Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Rabu, 7 September 2016
No. 162 tahun X
Politisi PAN Ditahan
JAKARTA - KPK akhirnya menahan anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Taufan Tiro seusai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016. Ya minta maaf saja kepada konstituen saya di Sulawesi Selatan atas kejadian ini, kata Andi Taufan yang sudah meng enakan rompi t ahanan warna oranye di gedung KPK Jakarta, kemarin. Andi Taufan akan ditahan selama 20 hari pertama di rumah tahanan kelas I Jakarta Timur cabang KPK yang terletak di Detasemen Polisi militer (Pomdam) Guntur Jakarta. Kedua saya ucapkan terima kasih kepada PAN, hanya ucapan terima kasih saja, terkhusus kepada
bendahara umum ya, tambahnya. Namun Andi tidak menjelaskan kenapa ia mengucapkan terima kasih kepada Bendahara Umum PAN yang saat ini dijabat oleh Nasrullah itu. Andi adalah tersangka keenam yang berada dalam tahanan KPK. Pada 23 Agustus 2016 lalu KPK sudah menahan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Kementerian PUPR Amran Hi Mustary. Sedangkan empat tersangka penerima suap lain yaitu anggota Komisi V DPR dari fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V dari Golkar Budi Supriyanto, anggota Komisi V dari fraksi PAN Andi Taufan Tiro, dua orang rekan Damayanti yaitu Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin sudah ditahan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
Perangi Terorisme
POLITISI PAN DITAHAN - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro melambaikan tangan ketika berada di mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
G20 Komitmen
BEIJING -Para pemimpin negara anggota G20 berkomitmen untuk memerangi terorisme dalam berbagai bentuk, dan bertekad memulihkan ekonomi global melalui kebijakan komprehensif untuk membawa perekonomian dunia yang inovatif, terbarui, t erinterkonek si, dan inklusif. Dokumen resmi komunike itu menegaskan komitmen untuk memerangi terorisme dalam segala bentuk, mengatasi semua sumber terorisme di Tanah Air. Para pemimpin negaranegara kelompok 20 (G20) menegaskan kembali solidaritasnya dan menyelesaikan perang melawan terorisme dalam segala bentuk dan di mana pun itu terjadi. Kami akan menangani semua sumber, teknik dan saluran pen-
danaan teroris, termasuk pemerasan pajak, penyelundupan sumber daya alam, penja rahan ba nk, penj arahan kekayaan budaya, sumbangan eksternal, dan penculikan untuk tebusan, kata komunike tersebut. Dokumen komunike selanjutnya menyebut kan dalam menghadapi terorisme, seluruh negara G20 tetap berkomitmen untuk secara efektif bertukar informasi, membekukan aset teroris, dan kriminalisasi kegiatan teroris. G20 mengajak semua pihak untuk segera merealisasikan penerapan standar FATF (Financial Action Task Force) secara umum, cepat dan efektif serta ketentuan resolusi Dewan Keamanan PBB 2553 di seluruh dunia. Kami meminta FATF untuk lebih nyata melaksanakan Consolidated Strat-
egy on Combating Terrorist Financing , dalam rencana operasional yang lebih efektif, kata komunike. Menin gka tnya serangan terorisme di berbagai belahan dunia beberapa waktu lalu, menjadi salah satu topik dalam pertemuan puncak pemimpin negara-negara anggota G20 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok, pada 4-5 September 2016 lalu. Pada KTT ke-11 G20 dinyatakan p e n i ng k a t a n frekuensi sera nga n t eroris m e n ja di a nc a m a n ba g i perekonomian global. KTT Asean Seme nta ra itu, Presiden Jokowi menyerukan penguatan kerja sama ekonomi negara-negara a nggot a ASEAN agar kawasan semakin tangguh di era keterbukaan.
Di h adapan sejuml ah pem im -pin negara ASEAN dalam sidang pleno Konferensi Tingka t Ti ng gi (KTT) ASEAN Ke-28 di National Convention Center (NCC), Vientienne, Laos, Selasa, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya kesatuan dan sentralitas ASEAN. Pre si de n Joko Wid od o menyampaikan bahwa stabilitas kawasan telah menjadi kebanggaan ASEAN selama ini. Namun, saat ini ASEAN juga menyaksikan dinamika di kawasan yang terus memerlukan perhatian negara-negara anggot anya. K ita tidak dapat membiarkan instabilitas terjadi di wilayah sekitar kita. Kita tidak dapat membiarkan negara-negara besar mengatur dan menentukan nasib keamanan dan stabilitas wilayah sekitar kita, kata Presiden. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DEKLARASI ONE ASEAN ONE RESPONSE - Presiden Joko Widodo berjalan usai acara penandatangan Deklarasi One ASEAN, One Response di National Convention Center, Vientiane, Laos, kemarin. Deklarasi antarnegara se-ASEAN itu bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan bencana, baik yang terjadi di dalam maupun di luar regional ASEAN.
