Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 5 Januari 2016
No. 2 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Sindikat Pencuri Bagasi
Berhasil Ditangkap JAKARTA - Petugas Polres Metro Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Polrestro Soetta) membekuk empat pencuri barang milik penumpang pesawat dengan modus merusak dan membuka bagasi. ‘’Pelaku menjalankan modus ‘dodos’ atau membuka tas dan mengambil barang milik penumpang di kompartemen atau lambung pesawat,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Mohammad Iqbal di Jakarta, kemarin. Petugas kepolisian menangkap petugas angkut barang Lion Air berinisial S (22) dan M (29), serta petugas keamanan Lion Air A (28) dan H (29). Iqbal menjelaskan kronologis penangkapan berawal saat petugas mengamankan tiga orang petugas “ground handling” dengan barang bukti
hasil kejahatan berinisial A, H dan M pada Jumat (18/12). Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku bekerja sama mencuri dari dalam bagasi dan tas milik penumpang pesawat. Selanjutnya, polisi meringkus tersangka S di Jalan Peta Barat Gang Waru RT006/ 011 Kalideres Jakarta Barat. Kepada polisi, tersangka S mengaku pernah mencuri telepon selular di tas milik penumpang pesawat Batik Air pada 16 Desember 2015. ‘’Tersangka S mengaku telah mencuri modus dodos tas selama setahun sebanyak 13 kali lebih,” ujar Iqbal. Untuk diketahui, praktik pencurian isi bagasi penumpang pesawat ini telah terjadi dan berlangsung sejak lama. Bahkan praktik kriminal ini terjadi hampir di seluruh bandara di Indonesia. (ant)
Oknum Polisi Dituntut Mati SURABAYA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya Gusti Putu Karmawan menuntut oknum polisi berinisial AL dengan hukuman mati menyusul kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 13 kilogram. ‘’Karena dakwaan bersifat alternatif, kami tidak perlu lagi membuktikan dakwaan kedua, yakni melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Juncto Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009,” ucap Jaksa Karmawan saat membacakan surat tuntutannya di PN Surabaya, kemarin. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana mati karena dianggap melakukan permufakatan jahat bersama istri sirinya IR dalam mengedarkan sabu-sabu sebanyak 13 kilogram. Pada kesempatan tersebut, JPU Kar-
mawan sedikit memberikan keringanan pada IR dengan memberikan tuntutan hukuman pidana seumur hidup. Menurut JPU Karmawan, tuntutan tersebut disesuaikan dengan peranan dari masing-masing terdakwa. Keduanya dinyatakan terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atas tuntutan tersebut, AL melalui tim pembelanya dari Bidkum Polda Jatim mengaku akan mengajukan pembelaan. Pernyataan senada dilontarkan Adven Dio Randi selaku pembela dari terdakwa IR yang akan melakukan pembelaan terkait dengan tuntutan ini. ‘’Kami akan mengajukan pembelaan,” katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
RAPAT KONSULTASI - PLH Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dalam Rapat Konsultasi Nasional di Denpasar, kemarin.
Presiden Minta Menteri
Pahami Persoalan Lapangan
Suluh Indonesia/ade
MEMBUKA PERDAGANGAN SAHAM - Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (2kiri), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad (2kanan), Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida (kanan) saat membuka perdagangan bursa saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin. Presiden Jokowi meminta pelaku usaha optimis menghadapi perekonomian 2016.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menteri memahami persoalan yang terjadi di lapangan dan tidak hanya mengandalkan laporan saja. Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, kemarin menjelaskan, saat membuka sidang kabinet di Istana Negara Jakarta, Presiden mengingatkan bahwa 2016 adalah tahun percepatan pencapaian program. ‘’Di lapangan sering terjadi anomali, distorsi. Jangan hanya memantau dari belakang meja saja,” kata Presiden ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna. Presiden mengingatkan bahwa pada situasi sulit seperti ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran. ‘’Perlu dilakukan ‘creative destruction’ atau perombakan kreatif pada jajaran birokrasi terutama untuk meningkatkan pelayanan publik,” ujar Presiden. Para menteri harus memperhatikan betul ketimpangan antarwilayah yang terjadi. Dari perjalanan Presiden ke
berbagai daerah, Presiden melihat bahwa ketimpangan itu nyata, misalnya dalam perbedaan harga, antara Papua dan Jawa sangat terasa dan nyata. ‘’Kita harus memperhatikan daerah daerah seperti NTB, NTT, Papua dan Maluku. Perhatikan gizi anak-anak, pelayanan pendidikan dan kesehatan,” ujar Presiden. Terkait angka kemiskinan, Presiden meminta kepada para menteri memperhatikan angka kemiskinan. ‘’Segera siapkan skema ‘cash transfer’. Skema ‘cash transfer’ harus dirancang dengan baik. Kredit usaha rakyat dan dana desa harus berjalan efektif,” kata Presiden. Di bidang infrastruktur terkait dengan produk pariwisata, para menteri diminta untuk mengikuti secara detil yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan 10 destinasi wisata nasional. ‘’Siapkan pelabuhan, bandara, terutama ‘runway’ dan terminal, serta dermaga. Dan lakukan penguatan dalam pertunjukan seni budaya. Beri sentuhan desain dan koreografis yang kreatif,” kata Presiden.
