Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu, 8 Juni 2016
No. 108 tahun X
Ajudan Nurhadi Dijemput Paksa JAKARTA - KPK akan memanggil paksa tiga ajudan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang selama ini tidak kooperatif. ‘’Karena ini sudah panggilan yang kedua, panggilan berikutnya nanti bisa dijemput paksa. Keempatnya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DAS (Doddy Aryanto Supeno) dan sampai saat ini tidak hadir tanpa keterangan,” kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, kemarin. Empat ajudan Nurhadi tersebut merupakan anggota Brimob yaitu Brigadir Polisi Ari Kuswanto, Brigadir Polisi Dwianto Budiawan, Brigadir Polisi Fauzi Hadi Nugroho, dan Ipda Polisi Andi Yulianto. ‘’Kami akan mengupayakan untuk berkoordinasi lagi dengan Polri sesuai den-
gan kemarin juga kami menyampaikan panggilannya juga lewat Kapolri karena sebelumnya tidak datang sehingga kami minta untuk mengirim bantuan untuk menghadirkan,” tambah Yuyuk. Menurut Yuyuk, keterangan keempatnya dinilai penting karena mengenai kondisi lingkungan di rumah Nurhadi. Keempatnya juga dinilai mengetahui hubungan Nurhadi dengan salah satu tersangka dalam kasus ini yaitu pegawai PT Arta Pratama Anugerah Doddy Aryanto Supeno. ‘’Iya mereka diperiksa sebagai saksi DAS (Doddy Aryanto Supeno), jadi dia diduga mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan Nurhadi,” tambah Yuyuk. KPK juga sudah mendapatkan laporan dari PPATK milik Nurhadi dan istrinya. (ant)
Suluh Indonesia/ade
DITAHAN - Tersangka Bupati Rokan Hulu Suparman mengenakan rompi tahanan dan langsung ditahan usai menjalani pemerisaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
Presiden :
Rasionalisasi PNS Secara Alami Suluh Indonesia/ant
KAMPUNG RAMADAN - Petugas menyiapkan makanan untuk berbuka puasa di Kampung Ramadan Jogokariyan, Yogyakarta,kemarin. Selama bulan Ramadan, setiap hari pengurus masjid Jogokariyan menyediakan sekitar 1.200 - 1.500 porsi makanan buka puasa dan dibagikan gratis kepada masyarakat.
Stabilkan Harga Pangan
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah Indonesia berencana melakukan kebijakan rasionalisasi PNS secara alami untuk efisiensi belanja pegawai. ‘’Artinya, misal 1 tahun pensiun 120 ribu, pada tahun ke 5, kita hanya menerima 60 ribu. Nanti akan berkurang banyak sekali,” kata Jokowi ditemui usai memberi arahan dalam Raker Pemerintah di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, kemarin. Menurut Presiden, rasionalisasi tersebut dilaku-
kan untuk mencapai visi kualitas dan belanja pegawai yang lebih efisien. Presiden mengatakan rasionaliasi PNS tidak dapat selesai dalam jangka waktu satu tahun. Jokowi mengaku konsep simulasi rasionalisasi PNS yang diajukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Yuddy Chrisnandi belum diputuskan untuk dilaksanakan. ‘’Tapi memang itu rencana dan konsep dari Menpan memang belum saya terima. Tetapi kira-kira arahnya seperti itu,” kata Jokowi. Sementara itu, Yuddy mengatakan jika pemerintah tidak
mengendalikan belanja pegawai maka pengeluaran untuk itu akan terus membengkak. Dia mengatakan hal itu dilakukan untuk menghindari kerugian negara akibat belanja pegawai hingga berpotensi menyebabkan kegagalan negara. ‘’Karena pengadaan 1 orang pegawai itu akan menambah belanja pegawai dan belanja modal. Sementara yang perlu ditekankan ini adalah belanja modalnya,” kata Yuddy. Simulasi yang diajukan oleh Kementerian PAN dan RB yaitu rasionalisasi jumlah PNS. ‘’Kami mensimulasikan bahwa jumlah pegawai negeri sipil In-
donesia ini kira-kira 1,5 persen dari jumlah penduduk dirasakan cukup memadai dengan bantuan teknologi,” katanya. Dia menjelaskan jika jumlah penduduk Indonesia berjumlah sekitar 250 juta orang maka total jumlah PNS yang dirasa memadai untuk melayani masyarakat adalah sekitar 3,5 juta orang. Sementara itu jumlah PNS yang bekerja saat ini adalah 4,5 juta orang. Yuddy mengatakan oleh karena itu kementeriannya mengusulkan kebijakan rasionalisasi dan redistribusi dalam kurun waktu tiga tahun. (ant)
