerah setempat beberapa waktu lalu. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pesisir Selatan, Nelly Armidha di Painan, kemarin mengatakan terdapat beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam penghitungannya diantaranya pariwisata, tangkapan nelayan dan juga kesehatan masyarakat sekitar. Aspek tersebut, kata dia akan dinilai oleh dinas terkait, setelah itu baru dikalkulasikan dan hasilnya diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr Rasyidin Padang sebagai pihak

yang diindikasikan bertanggung jawab. Ia menyebutkan indikasi itu sebagai penanggung jawab karena pada limbah medis itu bertuliskan nama rumah sakit tersebut. “Kami sudah menggelar pertemuan antara perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr Rasyidin Padang yang dimediasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, hasil pertemuan itu selanjutnya rumah sakit diminta terlebih dahulu menghancurkan limbah medis yang mengotori pantai,” kata dia. Sedangkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr Rasyidin Padang, Herlin Sridiani ketika dihubungi ke telepon

genggamnya meminta awak media langsung datang ke kantornya agar informasi yang diberikan lebih lengkap. Sementara, Direktur RSUD M. Zein Painan, Busril mengatakan pihaknya dan baru saja melaksanakan penghancuran limbah medis yang mengotori Pantai Tan Sridano. “Sepakat ini terkait menghancurkan limbah medis dengan peralatan yang kami miliki,” kata dia. Sementara itu Kepala Kepolisian Sektor Batang Kapas, AKP Irawan Sukma mengatakan sesuai tulisan yang ada pada limbah medis dipastikan limbah itu berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Rasyidin Padang. (ant)

Anggaran Dana Desa Penajam

Alami Penurunan Rp16 Miliar PENAJAM - Anggaran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 2017 menurun sebasar Rp16 miliar dari tahun sebelumnya sekitar Rp66 miliar. Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara, Margono Hadi Susanto, saat ditemui di Penajam, kemarin mengatakan penurunan anggaran Dana Desa pada APBD kabupaten 2017 itu seiring menurunnya Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat. “Penyaluran anggaran Dana Desa 2017, sesuai DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sebesar Rp50 miliar,” ujarnya.

Jika dibandingkan penyaluran anggaran Dana Desa 2016 yang mancapai Rp66 milar, penyaluran anggaran Dana Desa 2017 menurun Rp16 miliar. Margono menjelaskan Dana Desa dari pemerintah kabupaten dihitung, minimal 10 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. “DBH sektor minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat dipastikan menurun, karena harga minyak dunia masih lemah,” katanya. Menurut Margono, sesuai perhitungan 10 persen DBH anggaran Dana Desa dari APBD kabupaten 2017 harusnya sekitar Rp70 miliar, sebab DBH yang didapat dari pemer-

intah pusat sekitar Rp700 miliar. “Tapi kepala daerah berkomitmen akan menutupi kekurangan anggaran Dana Desa itu pada anggaran perubahan 2017,” ucapnya. Margono menambahkan bahwa penyaluran Dana Desa pada 2017 dikurangi karena ada program prioritas lainnya yang mesti dianggarkan. Kepala desa diminta tidak khawatir karena kekurangan Dana Desa akan ditutupi pada APBD Perubahan 2017. Namun anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat untuk 30 desa di Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp27 miliar. (ant)

Suluh Indonesia/ant

SEKOLAH TERENDAM BANJIR - Siswa dan guru bergotong royong menyelamatkan meja dan kursi dari dalam kelas yang tergenang banjir di MI NU Bashirul Anam Desa Jati Wetan, Kudus, kemarin. Aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut terganggu akibat banjir tersebut.

