Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 8 Januari 2016
No. 5 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
BNN Sita Ganja 800 Kg JAKARTA - BNN mengamankan sebuah truk bermuatan 800 kilogram ganja asal Aceh pada 9 Desember 2015 di Jalan Raya Depan Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Pematang Panggang, Sumsel. ‘’Dalam pengungkapan kasus tersebut, turut diamankan dua pria berinisial AP dan AM yang berperan sebagai kurir,” kata Kabaghumas BNN Kombes Pol. Slamet Pribadi di Jakarta, kemarin. Ia menyebut, kronologinya pada Jumat, 4 Desember 2015, AP (58 tahun, pria, kurir) yang berprofesi sebagai supir diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil sebuah mobil di kawasan Aceh Timur untuk mengangkut ganja yang berada di Banda Aceh. Dalam perjalanannya, AP ditemani se-
orang kernet truk yakni AM (35, pria). Setibanya di Banda Aceh, pada Sabtu, 5 Desember 2015, AP diperintahkan untuk mengambil sebuah truk yang terparkir di depan tempat cucian mobil di kawasan Perla Kota. ‘’Kemudian, AP dan AM memindahkan ganja seberat 824.579,1 gram yang telah diambilnya di Banda Aceh, ke dalam truk tersebut dan meninggalkan mobil di sebuah rumah makan,” kata Slamet. AP dan AM kemudian membawa ganja berisi truk tersebut menuju Jakarta melalui jalur darat. “Tumpukan ganja diletakkan di lantai bak truk dan ditumpuk lagi dengan kayu-kayu,” ujarnya. Selanjutnya, 9 Desember 2015, truk bermuatan ganja ini berhasil diamankan Pematang Panggang, OKI. (ant)
Suluh Indonesia/ant
GUBERNUR BANTEN DIPERIKSA - Gubernur Banten Rano Karno (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani periksaaan oleh penyidik KPK, di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Wapres Harapkan
Golkar Bersatu
Suluh Indonesia/ant
GANJA DAN SABU - Dua tersangka pengedar narkoba menunjukkan barang bukti ganja saat gelar barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu di BNN Jakarta, kemarin. BNN menyita narkotika jenis sabu seberat 17.445 gram dan ganja seberat 800 kg asal Aceh serta para tersangka dengan ancaman hukuman mati.
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan Partai Golkar segera bersatu kembali dengan mengakhiri perseteruan antara kubu Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono dan kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie. ‘’Kedua belah pihak harus bersatu membuat tata tertib menuju musyawarah nasional,” kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Menurut Jusuf Kalla, bila tidak bersatu atau kompak kembali maka besar kemungkinan terdapat permasalahan lagi pada masa mendatang. Untuk itu, ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, harus ada rekonsiliasi ke arah Munas Partai Golkar.
Sebagaimana diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Jakarta Agung Laksono mengungkapkan keinginannya untuk bersatu bergabung dengan kubu munas Bali Aburizal Bakrie dengan cara yang adil. ‘’Kami memang beda pendapat tapi kami mencintai sebuah persatuan. Kami ingin rekonsiliasi, kami ingin bersatu kembali tapi dengan cara yang ‘fair’, dengan cara yang adil,” kata Agung. Menurut Agung, cara rekonsiliasi yang paling baik ialah dengan mengadakan munas untuk memilih kembali pimpinan Partai Golkar yang baru. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham mengatakan pihaknya siap mengakomodasi secara selek-
tif Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta untuk masuk dalam kepengurusan dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. ‘’Format dan tawaran (menyatukan Golkar) ada di Golkar hasil Munas Bali. Mereka akan kami akomodasi secara selektif untuk masuk kepengurusan kami,” kata Idrus Marham. Idrus enggan menanggapi usulan Golkar Munas Ancol yang menginginkan diadakannya Munas bersama pasca keluarnya SK Kemenkumham tersebut. Ketua Dewan Pertimbangan Golkar hasil Munas Riau, Akbar Tandjung mengatakan tokoh senior Golkar BJ Habibie ingin bertemu dengan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie untuk membicarakan penyelenggaraan musyawarah nasional demi penyelamatan
