Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 7 November 2016
No. 204 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasi la
Sindikat Narkoba Ditangkap JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap sindikat pengedar narkoba jaringan Malaysia. Sebanyak empat tersangka yakni AY (36), CG (40), DO (35), dan JN (33) ditangkap akhir Oktober lalu, kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Dharma Pongrekun, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, kemarin. Menurutnya, kasus ini terungkap setelah tim pimpinan Kasubdit Narcotic Investigation Center (NIC) AKBP Donny Setiawan mendapatkan informasi adanya peredaran sabu jaringan Malaysia-BatamAceh-Medan. Pada 29 Oktober, Tim NIC menangkap AY di Batam. Dia berperan sebagai orang gudang yang menerima pengiriman dari transporter Malaysia. Tim NIC menyita 6,3 kilogram sabu, kata dia. Kemudian tim mengembangkan kasus
dan menangkap tersangka CG yang berperan sebagai pengendali gudang. Tak berapa lama, tim juga menangkap DO di sebuah perumahan di Batam. Keduanya berperan sebagai transporter pengangkut methapethamine dari Malaysia ke Batam menggunakan speed boat, ujarnya. Berdasarkan pengembangan dari ketiga tersangka, Tim NIC kemudian berhasil membekuk JN di Aceh Utara, pada 31 Oktober. Perannya sebagai koordinator sindikat Indonesia yang mengendalikan tiga tersangka lainnya, terangnya. Atas perbuatannya, keempat tersangka akan dijerat Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. (ant)
Suluh Indonesia/ant
RAPIMNAS - Ketua umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memberikan penjelasan kepada wartawan usai menutup Rapimnas I Partai Perindo di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, kemarin.
Presiden Pastikan
Negara Aman Dan Baik BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kondisi Tanah Air usai unjuk rasa 4 November 2016 dalam situasi aman dan baik. Stabilitas politik juga tidak ada masalah, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi masih memerlukan konsolidasi-konsolidasi politik, konsolidasi-konsolidasi kenegaraan, ujar Presiden saat menyapa warga Indonesia di Sydney melalui konferensi video di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. Presiden menyebutkan sejak Sabtu pagi hingga malam, Presiden terus mengundang tokoh-tokoh politik dan agama guna bertukar
pikiran. Untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka mem berikan rasa sejuk, mendinginkan suasana, dan hal-hal seperti itulah yang terus akan kita lakukan dalam minggu-minggu ini, ujarnya. Presiden Jokowi mengingatkan meski Konstitusi Indonesia memberikan peluang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan peluang untuk berdemokrasi, tetapi penyampaian itu harus dilakukukan dengan cara-cara yang tertib dan damai. Ke depan penyampaianpenyampaian aspirasi itu bisa dilakukan dengan baik, tertib, dan damai, kata Presiden. Apabila penyampaian aspirasi sudah masuk pada pelang-
garan hukum dan menimbulkan kerusuhan maka hukum harus tetap ditegakkan. Saya pastikan aparat keamanan, kepolisian, akan melakukan penegakan hukum dengan tegas. Kita ingin Indonesia kita, terus kita jaga agar aman, damai, sehingga pembangunan terus bisa kita laksanakan, ucapnya. Di akhir sambutannya, Presiden menegaskan kembali bahwa negara Indonesia berada dalam kondisi yang aman dan baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Presiden. Sebelumnya, Jokowi menyapa Diaspora Indonesia di Sydney, Australia melalui konferensi video dari Istana Bogor. Jokowi menunda kunjungan
kenegaraan ke Australia, namun dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Presiden Jokowi tetap dapat menyapa langsung Diaspora Indonesia yang memenuhi gedung pertemuan Sydney Showground, Sydney Olympic Park Australia. Presiden mengawali sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan Diaspora Indonesia yang berada di Australia, khususnya di kota Sydney. Semua karena situasi di negara kita yang tidak memungkinkan saya meninggalkan Tanah Air. Meskipun saat ini semuanya sudah dalam kondisi yang baik, ucap Presiden. (ant)
Suluh Indonesia/ant
JEMBATAN APUNG - Personel TNI AL mengawal proses penambatan jembatan apung di Desa Ujung Alang, kampung Laut, Cilacap, kemarin. Jembatan sepanjang 40 meter itu merupakan jembatan dengan teknologi apung pertama di Indonesia, yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menghubungkan Desa Ujung Alang dengan Desa Klaces.
