Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 4 November 2015
No. 200 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Dihukum Seumur Hidup JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis dua bandar narkoba yaitu Jayadi alias Aji Yahya (38) dan Sudaryatno alias Nano (33) dengan barang bukti 145 kilogram ganja, penjara seumur hidup. ‘’Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup,” kata hakim ketua I Ketut Tirta di sidang pembacaan vonis terdakwa bandar narkoba di PN Jaksel, kemarin. Putusan majelis hakim itu lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman mati. Jayadi dan Sudaryatno bersama dua orang lainnya yakni Ponto Khair Iskandar (31) dan Muhammad Guntur Iqbal (28) ditangkap dengan barang bukti 145 kilogram ganja yang disimpan dalam mobil
Daihatsu Luxio. Terkait kasus itu, Jayadi dan Sudaryatmo dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman mati, sementara Ponto Khair Iskandar dituntut 20 tahun dan Muhammad Iqbal dalam kasus sama dituntut seumur hidup. Keempat terdakwa diadili dalam dua sidang berbeda dengan rincian sidang vonis tersendiri untuk Jayadi yang dipimpin hakim I Ketut Tirta. Sementara, tiga rekannya yakni Sudaryatno, Ponto Khair Iskandar dan Muhammad Guntur Iqbal berada dalam satu sidang yang sama dengan dipimpin oleh hakim Riyadi. Sementara itu, para terdakwa melalui pengacaranya menyatakan pikir-pikir atas putusan yang sebelumnya ada terdakwa yang dituntut hukuman mati. (ant)
Suluh Indonesia/ant
JARINGAN NARKOBA - Petugas kepolisian menunjukan barang bukti narkoba hasil penggerebekan di Medan, kemarin. Polresta Medan berhasil mengamankan narkoba 12 kg sabu-sabu, 22 ribu ekstasi.
Ketua DPRD Sumut
Tersangka Penerima Suap
Suluh Indonesia/ant
PERMINTAAN BIBIT KELAPA SAWIT MENINGKAT - Seorang warga menata bibit kelapa sawit di Desa Putoh Sa, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, Aceh, kemarin. Selama memasuki musim penghujan permintaan bibit kelapa sawit meningkat hingga 80 persen yang dijual dengan harga Rp12.000 - Rp30.000 per bibit. Permintaan itu berkaitan dengan masa tanam usai pembakaran lahan yang akan dijadikan kebun sawit.
JAKARTA - KPK menetapkan Ketua DPRD Sumut Ajib Shah sebagai tersangka suap dari Gubernur Sumutnon-aktif Gatot Pujo Nugroho Ajib yang merupakan politisi Partai Golkar menerima suap terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, persetujuan Laporan Pertanggungjawaban dan penolakan penggunaan hak interpelasi. ‘’Diduga penerima suap adalah SB (Saleh Bangun) selaku Ketua DPRD periode 20092014, CHR (Chaidir Ritonga) Wakil ketua DPRD periode 2009-2014 dan AJS (Ajib Shah) anggota DPRD periode 20092014,” kata Plt. Wakil Ketua KPK Johan Budi di gedung KPK Jakarta, kemarin. Terhadap tiga tersangka perkaranya adalah pertama dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban provinsi Sumut tahun 2012, kedua persetujuan perubahan APBD Sumut tahun 2013, ketiga pengesahan APBD Sumut 2014, keempat pengesahan APBD Sumut 2015, kelima persetujuan lapo-
ran pertanggungjawaban anggaran pemprov Sumut 2014 dan keenam penolakan penggunaan hak interpelasi oleh anggota DPRD Sumut. KPK juga menetapkan dua Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014 yaitu Kamaludin Harahap dari fraksi PAN dan Sigit Pramono Asri dari fraksi PKS. Kamaludin dan Sigit dikenakan sangkaan yang sama dengan tiga rekannya. Lima wakil rakyat itu diduga menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara non-aktif Gatot Pujo Nugroho. ‘’Suap atau hadiah itu diberikan tersangka GPN (Gatot Pujo Nugroho) terkait pertama, Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, kedua persetujuan perubahan APBD provinsi Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD provinsi Sumut tahun 2015,” ungkap Johan. Sehingga Gatot pun juga ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU
No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. Namun Johan tidak menjelaskan berapa nilai suap yang diberikan Gatot kepada para anggota DPRD Sumut tersebut. ‘’(Nilai suap) sedang kami dalami proses penyidikan dan tidak bisa menyampaikan detail, yang bisa kami sampaikan adalah setelah melakukan beberapa gelar perkara, penyelidik dan penyidik menyimpulkan dua bukti permulaan yang cukup. Kami juga sedang mendalami asal uang suap tersebut,” jelas Johan. Dalam pendalaman tersebut, Johan tetap membuka adanya tersangka lain dalam kasus ini. ‘’Proses penyidikan sedang berkembang, termasuk apakah ada pihak lain yang menjadi tersangka baru,’’ katanya. (bas)
