Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 7 Desember 2016
No. 226 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
4 WNA Ditolak Masuk RI JAKARTA - Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang menolak kedatangan empat warga Bangladesh karena diduga menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan. “Kemungkinan keempat warga Bangladesh itu akan bermasalah di Indonesia,” kata Kepala Bidang Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Heru Santoso di Jakarta, kemarin. Heru mengungkapkan identitas keempat warga Bangladesh itu yakni MDA (37), TRC (37), ARM (36) dan SS (37). Heru menjelaskan warga Bangladesh itu tiba di Bandara Internasional Soetta Tangerang menggunakan pesawat Malindo Nomor Penerbangan OD 316 pada Senin (5/12) sekitar pukul 16.30 WIB. Heru menuturkan warga asing itu
memiliki permasalahan tidak memiliki tujuan yang jelas ke Indonesia, pertama kali datang dan menggunakan paspor, serta paspor atasnama SS pernah ditolak masuk ke Indonesia pada 8 November 2016. Heru menduga keempat orang itu hanya menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan untuk masuk ke Indonesia kemudian secara ilegal menuju Malaysia. “Hal ini berpotensi penumpang itu akan ditolak Malaysia kemudian dikembalikan ke Indonesia sehingga menjadi masalah di Indonesia,” ungkap Heru. Usai ditemukan masalah itu, petugas imigrasi mengembalikan keempat warga asing itu ke negara asalnya menggunakan pesawat yang sama pada kesempatan pertama. (ant)
Suluh Indonesia/ant
JUBIR KPK - Kabiro Humas KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait status Bupati Nganjuk Taufiqurahman di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Febri Siansyah secara resmi menjadi jubir KPK.
Tidak Mutlak
Tahan Ahok JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan meski telah berstatus tersangka kasus dugaan penistaan agama, penahanan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mutlak dilakukan. Ada pertimbangan subjektif dan objektif sehingga Kejaksaan tidak menahan Ahok. “Penahanan tidak mutlak, dan tentunya pertanyaan ini bisa ditanyakan kepada Polri juga, kenapa tidak ditahan Polri,” kata HM Prasetyo saat rapat kerja di ruang Komisi III DPR, Jakarta, kemarin. Prasetyo mengatakan secara subjektif, Ahok dinilai kooperatif, dan secara objektif Kejaksaan mempertimbangkan adanya kepentingan yang lebih besar, yaitu gelaran Pilkada Serentak DKI Jakarta. Ahok menjadi calon petahana Pilkada Serentak DKI Jakarta gelombang ked-
ua yang akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Prasetyo mengatakan seharusnya perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok ditunda penanganannya oleh penyidik Polri hingga penyelenggaraan pilkada serentak selesai, sehingga tidak menggangu pelaksanaan pilkada. Selain itu, sudah ada aturan di internal kepolisian yang mengaturnya soal penundaan itu. “Tapi ini tetap dilaksanakan. Jadi pertimbangan subjektif dan objektif juga,” kata Prasetyo. Karena itu, apabila kemudian sejumlah pihak mempertanyakan mengapa Ahok tidak ditahan, menurut Prasetyo seharusnya juga ditanyakan kepada kepolisian mengapa ada penyelidikan kasus itu. “Ini juga mestinya ditanyakan ke Polri kenapa tetap dilakukan (proses penyelidikan Ahok). Harusnya kan ditunggu sam-
pai pilkada, kalau mengikuti prosedur, tidak bisa hanya pertanyakan kepada kami,” kata Prasetyo yang mengaku menghargai keputusan yang diambil Polri. Saat ini penganan kasus Ahok berada dalam penyidikan Kejaksaan Agung setelah Polri melimpahkan berkas penyidikan Ahok kepada Kejaksaan Agung. Publik masih menanti tindaklanjut perkara ini yaitu pelimpahan berkas dari Kejaksaan Agung kepada Pengadilan setelah Kejaksaan beberapa hari lalu menyatakan bahwa kasus Ahok sudah lengkap, sehingga persidangan terhadap Ahok bisa dimulai di pengadilan. Prasetyo menepis anggapan adanya agenda yang tersembunyi dibalik proses hukum kasus Ahok yang relatif cepat. Ia menepis anggapan sejumlah pihak bahwa kejaksaan berada di bawah tekanan
dan takut kepada pihak-pihak tertentu sehingga berupaya sesegera mungkin melimpahkan kasus ini ke pengadilan. “Saya bukan orang politik, saya orang hukum. Tidak ada sama sekali agenda yang disembunyikan dan kami memang sangat hati-hati,” ujar Prasetyo. Menurut Prasetyo kejaksaan telah bekerja sungguhsungguh untuk memproses kasus Ahok. Hal tu bisa ditunjukkan dengan ditetapkannya 13 jaksa yang ditugaskan sebagai jaksa peneliti. Kepada 13 jaksa tersebut, Prasetyo memerintahkan agar tetap bekerja pada akhir pekan. “Tidak ada tekanan atau permintaan politik apa pun. Tidak ada pretensi atau agenda apa pun. Kami mencoba memenuhi harapan masyarakat,” ujarnya. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengingatkan jaksa yang ditunjuk agar profesional. (har)
Suluh Indonesia/ant
KASUS DUGAAN MAKAR - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan (kanan) didampingi Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Teddy Lhaksmana (kiri) memberikan keterangan kepada awak media terkait dugaan upaya penggulingan kekuasaan atau makar di Jakarta, kemarin.
