Edisi 07 Januari 2016 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Kamis, 7 Januari 2016

No. 4 tahun X

Pengemban Pengamal Pancasila

Yayasan Supersemar

Segera Dieksekusi Paksa JAKARTA - PN Jaksel akan melaksanakan eksekusi paksa terhadap Yayasan Supersemar jika pada panggilan terakhir 20 Januari 2016 tetap tidak memenuhi panggilan. ‘’Panggilan 20 Januari 2016 adalah panggilan terakhir, datang atau tidak datang maka dianggap sudah selesai dan diambil putusan, maka selanjutnya adalah eksekusi paksa,” kata Kepala Humas PN Jaksel Made Sutrisna di JAkarta, kemarin. Ia juga menjelaskan menurut hukum acara eksekusi akan berlangsung sekali dan tidak berangsur-angsur. ‘’Karena ini hukum perdata, maka jika tidak mampu memenuhi kewajiban, akan ditelusuri aset-aset yang dimiliki hingga memenuhi nominal kewajiban yang harus dipenuhi,” katanya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak permo-

honan penundaan sidang yang diajukan oleh termohon terkait pelaksanaan putusan hakim atau aanmaning atas perkara Yayasan Supersemar. ‘’Kuasa termohon eksekusi mengirimkan surat yang isinya adalah memohon agar sidang yang seharusnya dilaksanakan kemarin ditunda menjadi tanggal 10 Februari 2016, namun ketua pengadilan menolak dan tetap akan memanggil ulang pada tanggal 20 Januari 2016,” kata Made Sutrisna. Ia juga menegaskan bahwa panggilan pada tanggal 20 Januari 2016 mendatang adalah panggilan terakhir dan tidak ada penundaan lagi. Dalam PK yang dijatuhkan MA pada 8 Juli 2015, Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Supersemar harus membayar kepada negara atau sekitar Rp4,4 triliun. (ant)

Ancaman Terorisme Masih Ada JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Saud Usman Nasution menyatakan ancaman terorisme belum akan berakhir bila tujuan dari kelompok radikal terorisme untuk membentuk Daulah/ Khilafah Islamiyah belum terwujud. ‘’Masyarakat sendiri, termasuk para ulama, bersifat apatis. Hal itu tentunya akan menyuburkan dan memberi ruang bagi berkembangnya aksi radikalisme dan terorisme,” katanya di Gedung Pelatihan BNPT Sentul, Bogor, kemarin. Saud mengemukakan hal itu saat melantik Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir sebagai Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT menggantikan Mayjen TNI Agus Surya Bakti.

Saud menekankan bahwa akar masalah radikalisme dan terorisme berdasarkan dari hasil penelitian ilmiah dan pengalaman penanganan kasus radikalisme dan terorisme adalah ketidakadilan, dendam, ketidakpuasan, kesenjangan sosial, kemiskinan dan pemahaman ideologi/radikalisme. ‘’Saya berpesan kepada para pejabat baru agar lebih fokus kepada kegiatan yang tepat guna, tepat sasaran, akuntabel, dan terukur dengan ‘start’ yang bagus di awal tahun 2016,” kata alumni Akpol 1981 itu. Mantan Deputi I BNPT yang kini menjadi Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Agus Surya Bakti mengakui masih banyak kekurangan selama ia bertugas. Ia berharap semua program dilanjutkan dan ditingkatkan. (ant)

Suluh Indonesia/ant

BERSAKSI UNTUK NAZARUDDIN - Terpidana kasus korupsi Angelina Sondakh meninggalkan ruang sidang usai bersaksi untuk terdakwa M Nazaruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Evaluasi Kinerja Menteri

Hak Prerogatif Presiden

Suluh Indonesia/ant

ATURAN CUTI PEJABAT NEGARA - Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas membahas aturan cuti bagi jajaran pejabat negara di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Presiden menegaskan aturan baku tentang hak cuti dan libur bagi pejabat penyelenggara negara, namun tetap mengutamakan kewajiban pelayanan kepada publik.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan yang bisa mengevaluasi kinerja para menteri adalah Presiden. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta para menteri tetap fokus bekerja. ‘’Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri adalah presiden. Itu prinsip,” kata Jokowi di Gedung Pendopo Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, kemarin. Presiden Jokowi meminta semua jajaran menterinya fokus bekerja untuk mencapai targettarget yang telah ditetapkan pemerintah dalam rencana dan program pembangunan tahun 2016. ‘’Saya ulang, saya ingin sekarang ini menteri terus bekerja,” ujar Jokowi. Soal adanya adanya hasil evaluasi Kabinet Kerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diinisiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, tak ada respon dari Presiden Jokowi kemungkinan dirinya memberikan teguran. Presiden Jokowi kembali

menegaskan tentang hak prerogatif presiden. Penegasan tersebut disampaikan terkait kemungkinan adanya perombakan atau reshuffle Kabinet Kerjanya dalam waktu dekat. ‘’Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Kamu juga jangan ikut-ikut dorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Hak prerogatif presiden,” tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hasil evaluasi kementerian Kabinet Kerja yang dibuat oleh KemenPAN-RB Yuddy Chrisnandi seharusnya tidak disampaikan kepada publik. Karena hasil itu hanya menjadi konsumsi Presiden dan Wakil Presiden. Dia menjelaskan, sebelumnya Menteri Yuddy pernah menyampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden mengenai evaluasi kementerian Kabinet Kerja, dan ketika itu tidak diketahui oleh seluruh anggota kabinet. ‘’Tetapi tidak pernah ada perintah atau instruksi Presiden untuk menyampaikan kepada publik. Jadi ini bentuk dari kreativitas dari Pak Ment-

eri Yuddy, Profesor Yuddy, untuk menyampaikan kepada publik. Seyogyanya tidak disampaikan kepada publik,” kata Pramono. Pramono Anung mengatakan dalam melakukan evaluasi kinerja menteri, Presiden Jokowi hanya akan berkonsultasi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi pihak manapun untuk melakukan evaluasi tersebut, termasuk oleh menteri di Kabinet Kerja. Menanggapi reaksi Presiden Jokowi tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan penilaian LAKIP tidak ada kaitannya dengan isu reshuffle. “Jadi ini tidak ada tendensi politik apapun, jadi tidak perlu ada yang tersinggung. Presiden memiliki paramater sendiri untuk menilai kinerja menterinya,” kata Yuddy sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas. Meskipun, nilai akuntabilitasnya instansinya tinggi, tetapi kalau Presiden tidak cocok bisa saja diganti. (har)

Saatnya Pemerintah Transparan JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan publikasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian merupakan salah satu upaya transparansi oleh Pemerintah. ‘’Ini untuk menunjukkan bahwa Pemerintah itu transparan. Nanti kalau (Pemerintah) tidak transparan, pengamat mengkritik. Sekarang (sudah) transparan masih dikritik juga. Jadi pilih mana, transparan atau tertutup?” katanya. Pengumuman hasil evaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

sudah dilakukan pada pertengahan Desember 2015 di Istana Wapres, Jakarta Pusat. ‘’Ini menjadi cara untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja kita semua, karena apapun yang kita lakukan jika tanpa evaluasi maka tidak akan bisa diketahui penilaiannya, baik secara makro maupun mikro,” kata Wapres Jusuf Kalla. Wapres mengatakan penyampaian laporan kinerja akuntabilitas tahunan tersebut mirip penyerahan rapor siswa sekolah, dengan harapan akan ada perbaikan bagi kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah

provinsi yang mendapat predikat di bawah kategori A. Sementara itu, Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBWS) mendukung langkah Menpan RB Yuddy Chrisnandi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga secara terbuka kepada publik. Mereka menilai laporan tersebut memberikan informasi kepada masyarakat terhadap kinerja Kementerian dan Lembaga yang selama ini dianggap tertutup. ‘’Hasil laporan akuntabilitas kinerja yang dirilis Kementerian PANRB sudah

tepat dilakukan,” ujar Koordinator Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBWS) Nova Andika. Nova mengatakan laporan tersebut juga sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Review Atas Laporan Kerja Pemerintah Pusat, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (ant)

Terkait Fraksi Golkar

DPR Belum Terima Surat Pergantian JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan belum ada surat pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR sehingga Ketua FPG masih Ade Komaruddin dengan Sekretaris Bambang Soesatyo. ‘’Belum ada surat penggantian pimpinan Fraksi Partai Golkar (FPG), yang ada surat penggantian Ketua DPR, dari Setya Novanto kepada Ade Komaruddin,” kata Agus di Jakarta, kemarin. Agus mengaku belum paham kalau ada isu pergantian jajaran pengurus FPG, bahkan hingga penggantian Ketua Banggar DPR RI dari Ahmadi Noor Supit kepada Kahar Muzakkir.

Menurut dia, kalau ada pergantian, yang berhak bukan Setya Novanto, tetapi DPP Partai Golkar. ‘’Yang mengusulkan perubahan bukan Setya Novanto, melainkan dari DPP Partai Golkar,” ujarnya. Sekretaris FPG DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada proses administrasi tentang pengesahan Novanto sebagai Ketua FPG. Menurut dia, hingga saat ini posisi Sekretaris FPG DPR pun belum ada pergantian sehingga masih dijabat dirinya. ‘’Setahu saya, sampai hari ini ketua fraksinya masih Akom (Ade Komarudin) dan sekretarisnya belum ada pergantian,” ujar

Bambang. Bambang mengakui adanya kabar bahwa Setya Novanto setelah memegang mandat Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, langsung mer-

ombak komposisi FPG DPR. Selain itu, dia juga mendengar isu bahwa Kahar Muzakir menggantikan Ahmadi Noor Supit sebagai Ketua Banggar DPR. (har)

Suluh Indonesia/ant

BUKU UNTUK HAKIM - Peneliti Hukum Sektor Kehutanan Yayasan Auriga Syahrul Fitra (kiri), peneliti hukum Publish What You Pay Elizabeth Natipulu (tengah) dan Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Aradila Caesar (kanan) memperlihatkan buku tentang lingkungan hidup yang terkumpul melalui Gerakan Buku Untuk Hakim Pengadilan Negeri Palembang di Jakarta, kemarin.

