Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu, 6 Januari 2016
No. 3 tahun X
Pemilik Ganja Dituntut Mati JAKARTA - Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tetap menuntut hukuman mati terhadap terdakwa bandar ganja Iwan Setiawan alias Muniroh (46) dengan barang bukti sebanyak 540 kilogram ganja. ‘’Setelah mendengar tanggapan jaksa terhadap pembelaan terdakwa, jaksa tetap menuntut terdakwa dengan hukuman mati karena menganggap terbukti ada transaksi,” kata Kuasa Hukum Iwan Setiawan Yans Zailani di Jakarta, kemarin. Namun, Yans menganggap hal tersebut belum terbukti karena transaksi ganja menurut dia belum terjadi. ‘’Kalau transasksi itu berarti ada pemberi dan penerima, nah, ini pemberinya siapa serta penerima siapa belum jelas, hanya ada Iwan saja, itu belum cukup jadi bukti,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa bukti-bukti dari kasus Iwan sebelumnya tidak dapat dijadikan alasan serta tidak ada kaitannya dengan kasus 540 kg ganja. ‘’Kalau bukti sebelumya, itu tidak ada kaitannya, atau sudah di luar konteks kasus ini, jadi tidak nyambung,” katanya. Jaksa penuntut umum (JPU) Leila Qadria tetap menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Setiawan alias Muniroh dengan pidana mati. Iwan didakwa melakukan pemufakatan jahat terkait dengan tindak pidana narkotika dengan penyelundupan ganja seberat 540 kilogram dari Aceh ke wilayah Jakarta. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KONFLIK GOLKAR - Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi menyeka wajah saat menyampaikan keterangan terkait konflik internal Partai Golkar di Jakarta, kemarin.
Hasil Pilkada Provinsi
MK Terima Enam Gugatan
Suluh Indonesia/ant
RAZIA PORTER - Petugas Aviation Security (Avsec) bandara memeriksa petugas porter di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, kemarin. Pemeriksaan tersebut sebagai salah satu upaya mengantisipasi pencurian barang bagasi penumpang pesawat.
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dari total sembilan provinsi peserta pemilihan gubernur pada Desember 2015 lalu. ‘’Tercatat ada enam perkara yang diajukan oleh pasangan calon gubernur,” ujar Kabid Humas MK Budi Ahmad Johari ketika dijumpai di Gedung
MK Jakarta, kemarin. Enam permohonan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur itu berasal dari Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Kepulauan Riau (Kepri). Penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan oleh MK merupakan tindak lanjut penyelenggaraan pilkada serentak pada awal Desember
2015, yang kemudian proses pengajuannya diterima oleh MK pada pertengahan Desember 2015. Sejak MK membuka pendaftaran permohonan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah hingga 26 Desember 2015, MK menerima 147 permohonan dari 132 daerah. Sebanyak 128 perkara penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala
daerah diajukan oleh pasangan calon Bupati, 11 perkara diajukan oleh pasangan calon walikota, enam perkara diajukan oleh pasangan calon gubernur, dan satu perkara diajukan oleh pemantau untuk Pilkada dengan calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya. Satu permohonan yang bukan pasangan calon kepala daerah juga diajukan dan berasal dari Kabupaten Boven Digoel, Papua. (ant)
Amien Minta
Presiden Tidak Sering Rombak Kabinet KETUA Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais meminta Presiden Joko Widodo tidak sering melakukan perombakan kabinet, namun yang penting adalah penguatan kepemimpinan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Menurut Amien, kalau perombakan kabinet sering terjadi sementara kita tidak punya jiwa kepemimpinan yang kuat, nati hanya seperti angin lewat saja dan tidak sungguh-sungguh membawa perubahan. Amien menilai permasalah bangsa bukan hanya sekadar partai politik masuk dalam pe-
