Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Selasa, 7 Juni 2016
No. 107 tahun X
4 Kementerian/Lembaga
Beropini Disclaimer JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti empat kementerian/lembaga yang mendapatkan opini BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer pada laporan keuangan 2015. ‘’Tahun yang lalu saya sebutkan kementerian dan lembaga yang mana. Sekarang saya sebutkan lagi yang pertama yang disclaimer supaya diingat-ingat supaya tahun yang akan datang tidak,” kata Presiden Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, kemarin. Presiden menyebutkan kementerian yang disclaimer yakni Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), LLP TVRI, dan Komnasham. Sedangkan kementerian/lembaga yang lain mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ataupun wajar dengan pengecualian (WDP). ‘’Sudah yang lain-lain sudah enggak tegang lagi, hanya empat. Ini perlu menjadi catatan yang empat,” katanya di hadapan pimpinan kementerian/lembaga yang hadir dalam acara tersebut. Presiden memantau dari hasil pemeriksaan BPK, sebanyak 56 kementerian/lembaga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kemudian 26 kementerian/lembaga memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan empat kementerian/lembaga yang memperoleh opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer. ‘’Tahun yang lalu yang disclaimer kalau enggak keliru tujuh, sekarang empat,” katanya. (ant)
UU Pilkada Digugat JAKARTA - KPU akan mengajukan uji materi atau judicial review ke MK terkait hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. Hal itu terkait pasal yang mengindikasikan KPU menjadi lembaga yang tidak lagi mandiri dalam mengambil keputusan. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mempersilahkan apabila KPU berencana mengajukan judicial review terhadap ke MK terkait kewenangan yang diindikasikan berupaya direduksi oleh DPR. ‘’Silakan saja. Kalau KPU sebagai penyelenggara pemilu, maka apa yang diselenggarakannya seharusnya sesuai dengan UU yang mengatur,” kata Rambe di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Dia mengakui, KPU memang diberikan
kewenangan membuat peraturan KPU yang berfungsi menjabarkan tujuan dari UU Pilkada. Namun, proses pembuatan peraturan itu dikonsultasikan dengan DPR agar tidak bertentangan dengan UU Pilkada. “Nah, konsultasi ini tidak ada di dalam (klausul) UU MD3. Makanya dilaksanakan RDP yang hasil rekomendasinya bersifat mengikat,” kata dia. Oleh karena itu, RDP yang bersifat mengikat itu ditujukan agar aturan penyelenggaraan yang dibuat KPU melalui Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sebagai atura pedoman di atasnya yang dibuat DPR. ‘’Oleh karena itu, mereka sebelum membuat rumusan harus berkonsultasi dengan DPR dan juga pemerintah, yang dilaksanakan melalui forum RDP,” katanya. (har)
Suluh Indonesia/ant
TADARUS MASSAL - Ratusan santri Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah membaca AlQuran ketika melaksanakan tadarus massal pada awal Ramadan 1437 H, di Medan, Sumut, kemarin.
Hanya di Indonesia
Harga Naik Jelang Ramadhan JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance Enny Sri Hartati menilai kenaikan harga pangan menjelang Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lain hanya terjadi di Indonesia. ‘’Di semua negara ada hari keagamaan juga. Malah di negara lain, setiap mau Natal, ada ‘sale’ (diskon). Tapi anehnya di Malaysia, Brunei Darussalam, yang mayoritas Muslim tidak mengalami gejolak harga pangan seperti di Indonesia,” katanya dalam diskusi bertema “Sengkarut Tata Kelola Pangan” di Jakarta, kemarin. Enny menjelaskan alasan fenomena “sale” menjelang Natal di negara lain yang dinilai berkebalikan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Menurut dia, “sale” besarbesaran yang dilakukan banyak pelaku usaha jelang Natal di negara lain dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN TERIMA LHP LKPP - Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) dan Ketua BKP Harry Azhar Aziz (kanan) disela penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Kejagung Minta Tambah Anggaran
Saatnya Eksekusi Yayasan Supersemar KEJAKSAAN Agung (Kejagung) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 310 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Penambahan anggaran itu mulai untuk pembangunan Rusunawa untuk para jaksa, hingga penanganan perkara pidana umum, pidana khusus serta perdata termasuk biaya penanganan sita eksekusi putusan Mahkamah Agung terkait Yayasan Supersemar sebesar Rp 2,5 miliar. Saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di ruang Komisi III DPR RI, kemarin, Jaksa Agung HM. Prasetyo mengatakan dirinya sudah mengirim
surat permintaan biaya eksekusi sita aset Yayasan Supersemar kepada Mensesneg Pratikno. ‘’Kami sempat ditagih biaya yang jumlahnya cukup besar, sehingga karena ketiadaan biaya kami sedang menyurati Mensesneg untuk meminta bantuan,” kata Prasetyo. Dana sita eksekusi Yayasan Supersemar dibutuhkan karena juru sita PN Jaksel menyodorkan adanya biaya tersebut yang dibebankan kepada Kejagung. ‘’Putusan PK (Penin-
jauan Kembali) terkait Yayasan Supersemar terkendala biaya, tapi kami selaku pihak yang berkepentingan harus penuhi,” kata Prasetyo. Dia menjelaskan jumlah sebesar Rp 2,5 miliar akan digunakan untuk biaya panjar, biaya pengosongan, biaya lelang, hingga biaya pengamanan. ‘’Perkiraan mereka perlu Rp 2,5 miliar untuk usaha mengembalikan aset negara Rp 4 triliun. Yang kami ajukan memang benar-benar real,” kata Prasetyo yang mengaku biaya yang diajukan itu bisa lebih, atau bisa kurang. Sementara Jambin Bambang Waluyo menambahkan rincian tambahan anggaran yang diminta Kejaksaan Agung tepatnya Rp 310.990.157.700. ‘’Yang pertama, tambahan itu adalah untuk mengisi Rusunawa bagi pegawai di Kedoya, Jakarta Barat,” kata Bambang.
