Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 5 April 2016
No. 63 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Batik-Transnusa Tabrakan JAKARTA - Kecelakaan pesawat antara Batik Air dan TransNusa terjadi di runway (landasan pacu) Bandara Halim Perdanakusuma, Jaktim. Untuk sementara waktu, bandara Halim ditutup. Kecelakaan tersebut dilaporkan terjadi kemarin sekitar pukul 20.00 WIBS. Saat itu, pesawat Batik Air sedang melaju di runway untuk lepas landas. Namun, tiba-tiba pesawat TransNusa berada di jalur yang sama dan akhirntya tabrakan pun terjadi. Akibat kejadian ini, sayap pesawat Batik Air itu patah dan terbakar. Seluruh penumpang dilaporkan selamat. Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait membenarkan insiden tersebut. Menurut dia, pesawat Batik Air dengan rute Halim Perdanakusuma - Ujung
Pandang, registrasi PK-LBS, nomor penerbangan ID 7703 sudah di release untuk take off oleh menara pengawas (ATC) dan sewaktu melakukan proses take off bersenggolan dengan pesawat Transnusa yang saat itu sedang ditarik oleh traktor (dalam proses pemindahan). Karena hal itu Pilot in Command memutuskan untuk membatalkan take off (aborted take off) untuk memastikan keselamatan penumpang. ID 7703 membawa 49 penumpang dan 7 crew dan dipastikan semua penumpang dan crew dalam keadaan selamat dan telah diterbangkan menggunakan pesawat pengganti dengan registrasi yg lain. ‘’Terkait dengan apa yang terjadi, kita menunggu hasil penyelidikan dari lembaga yang berwenang,’’ ujar Edward. (kmb)
Suluh Indonesia/ant
DIPERIKSA - Bupati Bener Meriah periode 2012-2017 Ruslan Abdul Gani tertawa sebelum menjalani pemeriksaan di Jakarta, kemarin. Ruslan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga Sabang.
Menkopolhukam Sebut
Perusahaan Bayar Tebusan JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa perusahaan tempat para pekerja yang disandera kelompok militan Abu Syayaf di Filipina akan membayar uang tebusan. ‘’Sekarang yang masih dikerjakan adalah dari perusahaan dengan yang menyandera, mereka (perusahaan) siap membayar itu,” tutur Menteri Luhut saat ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kemenpolhukam Jakarta, kemarin. Sedangkan dari pemerintah, ujarnya melanjutkan, hingga saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk mencari opsi terbaik demi membebaskan WNI yang disandera.
Dia mengisyaratkan, saat ini pihak angkatan bersenjata Indonesia belum bisa menurunkan kekuatannya ke Filipina akibat adanya hambatan dalam konstitusi negara tersebut. ‘’Kita memahami itu lah, yang paling mungkin kita lakukan sepertinya memberikan asistensi dari perwira pasukan khusus kita ke sana,” tuturnya menjelaskan. Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa telah diperoleh sejumlah opsi untuk membebaskan WNI tersebut. ‘’Saya diutus presiden berkomunikasi dan sebagainya, komitmen pemerintah Filipina sangat jelas dalam rangka membantu pembebasan 10 WNI yang disandera, kita lakukan
langkah koordinasi,” ujarnya. Menurut dia, hingga saat ini pasukan TNI belum memasuki wilayah Filipina akibat terbentur dengan konstitusi negara tersebut yang mengatur kerja sama pertahanan. ‘’Mereka punya konstitusi yang istilahnya begini, saya coba ingat bahasa inggrisnya, ‘pelibatan angkatan bersenjata asing di dalam wilayah Filipina diatur oleh sebuah perjanjian. Itu adalah mandat konstitusi mereka yang tak mungkin mereka langgar,” ujarnya memaparkan. Sedangkan untuk opsi penyelamatan yang dibahas dalam rapat tersebut, Menteri Retno mengaku tidak bisa menyampaikannya dengan alasan menjaga keselamatan WNI yang disandera. (ant)
Presiden Minta
Seluruh Menteri Fokus Kerja Suluh Indonesia/ant
PESERTA UN TERTUA - Moh. Muhlasin (52), salah satu peserta Ujian Nasional (UN) kesetaraan Paket C tertua di Kota Depok, menunjukkan kartu peserta UN sebelum melaksanakan ujian di SMA Al-Muhajirin, Depok, kemarin. Muhlasin yang mengikuti Ujian Nasional bersama 2809 peserta paket C lainnya itu mengatakan mengejar pendidikan di usia yang tak lagi muda agar tak kalah dengan anaknya yang telah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi serta untuk menaikkan status golongan PNS-nya di Polresta Depok.