K ta

Suluh Indonesia, Kamis 7 Januari 2016

2

Kilas Sampah Menumpuk KONDISI Kali Sunter di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur penuh sampah dan sedimentasi yang sangat parah. Diduga, tumpukan sampah terjadi lebih dari enam bulan. Berdasarkan pemantauan, tumpukan sampah memanjang mencapai sekitar 100 meter dan lebar sekitar 10 meter. Tumpukan sampah ini persis di sisi selatan pintu air di Kelurahan Jati, Pulogadung. Pada bagian tengah Kali Sunter ini terdapat sedimentasi yang tingginya mencapai 1 meter. Badan kali pun nyaris berubah menjadi daratan. ( Muklis (47), warga sekitar mengatakan, sampah yang ada di dasar Kali Sunter ini sudah mengendap lama, sekitar enam bulan. Bahkan sebagian sampah ini sudah menyatu dengan lumpur dan menjadi sedimentasi. “Sudah hampir enam bulan sampah dibiarkan mengendap di dasar kali yang mengering. Bahkan sampah sudah menyatu dengan lumpur. (kmb)

Bangli Ditertibkan PULUHAN bangunan yang berdiri di bantaran Kali Irigasi, Kelurahan Kapuk dan saluran penghubung (PHB) Green Park Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat akan ditertibkan. Camat Cengkareng, Masud Effendi mengatakan, pihaknya akan menggelar penertiban bangunan yang berdiri di bantaran Kali Irigasi serta saluran PHB. Setelah penertiban dilanjutkan pengerukan di kedua lokasi. Masud mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Sudin Tata Air Jakarta Barat. Bahkan, Kadis Tata Air DKI Jakarta juga telah mengecek ke lokasi. Kita targetkan penertibannya harus tuntas Januari 2016. Dikatakan Masud, penertiban bangunan dan pengerukan Kali Irigasi serta saluran PHB itu sebagai upaya mengatasi banjir atau genangan di kedua kelurahan. Pihak kelurahan telah menyosialisasikan kepada warga di dua wilayah tersebut. (kmb)

Kasus DBD Menurun SEBANYAK 471 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) terjadi di Jakarta Barat selama tahun 2015 kemarin. Namun, jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2014. Kasudin Kesehatan Jakarta Barat, Dewi Satiasari di Jakarta, kemarin mengatakan, sedangkan pada tahun 2014 terjadi sebanyak 984 kasus. Ini berarti ada penurunan lebih dari 50 persen. Dikatakan Dewi, dari jumlah tersebut, paling banyak ditemukan di Kecamatan Cengkareng. ”Pada tahun 2014, wilayah Kecamatan Cengkareng juga berada di posisi teratas yang banyak ditemukan kasus demam berdarah,” ujarnya. Meski menurun, lanjut Dewi, pihaknya mengingatkan warga agar tetap mewaspadai ancaman DBD. Terlebih, kondisi cuaca saat ini tidak bisa diprediksi. Terkadang, hujan dan panas. Kondisi tersebut menjadi pemicu berkembangnya jentik nyamuk Aedes Aegypti sebagai penyebar penyakit malaria. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

KEDATANGAN GERBONG KRL - Pekerja dibantu alat berat memindahkan gerbong KRL dari kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kemarin. Kedatangan 18 gerbong KRL ini menyelesaikan program PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) dalam pengadaan KRL tahun 2015 dengan total 120 gerbong.

Denda Parkir Liar

Naik Hingga Rp 3 Juta JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menerapkan sanksi keras terhadap kendaraan yang parkir liar di Ibukota pada tahun ini. Salah satunya dengan menaikan denda Rp 3 juta per hari terhadap kendaraan yang terjaring parkir liar. Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Perparkiran DKI, Sunardi Sinaga

mengatakan, saat ini pihaknya telah mengajukan Peraturan Gubernur (Pergub) Pengendalian Parkir Pada Tempat Parkir di Ruang Milik Jalan Kawasan Tertentu. ‘’Di dalam Pergub itu diatur, BLUD Perparkiran dapat melakukan penindakan parkir liar. Selain itu denda parkir akan ditingkatkan maksimal hingga Rp 3 juta per hari,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Sunardi mengatakan, Per-

gub itu diajukan untuk menangani sekaligus mengatur masalah parkir di Ibukota yang sampai kini masih kurang tertata dengan baik. ‘’Kami akan tingkatkan denda parkir agar efek jeranya bisa dirasakan pelanggar. Untuk roda empat kita kenakan denda parkir paling rendah Rp 500 ribu dan paling tinggi Rp 3 juta per hari,” katanya. Menurut Sunardi, untuk

kendaraan roda dua akan dikenakan denda paling rendah Rp 250 ribu dan paling tinggi Rp 1 juta per hari. Denda parkir liar juga diberlakukan terhadap sepeda, dengan tarif paling rendah Rp 100 ribu dan paling tinggi Rp 500 ribu per hari. ‘’Pembayaran denda parkir nantinya dilakukan melalui transfer dari Bank DKI ke rekening ke unit kita,” ucapnya. Sunardi menambahkan, pi-

haknya juga akan bekerja sama dengan pengelola gedung di Jakarta untuk mengandangkan kendaraan parkir liar yang terkena derek. ‘’Kita masih menunggu payung hukumnya. Pergub-nya sekarang masih diproses di Biro Hukum DKI,” tandasnya. Untuk diketahui, parkir liar makin sulit ditertibkan lantaran terbatasnya lahan parkir di Ibukota. (kmb)

Ahok Pastikan

Tak Lakukan Penyesuaian Tarif JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan tidak akan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum menyusul penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). ‘’Tidak ada urusan naik atau turunnya harga BBM di Jakarta. Yang pasti, subsidi itu kami berikan kepada warga melalui angkutan umum,” kata Basuki di Balai Kota Jakarta, kemarin. Oleh karena itu, pria yang lebih akrab disapa Ahok se-

hari-hari itu pun meminta kepada seluruh warga agar meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum di ibukota. ‘’Maka dari itu, kalau memang mau menikmati subsidi, ya naik angkutan umum, bukannya malah naik motor atau mobil. Sehingga, tidak ada hubungannya dengan harga BBM yang naik turun,” ujar Ahok. Lebih lanjut, dia menuturkan dalam rangka pembenahan sektor transportasi, pihaknya pun akan mengajak seluruh

pengusaha angkutan umum di ibukota agar bergabung dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Transjakarta. ‘’Kalau semua pengusaha angkutan umum di Jakarta mau bergabung dengan Transjakarta, maka kami akan lebih mudah dalam memberikan subsidi kepada penumpang melalui penerapan sistem tarif rupiah per kilometer,” tutur Ahok. Dia mengungkapkan revitalisasi angkutan umum serta penerapan sistem rupiah per kilometer semata-mata bertu-

juan untuk memberikan transportasi yang aman, nyaman dan murah kepada warga. ‘’Jadi, kami membantu warga bukan dengan cara memberikan kredit motor dengan bunga murah, bensin murah atau tarif parkir murah. Tetapi dengan menyediakan transportasi umum yang aman, nyaman dan murah,” ungkap Ahok. Untuk diketahui, harga BBM turun, tetapi sopir angkutan tidak mau menurunkan tarif. (kmb)

Proses Pencetakan

Suluh Indonesia/ant

JUMLAH ANGKOT AKAN DIBATASI - Calon penumpang melintas dekat antrean angkutan kota (angkot) di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, kemarin. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan membatasi jumlah angkutan kota yang beroperasi di Ibukota karena dinilai pertumbuhannya sudah tidak terkontrol.

KTP Elektronik Akan Dikebut JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tengah mempercepat proses pencentakan KTP elektronik (e-KTP). Salah satunya dengan mengoptimalkan pelayanan hingga malam hari di sejumlah kantor kecamatan, Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di lima wilayah kota dan Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Pelayanan tambahan tersebut akan berlangsung hingga pukul 21.00 dengan mengoptimalkan 42 alat pencetak yang dimiliki Dinas Dukcapil DKI. Kepala Dinas (Dukcapil) DKI Jakarta, Edison Sianturi mengatakan, untuk pencetakan pihaknya mengoptimalkan layanan di kantor sudin kota dan dinas dukcapil hingga pukul 21.00 setiap hari kerja. Layanan tersebut juga diberlakukan di kecamatan yang padat penduduk. ‘’Untuk perekaman sampai jam 16.00. Tapi untuk pencetakan e-KTP di sudin dan di kecamatan yang sudah memiliki alat pencetakan akan dilayani sampai pukul 21.00,” katanya di Jakarta, kemarin. Saat ini, sambung Edison, ada 19 kantor kecamatan yang memilik alat pencetak e-KTP dan akan memberikan pelayanan hingga pukul 21.00. Yakni, empat kecamatan di Jakarta

Timur, empat di Jakarta Barat, tiga di Jakarta Utara, empat di Jakarta Pusat dan empat di Jakarta Selatan. ‘’Kita akan gelar hingga mendapat tambahan alat baru. Rencananya DKI akan beli sendiri dan mudahmudahan Maret sudah ada,” tandasnya.

Tambah Alat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah alat pencetakan KTP elektronik (e-KTP). Rencananya, alat-alat tersebut akan disebar ke seluruh kelurahan di DKI Jakarta. Kepala Dinas Kependudu-

kan dan Catatan Sipil (Dukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi mengatakan, saat ini Pemprov sudah memiliki alat pencetakan yang diberikan oleh Kemendagri. Namun, jumlah alat yang dimiliki dinilai tidak mencukupi kebutuhan pelayanan e-KTP di Jakarta. (kmb)

Pangkas Calo

BPTSP akan Luncurkan Program AJIB UNTUK mengantisipasi maraknya pengurusan perizinan melalui calo, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BTSP) DKI Jakarta akan melakukan terobosan baru dengan program AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor).

Suluh Indonesia/ant

RUSUNAWA RAWA BEBEK - Suasana bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek di Jakarta Timur, kemarin. Rusunawa yang memiliki enam blok dengan lima lantai tersebut rencananya hanya diisi oleh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), CPNS, Pekerja Harian Lepas (PH), buruh serta pekerja-pekerja berpenghasilan rendah.

Nantinya, 200 petugas akan disiagakan di seluruh kantor kecamatan di Ibukota. Petugas tersebut nantinya berperan menjemput bola layanan perizinan dengan mendatangi pemohon. Teknisnya, petugas akan membawa dokumen yang diperlukan warga dalam mengurus perizian ke tempat pemohon. Tidak hanya berperan sebagai kurir, petugas juga akan sekaligus melakukan survei terhadap pemohon bila dibutuhkan. Kepala BPTSP DKI Jakarta, Edy Junaedi mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi pihaknya

adalah minimnya sosialisasi sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan pihak ketiga dalam mengurus perizinan. Untuk itu, pihaknya akan menyiagakan sebanyak 4-5 petugas AJIB di tiap kecamatan untuk memberikan layanan jemput bola perizinan. ‘’Pak gubernur mengibaratkan kita ini sebagai calo. Makanya kita harus terdepan dalam memberikan pelayan dengan melakukan jemput bola untuk memangkas pihak ketiga,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Dikatakan Edy, selain menerima penugasan melalui kontrol senter BPTSP DKI Jakarta, para petugas AJIB juga diminta untuk proaktif melakukan sosial-

isasi kepada warga untuk mengurus perizinan. ‘’Tidak hanya pasif menunggu perintah, mereka juga harus proaktif menyosialisasikan pengurusan izin. Setiap hari para petugas AJIB juga kita bebankan target melakukan 5 pengurusan,” katanya. Ditambahkan Edy, saat ini pihaknya sudah mulai melakukan uji coba petugas AJIB dengan mendatangi sejumlah pengusaha. Responnya, pemohon yang dilayani kaget dan merasa terbantu dengan layanan yang diberikan. ‘’Tapi untuk saat ini petugas AJIB masih didampingi staf kita sebagai mentor. Nanti Selasa (12/ 1) baru kita launching secara resmi,” tandasnya. Untuk diketahui, BPTST dibentuk dengan tujuan untuk memberikan layanan murah, cepat dan lancar kepada masyarakat yang membutuhkan berbagai dokumen. (kmb)

Metr politan

Suluh Indonesia, Kamis 7 Januari 2016

3

Kader PAN Diminta

Tak Desak Reshuffle Kabinet tidak patut. ‘’Kami tidak pernah membicarakan ‘reshuffle’ atau jatah menteri. Itu sesuatu yang tidak patut,” katanya. Menurut dia, “reshuffle” menteri kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden sehingga PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Ketika ditanya ada berapa nama kader PAN yang disebut-sebut ada kemungkinan menjadi menteri, Zulkifli mengatakan bahwa PAN belum membicarakan hal itu.