Ketua MPR Sebut :
Bangsa Maju Tidak Mudah Dinegosiasi
BANGSA maju adalah yang memiliki prinsip kuat, tegak dalam cita-cita proklamasi dan tidak mudah dinegosiasi. Demikian dikatakan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan menegaskan, bangsa yang maju bukanlah bangsa yang lembek, bukan bangsa bermental tempe. Indonesia, kata dia, adalah negara berpenduduk terbesar kelima di dunia, tapi para pemimpin bangsa tidak boleh
membiarkan jumlah penduduk Indonesia yang besar ini hanya menjadi pasar bagi produk negara-negara lain. Apalagi untuk produk bekas dan berkualitas rendah, katanya. Zulkifli menegaskan, para pemimpin bangsa juga tidak
boleh membiarkan kekayaan alam Indonesia yang melimpah ini jadi ajang rebutan negaranegara lain untuk memajukan industri mereka, apalagi dengan cara diselundupkan. Menurut dia, semua hasil eksploitasi kekayaan alam Indonesia harus diolah dulu di Indonesia dan ol eh bangsa Indone sia, bukannya l angsung diekspor sebagai bahan m ent ah. K it a tidak boleh m e mbi a rka n surplus de mografi hanya dijadikan pemasok buruh murah di negeri orang, katanya. Zulkifli menegaskan, perguruan tinggi harus memiliki sikap terhadap semua ini. Perguruan tinggi jangan lembek dan diam saja. Kaum intelektual tidak boleh berumah di awan, harus turun ke bumi dan bertanggung jawab terhadap nasib negerinya, katanya. Menurut Zulkifli, perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negeri pencipta, bukannya negeri konsumen. Menj adikan Indonesia negeri kaum kreatif dan profesional, kata dia, bukan negeri kaum penghamba dan tak berdaya saing. Untuk diketahui, ketergantungan terhadap negara lain tidak lepas dari adanya negosiasi yang melemahkan posisi Indonesia, seperti perjanjian bilateral lewat bantuan yang diterikan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PRAKTIK MONOPOLI HARGA MOTOR - Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia Gunadi Shinduwinata (ketiga kanan) bersama hakim dan investigator KPPU melihat sejumlah dokumen dalam sidang dugaan praktik usaha tidak sehat penjualan sepeda motor di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jakarta, kemarin. KPPU menduga adanya pelanggaran yang dilakukan dua perusahaan otomotif yaitu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YMMI) dan PT Astra Honda Motor (AHM) dengan melakukan persekongkolan harga motor metic.
BNN
Butuhkan Dukungan Politik
JAKARTA - BNN membutuhkan dukungan politik baik dari pemerintah maupun parlemen agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal memberantas penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Komjen (Pol) Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, kemarinmengatakan tantangan yang dihadapi lembaga itu untuk memberantas peredaran narkotika tidak mudah karena harus berhadapan dengan
sindikat yang jumlahnya banyak dan memiliki sarana pendukung yang kuat. Peningkatan kemampuan BNN sudah diajukan, memang sekarang belum ada keputusan. Kami membutuhkan sarana dan anggaran, kata Budi. Ia mencontohkan untuk upaya penyelidikan penyelundupan narkotika dibutuhkan waktu kerja minimal 30 hari dengan pengamatan yang ketat dari anggota BNN. Upaya itu memerlukan sarana dan hal penunjang lainnya yang tidak sedikit. Selain per-
lengkapan yang harus memadai, anggarannya pun harus cukup. Hal lain yang disampaikan Kepala BNN, terkait pembangunan gedung BNN yang saat ini sarana yang ada masih terbatas. Budi Waseso mengatakan penanganan peredaran ilegal narkotika tidak mudah. Selain melibatkan setidaknya 72 sindikat yang beroperasi di Indonesia, kelompok-kelompok itu juga didukung dengan peralatan yang canggih dan dana yang besar dalam menjalankan operasi kejahatan.
Ada 72 jaringan narkotika internasional, 48 memanfaatkan 22 lapas. Termasuk jaringan Freddy Budiman, kata mantan Kabareskrim ini. Ia menambahkan data dari PPATK, jumlah uang kejahatan narkotika awalnya Rp3,6 triliun ditelusuri dan Rp2,8 triliun sudah dapat dibuktikan. Kalau satu jaringan bisa hasilkan sekian triliun, misalnya satu jaringan setahun Rp1 triliun, setiap tahun ada Rp72 triliun kita lihat dampaknya besar sekali, katanya. (ant)