Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 9 Februari 2016
No. 26 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
21 Tewas Akibat Miras Oplosan SLEMAN - Polres Sleman menyebutkan korban tewas akibat keracunan minuman keras oplosan terus bertambah dan hingga berjumlah 21 orang. ‘’Kami mencatat korban tewas yang sebelumnya terdata 15 orang bertambah lagi menjadi 21 orang,” kata Kasat Reskrim Polres Sleman AKP Sepuh Siregar di Sleman, kemarin. Menurut dia, selain korban tewas, ada 25 orang yang dirawat di sejumlah rumah sakit dan beberapa diantaranya dalam keadaan kritis. ‘’Para korban yang masih mendapatkan perawatan ini rata-rata mengeluhkan mual, pusing, hingga pandangan kabur,” katanya. Ia mengatakan, dari 21 korban tewas, 19 diantaranya mengonsumsi minumas keras oplosan yang diramu tersangka
Sasongko warga Depok, Sleman. Ratarata mahasiswa ada yang wanita juga. Dari 21 korban tewas, 12 diantaranya berasal dari luar Pulau Jawa yang sebagian besar berstatus sebagai mahasiswa bahkan tinggal di sejumlah asrama daerah asal mereka. Kemudian enam warga Kota Yogyakarta, dan tiga korban tewas lainnya berasal dari Sleman,” katanya. Sepuh mengatakan, pihaknya mengirim sisa miras oplosan yang dikonsumsi para korban ke Labfor Polri Cabang Semarang untuk menyelidiki secara detail zat yang mematikan para korban. Sebelumnya, Satreskrim Polres Sleman menangkap Sasongko (45) warga Dusun Ambrukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman dan istrinya Sori Badriyah (42) yang merupakan peracik miras itu. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KARNAVAL IMLEK - Model memperagakan busana kreasi baru bertema oriental dalam Karnaval Imlek di Malang, kemarin. Karnaval perayaan Tahun Baru Imlek tersebut menampilkan sejumlah budaya dan fesyen bertema oriental dari puluhan seniman dan desainer muda.
Prospek Pers
Ditentukan Demokrasi
Suluh Indonesia/ant
BANJIR DI ACEH - Seorang warga mengendong anaknya untuk melintasi banjir di Desa Buket Liteung, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Aceh, kemarin. Banjir yang disebabkan luapan sungai Tanah Jambo Aye akibat tingginya curah hujan mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
MATARAM - Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan prospek pers Indonesia di masa depan ditentukan berkembangnya demokrasi di dalam negeri, karena keduanya seperti dua sisi mata uang. ‘’Prospek pers dari sisi sistemnya (ditentukan) perkembangan demokrasi. Tidak ada pers merdeka tanpa demokrasi,” katanya di Mataram, kemarin. Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan dalam acara “Konvensi Nasional Media Massa, Refleksi Pers Nasional Menjawab Tantangan Pembangunan Poros Maritim dan Menghadirkan Kesejahteraan” di Mataram. Dia mengatakan, perkembangan demokrasi yang sehat akan mendorong terciptanya pers yang juga sehat. Selain itu, dia menjelaskan, prospek pers dari sisi sistem juga ditentukan tingkat kemajuan masyarakat dari sisi pendidikan dan kesejahteraannya. ‘’Di Papua harga satu ekslempar surat kabar senilai Rp 10.000, masyarakat tidak bisa membeli,” ujarnya. Menurut dia, pers akan nya-
ta berfungsi sebagai inspirasi dan pusat pengembangan nilai-bilai kemanusiaan dan merealisasikan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Terakhir, menurut dia, prospek pers dari sisi sistem yaitu pers berkembang apabila profesionalisme dan idealisme ada pada tiap wartawan. ‘’Pers berkembang kalau profesionalisme dan idealisme ada di hati kita,” katanya. Selain itu dia juga menyoroti terkait keberadaan media cetak yang banyak berpendapat eksistensinya akan hilang. Menurut dia, meskipun masyarakat menginginkan adanya kecepatan berita namun mereka tetap menginginkan ketepatan, dan itu bisa diisi oleh media cetak. ‘’Masyarakat tidak sekedar menginginkan berita yang cepat namun butuh kedalaman berita, itu sulit dipenuhi media darling,” katanya. Menurut dia, yang dibutuhkan media cetak adalah meninjau sistem pers dan menggalakkan pers investigatif serta meningkatkan mutu sumber daya manusia.