KETUA Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengingatkan para pengurus maupun kader partainya agar tidak mendesak “reshuffle” menteri kabinet kepada Presiden RI Joko Widodo.

Zulkifli Hasan di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin mengatakan, jika ada pengurus atau kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang melakukan desakan agar Presiden Joko Widodo melakukan ‘reshuffle’ atau berharap mendaPejabat Negara Sebelumnya, Prespat jabatan menteri, sudah di luar kebijaiden Jokowi mengatakan pejabat negara kan PAN. Menurut Zulkifli harus mendahulukan Hasan, “reshuffle” kepentingan negara meskipun sedang menteri kabinet itu adalah hak prerogatif cuti. ‘’Dalam keadaan mendesak pejabat Presiden dan PAN tidak pernah menynegara tetap harus mendahulukan keinggung soal rencana “reshuffle”. pentingan negara Zulkifli Hasan dibandingkan ambil Ia menambahkan bahwa DPP PAN haknya untuk cuti,” membuat kebijakan kepada para penkata Presiden Jokowi. Presiden menyebutkan rapat tergurus partai maupun kadernya untuk tidak mendesak Presiden Joko Widobatas tersebut membahas aturan cuti bagi pejabat negara. ‘’Bukan do melakukan “reshuffle” menteri kabinet maupun meminta jabatan kita ingin cuti. Jangan salah tulis,” kata Presiden Jokowi. menteri. ‘’DPP PAN tidak pernah menyinggung soal rencana reshuffle Presiden mengatakan ingin mengatur masalah cuti untuk pejabat menteri kabinet,” katanya. Ketua MPR RI itu menilai membicnegara karena ketentuan tentang arakan perombakan kabinet dan jacuti yang ada saat ini belum mengatur itu secara menyeluruh. (ant) tah kursi menteri adalah hal yang

Suluh Indonesia/ant

PIMPINAN KPK-KOMISI YUDISIAL - Ketua KPK Agus Raharjo (kelima kiri) bersama pimpinan lainnya mengangkat tangan bersama Ketua sementara Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap dan komisioner lainnya usai pertemuan Pimpinan KPK dengan Komisi Yudisial di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan tersebut KPK meminta agar KY dapat menjaga kehormatan hakim karena hal itu dinilai penting agar pengadilan bisa bersih.

KPK-KY Bahas Praperadilan JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) membahas mengenai praperadilan yang sering dihadapi KPK saat menjalankan tugas dalam pertemuan di Gedung KY, Jakarta. ‘’Anda melihat KPK selalu berhadapan dengan penegak hukum lain dalam proses peradilan, di mana KPK selalu dipraperadilankan. Putusannya pun bervariasi,” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo usai pertemuan tersebut.

Melalui kunjungan ke penegak hukum tersebut, ia berharap pihaknya dapat menerima masukan untuk menghadapi sidang praperadilan sehingga antarlembaga hukum nantinya dapat memiliki pandangan yang sama terkait sidang praperadilan. Untuk itu, ujar dia, pihaknya bekerja sama dengan KY untuk mewujudkan peradilan yang bersih. ‘’Kerja samanya nanti akan dirumuskan secara detail. Kami punya nota kesepahaman sudah

dua tahun lalu, nanti diperbaiki,” kata Agus. Saat melakukan kunjungan ke MK sebelum ke KY, KPK juga menyampaikan persiapan menghadapi praperadilan dari tersangka kasus dugaan korupsi. ‘’Mudah-mudahan kami ke depan bisa diskusikan langkahlangkah hukum yang sebaiknya dilakukan itu seperti apa,” kata Agus. Sementara itu, Plt Ketua KY Maradaman Harahap mengatakan

kedatangan pimpinan KPK berkaitan dengan kerja sama mendorong peradilan yang bersih dan pertukaran informasi. ‘’Kaitannya tadi dengan nota kesepahaman saling tukar informasi dan kaitannya dengan peradilan di Indonesia bersih,” ujar dia. KY selama ini bertugas sebagai lembaga pengawas hakim dan memiliki kewenangan untuk memonitor dan menindaklanjuti segala urusan teknis yuridis dari hakim dalam menangani perkara. (wnd)

Indonesia Akan Berperan

Jaga Perdamaian Timteng

Suluh Indonesia/ant

AUDIENSI PKS-MUHAMMADIYAH - Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua kanan) didampingi Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Luar Negeri PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyerahkan cinderamata kepada Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri (kedua kiri) bersama Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin. Kedatangan DPP PKS bertujuan untuk melakukan audiensi dengan Pimpinan Pusat Muhhammadiyah.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan Indonesia dengan politik bebas aktifnya akan berperan menjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah. ‘’Kami berharap ketegangan Arab Saudi dan Iran itu bisa turun,” kata Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Menurut dia, Indonesia berharap perbedaan mashab berkembang menjadi persoalan besar yang menciptakan ketegangan kawasan. Menurut dia, posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar mengharuskan Indonesia berperan aktif menjaga perdamaian. ‘’Indonesia akan se-

Menkominfo Bertekad

Bangun Zona Integritas Dalam Lingkungan Kementerian KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan kementrian dalam upaya meningkatkan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih. Menkominfo Rudiantara mencanangkan di gedung Kemkominfo di Jakarta, kemarin mengatakan, dirinya selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, sekaligus mewakili semua karyawan di lingkungan Kominfo bertekad untuk mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Rudiantara mengatakan

pembangunan zona integritas yang dilakukan Kemkominfo merupakan bagian dari pencegahan korupsi. Dengan pembangunan zona integritas ini, pelaksanaan kegiatan Kemkominfo akan dilakukan secara lebih terbuka dan dipublikasi secara luas agar dapat dipantau dan dikawal oleh semua pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rudiantara menekankan dalam pembangunan zona integritas ini dapat meningkat-

Rudiantara kan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kemkominfo. ‘’Upaya kita hari ini untuk membangun kesadaran bersama melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara kepa-

da KPK. Teman-teman dari KPK berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu yang terdepan dalam konteks mencegah korupsi di negeri ini,” kata dia. Rudiantara mendapatkan info dari KPK bahwa Kemkominfo merupakan kementerian yang nilainya di atas ratarata dalam hal isu korupsi. Namun, ia mengatakan hal tersebut tidak menjamin tidak ada korupsi. Kemkominfo juga berkomitmen dalam pembangunan zona integritas dengan memberikan kemudahan dalam proses perizinan bidang komunikasi dan informatika untuk mendorong kemudahan dalam bisnis dan memperbaiki kualitas dari layanan publik. (ant)

cara bebas aktif berperan karena hal itu tetuang dalam konstitusi kita,” katanya. Menurut dia, Indonesia dapat berperan melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam upaya menjaga perdamaian di kawasan itu. “Kehadiran kita di OKI nanti diatur oleh Kemenlu,” kata Pramono. Dalam kesempatan itu Pramono juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi direncanakan menghadiri Rakernas PDIP pada 10 Januari 2016 di Kemayoran Jakarta Pusat. ‘’Presiden akan hadir di acara HUT dan rakernas PDIP di Kemayoran, juga sejumlah menteri akan memberi paparan,” katanya. Menurut dia, kehadiran Presiden di acara partai terbesar itu penting untuk menyampaikan

kebijakan pemerintah. ‘’Kami sudah konfirmasikan kepada Presiden dan Wapres serta sejumlah menteri yang akan sampaikan pandangannya pada acara itu,” katanya. Menurut dia, dalam kesempatan itu Presiden akan menyampaikan pidato terbuka dan pidato tertutup. Sementara itu mengenai penilaian kinerja menteri, Pramono mengatakan Presiden sudah menyatakan bahwa kewenangan melakukan evaluasi para menteri adalah sepenuhnya kewenangan Presiden. ‘’Kewenangan Presiden tidak dapat direduksi dengan alasan apapun. Ini adalah hak prerogatif presiden,” katanya. Presiden menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah mendelegasikan kewenangan itu. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Kamis 7 Januari 2016

4

Tak Jalani Tugas

Bima Minta Kadis Mundur BOGOR - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, minta kepala dinas yang tidak mampu menjalankan tugasnya untuk mundur dari jabatannya. ‘’Semua Kadis, Kasi bertanggungjawab dengan tugas yang diberikan, pedestrian harus bersih rapi dari PKL, jalanan lancar, tidak ada parkir liar, kalau tidak bisa mundur saja,” kata Bima usai meninjau ulang Jalan Kapten Muslihat dan Mayor Oking, kemarin. Bima kembali turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak, meninjau ulang kondisi arus lalu lintas di Jalan Kapten Muslihat dan Mayor Oking (seputar Stasiun Bogor) pascasidak yang dilakukannya kemarin.

Ia berjalan kaki dari Balai Kota menelusuri pedestrian dari depan gedung DPRD menunju Stasiun Bogor, Jalan Mayor Oking, Jembatan Merah, dan memutar di Jembatan Penyebrangan Orang menuju Taman Topi. Dalam sidak kali ini, masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ada pengendara yang memarkirkan motornya di atas trotoar (pedestrian) di Jalan Kapten Muslihat. Bima langsung menegur pemilik kendaraan, meminta mereka memindahkan motornya dan tidak lagi memarkirkan motor di atas pedestrian. ‘’Di sini (pedestrian) untuk tempat pejalan kaki Pak, jangan parkir disi-

ni. Tolong parkir di tempatnya,” kata Bima kepada pemilik sepeda motor. Politisi PAN tersebut juga kembali meninjau lokasi parkir liar di Jalan Mayor Oking, masih ditemukan satu hingga dua motor terparkir, langsung oleh pemiliknya dipindahkan. Begitu juga PKL yang ada di sekitar stasiun, sudah berkurang. ‘’Ojek jangan lagi parkir di tengah jalan, bikin yang rapi di tepi, tertib tidak menghambat arus,” kata Bima kepada salah satu ojek pangkalan. Dari Jalan Mayor Oking, Bima berjalan kaki menuju Shalter Halter Trans Pakuan di dekat Jembatan Merah, memastikan tidak ada PKL, angkot ngetem dan kendaraan parkir sembarangan. (ant)

Mendes Puji

Penyerapan Dana Desa Bogor

Suluh Indonesia/ant

RENCANA OPERASI BRT - Petugas pemerintah kota Tangerang memeriksa Bus Rapid Transit (BRT) yang terparkir di halaman pemkot Tangerang, kemarin. Pemerintah kota Tangerang akan mengoperasikan 10 unit bis BRT yang akan diresmikan di bulan Febuari.

