Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Senin, 5 September 2016
No. 160 tahun X
Lakalantas, Tujuh Tewas
SURABAYA - Korban tewas dalam kecelakaan yang melibatkan mobil Kijang LG-X nomor polisi P-857-VH dan truk trailer L-8022-UF di Desa Malasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, kemarin, bertambah dari enam menjadi tujuh orang. Satu lagi korban luka yang dirawat di rumah sakit akhirnya meninggal dunia sehingga korban tewas dalam kecelakaan pada pukul 16.45 WIB itu menjadi tujuh orang, kata Kabid Humas Polda Jatim Komisaris Besar RP Argo Yuwono di Surabaya. Ketujuh korban tewas dalam kecelakaan di Jalan Raya Malasan Kulon KM 118, Leces, Probolinggo adalah: 1. Margono (62), sopir mobil Kijang LG-X, Dusun Garahan Jati, RT 001 RW 003, Desa
Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 2. Wibisono (70), Dusun Curah lembu RT 01 RW 13, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. 3. Desy Wulandari (37), Dusun Garahan Jati, RT 1 RW 3, Kelurahan Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 4. Murniasih (60), Dusun Garahan Jati, RT 1 RW 3, Kelurahan Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 5. Busriyanto (35), Dusun Garahan Jati, RT 1 RW 3, Kelurahan Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 6. Nafisa Sasa Nadiro (3,5 tahun), Dusun Garahan Jati, RT 1 RW 3, Kelurahan Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 7. Lesiza Rizky (1,5 tahun), Dusun Garahan Jati, RT 1 RW 3, Kelurahan Garahan, Kecamatan Silo, Jember. (ant)
Bupati Banyuasin Ditangkap
JAKARTA - KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan Selatan, Yan Anton Ferdian. Ya, kata Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Minggu saat ditanya mengenai OTT terhadap Yan Anton. Sebelumnya Yuyuk hanya mengonfirmasi bahwa KPK melakukan OTT terhadap kepala daerah di Sumatera Selatan itu. Saya konfirmasi bahwa benar hari ini ada OTT (operasi tangkap tangan) di Sumatera Selatan. Mengenai
siapa, berapa orang dan kasusnya apa akan diumumkan besok, ungkap Yuyuk. Namun belum diketahui berapa orang yang diamankan KPK dalam OTT tersebut. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk memeriksa orang-orang yang terkena OTT sebelum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Bersamaan dengan itu, Rumah dinas Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian didatangi belasan petugas KPK. Petugas menggunakan rompi bertuliskan KPK ini dikawal oleh anggota Brimob Polda Sumsel bersenjata lengkap.
Suluh Indonesia/ant
BUPATI BANYUASIN - Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian (tengah) digiring petugas kepolisian saat keluar dari gedung Subarkah Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel, Palembang, kemarin.
Petugas terlihat masuki kediaman rumah bupati dan turut memboyong bupati ke dalam mobil menuju suatu tempat. Sebanyak lima unit mobil kijang innova digunakan para petugas dan satu unit mobil Brimob Polda. Sementara itu, Polda Sumsesl membenarkan komisi pemberantasan korupsi memeriksa rumah dinas Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes R Djarod P membenarkan ada pemeriksaan di rumah dinas pejabat Banyuasin. Pihaknya memang ada yang membantu permasalahan pe-
meriksaan tersebut, ujar dia. Namun, lanjut dia, jajarannya hanya membantu tugas KPK supaya berjalan lancar. Ia mengatakan, untuk permasalahan kasus sendiri pihaknya tidak bisa bicara banyak karena Polda bersifat membantu. Pihaknya hanya mempelancar tetapi untuk pemeriksaan itu tugas dan wewenang KPK, kita kurang mengetahui secara pasti terkait kasus apa yang dialami bupati tersebut, kata dia. Putra mantan Bupati sebelumnya Amiruddin Inoed ini, saat ini tengah menjalani pemeriksaan di KPK. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KARNAVAL FESYEN MALANG - Model mengenakan baju karnaval bertema burung merak saat ajang Malang Fashion Carnival (MFC) di Jalan Ijen, Malang, kemarin. Karnaval fesyen tahunan tersebut diadakan untuk menggugah kreativitas peserta yang terdiri dari para desainer muda untuk lebih kreatif dalam merancang busana dengan tema budaya tradisional dan alam.