partai beringin. ‘’Saya kemarin ditelepon ajudan pak Habibie. Katanya Pak Habibie mau bicara. Maka saya telepon Pak Habibie ternyata beliau memiliki ‘concern’ (keprihatinan) yang sama soal penyelenggaraan munas untuk menyelesaikan masalah Golkar,” kata Akbar Tandjung saat konferensi pers di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Selasa (5/1). Akbar menyampaikan bahwa Habibie ingin berbicara dengan dengan Akbar Tandjung, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie soal penyelesaian masalah partai. Persoalannya, kata dia, DPP Partai Golkar hasil Munas Pekanbaru sudah domisioner per 31 Desember 2015 dan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali belum ada SK pengesahannya dari Menkumham. (har)
Yuddy Sebut :
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Tugas Konstitusional
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menekankan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bagian dari tugas konstitusional kementeriannya. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 tahun 2014 yang mengamanatkan kepada Kementerian PANRB untuk melakukan koordinasi pengevaluasian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. ‘’Berdasarkan Undang-Undang, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah tugas konstitu-
sional Kementerian PANRB,” kata Yuddy di Jakarta, Kamis. Yuddy mengatakan, dalam Pasal 29 (5) Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PANRB mengoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan SAKIP pada kementerian negara-lembagapemerintah daerah.
Menurut dia, evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik, mempunyai aparatur sipil negara yang disiplin, ukuran kinerja, rencana kinerja, pelaporan evaluasi dan pengawasan kinerja dan mempunyai hasil yang dapat diukur publik. ‘’Jadi publik berhak mengetahui sampai sejauh mana akuntabilitas kinerja tiap instansi pemerintah,” ujarnya. Dalam pelaksanaannya, evaluasi yang dilakukan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta inspektorat provinsi. Sementara pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja disusun dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kemendagri. Dia mengatakan substansi evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sejalan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional serta peraturan pemerintah (PP) turunannya, seperti PP No. 8 tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Ada pun pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya sejak tahun 2004, setelah mulai berlakunya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (ant)
Suluh Indonesia/ant
MENKOPOLHUKAM DATANGI KPK - Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menjawab pertanyaan wartawan seusai menemui Pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Kedatangannya ke KPK guna membicarakan sejumlah hal seperti kerjasama antara pihaknya dengan KPK dan Dirjen Pajak perihal peningkatan pembayaran pajak.
Jusuf Kalla
Berencana Temui Megawati JAKARTA - Wapres Jusuf Kalla berencana menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bersilaturahim pada awal 2016 sekaligus menyampaikan selamat tahun baru. ‘’Belum tahun baruan.. jadi mau tahun baruan,” kata Jusuf Kalla seusai memimpin rapat terbatas di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin. Ketika wartawan menanyakan apakah pembicaraan antara keduanya akan membahas tentang perombakan kabinet, Jusuf Kalla men-
jawab secara diplomatis. Kalla mengemukakan bahwa orang yang akan melakukan “reshuffle” (perombakan) bukan Megawati Soekarnoputri tetapi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Wapres juga menyatakan bahwa bila pihak PDIP mengundang dirinya untuk menghadiri Rakernas 10-12 Januari, dia akan menghadirinya. PDIP akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) I 1012 Januari 2016 di JCC Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, yang salah satunya membahas
konsepsi pembangunan semesta berencana. ‘’Kita perlu bicara bagaimana Indonesia ke depan,” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto. Oleh karena itu, sambungnya, rakernas akan membahas bagaimana konsepsi pembangunan semesta berencana itu diimplementasikan. Juga menentukan skala prioritas dari pembangunan Trisakti yang menjadi dasar dari Nawacita Presiden Joko Widodo. Menurut Hasto, konsep pembangunan semesta berencana yang digagas oleh
Bung Karno adalah perspektif pembangunan jangka panjang secara bertahap sehingga terintegrasi dengan konsep pembangunan Indonesia ke depannya. Adapun konsep Nawacita Presiden Jokowi adalah implementasi dari tahapantahapan pembangunan tersebut. ‘’Basisnya sama yaitu berangkat dari Trisakti Bung Karno yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya,” ujarnya. (ant)