Antisipasi Potensi Kerawanan Pilkada PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta agar potensi kerawanan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 diantisipasi sejak awal dan mendapat perhatian serius. Mensesneg Pratikno di Istana Negara Jakarta, kemarin mengatakan, ada hal-hal yang perlu diantisipasi misalnya di daerah yang beberapa waktu ini ada potensi ketegangan sosial, itu harus diperhatikan secara serius. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan. Tampak hadir dalam pertemuan itu
mendampingi Presiden Jokowi antara lain Mensesneg Pratikno dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Menurut Mensesneg, potensi kerawanan yang juga perlu mendapat perhatian adalah adanya beberapa daerah yang calonnya sedang diperdebatkan. ‘’Itu juga perlu perhatian serius, juga beberapa daerah calon tunggal,” katanya. Ia menyebutkan masalahmasalah terkait Pilkada Serentak
2015 Senin kemarin memang sudah dibahas di sidang kabinet. ‘’Hari ini semakin lengkap dengan penjelasan dari KPU dan Bawaslu serta DKPP. Presiden ingin dengar laporan dari KPU dan Bawaslu dan juga dari DKPP mengenai persiapan pilkada ini,” kata Pratikno. Menurut dia, Presiden ingin tahu secara detil bagaimana persiapan pelaksanaan pilkada untuk mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin muncul. Sementara itu, KPU siap melaksanakan Pilkada serentak dengan tahapan yang secara umum berjalan sesuai jadwal.
Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menyebutkan Ketua KPU Husni Kamil Malik menyampaikan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 kepada Presiden. Menurut Ari, Ketua KPU melaporkan saat ini ada beberapa daerah yang tengah melaksanakan kampanye dan pelaksanaan distribusi logistik. ‘’Masalah yang muncul di daerah sudah ditangani dengan cepat. Terutama masalah perlunya menerbitkan kebijakan. Kami koordinasi dengan DKPP, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan kementerian terkait serta DPR,” kata Husni Kamil Malik. (ant)
Oknum Tentara Tembak Jukir CIBINONG - Diduga cek cok mulut, Japra (36), seorang juru parkir di depan Mall ICC Cibinong, warga Kapung Cirimekar, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tewas ditembak seorang oknum tentara, di depan SPBU Ciriung, Jalan Raya Mayor Oking, Cibinong, kemarin. Dari informasi yang diperoleh, peristiwa penembakan oleh oknum TNI ini terjadi sektar pukul 16.00 WIB. ‘’Gak tau Pak masalahnya apa ?, tapi yang jelas korban saat itu sempat terlibat adu mulut dengan pelaku. Kemungkinan sih pelaku kesal karena mobilnya tersenggol atau terhalang motor yang diparkir korban,” kata Rony (45), warga setempat. Menurut sejumlah saksi mata lainnya, pada saat kejadian kondisi jalan raya Mayor Oking sedang macet parah karena bertepatan dengan jam pulang kerja sejumlah pegawai dan karyawan di kawasan tersebut. “Yang kita lihat ribut-ribut tidak lama terdengar Door…suaranya keras sekali. Kemudian warga berlari menjerit ketakutan melihat korban terluka parah di bagian kepala dan akhirnya roboh dan tewas,” sesal mereka. Melihat korban tewas, warga sekitar langsung mengejar pelaku, dan tak lama berhasil diamankan. (bas)
Pilkada Serentak
Dipantau KPU Asing
Suluh Indonesia/ant
PILKADA SERENTAK - Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) berbincang dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) dan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (kanan) sembari berjalan menuju ruang pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Ketua KPU Husni Kamil Malik menyebutkan 30 KPU asing akan memantau pelaksanaan Pilkada Serentak 2015. ‘’Menyambut puncak pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015, ada kegiatan internasional, sebagai pemantau, ada 30 KPU dari negara sahabat,” kata Husni usai pertemuan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, kemarin. Selain Husni, hadir dalam jumpa pers itu Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Anggota KPU Sigit Pamungkas dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Selain itu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak dan Daniel Zukhron. Husni menyebutkan kantor perwakilan negara asing juga
akan dilibatkan, juga lembaga nasional yang memberi perhatian pada pelaksanaan pemilu. ‘’Ada program election visit, kami ajukan proses pembukaan dilakukan di Istana oleh Presiden, pemukaan 8 Desember dilanjutkan dengan workshop kemajuan demokrasi dan sesi sharing dengan negara asing,” katanya. Ia menyebutkan pada 9 Desember, mereka akan dibawa ke daerah terdekat dari Jakarta yaitu Depok dan Tangerang Selatan dan dilanjutkan dengan diskusi terkait pemungurtan dan penghitungan suara. Husni juga menyebutkan hingga saat ini jadwal terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 berjalan dengan baik dan sesuai tahapannya. (ant)