UN Belum Dapat Menjadi Barometer Pendidikan LEMBAGA swadaya masyarakat (LSM) Center for People Studies and Advocation (Cepsa) menyatakan ujian nasional (UN) saat ini masih belum dapat menjadi barometer pendidikan karena masih terjadinya ketimpangan fasilitas dan pengajar antardaerah. Direktur Eksekutif Cepsa Sahat Martin Philip Sinurat di Jakarta, kemarin mengatakan, kualitas guru dan fasilitas pendidikan belum setara di setiap daerah. Bahkan di dalam satu daerah yang sama, kesenjangan mutu sekolah masih sangat terasa. Hal ini dapat dilihat dari adanya sekolah unggulan dan non-unggulan di setiap daerah.
Selain itu, ujar dia, kualitas dan kuantitas pendidik juga tidak seimbang antara di kotakota besar dan di daerah sehingga para siswa yang lulus ujian nasional belum tentu memiliki standar pendidikan yang sama. Ia berpendapat, ketika siswa-siswa tersebut melanjutkan pendidikan ataupun masuk ke dunia pekerjaan, mereka di-
nilai tidak mampu bertahan menghadapi permasalahan yang lebih kompleks. ‘’Standarisasi mutu pendidikan melalui UN dapat berlangsung dengan baik apabila fasilitas pendukung pendidikan seperti sarana prasarana dan kualitas dan kuantitas pengajar sudah ideal,” katanya. Karena fasilitas pendidikan yang belum memadai di banyak daerah, Sahat mengusulkan sebaiknya pemerintah meninjau ulang pelaksanaan ujian. Dengan kata lain, lanjutnya, pemerintah perlu mencari pendekatan metode baru untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, seperti pendidikan yang melatih minat dan bakat dari para siswa dan tidak hanya menjejali siswa dengan pemahaman yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan
siswa tersebut. Dia menegaskan, pendidikan Indonesia seharusnya membentuk manusiamanusia Indonesia yang dapat berpikir mandiri, kritis, dan mau belajar. ‘’Sehingga setelah lulus, para insan intelektual ini tidak sekedar menjadi robotrobot pekerjaan, namun dapat berinovasi dan berkarya bagi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya. Sebagaimana diwartakan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, hasil Ujian Nasional memetakan mutu pendidikan madrasah karena memiliki tolok ukur nilai akhir yang dapat menjadi pedoman evaluasi proses belajar-mengajar. (ant)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri untuk fokus mengerjakan tugas kerja masing-masing di tengah isu perombakan Kabinet Kerja. ‘’Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang dorong-dorong, tidak usah,” kata Jokowi ditemui di Stadion GBK Jakarta, kemarin. Presiden meminta seluruh pihak untuk tidak mengintervensi terkait keputusan jadi atau tidaknya dilaksanakan perombakan kabinet. ‘’Tidak ada yang dikte-dikte, apalagi,” tegas Presiden saat ditanya mengenai isu resuffle kabinet. Sebelumnya Staf Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Menurut Johan, Presiden melakukan evaluasi kepada menterinya tidak pada satu titik dan pada satu waktu saja. Sementara itu, Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid mengatakan ada pihak yang mengincar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan cara menyebar berita fitnah atau berita yang di luar fakta. ‘’PKB siap melawan manuver pihakpihak tertentu. PKB akan melawan segala bentuk penggiringan berita dan melawan ambisi orang-orang tertentu yang ingin merebut Kemendes,” kata Jazilul. Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo kepada media mengungkapkan tahu bahwa ada pihak-pihak yang sengaja
mendorong-dorong atau mendikte dirinya dalam urusan perombakan kabinet. Karena itu, menurut Jazilul, Presiden menegaskan jangan ada yang mengintervensi dirinya untuk melakukan perombakan kabinet. ‘’Sikap Presiden sudah jelas, beliau tidak mau ditekan-tekan, tidak mau didikte, dan tidak mau diintervensi. Ini kok ada pihak-pihak yang ingin sekali menjadi menteri dengan membuat gerakan dan isu macem-macem,” ujarnya. Dia mencontohkan pada 23 Maret 2016, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat berdemonstrasi di Istana Negara namun Presiden waktu itu tidak berada di Jakarta. (ant)
Suluh Indonesia/ade
REKLAMASI LAUT ANCOL - Pekerja tengah menyelesaikan proyek reklamasi di kawasan Ancol, Jakarta Utara, kemarin. Pemprov DKI Jakarta hingga 2030 mendatang akan membangun 17 pulau reklamasi di pesisir utara Jakarta. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan alam dan berdampak pada bencana lokal di sekitar Jakarta bagian utara.