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Marwan Jafar memuji penyerapan dana desa di Kabupaten Bogor yang menggunakannya dengan optimal. ‘’Sebanyak 417 desa di Kabupaten Bogor telah memanfaatkan dana desa 2015 dengan optimal,” ujar Mendes di Jakarta, kemarin. Dia mengharapkan penyerapan dana desa di Kabupaten Bogor tersebut dapat dijadikan contoh dan diikuti oleh desa -

desa lain di Tanah Air. ‘’Dana desa sudah disalurkan 100 persen. Sekali lagi saya tekankan sudah 100 persen. Bagi desa yang belum melakukan penyerapan, segera gunakan dana desa ini hingga Maret 2016,” tambah dia. Marwan juga menghimbau agar desa-desa yang belum menyerap dana desa dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan desa masing-masing. Pihaknya melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, agar pemanfaatan dana itu

Warga Keluhkan

Kilas BTS Ilegal Segera Ditebang SATPOL PP Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai menebar ancaman kepada para pengusaha tower Base Transceiver System (BTS) nakal yang melakukan usahanya tanpa mengantongi regulasi resmi yang dikeluarkan pemerintah setempat. Pasalnya ratusan tower BTS yang tumbuh subur di seantero Tangsel ini, disinyalir belum memiliki ijin operasional. Sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur), kita surati dulu pengusaha BTS. Jika selama tiga kali tidak datang, kita tebang,” ungkap Kepala Pol PP Kota Tangsel Azhar Syam’un kemarin. Lebih lanjut Azhar mengatakan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas berupa penebangan terhadap BTS tak berijin tersebut. Meski demikian, sebelum melakukan eksekusi penebangan, Pol PP akan melakukan langkah persuasif terlebih dahulu dengan melayangkan surat kepada pemilik tower. (nov)

Cetak KTP Lamban TANGSEL - Sejumlah warga mempertanyakan lambatnya layanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di kantor Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel). Bahkan untuk pemberkasan pun warga harus menunggu hingga tiga jam lamanya. “Lambatnya pemberkasan dan pengecekan data itu karena terbatasnya petugas yang melayani yaitu hanya dua orang. Padahal warga yang antre mencapai sekitar 100 orang per hari

sesuai nomor urut yang tersedia,” ungkap salah seorang warga, Zubair kemarin. Lebih lanjut Zubair mengatakan dua petugas tersebut selain melayani warga yang sudah mengambil kartu tanda antre, juga harus melayani warga yang datang untuk mengambil KTP atau KK yang sudah jadi, dan menjawab pertanyaan terkait pengurusan data kependudukan itu. Zubair menyarankan agar pihak kantor Kecamatan Ciputat Timur menyiapkan petugas

khusus yaitu bagian informasi yang bertugas menjawab pertanyaan warga mengenai masalah data kependudukan dan sekaligus melayani pengambilan KTP atau KK yang sudah jadi. Sejumlah warga yang antre di kantor Kecamatan Ciputat sempat berbisik-bisik setelah menyaksikan sendiri beberapa orang yang baru datang untuk mengurus pembuatan KTP, bisa langsung masuk, tanpa mengambil nomor urut antrean. (nov)

Motor Sampah PEMKOT Bogor menyerahkan 68 unit motor sampah kepada setiap kelurahan untuk mengangkut sampah-sampah yang tidak terjangkau oleh truk. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, saat menyerahkan motor sampah di Balai Kota, kemarin mengatakan, masalah sampah menjadi prioritas tahun 2016 ini, target kita ingin bebersih melibatkan seluruh masyarakat. Untuk mengandalkan truk sampah saja tidak cukup butuh angkutan yang menjangkau kawasan terpencil. Ia mengatakan, banyak warga mengeluhkan karena sampah di tempat tinggalnya tidak terangkut. Hal tersebut, menjadi catatan Pemerintah Kota Bogor untuk menambah jumlah armada motor sampah yang dapat menjangkau kawasan sempit dan terpencil. Menurut Bima, motor sampah ini akan efektif, bisa masuk ke gang-gang, frekuensi pengangkutan bisa lebih sering dibanding truk, sehingga bisa mengangkut semua. (bas)

Suluh Indonesia/ant

TERKUBUR SAMPAH - Sejumlah warga yang tergabung dari komponen masyarakat Bekasi Bersih dan Amanah melakukan aksi teatrikal terkubur sampah di Jalan Ahmad Yani, Bekasi, kemarin. Aksi teatrikal menuntut Pemrov DKI Jakarta untuk bertanggung jawab terhadap seluruh biaya recovery lingkungan Bekasi.

untuk kepentingan pembangunan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. ‘’Pengawasan tentu menjadi tugas kementerian. Kami memiliki pendamping desa yang bertugas untuk mendampingi desa-desa dalam proses penyusunan program pembangunan sampai pelaksanaannua. Kami juga dibantu oleh BPKP dan Bapemas kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan. Terakhir ada BPK yang mengurusi audit dan laporan penggunaan dana desa,” papar dia. (ant)

Pengguna Sabu dan Narkoba Meningkat DEPOK - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok mengakui kini tren narkoba di wilayahnya telah banyak beralih ke sabu-sabu, dari sebelumnya ganja. Kepala BNN Kota Depok, Syaefudin Zuhri, mengatakan bahwa tren penyalahgunaan narkoba di Depok tersebut tak hanya dilakukan warga dewasa saja, melainkan juga dikalangan remaja. ‘’Pengguna sabu di Depok didapatkan dari jaringan Jakarta dan Palembang, itu berdasarkan pengakuan dari pengguna,” katanya di Depok, kemarin. Dia juga mengatakan bahwa berdasarkan data survei pengguna narkoba yang dilakukan BNN dan Universitas Indonesia tahun 2012, pelajar dan mahasiswa yang sudah menjadi pengguna mencapai enam di antara 100 orang. Bahkan, yang sudah rutin menggunakan narkoba sebanyak tiga dari 100 orang. ‘’Tahun ini akan diadakan kembali surveinya, diperkirakan lebih tinggi lagi jumlah pengguna di Depok. Pengguna rawan memang kalangan remaja dan pelajar hingga mahasiswa,” ungkapnya. Dirinya mengaku jika me-

lihat kondisi sekarang, pengguna narkoba cukup memprihatinkan. Tahun kemarin Depok merehabilitasi 375 orang dari 100 ribu pengguna narkoba yang ditarget nasional. “Depok jalur strategis peredaran narkoba karena berbatasan dengan Jakarta. Di Indonesia sudah ada 4,2 juta pengguna narkoba rutin,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Depok, Herry Pansila, penggunaan narkoba yang melibatkan kalangan pelajar menjadi perhatian Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok. Berbagai kegiatan positif untuk menyibukkan pelajar, dianggap menjadi pencegahan dari jeratan narkoba. ‘’Hampir sekitar 50 persen waktu anak-anak ada di sekolah. Waktu itu bisa dimanfaatkan dengan mengisi berbagai kegiatan positif, misalnya kegiatan ekstrakurikuler,” sahut Herry. Herry menambahkan, pemahaman tentang agama sangat diperlukan oleh siswa. Pengenalan dan pemahaman agama perlu didalami secara terus menerus sehingga bahaya narkoba bisa ditangkal. Tidak hanya sekolah, keluarga turut memegang peranan penting. (jif)

Atasi Kemacetan di Depok

Diminta Tak Hanya Fokus di Jalan Margonda JALAN Margonda Raya merupakan jalan utama yang dimiliki Kota Depok, namun ternyata jalan yang menghubungkan antara Jakarta dan Bogor ini belum sepenuhnya ideal. Pasalnya, Jalan Margonda belum terintegrasi dengan jalan lainnya.Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Sri Utami, saat ditemui belum lama ini.

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

Menurutnya, harus ada pembuatan jalan alternatif lagi di Jalan Margonda untuk menghubungkan ke jalan lain, sehingga padatnya arus kendaraan yang saat ini terjadi bisa terpecahkan. Adanya rencana pembangunan jalur hijau dan sepeda, Sri Utami mengapresiasi dibangunnya fasilitas umum tersebut. Namun patut diperhatikan juga, Jalan Margonda harus membuat transportasi yang terintegrasi ke stasiun kereta dan Pemkot harus memperbaiki transportasi umum lainnya. ‘’Jangan memanjakan pengguna jalan dengan kendaraan pribadi, perbaiki transportasinya agar mereka mau beralih menggunakan kendaraan umum,” tegasnya. Dirinya berharap, ke depan Pemkot Depok fokus untuk membenahi infrastruk-

tur agar kenyamanan dan keamanan pengguna jalan dapat terwujud. Diketahui, Pemkot Depok sejak beberapa tahun terakhir terus melakukan perhatian khusus dan kerap menganggarkan dana hingga puluhan miliar untuk penataan jalan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Bimasda) Kota Depok, Manto, mengatakan penataan Jalan Margonda baru dua kali dilakukan, yakni pada tahun 2013 dan 2015. Pada 2013 penataan Jalan Margonda dianggarkan Rp30 miliar, namun yang terserap hanya Rp12 miliar. ‘’Pembangunannya memang sempat tertunda dan baru dilanjutkan tahun ini,” ujar Manto saat dijumpai baru-baru ini. Pada 2014, pentaan Jalan Margonda dilanjutkan dengan

anggaran Rp15,8 miiar, namun terjadi gagal lelang. Penyebabnya, waktu pelaksanaan yang terlalu mepet dan tidak mungkin terselesaikan. Akhirnya tidak ada penataan Jalan Margonda pada tahun tersebut. Manto mengatakan, penataan Jalan Margonda meliputi pembuatan taman, jalur difabel, drainase, utility box dan pendestrian jalan. Bahkan, pada 2017 ditargetkan tidak ada lagi kabel dan tiang listrik di Jalan Margonda. Pasalnya, kabel listrik maupun telepon akan dimasukan ke dalam utility box yang sedang dibangun. Tahun 2015 lalu, penataan Jalan Margonda dianggarkan Rp19,5 miliar, namun masih belum bisa merampungkan pembangunan jalan utama di Depok itu. Tahun 2016 dianggarkan kembali sebanyak Rp20 miliar. (jif)