Meski sudah selesai dibangun, namun Rusunawa itu masih membutuhkan anggaran untuk berbagai sarana para jaksa yang akan menempati rusun tersebut. Yang kedua, menurut Bambang untuk pengadaan alat kontra penginderaan dan persandian sebesar Rp 97.787.040.700. Lalu, biaya untuk untuk sita eksekusi Yayasan Supersemar sebesar Rp 2,5 miliar. Hingga saat ini, Kejagung telah mencatat 113 rekening giro dan deposito atas nama Yayasan Supersemar siap dieksekusi. Selain itu, ada dua bidang tanah/bangunan serta lima kendaraan roda empat yang juga siap disita. Walaupun data aset sudah dikantongi, namun penyitaan belum dapat dilakukan hingga pemenuhan biaya keperluan sita. (har)
melalui momentum tingginya permintaan. Strategi tersebut, lanjut Enny, dilakukan lantaran persaingan yang ketat antara para pelaku usaha di negara-negara lain sehingga harus melakukan penetrasi pasar dengan upaya keras. ‘’Setiap hari besar keagamaan, memang ada peningkatan permintaan. Hanya saja masyakarat di kita unik setiap kali perayaan keagaamaan. Permintaannya bisa jauh lebih tinggi,” katanya. Anehnya, lanjut Enny, gejolak harga pangan menjelang hari besar keagamaan seperti Ramadhan, Idul Fitri atau Natal di Indonesia sepertinya telah menjadi agenda rutin. ‘’Dulu waktu Orde Baru, duatiga hari atau seminggu sebelum (hari raya) ada kenaikan harga. Tapi saat ini, sebulan sebelum Ramadhan harga-harga sudah naik,” katanya. Ia berharap, pemerintah bisa menempatkan masalah pangan
sebagai persoalan krusial karena dampaknya yang luas terhadap perekonomian dan dunia bisnis. ‘’Pangan ini persoalan krusial, karena berdampak pada perekonomian dan dunia bisnis,” ujarnya. Secara terpisah, pengamat ekonomi Thomas Ola Langoday mengatakan pemerintah daerah sebaiknya membuat terobosan yang strategi dan efektif dalam upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik menjelang datagnya bulan suci Ramadhan 1437 Hijriah. ‘’Terobosan dalam upaya menstabilkan harga ini penting, karena setiap menjelang Ramadhan dan hari raya keagamaan lainnya, harga bahan kebutuhan pokok tetap naik karena tingginya permintaan,” katanya. Ia mengatakan harga bahan kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan, karena kebutuhannya tinggi, sementara stok di pasaran terbatas. (ant)
Meski MK Melarang
JA Akan Tetap Ajukan PK JAKARTA - Jaksa Agung HM. Prasetyo menegaskan Kejaksaan Agung akan tetap mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Prasetyo menegaskan pengajuan PK tetap akan dilakukan meski MK telah memutuskan bahwa jaksa tidak berwenang atas upaya hukum PK. Menurut Prasetyo, pengajuan PK oleh Kejaksaan Agung akan mendasarkan pada yurisprudensi yang telah diterbitkan MA. ‘’MA sudah memberi akses kepada
kami dari putusan yang mereka keluarkan atau yurisprudensi,” kata Prasetyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III DPR RI Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan bernomor No. 33/ PUU-XIV/2016 yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 263 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP MK menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa mengajukan permohonan PK, kecuali terpidana atau ahli warisnya. Permohonan diaju-
kan Anna Boentaran, istri terpidana kasus cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko S Tjandra senilai Rp 904 miliar. Prasetyo mengatakan jaksa tetap berhak mengajukan PK karena posisinya berstatus sebagai wakil korban kejahatan. “Ke depan kami akan tetap mengajukan PK,” ujarnya. Dalam posisinya sebagai wakil korban itulah, menurut jaksa seharusnya tetap diperbolehkan mengajukan PK. “Kami menginginkan keseimbangan dalam mencari keadilan,” tegasnya. (har)
Suluh Indonesia/ant
HARI PERTAMA PUASA DI KENJERAN - Ratusan perahu nelayan ditambat di pinggiran pantai Kenjeran, Surabaya, kemarin. Di hari pertama puasa di bulan Ramadan sebagian nelayan di kawasan tersebut memilih untuk tidak melaut di siang hari.