Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 8 April 2016
No. 66 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Dua Penerjun Tewas JAKARTA - Dua penerjun Batalyon 461 Pasukan Khas (Paskhas) TNI Angkatan Udara, Kopda Beni dan Pratu Supranoto meninggal dunia saat terjun ‘Free Fall’ pada latihan Peringatan HUT TNI AU Ke-70 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. ‘’Saat terjun, salah satu penerjun payungnya tidak mengembang secara sempurna. Talinya membelit, sehingga tidak bisa dikendalikan. Kemudian jatuh di rumah warga dan terluka parah,” kata Kadispenau Marsekal Pertama TNI Dwi Badarmanto ketika dikonfirmasi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin. Satu orang penerjun lainnya, payungnya sudah sempurna namun ketika mendarat ada angin besar dan terbentur. Keduanya, dilarikan ke Rumah Sakit mi-
lik TNI AU. ‘’Satu jam kemudian, setelah insiden tersebut dikabarkan bahwa keduanya meninggal dunia,” katanya. Dwi menduga, insiden tersebut terjadi akibat kendala teknis karena dalam penerjunan, parasut memiliki tingkat keselamatan 80 persen dan penerjun sendiri risiko kecelakaannya 20 persen. ‘’Kalau Payung membelit itu merupakan teknis. KSAU sudah tahu, beliau orang pertama yang tahu,” jelasnya. Mendengar kabar itu, kata Dwi, KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna merasa sedih. Kadispenau pun mengimbau bagi parjurit yang terlibat dalam pelaksanaan Peringatan HUT TNI AU ke-70 yang digelar pada Sabtu, 9 April 2016 agar tetap semangat, meski terjadi insiden yang sangat menyedihkan tersebut. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PEROMBAKAN KABINET - Wapres Jusuf Kalla mendengarkan bisikan dari Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kiri) di sela-sela acara pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Presiden Jokowi :
Politik Kita Politik Kerja JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para menteri Kabinet Kerja agar fokus mengerjakan tugas dan kewajiban yang diemban. Menurutnya, politik yang dilakukan pemerintah adalah politik kerja, bukan politik wacana. ‘’Politik kita politik kerja, bukan politik wacana. Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan pembuka rapat paripurna paripurna di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Untuk menyukseskan politik kerja itu, Presiden Jokowi meminta kepada jajarannya menterinya saling bersinergi antarlembaga dan kementerian, serta melakukan penajaman program-program yang diprioritaskan. “Kuatkan kerja sama, sinergi antara kemen-
terian lembaga. Penajaman program prioritas yang berdampak signifikan, pengintegrasian, konsolidasi sumber pendanaan sehingga menjadikan program itu keliatan oleh masyarakat,” tegasnya. Para menteri maupun kepala lembaga juga diminta wajib mengendalikan anggaran di setiap kementerian lembaganya masing-masing. “Jangan diserahkan ke bawahannya. Pengendalian anggaran. Sekali lagi, hal-hal yang lama mengenai rancangan anggaran tidak boleh lagi disusun merata. Fokus pada apa yang kita kerjakan. Tidak perlu banyak program, konsen pada program yang jelas dan bermanfaat bagi rakyat, dan menciptakan multiplier effect kepada dunia usaha dan masyarakat,” kata Presiden Jokowi. Ada tiga hal yang ditekankan yaitu deregulasi, infras-
truktur dan SDM. Di bidang deregulasi, Presiden meminta agar aturan yang terlalu banyak disederhanakan. “Semua kementerian harus bergerak disini. Aturan-aturan yang rumit, bertele-tele segera hapuskan,” ucap Presiden. Presiden mencatat ada 42.000 regulasi di tingkat kementerian dan 3 ribu peraturan daerah yang bermasalah. “Sekali lagi pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam memutuskan, pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam bertindak. Inilah yang akan memberikan dorongan kita dalam berkompetisi dengan negara-negara lain,” pesan Presiden. Kedua diingatkan Presiden adalah infrastuktur. Presiden meminta agar para menteri dan kepala lembaga agar belanja modal difokuskan pada infrastruktur. (har)
Kedisiplinan Anggota Dewan Suluh Indonesia/ant
PENEGAK HUKUM - Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (kiri) berbincang dengan Jaksa Agung Prasetyo (kanan) dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (tengah) sebelum mengikuti acara pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Panama Papers