Presiden juga meminta agar promosi pariwisata dilakukan secara terintegrasi untuk memperkuat “country branding”. Saat ini terdapat 17 kementerian yang memiliki promosi ekspor, yang sering melakukan kegiatannya sendiri-sendiri. Presiden meminta hal itu tidak terjadi lagi. Presiden menekankan sistem yang terintegrasi dalam promosi perdagangan, pariwisata dan investasi. Presiden menganggap bahwa revaluasi aset adalah kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu dengan adanya “tax amnesty”, dimana diperkirakan akan terjadi “capital inflow”. ‘’Siapkan untuk apa, harus punya daftar diarahkan untuk apa. Prioritaskan pembukaan industri bahan baku dan modal,” ujar Presiden. Presiden juga menginstruksikan pada Menko Polhukam, Jaksa Agung dan Kapolri untuk memfokuskan penyelesaikan kasus yang terkait hak asasi manusia, seperti di Aceh, Papua dan Poso bisa menggunakan pendekatan yang merupakan kombinasi “soft” dan “hard power”. (son)
Proteksi dan Subsidi Industri Dihapus JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan di tahun 2016 pemerintah akan menghapus kebijakan proteksi dan pemberian subsidi produk-produk industri di tanah air. Penghapusan kebijakan itu untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ‘’Tidaklah mungkin dalam era kompetisi, era persaingan seperti saat ini, terlebih lagi kita telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk melakukan proteksi, perlindungan, atau memberikan subsidi berlebihan. Tidak mungkin,” kata Presiden Presiden Jokowi pada
Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, kemarin. Presiden Jokowi mengatakan pemberian proteksi dan subsidi hanya akan melemahkan daya saing Indonesia di antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Oleh karena itu, dalam era kompetisi dan persaingan yang dapat dilakukan adalah yang kurang diperbaiki, yang belum baik dibenahi. ‘’Karena proteksi, perlindungan dan pemberian subsidi pada produk-produk tanah air hanya akan melemahkan daya saing kita,” imbuhnya. Di sisi lain, Presiden Jokowi me-
negaskan akan mencabut berbagai aturan penghambat melalui penerbitan paket deregulasi. Pemerintah akan mengintensifkan penerbitan paket deregulasi untuk mendorong daya saing dan daya kompetisi Indonesia di pentas regional maupun global. ‘’Paket akan dikeluarkan terus agar daya saing, daya kompetisi kita semakin baik,” tegasnya. Presiden mengajak semua pihak bekerja keras meraih pertumbuhan ekonomi, bekerja keras mengendalikan inflasi, menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, mengatasi ketimpangan wilayah, serta mengatasi ketimpan-
gan yang kaya dan miskin. Di tahun 2015, menurutnya adalah tahun yang sangat berat, tahun yang penuh tantangan, terutama di sektor keuangan karena banyak hal-hal yang harus dihadapi, baik perlambatan ekonomi dunia, ketakutan atas kenaikan suku bunga The Fed, juga optimisme dan kepercayaan yang belum muncul. Namun, tantangan itu dapat dilalui. Hal itu dapat diketahui dari angka-angka realisasi yang menunjukkan hal berbeda dari perkiraan banyak orang. “Pendapatan negara mencapai 84,7 persen atau sebesar Rp 1.491 triliun,’’ katanya. (har)
Soal Setya Novanto
Jokowi Diminta Tidak Diskriminatif JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Munas Jakarta Ace Hasan Syadzilÿ meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak diskriminatif dalam persoalan pemeriksaan mantan Ketua DPR Setya Novanto. ‘’Langkah Jokowi untuk memberikan izin pemeriksaan atas mantan Ketua DPR itu penting untuk menunjukkan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut Ace, semua warga negara itu setara di depan hukum atau harus sama di depan hukum, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum di Tanah Air. Presiden seharusnya
menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi bagi siapapun, termasuk anggota DPR yang diduga bersalah. ‘’Saya kira kalau memang fakta dan bukti hukumnya kuat, kenapa tidak diproses. Negara kita negara hukum,” ujarnya. Dia menegaskan bahwa para anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah menyatakan Novanto melanggar etika, bahkan ada yang menyatakan pelanggaran berat. Proses di MKD itu, menurut dia, bisa dijadikan sebagai bukti awal untuk memproses secara hukum di Kejaksaan Agung serta berlanjut ke persidangan. Kejagung saat ini sedang
menyelidiki dugaan pemufakatan jahat pada pertemuan antara Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoeddin dalam
pertemuan yang digelar 8 Juli 2015. Kejagung menduga ada percobaan korupsi untuk mendapat keuntungan oleh Setya Novanto. (ant)
Suluh Indonesia/ant
AKSI USUT BANSOS SUMUT - Sejumlah pegiat mengusung poster bergambar Surya Paloh dan Jaksa Agung Prasetyo saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK Jakarta, kemarin. Mereka menuntut KPK untut mengusut tuntas aliran dana bansos yang diberikan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.