Suluh Indonesia/bas

COBA MOTOR SAMPAH - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mencoba motor sampah di Bogor, kemarin. Bima mengatakan, masalah sampah menjadi prioritas tahun 2016 ini.

pini F OKUS Menyadarkan Masyarakat atas Pentingnya Pertanian ALAH satu dilema dari negara berkembang adalah tidak terlepasnya persoalan dengan kemiskinan. Ini disebabkan karena di samping faktor tidak meratanya pengetahuan, juga pola pembangunan yang tidak seimbang. Di masa Orde Lama, misalnya, kita sering mendengar adanya ketidakpuasan dari daerah atas kebijakan pusat sampai mengadakan pemberontakan. Kalau ditelusuri, ini disebabkan oleh tidak meratanya pola pembangunan. Ketika Orde Baru berkuasa, hal ini pun tetap kelihatan karena pola pembangunan lebih banyak terlihat dipusatkan di kota atau di ibu kota. Yang sering dilupakan, prinsip pembangunan juga sering memberikan kecemburuan kepada daerah-daerah tertentu karena pembangunan dilakukan di kota, yang membuat masyarakat di desa berbondong-bondong ke kota. Akibatnya ini sungguh drastis. Di satu sisi desa menjadi kurang penduduk, yang membuat potensi desa terbengkalai. Pada sisi lain, kota menjadi sesak yang membuat selalu ada wilayah-wilayah kumuh. Wilayah ini tidak lain disebabkan oleh mereka yang tersisih dari penghidupan di kota. Mereka itulah yang tergolong miskin. Dengan demikian, prinsip pembangunan yang salah, juga secara tidak sengaja justru memunculkan kemiskinan. Kalau kita mau jujur, kita rasakan fenomena tersebut sekarang terjadi di Bali, meski dalam batas-batas tertentu. Kita lihat pembangunan lebih banyak dilakukan di daerah-daerah pariwisata, di Denpasar dan terutama di Badung bagian selatan. Kita lihat bahkan di wilayah Badung bagian selatan ini sesak oleh pembangunan hotel dan segala fasilitasnya. Tentu kita juga tidak mengingkari apa yang dilakukan di Singaraja bagian barat (Lovina) atau di Karangasem (Amed dan Tulamben). Tentang Ubud di Gianyar kita juga sudah tahu. Pembangunan lebih banyak dilakukan di wilayah ini karena memang modal banyak mengalir di sana. Akan tetapi kalau kita lihat efeknya, akan sangat berbeda. Di wilayahwilayah yang disebutkan itu kesesakan penduduk begitu kelihatan. Secara kasat mata kita melihat adanya kemacetan lalu lintas. Tetapi, yang mengenaskan adalah adanya disparitas antara penduduk yang asli di wilayah tersebut dengan mereka yang mempunyai keterampilan, dan kebanyakan datang dari luar. Ini artinya bahwa percepatan pembangunan dan perkembangan ekonomi di wilayah itu justru tidak mampu diikuti oleh penduduk setempat. Fenomena ini tidak hanya terlihat di Amed, Tulamben atau Ubud, tetapi juga di Badung bagian selatan, sebuah wilayah yang demikian pesat perkembangannya karena pariwisata. Di luar keterpinggiran ekonomis masyarakat asli di sana, juga muncul fenomena kesesakan penduduk, yang buntutnya menempati tempat-tempat pinggiran, yang pada akhirnya muncul sebagai tempat kumuh dan miskin. Yang paling sering membuat kita miris adalah perkembangan yang ada di desa. Seolah-olah desa menjadi kosong karena penduduknya tersedot ke kota. Memang pembangunan yang dilakukan di kota dengan segera mampu menghasilkan uang. Tetapi pertanian di desa menjadi terbengkalai. Sawah menjadi kering, ladang tidak terawat dan perkebunan menghilang. Persoalannya memang pertanian ini tidak mampu menghasilkan secepat yang ada di kota. Namun, harap diingat pertanian justru mampu memberi dua penghasilan sekaligus, yaitu mengirit biaya dapur karena kita mampu memproduksi sayur secara mandiri, dan memberikan penghasilan dengan segala yang kita tanam. Di samping itu, pertanian selalu mampu memberikan tabungan. Padi, misalnya, dapat disimpan dan dalam jangka waktu lama dapat dijual. Demikian juga cengkeh, vanili, atau cokelat. Inilah yang tidak dipahami oleh masyarakat kita sehingga secara cepat menjual tanah pertaniannya untuk tujuan yang tidak jelas. Buntut-buntutnya kemiskinan akan terjadi juga di pedesaan. Pemerintah dan kita semua harus segera menyadarkan ini kepada masyarakat. ***

S

Bang D

el

Presiden Joko Widodo meminta para menteri tetap fokus bekerja

Yang tak fokus direshuffle ...

Suluh Indonesia, Kamis 7 Januari 2016

5

MEA dan Upaya Menekan Kemiskinan MEKSIKO suatu negara yang jauh dari Tuhan, namun sangat dekat dengan Amerika Serikat. Adagium itu disampaikan oleh Joseph E Stiglitz, pemenang nobel ekonomi (Making Globalization work, 2006) sebagai kritik terhadap kegagalan pembentukan pasar bebas, khususnya pembentukan pasar bebas di kawasan utara Amerika, North America Free Trade Agreement (Nafta). Sebelum bergabung dengan Nafta, jumlah penduduk miskin Meksiko relatif rendah. Namun setelah bergabung jumlah kemiskinanjustru pengangguran dan lonjakan emigran terus naik. Degan kondisi sosial dan ekonomi kian memburuk, muncullah “celotehan” sebagian warga Meksiko yang berujar, nampaknya Tuhan lebih dekat dengan warga AS ketimbang dengan orang Meksiko, mengingat jumlah pendapatan warga AS enam kali lipat lebih tinggi dibanding warga Meksiko. Menurut Stiglitz, yang menangguk keuntungan dalam pasar bebas itu hanyalah negara yang secara teknologi, permodalan dan SDM-nya sudah siap, sehingga AS dan Kanada yang menangguk keuntungan dalam perdagangan Nafta itu lantaran kedua negara tersebut jauh lebih siap ketimbang Meksiko. Indonesia yang bergabung dengan MEA tentu tidak ingin seperti Meksiko, karena dalam memasuki pasar bebas ditingkat ASEAN/ASEAN Free Trade Area itu, Indonesia seharusnya jauh lebih siap ketimbang ddan Vietnam. Tanggal 31 Desember 2015 telah berlalu dan kini memasuki babak baru tahun 2016. Tidak ada upacara hingar-bingar bahwa Indonesia pada 1 Januari tahun ini sebagai anggota ASEAN resmi ikut melaksanakan deklarasi berlakunya MEA 2016. Tantangan yang sudah tampak nyata, adalah lemahnya sumber daya manusia, tingkat pendidikan relatif rendah dan belum semua adanya ukuran baku tentang kompetensi kerja yang sesuai dengan bidangnya. Selain itu sektor perdagangan juga masih banyak mengalami defisit dengan sesama anggota. Akibatnya, ketergantungan impor terhadap barang dan jasa Indonesia masih tinggi. Diluar itu, pemerintah juga belum menyiapkan perangkat hukum yang responsif dengan pasar global meskipun semua pihak sudah mengerti bahwa tahun ini MEA dilaksanakan. Menilik laporan Bank Dunia yang diumumkan tahun 2014 (Alfian, 2015) dengan menggunakan paritas daya beli (PPP) dolar internasional, ekonomi ASEAN menyumbang enam persen terhadap PDB global. Hal ini menjadikan ASEAN se-

Oleh Dr. Laksanto Utomo dan Theo Yusuf*

bagai blok ekonomi terbesar kelima di dunia setelah NAFTA (20 persen), UE (17 persen), China (16 persen), dan India (tujuh persen). Sedangkan dari sisi internal, ASEAN termasuk rawan krisis keuangan. Krisis di kawasan ASEAN pada 1997/1998 juga memberikan motivasi lebih lanjut terhadap agenda integrasi regional guna membangun ketahanan sektor keuangan lebih kuat dibanding sebelum bergabung. ASEAN juga memiliki pertumbuhan kelas menengah berusia muda cukup pesat yang dapat memberikan sumber pertumbuhan baru di kawasan ini. Sebagai negara dengan ekonomi paling besar di ASEAN, dengan sekitar 40 persen dari PDB ASEAN, dan hampir setengah dari populasi ASEAN, Indonesia merupakan aktor penting dalam MEA yang akan berlangsung ini. Namun jika mencermati data Badan Pusat Statistik per Oktober 2014, Indonesia sudah mengalami defisit dagang dengan Thailand yang mencapai 3,36 miliar dolar AS. Jumlah itu bukan kecil dan itu nampaknya akan terus naik tahun ini saat MEA sudah dilaksanakan. Penilaian dari Global Competitiveness Index, Indonesia juga menempatkan posisi Indonesia kurang menguntungkan. Indonsia berada pada posisi ke-38 dari 148 negara, tertinggal jauh dari Sin-

gapura yang menempati posisi ke 2, Malaysia di posisi ke 24, dan Thailand di posisi 37. Dengan data itu, pemerintah dalam waktu dekat ini seyogianya segera berbuat nyata agar keberadaan MEA tidak menjadi petaka bagi bangsa Indonesia. Menekan kemiskinan Jumlah penduduk miskin Indonesia pada awal memasuki MEA mencapai 28,51 juta jiwa atau 11, 13 persen per September 2015. Secara bertahap, jumlah itu menurun dari posisi 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun sama, namun mengalami kenaikan sebesar 780 ribu jika dibanding tahun 2014. Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berjanji akan bersungguh-sungguh menekan angka kemiskinan itu lewat distribusi pendapatan yang lebih adil, pembangunan yang lebih fokus dan pembuatan perundang-undangan yang lebih memihak kepada publik dibanding kepada segelintir pengusaha. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan penyerapan anggaran pada tahun ini. Lambatnya penyerapan angaran tahun 2015 jangan sampai terulang karena hingga semester dua, penyerapan anggaran tidak sampai 60 persen dari total anggaran sekitar Rp1.800 triliun mengakibatkan banyak pem-

bangunan infrastruktur menjadi stagnan atau mandeg, lapangan pekerjaan tertutup dan otomatis akan membuka jumlah angka kemiskinan. Hal itu juga disebabkan birokrasi yang kurang fleksibel, dan persepsi hukum yang belum sama antara para penegak hukum dengan pimpinan proyek. Dengan begitu, memasuki MEA ini, pembuatan hukum yang responsif terhadap pasar perlu juga segera diwujudkan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 20152019 Pemerintah berjanji akan memprioritaskan pembentukan hukum yang mampu meningkatkan daya saing bangsa dan meningkatkan kesadaran hukum disegala bidang. Maksud dari target itu, pemerintah sudah mengantisipasi MEA, karena jika ada produk hukum yang antipasar, maka justru akan menjauhkan para investor atau tujuan ikut MEA tidak tercapai. Pemerintah menyadari, pembuatan produk hukum yang ada selama ini, masih dipengaruhi oleh sistem hukum civil law, yang semangatnya masih seperti kolonial. Ciri hukum seperti itu, belum bersifat ramah terhadap lingkungan, belum mengadopsi keinginan pasar, dan hanya menguntungkan pihak tertentu, bahkan negara seolah diangap “tidur” dan diposisikan hanya sebagai satpam. Oleh karena itu, pembuatan hukum kedepan harus mampu menyerap aspirasi rakyat, atau tepatnya, menempatkan Pancasila sebagai “Grundnorm” atau norma dasar atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan begitu, keberadaan hukum dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan utama, akan mampu beradaptasi dengan masyarakat ASEAN lainnya karena jiwanya bersifat religius, adil dan terbuka. Selama ini masyarakat tidak percaya kepada hukum karena mereka punya persepsi bahwa hukum dibuat atas kehendak para pemilik modal yang bekerja sama dengan para penguasa. Produk hukum yang tidak berkeadilan, akan berujung pada naiknya jumlah kemiskinan, karena adanya distribusi yangtidak merata, sehingga keikutsertaan MEA justru bisa bersifat kontraprooduktif jika rakyat bersama pemerintah tidak segera berbenah diri. *Laksanto, adalah Dekan FH Unniversitas Sahid Jakarta, dan Theo Yusuf, pengajar hukum di Univdersitas yang sama.