merintahan, namun diperlukan kesatuan semua elemen masyarakat menyelesaikan masalah nasional. Dia mengusulkan agar Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mengundang semua elemen masyarakat mulai dari ketua lembaga-lembaga tinggi negara, pimpinan TNI, Polri,
pimpinan partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berjiwa merah putih untuk duduk bersama. ‘’Setelah itu baru bicara perombalan kabinet karena kalau ‘reshuffle’ hanya tambal sulam, bongkar pasang untuk kedua kali dan belum tentu menyembuhkan,” ujarnya. Dia juga meminta Presiden membuka diri atas masukan berbagai elemen nasional, berbicara dari hati ke hati melihat apa yang perlu diperbaiki dan paling mendesak untuk mengatasinya. Amien juga menilai jangan sampai ada seorang menteri yang terlalu kuat sehingga Presiden terkesan tidak memiliki jiwa kepemimpinan. ‘’Saya harap (Presiden) membuka diri, jangan sampai ada seorang menteri terlalu kuat. Sang menteri (mengurusi) pertahanan, keamanan, politik, dan ekonomi kalau seperti ini tanda bahwa Pak Jokowi tidak kuat jiwa kepemimpinannya,” kata Amien. Dia menilai seharusnya pemerintah kembali ke teori klasik bahwa pimpinan nasional yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Amien menilai MEA merupakan tantangan yang berat untuk Indonesia karena nantinya setiap orang bisa masuk ke Indonesia dan melakukan investasi tanpa batas. ‘’Saya minta ini, Jokowi dan pimpinan yang lain supaya meningkatkan kewaspadaan. Karena kita mungkin kalah modal, ‘skil’, etos kerja, segala macam dan ini benar-benar berat,” ucapnya. Untuk diketahui, evaluasi terhadap kaibnet kerja terus dilakukan presiden dan wapres, dan menteri berkinerja buruk akan diganti. (har)
Suluh Indonesia/ant
MUI TEMUI PRESIDEN - Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin (kedua kanan) bersama Menag Lukman Hakim Saifuddin (kiri), Waketum MUI Yunahar Ilyas (tengah), serta Sekjen MUI Anwar Abbas (kedua kiri) bersiap memaparkan hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. MUI menyampaikan masukan kepada presiden agar Indonesia berperan dalam perdamaian Timteng.
Jokowi Berharap
Penyelesaian Minimi Jadi Acuan JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap penyelesaian konflik bersenjata model Din Minimi di Aceh dapat berlanjut ke penyelesaian di Poso dan Papua. ‘’Saya minta Menko Polhukam terus berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah di lapangan dan segera memutuskan langkah yang diperlukan,” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas membahas masalah hukum keamanan dan hak asasi manusia di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Presiden menyampaikan
terima kasih atas atas kerja keras BIN, TNI dan Polri dalam menyelesaikan masalah Din Minimi di Aceh itu. ‘’Amnesti ini akan kita berikan, kita juga harus melihat HAM, intinya kita akan berikan amnesti,” kata Presiden Jokowi dalam ratas yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla. Dalam kesempatan itu Presiden meminta Jaksa Agung untuk menyelesaikan warisan persoalan HAM masa lalu sehingga tidak menjadi masalah lagi. “Ini harus segera dituntaskan, diproses dan segera kita laku-
kan dan putuskan,” tegasnya. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kepolisian, TNI, BIN yang telah bekerja keras mengamankan Natal dan Tahun Baru pekan lalu. ‘’Seluruh rakyat di Indonesia membutuhkan rasa aman, termasuk rakyat di Papua, Poso, dan Aceh,” ujar Jokowi. Menurut dia, Negara melalui aparat keamanan harus hadir memberikan rasa aman bagi warganya. ‘’Dalam menghadapi terorisme, radikalisme, pemerintah menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan
lunak dan pendekatan keras atau tegas. Kita bisa menggunakan kedua-duanya,” katanya. Menurut Presiden, pemerintah bisa menggunakan pendekatan dialogis termasuk menghadapi kelompok bersenjata baik di Aceh, Papua, maupun Poso. ‘’Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kerja keras BIN, TNI, dan Polri dalam menyelesaikan masalah Din Minimi di Aceh,” pungkas Presiden Jokowi. Minimi menyerahkan diri bersama anggotanya beberapa hari lalu. (ant)