Presiden Jokowi :
Terpidana Mati Narkoba Tak Sebanding Korban PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa jumlah terpidana mati kasus narkoba tidak sebanding dengan jumlah generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan bahan berbahaya itu. Presiden Jokowi dalam sambutan pemusnahan barang bukti kasus narkoba di Silang Monas Jakarta, kemarin mengatakan, bandingkan 15 ribu generasi muda mati karena narkoba setiap tahunnya dan berapa pengedar dan bandar yang mati setiap tahunnya.
Dalam kesempatan itu dimusnahkan 445 kg sabu-sabu, 190 ribu butir ekstasi, 422 kg ganja kering, dan 323 ribu butir “happy five”. “Ini jumlah yang sangat besar sekali,” kata Jokowi. Ia meminta BNN untuk membandingkan jumlah pengedar dan bandar narkoba yang
sudah dipidana dengan generasi muda yang menjadi korban. “Ini pertanyaan untuk Kepala BNN, supaya dibandingkan 15 ribu generasi muda kita mati karena narkoba dan berapa pengedar dan bandar yang mati setiap tahunnya,” tegas Presiden. Selain Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, hadir dalam acara itu Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, perwakilan dari DJBC dan perwakilan dari Kejaksaan. Presiden meminta agar besarnya korban mati setiap tahun dan banyaknya narkoba menjadi perhatian semua pihak. “Tolong ini diberi garis bawah dan betul-betul kalau melihat barang seperti ini kita harus nyatakan perang besar terhadap narkoba,” katanya. Jokowi memasukkan sejumlah barang bukti narkoba ke dalam dua mesin pemusnah narkoba yang sudah disiapkan. Sementara itu Budi Waseso menyebutkan barang bukti narkoba tersebut berasal dari 21 kasus dengan 29 orang tersangka dalam dua bulan terakhir. “Di dalamya terdapat kasus yang sedang disidik yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan transaksi mencapai Rp3,6 triliun,” katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PEMUSNAHAN NARKOBA - Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menkopolhukam Wiranto (kedua kanan), Kepala Badan BNN Komjen Pol Budi Waseso (kiri) dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi (kanan) memimpin pemusnahan barang bukti narkoba hasil tangkapan BNN di Silang Monumen Nasional, Jakarta, kemarin. Presiden menyatakan Indonesia perang besar terhadap narkoba.
Wapres Pastikan
RI Akan Bantu Masalah Rohingya NUSA DUA - Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bahwa Indonesia akan membantu menyelesaikan masalah di Rakhine, Myanmar, yang menimpa Muslim Rohingya. “Indonesia tentu ingin mencari solusi yang baik, walaupun itu urusan domestik Myanmar, Indonesia memberikan saran dan masukan untuk perbaikan, juga membantu mencari solusi bagi Myanmar,” kata Wapres di Nusa Dua, Bali, kemarin.
Wapres juga memuji diplomasi yang dilakukan Menlu Retno Marsudi yang datang ke Myanmar atas undangan Pemimpin Defacto Aung San Suu Kyi. Kehadiran Menlu Retno merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo agar Indonesia ikut membantu menyelesaikan konflik di Rakhine secara damai. Selain itu, Wapres juga menyampaikan bahwa Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan ke Rakhine untuk menolong para pen-
gungsi Rohingya. “Termasuk memberikan bantuan kemanusiaan, Indonesia akan membantu sehingga apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi,” kata dia. Wapres mengatakan jika diperlukan dirinya siap berangkat ke Myanmar bersama Palang Merah Indonesia (PMI) untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada korban konflik di Negara Bagian Rakhine. “Ya, kalau dibutuhkan saya akan ke sana sebagai (ketua) Palang Merah Indone-
sia, saya kira kalau PMI, hal itu akan kita pikirkan,” kata Wapres. Sebagai Ketua PMI, JK juga pernah ke Myanmar saat terjadi konflik horisontal antara Muslim Rohingya dan umat Buddha di Rakhine pada 2012. Wapres menjabat sebagai ketua PMI periode 2009-2014 dan terpilih lagi untuk periode 2014-2019. “PMI juga akan mengerahkan bantuan kemanusiaan untuk Rohingya,” kata dia. (ant)