Sopan Santun Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan kemerdekaan pers harus diiringi dengan etika dan sopan santun. ‘’Tentu saja kemerdekaan pers itu adalah kemerdekaan pers untuk bisa membuat bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera, jadi kemerdekaan pers tentu saja harus diiringi dengan etika dan sopan santun,” kata Puan. Menurut Puan, kebebasan pers itu tidak bisa dilakukan tanpa aturan, etika, dan sopan santun karena sebagai salah satu pilar demokrasi yang ada di Indonesia tentu saja pers bersama-sama dengan rakyat harus bisa membangun bangsa ini lebih sejahtera. Peran pers, kata dia, saat ini sudah seperti yang kita semua harapkan, namun kemudian ke depannya tentu saja harus dibenahi. ‘’Kalau di tempat saya, dengan cara revolusi mental bahwa bukan hanya isinya yang diperkuat, namun juga diperkuat SDM seluruh awak media,’’ katanya. (ant)
Tren Vonis Makin Turun
MA Diminta Membuat Pedoman Vonis JAKARTA - Trend vonis terhadap para para terdakwa perkara kasus korupsi,sepanjang tahun 2015,dari tahun ke tahun semakin rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW)sepanjang tahun 2015, tren penurunan cukup jauh dibanding tahun 2014.Jika pada tahun 2014 rata-rata vonisnya 2 tahun 8 bulan,sementara tahun 2015 menjadi 2 tahun 2 bulan. ‘’Masih banyak putusan yang ringan.Masih juga ada putusan bebas yang dikeluarkan Pengadilan
Tipikor,” kata peneliti ICW,Lalola Ester di Jakarta, kemarin. Dari pemantauan terhadap 524 perkara korupsi dengan 564 terdakwa, yang telah diputus pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi hingga peninjauan kembali (PK), sebanyak 461 terdakwa (81,7%) dinyaakan bersalah dan 68 terdakwa (12,%) divonis bebas atau lepas oleh pengadilan, serta ada total 35 terdakwa yang tidak dapat diidentifikasi (6,2%). ‘’Dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Hingga MA, paling banyak di PN
Tingkat Pertama, gambaran Tahun 2015, sebagian besar yang divonis bersalah sangat ringan(1-4tahun), ada sekitar 401 terdakwa,dari 564 terdakwa (71,1 %),sedang(4-10 tahun) 56 terdakwa (9,9%), berat (diatas 10 tahun) hanya tiga orang (0,7%),” jelas peneliti lain Aradila Caesar. Padahal dari 524 perkara korupsi yang diteliti,dimana 374 di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi 120 perkara,dan Kasasi serta PK sebanyak 30 perkara, kerugian negara yang ditimbul-
Kemenpan RB Ungkap
Puluhan Ribu ‘THK2 Bodong’ JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan terdapat puluhan ribu tenaga kerja honorer kategori 2 yang terbukti tidak memenuhi persyaratan atau disebut “THK2 bodong”. ‘’Dari sekitar 210 ribu THK2 yang lulus tes kompetensi dasar (TKD), sekitar 30 ribu di antaranya tidak memenuhi persyaratan atau ‘bodong’,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, kemarin. Herman menyampaikan puluhan ribu orang itu ditengarai mencoba peruntungan
dengan masuk sebagai peserta tes tenaga honorer kategori 2. Meski dalam TKD bisa lolos, tetapi dalam saringan akhir, mereka ketahuan sehingga batal diangkat menjadi CPNS. ‘’Dalam TKD mereka bisa lolos, tapi nyatanya tidak memenuhi kriteria saat proses pemberkasan di Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujar Herman. Menurut Herman puluhan ribu orang itu tidak memenuhi kriteria sebagai tenaga honorer K2, antara lain, sudah mengabdi minimal satu tahun per Januari 2005, berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan maksimal 46 tahun.
Selain itu, harus diangkat oleh pejabat yang berwenang dan bekerja di instansi pemerintah terus menerus, serta pembiayaannya tidak ditanggung Anggaran Penda-
kan sebesar 1,7 triliun,sementara untuk perkara suap 1500 dolar Singapura, 785 ribu dolar AS, serta 20 ribu Euro,untuk denda sebesar 48,084 miliar,sementara uang pengganti sebesar Rp 1,5 triliun. Rendahnya vonis terhadap para pelaku korupsi, menurut Lola, selain faktor tuntutan jaksa yang rendah, Hakim juga dinilai turut serta mempengaruhi vonis rendah para pelaku korupsi. Untuk mencegah agar kasus tersebut tak terulang, Lola meminta agar Jaksa mengacu standar aturan penuntutan yang sudah ada. (wnd)
patan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). ‘’Tidak sedikit yang mencoba peruntungan, mengakali panitia seleksi dan mendesak agar bisa diikutkan dalam tes. Ini terlihat pasca-tes kemampuan dasar bagi para tenaga honorer K2,” ujar Herman. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KOLABORASI BARONGSAI DAN WAYANG - Tokoh pewayangan Sugriwa menari bersama Barongsai saat memeriahkan perayaan Imlek 2567 di Armada Town Square Magelang, Magelang, kemarin. Penampilan kolaborasi Liong, Barongsai dan tokoh pewayangan pada perayaan Imlek 2567 sebagai bentuk kerukunan warga masyarakat Jawa dan keturunan Tionghoa yang ditampilkan lewat kesenian.