Saatnya Bulog Kembali ke Khittah KETUA DPR Ade Komarudin mengatakan moderenisasi manajemen gudang-gudang milik Badan Urusan Logisktik (Bulog) mendesak diperbaiki. Pemerintah juga diminta memperbesar peran Perum Bulog sebagai pengendali dalam mengatur harga dan stok pangan nasional. “Wewenang harus berada pada satu komando yang terintegrasi, berada pada pemerintah pusat sebagai ultimate decision maker. Wewenang pemerintah pusat ini contohnya untuk menentukan harga beli komoditi pangan strategis tersebut mulai dari individu petani maupun pemasok kelompok,” kata Ade Komarudin di Jakarta, kemarin. Perbaikan manajemen terse-
Ade Komarudin
but, salah satunya adalah kemampuan Bulog dalam menyerap setidaknya tujuh komoditas kebutuhan pokok rakyat. ‘’Bulog harus bisa mengambil alih stok dan distribusi tujuh komoditas pangan strategis. Ketujuh pangan strategis itu adalah komoditas yang paling sering berfluktuasi di hari-hari besar nasional seperti Puasa, Lebaran, Natal dan tahun baru. Terdiri atas padi/beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging sapi, dan gula,” kata Ade. Selain harus menguasai tujuh komoditas strategis, Ade juga meminta agar Bulog harus dilindungi dengan memposisikan sebagai pengendali komoditas nasional yang menguasai 40 persen distribusi komoditas nasional. Untuk itu, negara harus campur tangan karena perintah UUD 1945. ‘’Untuk itu nggak usahlah capek-capek, sudah ada Bulog, tinggal kembalikan saja khittah-nya. Serahkan tanggung jawab untuk stabilkan harga untuk kuasai pasar 40 persen saja. Beras, daging, bawang, jagung, kedelai, minyak goreng harus dikuasai sama negara, dan sisanya 60 persen silahkan serahkan ke mekanisme pasar,” tegasnya. Untuk mewujudkan harapan tersebut, Ade mengatakan perlu regulasi dan kebijakan dari Presiden yang harus berpihak kepada rakyat. “Ini baru bisa dilakukan ketika kita melakukan revisi atau penyempurnaan keputusan presiden nomor 7 tahun 2003 tentang fungsi dan kewenangan Bulog revisi Keppres ini bisa mengacu pada undangundang pangan nomor 18 tahun 2012 sebagai payung hukum ketahanan pangan. Bila perlu, UU Bulog bisa kita bahas secara terpisah dan lebih rinci,” tandasnya. (har)
Suluh Indonesia/ant
MASJID TERENDAM ROB - Masjid Wall Adhuna yang tergenang rob di Muara Baru, Jakarta, kemarin. Genangan rob di sekitar masjid Wall Adhuna yang telah terjadi selama beberapa tahun itu membuat masjid tersebut tidak dapat difungsikan lagi.
Nama Kapolri Belum Diputuskan JAKARTA - Presiden Joko Widodo sejauh ini belum memutuskan nama kapolri baru. ‘’Sampai saat ini belum diputuskan, belum sampai di meja saya dari Kompolnas. Belum diputuskan,” kata Presiden didampingi Wapres Jusuf Kalla, usai menghadiri acara Buka Puasa Partai Nasdem di Jakarta, kemarin. Hingga saat ini, Presiden Joko Widodo mengaku belum mendapatkan surat rekomendasi berisikan dua nama calon yakni Budi Gunawan dan Budi
Waseso. Presiden juga belum memutuskan kriteria calon Kapolri yang dinilainya layak untuk mengisi posisi Tri Brata I. Sebelumnya, usai Rapat Kerja Pemerintah di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa pagi, Presiden menyatakan akan mempertimbangkan masukan dari seluruh pihak terkait rencana perpanjangan ataupun penggantian jabatan Kapolri. ‘’Yang jelas saya dengar masukan dari Polri, Kompolnas dan masyarakat. Tentu saja dalam
memutuskan, saya ikuti aturan dan undang-undang yang ada. Tidak mungkin ‘nabrak’,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan perpanjangan atau pergantian Jenderal Badrodin Haiti. Presiden bisa meminta pandangan dari berbagai pihak termasuk para pembantunya dalam memilih Kapolri baru. Pramono mengatakan usulan calon Kapolri juga sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan
Keamanan Luhut Panjaitan selaku Ketua Kompolnas. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Presiden akan memilih namanama calon selain usulan Kompolnas. Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengharapkan, Presiden Jokowi menghormati keputusan DPR yang telah merekomendasikan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang dibatalkan pelantikannya, karena tersandung kasus. (ant)