Minum Miraas Oplosan

Lima Orang Meninggal BANTUL - Lima orang warga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meninggal dunia akibat menenggak minuman keras oplosan. Informasi yang dihimpun, kemarin , lima korban meninggal akibat minuman oplosan itu tiga orang meninggal pada Selasa (7/ 2), sedangkan dua orang lagi meninggal pada Rabu (8/2). Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Bantul AKP Anggaito Hadi Prabowo saat pers rilis di Bantul mengatakan korban meninggal akibat menenggak minuman keras

oplosan beberapa hari sebelumnya. “Pada hari Sabtu (4/ 2) ada beberapa warga Bantul yang membeli miras oplosan dan kemudian diminum bersama teman-temannya, kemudian pada Senin (6/ 2) beberapa dari mereka alami sakit, diawali mual, muntah dan lain-lain,” katanya. Menurut dia, setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit di Bantul terhadap mereka yang menenggak minuman oplosan, dalam beberapa waktu kemudian ada dari mereka yang tidak tertolong

atau meninggal dunia di rumah sakit. “Kita sampai dengan sekarang belum mendapat bukti materil untuk produknya (minuman oplosan), tapi bisa dijelaskan memang terdapat gangguan di tubuhnya yang diakibatkan dari zat-zat berbahaya,” katanya. Korban meninggal akibat minuman oplosan itu antara lain Sudarisman (50) dan Wahyu Defri (21) warga Kurahan Bantul, Muhdiyanto (23) warga Gongseng Desa Guwosari, Kustiyono (35) warga Kurahan Bantul, Paidi (40) war-

ga Ngrancah Imogiri. AKP Anggaito mengatakan, dari kejadian tersebut, pada Selasa (7/2) jajarannya kemudian melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dari mana mereka mendapatkan minuman oplosan tersebut. “Akhirnya kita dapatkan satu nama penjual berinisial S warga Bantul, dari situ kita lakukan pemeriksaan, penggeledahan dan benar ada beberapa sisa minuman akohol oplosan yang dimasukkan air mineral dan minuman lain sebagai perasa,” katanya. (ant)

Pemkab Lebak Tak Peduli

Jalan Citeras-Cikande Rusak Parah

Suluh Indonesia/ant

MIRAS OPLOSAN - Petugas kepolisian menunjukkan barang bukti minuman keras di Polres Bantul, DI Yogyakarta, kemarin. Polisi menyita 500 botol minuman keras sebagian besar jenis oplosan dari operasi bulan Desember hingga Januari terkait laporan dari masyarakat tentang penjual minuman keras oplosan.

CV. KREASINDO FLOORING Pilihan Tepat Epoxy Lantai “ True Choice For Indonesia Exopy ” * Epoxy Flooring Contractor * Finish Trowel Floor Hardener * Membrane Water Proofing Keunggulan Kami : - Berbadan hukum - Berser fikat - Bergaransi - Dikerjakan Oleh Aplikator Yang Sudah Berpengalaman

Harga Jasa Sudah Berikut Material Hub : 0812.1366.9280 - 0838.7004.6015 Dana Tunai Marni Mencairkan 100 Juta Sampai Triliun Talangan (Fander Tercepat) AVALIST INVESTOR. - Penyelesaian Kartu Kredit - KTA Bermasalah - Pelunasan Mendapatkan Diskon 25% s/d 70%

“ Biro Hukum Menangani Berbagai Macam Kasus ” “ Menangani Juga Berbagai Penyakit Tidak Wajar ”

Hubungi : 0817.6682.240 - 0812.1366.9280 Alamat : Jl. Arteri Raya Samping Rumah Sakit Permata Hijau No. 30 RT. 006/08 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat Kode Pos 11560

LEBAK - Ruas jalan CiterasCikande saat ini kondisinya rusak parah sepanjang sekitar 20 kilometer dan sebagian besar berlubang-lubang. “Kami berharap ruas jalan itu dibangun kembali untuk kelancaran akses angkutan dari Rangkasbitung menuju Serang dan Tangerang,” kata Nana (45) seorang pengguna angkutan warga Rangkasbitung, Lebak, kemarin. Ruas jalan Citeras-Cikande tersebut hampir setiap hari ratusan kendaraan mengantre akibat jembatan tutul yang berlokasi di Desa Citeras kondisinya rusak berat. Mereka para pengendara dari berbagai jenis angkutan harus berhati-hati saat melintasi