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Tayangan Televisi Semakin Rusak Moral Bangsa KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempat-tempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih

menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Mereka meniru aksi konyol para penghibur yang biasa melakukan adegan yang tak layak disaksikan di depan jutaan mata penonton dari sabang sampai sampai merauke. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

Acara Televisi Semakin Jelas Pada Perbuatan Amoral SAYA sebagai masyarakat Indonesia sangat kecewa dengan acara televisi yang ada terutama acara yang ‘ga jelas’ mempertontonkan apa. Apakah hal yang lucu atau sekedar pamer paha dan lekuk tubuh wanita selama jam jam pagi atau sore yang menurut saya tak layak disiarkan. Acara pagi yang sering dipertontonkan adalah lelucon yang menurut saya adalah pembodohan masal. Ditonton oleh penonton palsu yang diberi imbalan uang alias joki penonton dalam suatu acara yang sampah dan tak mendidik anak bangsa untuk menjadi lebih cerdas lebih kritis atau lebih berakhlak. Tapi acara tersebut hanyalah sampah yang menampilkan artis nikahan yang pamer kemewahan dan bahkan artis

‘beranak’ pun sampai sedemikian detil sampai ke detik-detik keluarnya sang bayi. Bagi saya ini acara sampah yng dipertontonkan oleh stasiun televisi yang tak mengerti tentang bangsa Indonesia yang mayoritas miskin dari segi ekonomi dan intelektual. Sebenarnya mau kemana kita jika acara televisi sedemikian sampahnya. Saya sudah sulit membayangkan negeri ini. Bangsa ini sedemikian kasihannya sehingga mungkin kelak akan semakin rusak atau ada orang yang benar-benar menjadi pemimpin yang mampu merubah kebiadaban ini. Abdurrahman Kalideres-Jakarta Barat

Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis

dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Jadi, persoalan kemiskinan dan pengangguran akan berlanjut, jika tidak terjadi perubahan pola pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Kamis 7 Januari 2016

6

KONI DKI Berjanji

Tampil Maksimal Di PON

Suluh Indonesia/ant

TES KESEHATAN - Petugas mengambil sampel darah pebulutangkis Mohammad Ahsan (kanan) saat menjalani tes medis bagi atlet Olimpiade 2016 di Rumah Sakit Olahraga Nasional, Cibubur, Jakarta Timur, kemarin. Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) melaksanakan serangkaian tes medis bagi atlet sebagai persiapan jelang Olimpiade 2016 di Rio De Janeiro, Brasil.

Jalani Tes Kesehatan Prima

Persipura

Lepas Delapan Pemain JAYAPURA - Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura tak lagi memperpanjang kontrak atau melepas delapan pemainnya, di antaranya striker Lancine Kone dan Lin Jum Sik. “Kami tidak lagi diperkuat sejumlah pemain,” kata pelatih Osvaldo Lessa usai latihan tim Persipura di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, kemarin. Selain kedua pemain asing itu, pelatih asal Brasil itu menyebutkan nama kiper Celcius Gebza, pemain belakang Fandri Imbiri, pemain sayap Elfis Herewang, pemain gelandang Ronald Setmob, pemain tengah Fredi Isir dan pemain serba bisa Viktor Pae, adik kandung dari Yustinus Pae. “Kami melepas delapan pemain itu agar lebih memaksimalkan pemain yang ada untuk turnamen yang akan kami ikuti nantinya,” katanya. Pengganti pelatih Jackson F Tiago itu menegaskan, dengan melepas delapan pemain itu tidak akan mengurangi kekuatan tim yang ada, karena pemain-pemain yang tersisa memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengarungi suatu turnamen. Pada latihan kemarin sore, terlihat sejumah pemain Persipura Jayapura di antaranya kapten Boaz TE Solossa, Gerald Pangkali, Imanuel Wanggai dan pemain lainnya. “Soal penambahan pemain kami belum berpikir ke sana,” katanya. (ant)

standar internasional untuk para atlet yang akan turun di Olimpiade 2016 di Brasil. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi terkini atlet dan guna menentukan apa program yang harus dijalankan demi meningkatkan kemampuan. “Kami akan mengukur secara medis bagaimana kondisi atlet. Ini akan menjadi tolok ukur untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan selama enam bulan kedepan,” katanya menambahkan. Dari hasil tes pertama, akan dijadikan acuan untuk menjalani tes tahap berikutnya. Namun, sebelum melangkah lebih jauh maka akan dibagi tiga kategori yaitu atlet layak dan bisa melakukan program, atlet layak ke olimpiade tapi perlu ada perbaikan dan atlet yang tidak layak akibat mengalami cedera. “Dari hasil tes ini kita baru bisa menyusun program latihan yang benarbenar tepat sasaran. Kalau memang kondisi fisiknya tidak

Tommy Sugiarto

mendukung akan diberikan porsi latihan yang sesuai sembari menunggu kondisinya pulih. Kemudian, jika atlet yang mengalami cidera parah dan tak mungkin disembuhkan akan direkomendasikan menjalani penyembuhan lebih dulu,” kata Ari menegaskan. Sementara itu penanggung jawab cabang olahraga bulu

“Kalau saya mendengar bahwa Pak Gubernur (Ahok) akan memberikan hadiah ya kami tidak berikir ke situ dulu, karena fokusnya bagaimana mengelola dana ini agar semua kebagian,” ujarnya menambahkan. Sehubungan dengan wacana pemberian hadiah oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Khaeroni menanggapi bahwa pihaknya tidak terlalu mementingkan hal tersebut. Menurut dia, pernyataan Ahok yang menjanjikan hadiah sebesar Rp2 miliar bagi klub yang berhasil meraih emas dalam PON XIX/2016 dan Rp4 miliar dalam SEA Games adalah hak dari kepala daerah. “Terserah mau memberikan satu atau dua miliar, itu hak pak gubernur. Itu sah-sah saja kalau mau memberi jumlahnya berapa, diberikan ke siapa ya terserah, itu keputusan si penguasa daerah,” tukasnya menambahkan. (ant)

Pemerintah Pusat Surati

Tommy Sugiarto Absen

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putra terbaik Indonesia saat ini, Tommy Sugiarto absen menjalani tes kesehatan yang diprakarsai Satuan Pelaksana Program Indonesia (Satlak Prima) di Rumah Sakit Olahraga Nasional (RSON) Cibubur, Jakarta, Rabu. “Tadinya ada 32 atlet yang dipanggil. Tapi tidak semuanya bisa mengikuti tes kesehatan karena ada berbagai alasan. Hanya 27 atlet yang sudah menjalani tes tahap pertama ini, kata Direktur Eksekutif Satlak Prima Bidang Sport Science, Ari Setyono dalam keterangan tertulisnya. Menurut dia, 27 atlet yang menjalani tes tahap pertama yaitu medis terdiri dari 11 atlet bulu tangkis di antaranya Liliyana Natsir dan Muhammad Ahsan, 12 atlet angkat besi dan empat atlet taekwondo. Selain medis, semua atlet juga akan menjalani tes psikologi dan fisik. Ari Setyono menegaskan, program yang dilakukan oleh Satlak Prima ini merupakan

JAKARTA - Komite Nasional Olahraga Nasional (KONI) DKI Jakarta berjanji akan berusaha dengan maksimal pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 walaupun dana yang diperoleh jauh lebih kecil dibanding periode sebelumnya. “Dana kita hanya Rp200 miliar dan harus dibagi ke semua cabang olahraga yang diikutkan ke PON. Kalau PON sebelumnya mencapai sekitar Rp350 miliar,” kata Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) KONI DKI Khaeroni di Jakarta, Rabu. Seharusnya anggaran untuk periode saat ini lebih besar mengingat kebutuhan untuk kegiatan tryout dan try-in yang juga semakin kompleks. Walaupun KONI DKI mendapat anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding PON 2012, pihaknya berjanji akan berusaha sebaik mungkin dan berupaya menjadi juara umum di PON tahun ini.

tangkis, Mimi Irawan mengakui jika ada empat atletnya yang tidak menjalani tes kesehatan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Satlak Prima. Hal tersebut terjadi karena berbagai alasan. “Memang benar. Ada empat atlet yang tidak ikut tes medis hari ini,” katanya. Menurut dia, Tommy Sugiarto tidak menjalani tes kesehatan karena sedang mengikuti turnamen di India. Untuk atlet lain yaitu Angga Pratama tidak mengikuti tes karena mengalami cedera dan masing menjalani penyembuhan. Sedangkan Edi Subaktiar dan Gloria tidak mengikuti tes karena gagal lolos. Selain atlet bulu tangkis yang belum menjalani tes kesehatan di RSON Cibubur adalah atlet angkat besi yaitu Surahmat. Menurut pelatih angkat besi Dirja Wiharja, absennya Surahmat karena belum mendapatkan ijin dari tempat kerjanya dan akan menyusul jika ijin sudah keluar. (ant)

Ahok Terkait Wisma Atlet JAKARTA - Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan sekaligus Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan pemerintah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama guna menyelesaikan permasalahan kewenangan pembangunan wisma atlet. “Akan ada surat dari Pemerintah, melalui Sekretariat Negara kepada Gubernur DKI, agar Pemerintah Jakarta melepaskan kewenangan rencana pembangunan wisma atlet,” ujarnya di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, kemarin. Menurut Gatot, mekanisme penyuratan kepada Pemerintah DKI Jakarta dilakukan, agar tidak ada masalah yang kemudian

timbul akibat pemindahan kewenangan pembangunan wisma atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat ini. “Jadi nanti Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta) tidak ada istilah lagi terbebani untuk mengeluarkan uang sedemikian banyak buat wisma atlet, karena ini semuanya kemudian menjadi tanggung jawab dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat,” tambahnya. Sebelumnya, wisma atlet Asian Games 2018 rencananya akan dibangun oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI PT Jakarta Propertindo (Jakpro) di atas lahan seluas 11 hektar yang berlokasi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok, telah menyiapkan anggaran khusus untuk melaksanakan pembangunan itu.