Tuduhan Jokowi
Bisa Perkeruh Situasi Politik Nasional WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo mengklarifikasi pernyataannya tentang aktor politik yang menunggangi Aksi Damai 4/11 tentang penistaan agama. Dia mengingatkan lembaga kepresidenan harus berhati-hati sebelum membuat pernyataan yang dinilai bisa memicu situasi politik nasional menjadi keruh dan makin tidak kondusif. Fahri di Jakarta, kemarin mengatakan, tuduhan presiden ini bisa berbalik jika tidak punya bukti. Bisa saja sebetulnya
Presiden yang ditunggangi oleh mereka yang sejak awal punya masalah hukum. Dia menegaskan, tuduhan
presiden adanya aktor politik yang menunggangi jutaan massa tidak berdasar. Karena, akan jauh lebih mudah menunggangi seorang presiden daripada sejuta massa aksi. Sekarang, presiden hanya perlu melakukan klarifikasi. Jika tidak, maka sama saja presiden hanya menabur angin. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai, ujarnya. Senada, Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang adanya aktor politik yang menunggangi Demo penistaan pada 4/11, perlu dijelaskan. Hal itu agar tidak menimbulkan saling curiga atau sikap prasangka yang berujung pada rasa saling curiga atau saling menuduh. Iklim politik yang panas harus dibuat cooling down, bukannya malah makin memanaskan. Bila memang ada aktor politik yang menunggangi, seberapa besar perannya dalam menggerakkan ummat Islam untuk menuntut keadilan, katanya. Apalagi, protes damai yang melibatkan umat Islam lebih didorong oleh tekad mereka, agar penista agama diproses secara hukum. Selain itu, umat Islam hanya ingin ada penegakan hukum dan keadilan. Kalaupun ungkapan Jokowi benar tentang adanya aktor politik yang menunggangi, pertanyaannya seberapa signifikan itu mengotori jihad umat Islam, tanyanya. (har)
Suluh Indonesia/ant
GERAK JALAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) berjalan bersama Ketua Umum Sekte Nichiren Shoshu Indonesia (NSI) Suhadi Sendjaja (kedua kiri) dan Ketua Umum Walubi Hartati Murdaya (kanan) saat acara gerak jalan kerukunan umat beragama di Jakarta,kemarin. Kegiatan tersebut guna menumbuhkan semangat toleransi antarumat beragama.
Status Ahok Segera Ditentukan JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama akan selesai dalam dua pekan. Ini sesuai dengan perintah Presiden bahwa proses hukum harus sudah selesai dalam waktu dua pekan, kata Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Ia menegaskan bahwa kepolisian akan menyelesaikan proses hukum tersebut selambat-lambatnya hingga dua pekan mendatang.
Presiden Jokowi kepada Kapolri juga meminta gelar perkara kasus tersebut dilakukan secara cepat dan transparan di hadapan media massa. Umumnya, gelar perkara kasus pidana oleh tim penyidik biasanya dilakukan secara tertutup. Namun kali ini, gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tersebut mendapat pengecualian sebagai perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Tadi Bapak Presiden menyampaikan agar gelar perkaranya dilakukan live (terbuka). Ini perintah eksepsional
dari Bapak Presiden untuk membuka transparansi, kata Tito Karnavian yang memberikan keterangan didam pingi oleh Mensesnega Pratikno. Tak cukup sampai di situ, kepolisian juga akan mengundang berbagai pihak termasuk pihak kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi III DPR RI, para pelapor, saksisaksi ahli yang diajukan pelapor termasuk Majelis Ulama Indonesia, serta saksi-saksi ahli yang dihadirkan penyidik dari kalangan akademis dan lembaga bahasa yang dianggap kredibel dan netral saat gelar perkara dilakukan. Kemudian ten-
tu juga akan kita hadirkan saudara terlapor Basuki Tjahaja Purnama, kalau yang bersangkutan i ngin hadir dipersilakan t etapi kalau tidak ingin hadir bisa diwakili oleh penasihat hukum, katanya. Gelar perkara itu sendiri dilakukan untuk melihat apakah terlapor, Basuki Tjahaja Purnama, telah melakukan tindakan pidana atau tidak. Dengan gelar perkara yang dilakukan secara terbuka tersebut diharapkan publik betul-betul melihat dengan jernih penyelesaian kasus ini. (ant)