Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 7 April 2016
No. 65 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Gantikan Fahri Hamzah
PKS Pilih Ledia Hanifa JAKARTA -DPP PKSmenunjuk Ledia Hanifa Amaliah menggantikan posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. Surat pergantian tersebut sudah diajukan Fraksi PKS kepada pimpinan DPR. “Ledia Hanifa yang akan menggantikan Fahri Hamzah,” kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di Jakarta, kemarin. Keputusan pengajuan nama Ledia Hanifa sebagai pengganti Fahri Hamzah sebagai Wakil ketua DPR diputuskan dalam rapat DPP PKS. Dalam pertimbangannya, DPP PKS menilai anggota DPR dari dapil Jabar I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu dianggap memiliki kemampuan duduk di kursi pimpinan DPR. Saat ini, Ledia duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, dan di partai menduduki posisi Ketua DPP Bidang Buruh, Petani, dan Nelayan. Selain memecat Fahri Hamzah dari semua jenjang tingkatan partai sekaligus menggesernya dari kursi Wakil ketua DPR RI, DPP PKS juga menerima pengunduran diri Taufiq Ridho dari jabatannya sebagai Sekjen. DPP PKS kemudian menunjuk Mustafa Kamal sebagai Sekjen DPP PKS yang baru. Mustafa Kamal menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR. Wakil Sekjen DPP PKS Abdul Hakim menjelaskan untuk komposisi susunan Fraksi PKS di DPR maupun di MPR tidak mengalami perubahan. ‘’Sementara yang ada baru itu dulu, di jajaran DPP dan pengganti Bang Fahri Hamzah di DPR,” kata Hakim. Adapun mengenai agenda pelantikan Ledia Hatifa mengaku belum mengetahuinya. ‘’Tunggu DPR lah yang melaksanakan pelantikan,” tegasnya. (har)
Dandim Makassar Ditangkap MAKASSAR - Dandim 1408 Makassar Kol Inf Jefri Oktavian Rotty digerebek saat melakukan pesta narkoba di salah satu hotel di kota ini. ‘’Ada dua orang oknum anggota TNI yang diamankan karena diduga terlibat dalam pesta narkoba,” ujar Wakil Kepala Penerangan Kodam VII Wirabuana Letkol Inf Vipy Amoranto di Makassar, kemarin. Penangkapan terhadap dua perwira menengah itu terkait adanya laporan warga jika ada pesta narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI disalah satu hotel di Makassar. Setelah mengetahui laporan itu, Kepala Staf Kodam VII Wirabuana Brigjen TNI Supartodi memimpin langsung penggerebekannya dan mengamankan kedua oknum tersebut.
Kasdam yang membawa anggotanya itu menyertakan Direktorat Narkoba Polda Sulselbar karena diduga pesta narkoba juga dilakukan oleh warga sipil. ‘’Karena ada warga sipilnya, jadi dilibatkan anggota dari Polda Sulselbar dan berdasarkan hasil urine itu semuanya positif. Warga sipil kemudian diamankan polisi dan dua perwira TNI itu dibawa ke Pomdam,” katanya. Sementara itu, Mabes TNI-AD menyatakan, penangkapan Dandim, karena menggunakan sabu-sabu sebagai komitmen matra darat untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan prajurit. ‘’Ini sebagai bagian dari komitmen dan konsern TNI AD dalam memerangi bahaya narkoba,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI M Sabrar Fadhilah. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PENCEGAHAN KORUPSI - Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto berjalan memasuki Gedung KPK di Jakarta, kemarin. BW mengatakan sedang mencari data untuk keperluan penelitiannya.
RUU Pengampunan Pajak
Pembahasan Ditunda
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN SIDAK DI PLTS DARUBA - Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Menteri ESDM Sudirman Said (ketiga kanan), Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani (kedua kiri) melakukan sidak untuk meninjau panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, kemarin.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan rapat Bamus DPR memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amanesty). Keputusan penundaan dilakukan agar DPR dapat melakukan konsultasi dengan pemerintah. ‘’Dalam Rapat Bamus tadi diputuskan menunggu konsultasi dengan pemerintah (terkait RUU Pengampunan Pajak),” kata Fadli Zon usai rapat Bamus di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurutnya, RUU Pengampunan Pajak tidak bisa ditindaklanjuti hingga konsultasi DPR dengan pemer-
intah dilakukan. DPR ingin mengetahui peta jalan atau “road map” pemerintah terkait pengampunan pajak yang diusulkan pemerintah apalagi pembahasan RUU ini berbarengan dengan terungkapnya dokumen The Panama Papers. “Kami ingin tahu berapa perkiraan uang yang masuk ke dalam negeri (apabila RUU Pengampunan Pajak diterapkan),” ujarnya. Selain itu, DPR juga ingin mengetahui mengapa RUU Pengampunan Pajak menjadi prioritas sehingga jangan sampai diharapkan menjadi solusi namun menjadi permasalahan kedepannya. Sebab, naskah akademik dan draft RUU tersebut belum jelas dan belum da-
pat menjawab pertanyaan yang ada. ‘’Ada beberapa (fraksi yang menolak), Fraksi Gerindra termasuk yang ingin menunda karena ingin mengetahui tujuan pengampunan pajak,” kata Fadli. Keputusan menunda setelah dalam rapat Bamus sikap fraksi-fraksi di DPR terbelah menyikapi rencana kebijakan pengampunan pidana pajak (tax amnesty) yang diusulkan pemerintah. Hal itu terlihat dalam rapat pengganti Bamus DPR mengenai RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. ‘’RUU Tax Amnesty belum ada kesepakatan di seluruh fraksi, sehingga pada masa sidang kemarin kita belum bisa melaksanakan pem-