Namun, Pemerintah Pusat mengubah rencana tersebut dengan memberikan kewenangan pengadaan wisma atlet untuk Asian Games 2018 kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat serta Perum Perumnas. Perum Perumnas akan menangani pengadaan bangunan di Blok C-3 Kompleks Kemayoran, Jakarta Pusat, sedangkan untuk Blok C-2 dan D-10 akan menjadi kewenangan Kemenpupera. Hal ini diputuskan setelah rapat lingkup kementerian dilaksanakan pada Selasa pagi. Rapat itu dihadiri beberapa pihak berwenang, di antaranya ada Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Kementerian Sesneg, dan Sekretaris Kemenpora. (ant)

lahraga

7

Suluh Indonesia, Kamis 7 Januari 2016

Butler Bawa Bulls Catat

Kemenangan Beruntun Kelima

Suluh Indonesia/ap

LEMPAR BOLA - Guard Chicago Bulls Jimmy Butler (kiri) melempar bola ke arah rekannya Gibson melewati forward Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo (34) to pada kompetisi NBA di Chicago, kemarin.

LOS ANGELES - Jimmy Butler mencetak 32 poin ketika Chicago Bulls mencatat kemenangan kelima berturut-turut dengan mengalahkan Milwaukee Bucks 117-106 dalam kompetisi bola basket NBA, Selasa (Rabu WIB). Bulls melaju 10-0 pada kuarter pertama dan tidak pernah tersusul lagi meski Bucks sempat mendekat hingga selisih satu poin dua kali dalam pertandingan di hadapan 21 ribu penonton di arena United Center itu. Butler, yang hari Minggu lalu mencetak poin tertinggi 42 saat melawan Toronto, kembali tampil cemerlang. Ia menyumbang 12 poin di kuarter pertama dan total 20 hingga akhir kuarter kedua. Butler melesakkan 11 dari 21 tembakan lapangan, delapan dari delapan tembakan bebas dan membuat 10 assist. Bulls kini meningkatkan rekornya musim ini menjadi 21-12 dan telah mencetak poin di atas 100 dalam delapan pertandingan terakhir. Butler mengatakan, ia bersama rekan-rekannya sejak awal pertandingan tampil kompak dan saling percaya. “Kami membentuk tim yang bagus,” kata Butler. Center Bulls Pau Gasol membuat 26 poin, 11 rebound, lima assist dan tiga blok. Derrick Rose, yang absen pada tiga pertandingan sebelumnya karena cedera, malam itu menyumbang 16 poin dan enam assist untuk Bulls. Pada pertandingan lainnya, guard Arron Afflalo dan forward Carmelo Anthony masing-masing membuat 23 poin ketika New York Knicks mengalahkan Atlanta Hawk 107-101. Pertandingan ketat terjadi ketika Dallas Mavericks mengalahkan Sacramento Kings 117-116 melalui dua kali perpanjangan waktu. (ant)

Skorsing Terhadap Sekjen FIFA

Ditambah 45 Hari ZURICH - Hakim komite etik FIFA hari Rabu menyetujui perpanjangan masa skorsing sementara terhadap sekjen badan sepak bola dunia itu, Jerome Valcke hingga 45 hari lagi, setelah adanya usulan dari penyelidik. “Sidang keputusan Komite Etik FIFA yang dipimpin Hans-Joachim Eckert telah memutuskan untuk memperpanjang masa hukuman skorsing terhadap Jerome Valcke dengan tambahan 45 hari,” demikian pernyataan Komite Etik FIFA. “Tambahan masa skorsing itu dimulai hari ini,” kata pernyataan itu. Valcke semula telah menjalani masa skorsing 90 hari yang dimulai pertengahan September lalu dan berakhir Selasa tengah malam. Anggota penyelidik Komite Etik

FIFA hari Selasa telah menyerukan penambahan masa skorsing dari kegiatan sepak bola terhadap Valcke, agar memiliki waktu untuk mengevaluasi bukti-bukti. Pada akhirnya, mereka mengusulkan hukuman skorsing sembilan tahun terhadap Valcke. Penyelidik juga menuntut pria Prancis berusia 55 tahun itu untuk membayar denda 99 ribu dolar AS, Valcke diduga terlibat dalam skema penjualan tiket Piala Dunia Brazil di pasar gelap yang harganya di atas harga resmi. Ia sebelumnya juga diduga terlibat penyuapan 10 juga dolar AS kepada mantan ketua Federasi Sepak Bola Amerika Utara dan Tengah (CONCACAF) Jack Warner. Kalau pun misalnya tidak ada tambahan

masa skorsing sementara, Valcke tetap tidak mungkin kembali bekerja karena ia telah mendapat hukuman skorsing tanpa batas dari manajemen FIFA— hukuman yang terpisah dari keputusan komite etik. Pengacara Valcke hari Selasa kembali menegaskan bahwa kliennya tidak bersalah. “Penyelidik Komite Etik FIFA telah mengabaikan sikap teladan dan kontribusi Jerome Valcke yang luar biasa selama menjabat sebagai Sekjen FIFA,” kata pengacara Barry Berke dalam pernyataannya. (ant) Suluh Indonesia/ap

TAMBAHAN SKORSING - Sekjen FIFA Jerome Valcke mendapat tambahan skorsing hingga 45 hari lagi, setelah adanya usulan dari penyelidik.

Liverpool Rekrut

Gelandang Serbia Grujic

LONDON - Gelandang Serbia Marko Grujic menjadi pemain pertama yang dikontrak Liverpool dibawah pelatih Jurgen Klopp, demikian diumumkan klub liga utama Inggris itu kemarin. Pemain internasional Serbia berusia 21 tahun itu telah menandatangani kontrak empat tahun, namun dia harus kembali ke

klub Red Star Belgrade untuk sisa musim, sebelum bergabung dengan Liverpool pada Juli. Liverpool tak menyebutkan berapa nilai transfer, namun mereka yakin akan berkisar sekitar 5,1 juta poundsterling (7,5 juta dolar AS). “Saya sangat senang dan bangga bisa berada di sini dan menjadi anggota klub sepak

bola Liverpool, saya tidak sabar untuk bisa mulai bermain di Anfield dan berlatih di Melwood,” kata Grujic. “Saya sedang berfikir tentang kemajuan saya pada periode saya mendatang dan keputusan ini sangat bagus buat saya dan saya akan berusaha menjadi yang terbaik yang saya bisa,” katanya. “Saya juga senang dengan suasana di stadion sini, penonton cukup baik, saya sepertinya akan bermain di bawah tekanan, makanya saya datang ke sini,” tambahnya. Grujic membuat debutnya di Red Star saat berusia 17 tahun pada 2013 dan telah mencetak lima gol dalam 21 pertandingan di liga baru-baru ini. Dia juga pernah tampil di timnas U21 Serbia, dia pernah juga menjadi anggota skuad yang memenangi ajang Piala Dunia U-20 tahun lalu di Selandia Baru. (ant)

Loeb

Menangi Tahap Kedua Reli Dakar

SAN SALVADOR DE JUJUY - Debut sensasional Sebastien Loeb di Reli Dakar berlanjut, ketika ia memuncaki podium untuk kedua kalinya dalam dua hari berkat kemenangan di tahap ketiga reli yang berlangsung selama dua pekan ini. Juara reli dunia sebanyak sembilan kali ini, yang mengendarai Peugeot, mencatatkan waktu dua jam sembilan menit 39 detik antara kota Argentina Termas de Rio Hondo dan San Salvador de Jujuy untuk mengukuhkan tempatnya pada

klasemen keseluruhan. Juara bertahan yang mengendarai Mini, Nasser Al- Attiyah asal Qatar, duduk di peringkat kelima klasemen keseluruhan, tertinggal enam menit 50 detik dari Loeb, dan berada di belakang Mini yang dikendarai Mikko Hirvonen asal Finlandia, mantan rival Loeb di WRC yang juga melakukan debutnya. “Kelihatannya catatan waktu akan sangat dekat di antara pada pereli,” kata Loeb (41), sambil menambahi bahwa tahap-tahap di

gurun pasir akan menjadi ujian sebenarnya. “Saya berjuang keras dan saya menjalani tahap yang bagus dengan tanpa melakukan kesalahan. Semuanya baik-baik saja saat ini.” Loeb, yang membalap di World Touring Car Championship sejak pensiun dari reli WRC setelah meraih gelar dunia terakhirnya dari koleksi sembilan gelarnya pada 2012, menambahi, “Untuk saat ini, tentu saja, saya menikmatinya. Ini merupakan dua hari yang bagus untuk saya.” “Mobil berfungsi dengan sangat baik. Saya memiliki perasaan yang bagus dengan mobilnya. Itu berfungsi dengan baik saat ini maka saya menikmatinya,” kata pria asal Prancis itu, yang menghabiskan seluruh karir WRCnya dengan menggunakan mobil Citroen. “Pada saat ini kami berada di jalur yang tepat... Maka saya mendapatkan perasaan bagus di tipe jalan seperti ini. Namun ketika kami menuju padang pa-

sir itu akan berbeda, dengan tahap-tahap yang panjang dan panas. Itu adalah sesuatu yang tidak saya ketahui dengan sangat baik, maka kita lihat saja.” “Kami akan bergerak maju untuk saat ini dan saya akan berusaha melakukan upaya terbaik saya dan kita lihat saja di mana kami berada dalam beberapa hari,” kata Loeb, yang didampingi oleh “co-driver” dan sesama pakar reli Daniel Elena. Pereli Argentina Kevin Benavides, yang menunggangi Honda, memenangi kategori sepeda motor untuk tahap ini, yang dipangkas karena cuaca buruk, setelah pemenang aslinya Joan Barreda Bort mendapat penalti satu menit karena melampaui batas kecepatan. Hal itu membuat pereli Spanyol yang mengendarai Honda itu turun ke posisi kelima di tahap ini, di mana pereli Portugal Paulo Goncalves (Honda), dan Antoine Meo (KTM) asal Prancis naik ke posisi kedua dan ketiga. (ant)

JAKARTA

KINI...