Tidak Semua Hasil Kejahatan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak semua sumber dana yang disebut dalam “Panama Papers” tersebut merupakan hasil dari kejahatan. Menurut Wapres, ini ‘Panama Papers’ itu bermacammacam, bukan berarti yang ada namanya di situ melakukan kejahatan. Maka tergantung datanya nanti, kalau masalahnya pajak ya bikin pengampunan. Pemerintah akan memberikan pengampunan bagi namanama yang tercatut dalam dokumen “Panama Papers” untuk dapat memulangkan uang tersebut ke dalam negeri jika itu menyangkut persoalan pajak. Namun jika nama-nama yang disebut di “Panama Papers” tersebut menyimpan dan-
anya ke luar negeri sebagai upaya untuk menghindari tindakan hukum, maka pemerintah akan memprosesnya. ‘’Ini sama dengan orang ke luar negeri, mereka boleh jalan-jalan, boleh berbisnis atau ada juga ke luar negeri untuk bersembunyi karena takut dihukum, kalau yang itu salah,” katanya. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan memanfaatkan data Panama Papers sebagai referensi tambahan dalam usaha meraup pendapatan negara dari pengampunan
pajak (“tax amnesty”). ‘’Panama Papers akan dijadikan referensi tambahan. Memang banyak individu dan perusahaan yang menyimpan uangnya di perusahaan fiktif di Panama, tetapi berinvestasi di Indonesia,” kata Bambang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan melakukan kajian terhadap data keuangan gelap tersebut. ‘’Nanti akan saya sampaikan kalau sudah final semuanya,” kata Presiden. Pemerintah saat ini masih memvalidasi informasi yang masuk dengan tujuan mencocokkan data dengan yang didapat dari otoritas pajak negaranegara maju yang tergabung dalam G-20. ‘’Karena ada menyangkut ‘tax amnesty’ dan lainlain nanti setelah itu saya umumkan,” katanya. Sebuah perusahaan firma hukum asal Panama, yakni
Mossack Fonseca, terungkap menyimpan banyak data keuangan dari perusahaan bayangan yang bertujuan supaya terbebas pajak dari negara asalnya. Dokumen tersebut kemudian dikenal dengan sebutan “The Panama Papers”. Panama Papers” mengungkap nama banyak pejabat dan pengusaha dari berbagai negara di dunia yang pernah menyewa jasa Mossack untuk mendirikan perusahaan di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri. Pengusaha asal Indonesia yang tersangkut dalam data tersebut antara lain Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Rini Sumarno. Sandiaga, yang berencana mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, telah mengonfirmasi data tersebut. (ant)
Dinilai Masih Sangat Rendah JAKARTA - Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai kedisiplinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam menghadiri rapat masih rendah. ‘’Kalau dirata-rata kehadiran anggota dewan baik di rapat paripurna atau komisi tidak sampai 60 persen,” ujar Sebastian dalam kegiatan diskusi politik di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, dari tujuh rapat paripurna yang diselenggarakan sepanjang masa sidang III tahun sidang 2015-2016, tingkat kehadiran anggota dewan tidak pernah stabil. Tingkat kehadiran terting-
gi terjadi pada rapat paripurna ke-18 pada 2 Februari 2016 dengan persentase kehadiran mencapai 63,39 persen. Sedangkan yang terendah ialah pada rapat paripurna ke-19 pada 23 Februari 2016 yang hanya mencapai 50,53 persen. ‘’Jika dihitung rataratanya di masa sidang III ini, kehadiran anggota dewan sekutar 57,61 persen,” ujar Sabastian Salang. Sementara itu, tingkat kehadiran anggota fraksi dalam rapat komisi yang paling tinggi adalah dari Partai Nasdem dengan 63 persen. Sedangkan fraksi yang paling rendah adalah fraksi PDI-P, yang tingkat kehad-
irannya hanya 42 persen. ‘’Apabila tingkat kehadiran anggota dewan di rapat komisi dirata-rata, maka hasilnya sekitar 54,6 persen,” tutur Sebastian. Menurut Sebastian, kehadiran angggota dewan dalam sebuah rapat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan mengingat fungsi mereka sebagai corong suara masyarakat kepada pemerintah. ‘’Fungsi mereka sebagai wakil rakyat dimana, kalau rapat saja tidak pernah hadir. Semestinya dalam rapat itu lah mereka menyuarakan permasalahan rakyat agar bisa didengar pemerintah,” ujar Sebastian. (ant)
Suluh Indonesia/ant
HAKIM KONSTITUSI - Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) didampingi Isteri Ny. Suhada (kedua kiri) mendapat ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla usai mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Wakil Ketua MK Anwar Usman mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi untuk masa jabatan periode kedua 2016-2018.