Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Rabu, 5 Oktober 2016
No. 181 tahun X
BC Sita Sabu Dari Anus
TANGERANG - Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Tangerang, menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu yang disembunyikan pelaku dengan cara dimasukkan ke dalam anusnya. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno - Hatta, Erwin Situmorang di Tangerang, kemarin mengatakan, kasus tersebut terjadi pada tanggal 10 September 2016 di terminal kedatangan. Petugas mencurigai gerakan pelaku karena berjalan tak seperti pada penumpang umumnya. Sebab, pelaku menyembunyikan sesuatu di anusnya. Hingga akhirnya petugas melakukan pemeriksaan dan mendapatkan barang bukti berupa sabu seberat 183 gram. Jadi, sabu
tersebut dibentuk dalam kapsul dan dimasukan oleh pelaku ke dalam anusnya dengan harapan agar tak terdeteksi oleh petugas. Namun, karena adanya gerakan tubuh yang berbeda, maka petugas memeriksa dan menemukan sabu di anusnya, ujarnya. Erwin menuturkan, modus yang dilakukan pelaku sebenarnya modus lama. Hanya saja, kemudian hal itu dilakukan lagi karena untuk menghindari pemeriksaan di dalam koper atau lainnya. Pada periode September sebelumnya, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama kepolisian juga menggagalkan penyelundupan sabu oleh seorang WNI yang baru tiba dari Malaysia. Petugas menemukan 960 gram sabu yang disembunyikan di dalam koper bawaan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
Negara Rugi Rp 44,68 Triliun
IRMAN GUSMAN DIPERIKSA - Mantan Ketua DPD Irman Gusman menjawab pertanyaan wartawan sebelum dilakukan pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Pejabat Tidak Patuh
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sebanyak 10.198 temuan dari 15.568 permasalahan. Sebanyak 49 persen permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern. Sedangkan 51 persen permasalahan akibat ketidakpatuhan tehadap ketentuan peraturan perundangan yang jumlah kerugian negara mencapai Rp44,68 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 60 persen permasalahan berdampak finansial senilai Rp30,62 triliun, ujar Ketua BPK Harry Azhar Aziz dalam laporannya pada rapat paripurna di Gedung DPR
di Jakarta, kemarin. Harry merinci, 66 persen permasalahan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,92 triliun. Sedangkan 9 persen permasalahan mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp1,67 triliun. 25 persen permasalahan mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp27,03 triliun. Sepanjang pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset dan menyetor ke kas negara sebesar Rp442,24 miliar. Pemeriksaan meliputi 7 objek pemeriksaan keuangan. Sedangkan 2 objek pemeriksaan lainnya terkait kinerja, serta 20 objek Pem eriksaan Dengan
Tujuan Tertentu (PDDT). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan BUMN dan 6 laporan keuangan badan lainnya di periode 2015, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pen gecuali an (WTP ) terhadap 4 laporan keuangan (LK). Harry Azhar Azis menegaskan, akan terus memantau semua tindaklanjut rekomendasi yang telah dikeluarkan BPK atas hasil pemeriksaan atas laporan keuangaan en titas, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apabila tidak ditindaklanjuti BPK tidak segan-segan akan mengenakan sanksi kepada pejabat bersangkutan.
Harry menyebutkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat pada entitas yang bersangkutan wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. Apabila pejabat bersangkutan melanggar ketentuan tersebut, BPK dapat mengenakan sanksi kepada pejabat tersebut. Sanksi yang diberkan BPK sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat 2 UU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan/atau pidana denda. (har)
Suluh Indonesia/ant
RAPAT KABINET - Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas terkait penetapan harga gas industri di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Presiden menginstruksikan agar harga gas sektor industri diturunkan di kisaran 5-6 dolar AS/MMBTU.
Kenaikan Dana Bantuan Parpol
Tunggu Perekonomian Membaik
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah dengan DPR sepakat menaikkan dana bantuan partai politik, namun kenaikannya akan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian negara. Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin mengatakan, kenaikan ada, tetapi waktunya belum bisa dipastikan, karena kondisi ekonomi yang belum membaik. Tjahjo mengakui d an a b ant uan un tu k p art ai politik terbilang kecil.
