Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Selasa, 4 Oktober 2016
No. 180 tahun X
KPU Gandeng BNN
Pastikan Pilkada Bebas Narkoba
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama memastikan para calon kepala daerah dalam Pilkada 2017 bebas dari pengaruh narkoba. Kolaborasi dua lembaga ini dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang ditandatangani Ketua KPU RI Juri Ardiantoro dan Ketua BNN Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso di kantor BNN, Jakarta, kemarin. Kerja sama ini dalam rangka mencegah calon pemimpin daerah yang terindikasi atau terbukti sebagai pengguna narkoba kemudian terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, ujar Juri Ardiantoro melalui keterangan tertulis yang diterima di
Jakarta, kemarin. Ia menambahkan sinergi kedua lembaga negara ini juga untuk mendorong kepala daerah dan wakilnya yang kelak terpilih turut berkomitmen melakukan pemberantasan narkotika di daerah masing-masing. Juri menjelaskan BNN memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan Pilkada 2017 karena UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menyatakan bakal pasangan calon harus menyertakan dokumen bebas penyalahgunaan narkotika dari BNN. Selanjutnya, KPU akan menetapkan pemenuhan syarat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari hasil pemeriksaan BNN tersebut, jelasnya. (ant)
Ruhut Langar Kode Etik
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul diadukan kembali ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Anggota Komisi III DPR itu dilaporkan ke MKD karena diduga melanggar kode etik anggota DPR. Ada Supyadi yang melaporkan Ruhut terkait pelanggran UU ITE dan kode etik DPR. Di Twitter yang bersangkutan ada kata-kata atau kalimat yang kurang elegan sehingga yang bersangkutan menyampaikan pengaduan ke MKD, kata Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Dalam aduannya, Supyadi merasa namanya dicemarkan Ruhut. Pelapor yang berprofesi sebagai pengacara tersebut menyertakan bukti berupa screenshot percakapannya dengan Ruhut di twitter.
Supyadi sebelumnya sudah pernah melaporkan hal ini ke Bareskrim Mabes Polri. Ruhut dinilai menghina dan mencemarkan nama baik melontarkan kata-kata kasar melalui media sosial akun twitternya @ruhutsitompul. MKD telah menyelesaikan rapat pleno dengan salah satu keputusannya soal laporan Ruhut tersebut. Tadi dalam rapat pleno MKD, semua anggota secara bulat menyepakati agar kasus ini ditindaklanjuti sebagai pelanggaran kode etik, kata Sudding. Dia menjelaskan aduan soal Ruhut sudah beberapa kali diterima MKD, namun yang ditindaklanjuti baru kasus hak asasi monyet dan aduan soal Twitter ini. Karena Ruhut sudah pernah disanksi ringan, maka MKD akan membentuk panel. (har)
Melebihi Ekspektasi
Suluh Indonesia/ant
KEMBALI DIPERIKSA - Tersangka anggota DPRD SumutBustami HS kembali diperiksa penyidik KPK di Jakarta, kemarin. Bustami diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap.