jembatan tersebut. Selama ini, jalan CiterasCikande sangat vital untuk membangkit pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebab, jalan tersebut dilintasi ribuan angkutan dari wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Namun, sebagian besar kondisi jalan berlubang, bahkan terlihat bebatuan karena aspalnya mengelupas. Bahkan, kendaraan roda dua maupun roda empat sulit melintasi jalan tersebut. “Saya sendiri menggunakan mobil pribadi dari rumah ke

kantor memakan waktu perjalanan selama satu jam, padahal saat jalan mulus hanya 15 menit,” katanya. Menurut dia, kerusakan jalan tersebut terjadi sejak beroperasinya pertambangan penggalian pasir sehingga banyak truk tronton mengangkut pasir melebihi tonase hingga 40 ton, padahal kekuatan jalan hanya 20 ton. Selain itu juga mereka mengangkut pasir dalam kondisi basah sehingga menimbulkan kerusakan parah. Disamping itu juga selama dua bulan terakhir curah hujan di daerah tersebut cenderung meningkat. “Saat ini ruas jalan

Citeras-Cikande, seperti kubangan kerbau dengan kedalaman lubang 40 sampai 65 centimeter, terlebih sering dilanda guyuran hujan,” katanya. Ahmad (47), warga Kabupaten Serang, mengaku ia setiap hari mengeluhkan ruas jalan Rangkasbitung-Cikande karena hampir seluruh badan jalan bergelombang dan berlubang. Dengan begitu, lanjut dia, ia mengendarai sepeda motor melaju pelan-pelan untuk menghindari jalan berlubang tersebut. “Kami berharap ruas jalan Citeras-Cikande diperbaiki selain sering terjadi kecelakaan juga berdampak buruk terhadap ekonomi warga. (ant)

Di Kabupaten Mukomuko

8.000 Rumah Warga Tak Layak Huni MUKOMUKO - Pejabat Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyebutkan sebanyak 8.000 rumah warga masyarakat yang tersebar di tujuh dari 15 kecamatan di daerah itu yang tidak layak huni. “Sebanyak 8.000 rumah tidak layak huni itu yang telah terdata oleh petugas dinas ini. Pendataan masih berjalan di delapan kecamatan di daerah ini,” kata Kabid Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Mukomuko, Hanif, di Mukomuko, kemarin. Pemerintah setempat melalui Dinas Perumahan Rakyat saat ini sedang melakukan pendataan

jumlah rumah tidak layak huni di daerah itu. Pendataan rumah itu bertujuan untuk membuat program rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut. Ia menilai, sebanyak 8.000 rumah warga di tujuh kecamatan itu tidak layak huni dari kondisi fisik bangunan seperti atap, lantai dan dinding. Selain itu rumah tersebut tanpa ventilasi dan ukuran rumah tidak sesuai dengan jumlah anggota keluarga. “Syarat minimal rumah layak huni itu harus ada ventilasi, termasuk ukuran rumah itu harus sesuai jumlah penghu-

ni,” ujarnya. Ia mengungkapkan, mayoritas pemilik rumah tidak layak huni ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah upah minimum kabupaten sebesar Rp1,7 juta per bulan. Ia mengatakan, rencananya rumah tidak layak huni ini diusulkan dalam kegiatan bedah rumah yang sumber dannya dari APBD dan APBN. Sebelum itu, disebutkannya instansi harus punya data jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni yang tersebar di 15 kecamatan di daerah itu. “Kita usahakan anggaran untuk re-

habilitasi rumah tidak layak huni tersebut bersumber dari anggaran bantuan stimulan perumahan swadaya,” ujarnya. Namun, katanya, pemerintah daerah belum memiliki anggaran untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya. Bantuan seperti ini program pemerintah provinsi dan pusat. Pemerintah setempat, katanya, siap data seluruh bangunan rumah tidak layak huni. Ia mengatakan, pemerintah memprogram rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani keluarga warga penghuninya. (ant)