Pasang Iklan Baris

CEPAT LAKU Hanya

Rp. 50.000 (10 Baris - 10x Tayang) Hubungi

(0251) 8401018 (021) 5357602

GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat Telp. 021-5357602 Fax. 021-53670771

BISA DIAKSES MELALUI www.bisnisjakarta.com

PASANG IKLAN Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771 G.47-Dir

Nasi nal

Suluh Indonesia, Kamis 7 Januari 2016

8

Penyuluh Pertanian di Jabar

Dapat Uang Muka Motor BANDUNG - Sebanyak 1.244 tenaga penyuluh pertanian di Provinsi Jawa Barat mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat untuk uang muka sepeda motor sebesar Rp4 juta per orang. ‘’Total kita alokasikan Rp6 miliar. Tahun lalu ada 1.480 orang dan sisanya 1.244 orang akan diberikan awal tahun 2016 ini,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan Usai Penyerahan Bantuan Uang Muka Sepeda Motor untuk Tenaga Harian Kontrak Penyuluh Pertanian Pusat dan Daerah 2015 di Bandung, kemarin. Ia mengatakan tujuan Pemprov Jawa Barat memberikan

bantuan tersebut adalah sebagai upaya agar kinerja para tenaga penyuluh pertanian bisa meningkat karena saat ini satu orang tenaga penyuluh pertanian harus membina petani di dua hingga tiga desa. ‘’Mobilitas mereka untuk membina para petani akan lebih cepat dibandingkan ketika mereka belum punya kendaraan,” kata dia. Keberadaan para penyuluh ini sangat menentukan bidang pertanian karena mereka adalah pihak pertama yang berkomunikasi dengan petani ketika ada kesulitan di lapangan. ‘’Selama ini saat panen raya petani kita tanya, diantara iri-

gasi, pupuk, bibit unggul dan penyuluh mana yang paling penting. Mereka jawab penyuluh, ternyata penyuluh lebih penting dibandingkan aspek lainnya bagi petani. Menurut dia penyaluran bantuan hibah uang muka sepeda motor untuk tenaga penyuluh pertanian di Jawa Barat sempat terhambat oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya menyatakan penerima bantuan dana bansos/hibah harus berbadan hukum. ‘’Tapi alhamdulilah, mereka tergabung dalam organisasi,’’ katanya. (ant)

Pemprov Banten Klaim

Gakin Berkurang 11.730 Orang SERANG - Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten hingga September 2015 berkurang sekitar 11.730 orang dibandingkan data Maret 2015, dari 702.400 orang menjadi 690.670 orang. Kepala BPS Banten Syech Suhaimi di Serang, Rabu, mengatakan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1,67 persen itu karena adanya penurunan penduduk miskin di daerah perdesaan sekitar 22.160 orang, meski di daerah perkotaan bertambah sekitar 10.420 orang. Ia menjelaskan faktor penyebab menurunnya jumlah penduduk miskin antara lain

laju pertumbuhan ekonomi yang positif pada triwulan-III/ 2015 sebesar 2,03 persen, sementara pertumbuhan ekonomi pada triwulan-I/2015 negatif 0,65 persen. Penyebab lainnya inflasi umum Maret-September 2015 sebesar 3,55 persen masih lebih rendah dibandingkan inflasi umum September 2014Maret 2015 (4,43 persen), kata Suhaimi seraya menambahkan pada September 2015 terjadi deflasi sebesar 0,08 persen. Selang periode Maret 2011 sampai Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten cukup berfluktuasi. Pada September 2013, jumlah

penduduk miskin mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,86 persen dibandingkan Maret 2013. Suhaimi mengatakan hal tersebut disebabkan inflasi umum yang relatif tinggi akibat kenaikan harga BBM pada bulan Juli 2013. Namun, pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu dari sebesar 677.510 jiwa pada September 2013 menjadi 622.840 jiwa. Ia menambahkan setelah turun pada Maret 2013, angka kemiskinan Banten terus meningkat di periode-periode selanjutnya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

BANJIR PALEMBANG - Sejumlah bocah bermain banjir di Jalan Mayjen HM Ryacudu, Palembang, Sumsel. kemarin. Intensitas hujan yang cukup deras mengguyur Kota Palembang membuat sejumlah jalan protokol digenangi air.

Warga Paser

1.278 Buta Aksara SAMARINDA - Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, Kaltim, Syaiful Ajeri menyatakan, sebanyak 1.278 warga di daerah itu belum mengenal baca tulis atau buta aksara. ‘’Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Paser pada 2015, jumah warga buta huruf atau buta aksara mencapai 1.278 orang,” kata Syaiful di Tanah Grogot, Samarinda, kemarin.

Umumnya warga yang buta huruf, kata Syaiful, adalah mereka yang sudah berusia lanjut, warga pedalaman dan yang tinggal di daerah pesisir. ‘’Dari 10 kecamatan di Paser, Kecamatan Tanjung Harapan menempati posisi teratas jumlah warganya yang buta huruf, yakni mencapai 232 orang, disusul Kecamatan Long Ikis sebanyak 182 orang, Kecamatan Muara Komam 133 orang

dan sebanyak 131 warga di Kecamatan Batu Sopang. Kecamatan Tanjung Harapan merupakan kecamatan yang berada di pesisir,” katanya. Meski demikian, menurut dia, Kabupaten Paser masih tergolong sebagai daerah ‘zero buta aksara’. ‘’Saat kami melakukan rapat koordinasi terkait buta huruf se-Kaltim pada 2015, Badan Pusat Statistik Kaltim merilis bahwa Kabu-

paten Paser tergolong daerah zero buta aksara. Zero di sini artinya sedikit jumlah dari masyarakat Paser yang masih buta huruf. Meski di lapangan kita masih menemukan masyarakat buta huruf, tapi tidak banyak,” katanya. Jumlah penduduk Kabupaten Paser saat ini, lanjut Syaiful, berkisar 256.175, sementara jumlah buta aksara kisaran 1.278 orang. (ant)

26 Anggota Polda NTB Dipecat MATARAM - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB mencatat selama tahun 2015 lalu tercatat ada 26 anggotanya dipecat. Kabid Propam AKBP Benny Basyir Warmansyah di Mataram, kemarin mengungkapkan dari 26 anggota yang mendapat sanksi pemecatan itu, 17 di antaranya karena tidak pernah

masuk kerja atau yang disebut dengan desersi. ‘’Sebagian besar karena desersi. Terakhir, ada yang tidak pernah masuk selama 180 hari kerja,” kata Benny. Selain desersi, lanjutnya, ada juga yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika, sepanjang tahun 2015 ada empat anggota yang di non-

SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yang menguasai kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas atas. Untuk

Di Lhokseumawe

784 KK Gakin Nikmati Listrik akan dilakukan pada bulan Januari ini. Meskipun sudah mendapatkan data dari Geuchik (kepala desa), kita tetap akan melakukan verifikasi kembali ke lapangan agar lebih akurat,” ujar Ramli. Ramli menambahkan, warga yang belum melakukan pemasangan listrik tersebut, dikarenakan faktor ekonomi, sehingga mereka belum mampu melakukan pemasangan listrik. Oleh karena itu, untuk meringankan warga miskin tersebut, Pemerintahan Kota Lhokseumawe akan melakukan pemasangan listrik grat-

is sebesar 2 Ampere Meter tanpa dipungut biaya apa pun untuk pemasangan instalasi tersebut. Saat pemasangan instalasi listrik nanti, tidak akan dipungut biaya apa pun dan semua biayanya ditanggung oleh Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Adapun besaran arus listrik yang akan dipasang tersebut, sebesar 2 ampere. Bantuan sosial dari Pemko Lhokseumawe, ini diharapkan dapat membantu masyarakat non sejahtera sehingga dapat menikmati listrik, kata Ramli. (ant)

Desa INHU Dapat

Dana Pembangunan Rp500 Juta RENGAT - Sejumlah desa di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau telah mendapatkan dana mencapai Rp500 juta untuk membantu program pembangunan agar lebih cepat dan terarah. ‘’Dana itu dari tiga sumber yakni APBD II, APBD I dan APBN mencapai Rp21 miliar,” kata Camat Rengat Barat Nurdjanah di Rengat, kemarin. Ia mengatakan, masyarakat perlu berbagngga hati dengan adanya kucuran dana desa maka program ekonomi kerakatan untuk membangun desa berjalan dengan optimal. Secara total kucuran dana

desa mencapai Rp 21.260.377.895 milyar lebih, dana itu untuk 17 desa dalam satu kecamatan, hanya saja satu klurahan yang tidak menerima. ‘’Program pemerintah sangat berhasil membangun ekonomi desa,” sebutnya. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rengat Barat Ja¿at juga menambahkan, besarnya dana desa yang dikucurkan pemerintah jelas akan mendorong pertumbuhan ekonomi desa karean dana itu dapat digunakan untuk membangun berbagai kegiatan di desa. ‘’ana itu di transper ke rekening desa,” ujarnya.

Dana desa yang berasal dari APBD Indragiri Hulu cairkan dalam empat tahap ini sebesar Rp8.037.666.402, dana desa dari APBD Riau sebesar Rp8.500.000.000 masing masing desa meraih sebesar Rp500 juta, sedangkan dana desa yang berasal dari APBN mencapai Rp4.722.710.998 dicairkan dalam tiga tahapan. Salah satu warga Pematang Reba, Kasmedi mengatakan, besarnya perhatian pemerintah ini akan mendorong tumbuhnya kesejahteraan warga yang secara cepat lebih maju. (ant)

tersebut tidak seluruhnya diberhentikan secara tidak terhormat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). ‘’Ada yang dikenakan sanksi PTDH, salah satunya kasus yang terjerat pidana 12 tahun penjara, itu langsung di PTDH,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bima Kota itu. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM

Suluh Indonesia/ant

PEMBAGIAN MASKER BROMO - Relawan membagikan masker pada anak-anak di SDN Gubug Klakah, Malang, kemarin. Pembagian masker di sejumlah sekolah-sekolah tersebut terkait aktifitas vulkanik Gunung Bromo dalam beberapa hari terakhir yang meningkat dan mengakibatkan hujan abu yang mengganggu pernafasan.

LHOKSEUMAWE - Sebanyak 784 Kepala Keluarga (KK) yang termasuk kategori rumah tangga miskin di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, akan menerima pemasangan listrik gratis melalui program Dinas Sosial kota setempat. Kepala Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Ramli mengatakan, sebanyak 784 KK yang belum memiliki listrik tersebut, tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat. ‘’Program pemasangan listrik gratis ini, tahapannya

aktifkan. Kemudian, ada juga kasus penipuan dan penggelapan, dalam perkara ini tiga anggota sudah dipecat. Termasuk kasus pembunuhan dan pemalsuan tanda tangan. “Iya ada satu kasus pembunuhan, waktu itu terjadi di Bima,” ucapnya. Namun, jelas Benny, anggota yang sudah dipecat

Bunda Norma

yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. Telpon 021-91584169, 081311326629