bahasanya karena memang sebagian belum menyetujui usulan-usulan RUU Tax Amnesty,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Agus mengakui pembahasan RUU Tax Amnesty terkesan jalan ditempat. Mandegnya pembahasan RUU Tax Amnesty disebabkan seluruh fraksi belum satu suara. Dia menilai, banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk membahas RUU Tax Amnesty. Salah satunya keuntungan yang diberikan kepada negara. “Kita harus memperhatikan secara pasti faedah dari tax amnesty. Misalnya, bisa mendapatkan aliran dana masuk yang tidak melanggar UU itu berapa,” kata Agus. (har)
LIMA Ingatkan
Saatnya Mengganti Kabinet Tak Sesuai Nawacita DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengingatkan Presiden Joko Widodo segera mengganti susunan kabinet karena masih ada yang bekerja tidak sesuai arahan Nawacita. Presiden harus mempertahankan para menteri yang sudah bekerja sesuai arahan Nawacita. Sehingga tidak ada lagi saling tuding di antara partai politik bahwa ada partai getol mendesak reshuffle untuk menggusur partai lain di kabinet dan sebagainya, kata Ray Rangkuti kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Menurut Ray saat ini ada tiga peta wajah Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Pertama, anggota kabinet yang bekerja sesuai arahan Nawacita seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Kedua, anggota kabinet
yang bekerja tidak berdasarkan arahan Nawacita. ‘’Mereka selalu berjalan dengan agenda masing-masing,” kata Ray. Ketiga, para menteri yang berada di tengah. ‘’Mereka bekerja sesuai arahan Presiden Jokowi, tetapi lupa melihat fenomena kekinian,” katanya. Menurut Ray dari ketiga wajah kabinet saat ini, Rizal Ramli berada pada posisi pertama, karena bekerja sesuai arahan Nawacita. ‘’Rizal Ramli juga menteri yang sangat terbuka di antara anggota kabinet lainnya. Banyak kebijakan dan gebrakan dia yang membuka mata publik bahwa ternyata ada yang salah selama ini,” kata Ray Rangkuti. Mengenai desakan reshuffle yang semakin kencang, Ray mengatakan, jika Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla mau melakukan reshuffle, harus memperhatikan dua alasan. Pertama, kondisi objektif. Perombakan kabinet sangat dibutuhkan karena susunan para menteri saat ini tidak jelas jenis kelaminnya apa. ‘’Ada menteri yang sangat liberal tetapi ada yang sangat menaati Nawacita. Posisi Rizal Ramli saat ini berada di samping Presiden Jokowi dan dia sangat tegas menginginkan para menteri bekerja sesuai arahan Nawacita,’’ katanya. Kedua, alasan politik. Menurut Ray reshuffle itu untuk mengakomodasi beberapa kepentingan tetapi harus diingat semuanya bermuara pada satu hal yakni dalam rangka konsolidasi Nawacita. Sementara Politikus PKB Jazilul Fawaid menilai ada sejumlah pihak yang sedang bermanuver menciptakan opini mengarahkan reshuffle kabinet. (ant)
Suluh Indonesia/ant
JARINGAN - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (tengah) bersama Menkeu Bambang Brodjonegoro (ketiga kanan) dan Kepala BNN Komjen Pol, Budi Waseso (kedua kanan) menunjukkan barang bukti narkotika di pelabuhan Cirebon, kemarin. Tim gabungan Polri, BNN dan Bea Cukai berhasil mengungkap jaringan narkotika Internasional dan mengamankan 3 orang pelaku dan barang bukti narkoba berupa 144 kilogram sabu kristal, 44,6 kilogram sabu cair, 197,874 butir ekstasi dan 579 ton ganja.
BNN Klaim
Sita Aset Bandar Narkoba Rp 84 Miliar CIREBON - Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat menuturkan aset bandar narkotika yang berupa harta seperti bangunan, kendaraan bermotor dan lainya akan diamankan dengan tindak pidana pencucian uang dan sampai saat ini sudah disita Rp84 miliar. ‘’BNN dan penyidik Polri juga menindak lanjuti setiap tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencucian uang, sampai dengan saat ini kami telah mengaman-
kan aset bergerak senilai Rp84 miliar,” kata Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol. Arman Depari di Cirebon, kemarin. Semua aset yang disiata pihak BNN dan Polri itu berkaitan dengan bisnis haram tersebut, untuk itu pihaknya akan terus meningkatkan dan melakukan pegungkapanpegungkapan yang lainnya. Aset yang disita oleh pihak BNN dan Polri itu berupa bangunan, kendaraan bermotor dan barang-barang lain yang berasal dari tindak
kejahatan tersebut. ‘’Kami mengamankan barang berupa bangunan, kendaraan bermotor dan barang lain yang bersangkutan dengan hasil dari narkotika,” ujarnya. Ia menambahkan untuk tindak pidana narkotika sampai saat ini tidak menurun, malah semakin naik, maka pihaknya akan terus berupaya memberatas melalui pengungkapanpengungkapan berikutnya. Namun, pihaknya optimis bisa dan mampu memberantas peredaran narkotika dengan terus melakukan serta meng-
gerakan anggotanya. ‘’Peredaran itu tidak semakin menurun, namun kita yakin akan mampu memberantas narkotika,” tambahnya. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap sindikat narkoba internasional yang dikendalikan oleh napi Lapas Tanjung Gusta, Medan (Sumut) dan Lapas Cipinang, Jaktim. ‘’Ricky Gunawan alias Ricky Bom-bom yang merupakan napi Lapas Cipinang sebagai pengendali,’’ katanya. (ant)