Buwas Ingin
Adopsi Kebijakan Duterte Memberantas Narkoba
KEPALA Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Budi Waseso menginginkan kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte diterapkan di Indonesia dalam memberantas bandar-bandar narkoba.
Buwas mengatakan, jika kebijakan seperti itu diterapkan maka bandar dan pengguna narkoba di negeri tercinta ini akan menurun drastis. Menurutnya tindakan tegas seperti itu harus dilakukan, jika
tidak pemberantasan narkoba akan sulit dilakukan. Walaupun Presiden Joko Widodo secara tegas tidak pernah memberikan maaf (grasi) kepada para bandar narkoba yang terpidana hukuman mati, ia menilai
kurang cukup, karena masih banyak celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh bandar. Selain itu, langkah Duterte yang menjadikan para bandar narkoba seperti hidup dalam neraka adalah hal yang tepat, karena akibat ulah bandar tersebut bisa merusak generasi penerus bangsa. Maka dari itu, Indonesia yang sudah dinyatakan darurat narkoba seluruh pihak harus menyatakan perang kepada narkoba khususnya bandarnya, bila perlu jangan beri peluang sedikitpun si bandar narkoba bisa menghirup udara yang nyaman. Jika kebijakan tersebut diterapkan, saya yang paling depan untuk memberantas para bandar narkoba yang sudah merusak generasi bangsa, tambahnya. Pria yang akrab disapa Buwas ini mengatakan akibat peredaran barang haram tersebut 40-50 orang di Indonesia meninggal dunia karena penyalahgunaan narkoba. Sehingga, lebih baik seluruh bandar dihabisi dan tidak diberi ampun, daripada generasi penerus bangsa ini rusak. Untuk mereka yang benar-benar hanya kecanduan akan diberikan rehabilitasi. Saat ini kita sedang perang dengan narkoba, karena bangsa lain yang ingin merebut Indonesia ini tidak lagi harus mengangkat senjata tetapi hanya dengan mengedarkan barang haram tersebut. (ant)
Suluh Indonesia/ant
CALON JAMAAH HAJI PULANG - Sejumlah calon jamaah haji korban penipuan melalui jalur Filipina disambut keluarganya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, kemarin. Sebanyak 168 warga negera Indonesia korban penipuan menggunakan paspor Filipina untuk naik haji dipulangkan ke Indonesia, diantara 110 orang turun di Makassar dan 58 orang melanjutkan perjalanan menuju Jakarta setelah melalui proses keimigrasian.
Yusril :
BG Jadi Kabin, Ada Deal Politik
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Yusril Izha Mahendra menilai ada perjanjian atau deal politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Sutiyoso. Para politisi dan analis meyakini bahwa kalau Pak Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai kepala BIN, maka PDIP akan mendukung Basuki T Purnama (Ahok) pada
pilkada mendatang. Itulah yang sudah diprediksi dalam bargain politik ini, kata Yusril, di Jakarta, kemarin. Ia berpendapat, meski di internal PDI-Perjuangan menentang hal tersebut, arah itu tetap saja semakin terlihat karena di internal partai berlambang kepala banteng itu, terus terlihat melakukan pembicaraan-pembicaraan di dalamnya. Kita menganggap kecenderungan terbesar tetap akan mendukung Pak Ahok, tambahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Yusril mengaku pihaknya sedang menyiapkan strategi
lanjutan. Dimana dirinya, terus melakukan konsolidasi terhadap partai-partai diluar dari tiga partai pendukung Ahok. Tetapi, kalau pandangan itu tak terbukti, dan PDI-Perjuangan mendukung yang lain, ini akan menjadi keuntungan, kata mantan Menteri Hukum dan HAM ini. Pimpinan DPR telah menerima surat pergantian Kepala Badan Intelijen Negara, yang menyebutkan Komjen Pol Budi Gunawan menggantikan Sutiyoso, surat itu disampaikan oleh Mensesneg Pratikno. Setelah Pak Mensesneg menyerahkan
(surat pergantian KaBIN), maka Pimpinan DPR langsung mengadakan rapat puntuk menindaklanjuti surat tersebut, kata Ketua DPR Ade Komaruddin. Ade m engatakan, DPR akan menindaklanjuti surat itu setelah Pimpinan melakukan rapat dengan fraksi-fraksi, yang kemungkinan dilaksanakan pekan depan. Menurut dia, rapat tersebut dilaksanakansekaligus menentukan komisi terkait yang akan ditugaskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan. (ant)