Saat ini, partai mendapatka n b a ntu a n d a ri n e g a ra seb esa r Rp 10 8 pe r su ara. Namun, pri oritas angg aran pemerintah saat ini difokuskan untuk pembangunan infra struktur da n p e na n ggulangan k em iskininan, serta
ke s e j a ht e rka n ra k ya t . Sekarang memang kecil, per suara 108 rupiah. Soal kapan (wa kt unya) , a pa kah t a hun depa nnya la gi? Se pa n jang ekono mi kit a st abil (tidak m asal ah). Untuk sekara ng, kesejahteraan, infrastruktur ha rus te rcu kupi. K alau i tu s uda h (t e rpe nu hi ) , s a ya yakin bisa dipenuhi (penamba ha n da n a ba n tua n pa r pol), kata Tjahjo. R e nc a na pe na m ba h a n dana bantuan parpol disepakati Komisi II DPR dan pemerintah yang mengusulkan perlunya revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan kepada Partai Polit ik , b e s a ra n ke na i k a nnya mencapai 50 kali lipat. Kesi m pul a n i tu ds a mp a i ka n sejumlah anggota Komisi II DPR dalam rapat dengan Kem e nda gri m em ba has pa gu anggaran untuk Kemendagri di RAPBN Tahun 2017. Kendat i sudah diperoleh ke se pa ka t a n, Tj ahjo m e ngapresiasi anggota Komisi II DPR yang tidak ngotot agar rencana tersebut segera direalisasikan. Kami memahami, tapi DPR juga tidak ngotot dana parpol itu naiknya kapan, apakah tahun depan? Sampai kapan? Sampai anggaran negara stabil. Jadi infr a s truk tur, ke se j a ht e ra a n sosial (dulu diproritaskan), nanti (dana bantuan parpol) baru bisa naik, kata Tjahjo Kumolo. (har)
Suluh Indonesia/ant
DISKUSI PUBLIK REKLAMASI - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kanan) bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan), Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah), pakar lingkungan hidup Emil Salim (kedua kiri) dan mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto (kiri) bersiap menjadi pembicara dalam diskusi publik terkait reklamasi di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
Banjir Garut
Kerugian Mencapai Rp158 Miliar
BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, memperkirakan kerugian kerusakan fasilitas umum dan pemukiman penduduk akibat bencana banjir bandang luapan Sungai Cimanuk, Garut, mencapai Rp158 miliar lebih. Diperkirakan mencapai Rp158 miliar lebih kerugian akibat bencana banjir bandang yang melanda Garut, kata Sekretaris Bappeda Garut, Agus Ismail di Garut, kemarin. Ia menuturkan banjir bandang dari luapan Sungai Ci-
manuk, Selasa (20/9) telah menimbulkan kerusakan pada pemukiman penduduk, jembatan, bangunan sekolah bahkan fasilitas RSUD Garut. Hasil kajian dan investigasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut, kata Agus, angka kerugian Rp158 miliar itu dari kerusakan infrastruktur jalan, irigasi, rumah sakit, sekolah dan rum ah wa rga . Ke rugi an ini dilihat dari aspek kerusakan sepe rt i infrastruk tur j ala n, jemba tan, irigasi, se kol ah, rumah sakit, penduduk dan
sebagainya, katanya. Menurut dia penghitungan kerugian itu belum tuntas, rencananya akan kembali dievaluasi dengan menggelar rapat bersama pihak terkait. Kami akan evaluasi, ini baru sementara saja, katanya. Ia m en a m ba hka n r e ncananya akan meminta bant ua n ke p a da P e me r i nt a h Provinsi Jawa Barat untuk membangun kembali Kabupaten Garut pascabanjir. Seperti permohonan bantuan ruang kelas sekolah, kata dia, telah dilakukan dengan
jumlah pengajuan 60 ruang kelas. Diajukan 60 ruang kelas yang disetujui 30 ruang kelas dengan bantuan Rp15 juta per kelas, katanya. Terkait rencana pembangunan rumah susun bagi pengungsi, kata Agus, sudah dalam tahap penentuan lokasi di Kecamatan Karangpawitan. Mudah-mudahan rusunawa bagi pengungsi sudah dapat dibangun, katanya. Sementara itu, pemerintah pusat sudah mengucurkan bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. (ant)