Program Tax Amnesty
JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan program tax amnesty periode pertama pada 30 September 2016 berakhir dan hasilnya melebihi ekspektasi. Alhamdulillah kalau lihat hasil yang ada terus terang melebihi ekspektasi atau masih ada harapan karena ini baru periode pertama. Masi h ada periode kedua dan ketiga, kata Pramono di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Seskab mengakui Ditjen Pajak pada Jumat ini belum bisa mengumumkan angka pasti berapa jumlah yang telah mendaftar program tax amnesty karena servernya
hang karena banyaknya wajib pajak yang melakukan deklarasi. Tadi pagi sudah Rp95,6 triliun tebusannya dan kami meyakini kalau melihat trend harusnya hari ini sudah tembus di atas Rp100 triliun untuk tebusannya, kata Pramono. Sedangkan untuk deklarasi, repatriasi dan sebagainya angka yang terpakai memang baru Rp3.300 triliun. Karena ini memang hang , murah-murahan bisa melewati lebih dari Rp3.500 triliun, kata Pramono. Seskab mengakui keberhasilan program tax amnesty ini karena Presiden Joko Widodo memimpin secara langsung, baik sosialisasi maupun turun ke lapangannya sehingga
inilah yang menimbulkan kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, lanjutnya, kerja keras dari menteri keuangan dan timnya sangat kredibel dan solid serta petugas pajak yang kerja sangat all out . Tiga faktor ini menimbulkan trust dan kepercayaan dari dunia usaha dan wajib pajak sehingga yang belum menjadi wajib pajak baru dan yang sudah menyimpan harta di luar dan dalam negeri sudah dideklarasi, katanya. Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengingatkan Presiden Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang
Yudhoyono agar tidak raguragu melaporkan aset kekayaannya dalam SPT Pajak maupun amnesti pajak. Publik percaya integritas Pak SBY. Keteladanan Pak SBY itu yang diperlukan, katanya. Menurut Misbakhun, amnesti pajak dibuat untuk seluruh warga negara Indonesia yang belum melaporkan aset kekayaannya dalam SPT pajak, sehingga tidak perlu ragu. D e nga n m e ng i k u ti pro gram amnesti pajak, menurut dia, SBY akan menjadi simbol yakni figur yang terus mendorong perbaikan sistem pajak dan perluasan basis pajak yang sebelum nya telah dicanangkannya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
REKONTRUKSI - Tersangka Dimas Kanjeng Taat Pribadi digiring petugas usai melakukan rekontruksi di padepokannya Desa Wangkal, Gading, Probolinggo, kemarin. Rekonstruksi yang menghadirkan tersangka lain tersebut dilakukan untuk pengembangan pengusutan kasus pembunuhan Abdul Gani.
Ajukan Praperadilan
Irman Gusman Berharap Keadilan Akan Datang KEPALA Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati Iskak menyatakan pihaknya siap untuk menghadapi praperadilan yang diajukan Ketua DPD Irman Gusman.
Yuyuk mengatakan, untuk praperadilan Irman Gusman, pada dasarnya kami siap untuk menghadapi gugatan praperadilan itu. Sementara itu, pengacara dari Irman Gusman, Razman Nasution berharap Ketua PN Jaksel sudah menunjuk hakim
untuk dimulainya persidangan praperadilan Irman Gusman. Pertama, kami sebagai kuasa hukum sudah mendaftar sejak 4 hari yang lalu, idelanya kami berharap hari ini paling tidak Ketua PN Jaksel sudah menunjuk hakim tunggal dan memberi informasi kepada kami untuk
tanggal berapa dimulainya persidangan, kata Razman. Razman mengatakan pihaknya juga sudah siap untuk maju di praperadilan dengan semua dokumen, argumentasi hukum, dan hal-hal lainnya. Termasuk ahli kalau diperlukan yang akan kami datangkan, sekali lagi kami berharap pihak KPK untuk tidak menunda supaya ini lebih cepat, ucap Razman. Ketua DPD Irman Gusman resmi mengajukan praperadilan karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan kuota gula impor yang diberikan Bulog kepada CV Semesta Berjaya tahun 2016 untuk provinsi Sumatera Barat. Benar mengajukan praperadilan, didaftarkan pada 29 September dengan nomor registrasi No 129/PID.PRAP, kata humas PN Jaksel I Made Sutrisna. Namun, Made menyatakan belum ada jadwal persidangan maupun hakim tunggal yang akan menyidangkan kasus tersebut. Belum ada jadwal sidang, tambah Made. Irman Gusman disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SAWAH TERENDAM BANJIR - Warga berjalan menembus banjir di sekitar areal persawahan di Purwosari, Kwadungan, Ngawi, Jawa Timur, kemarin. Petani setempat mengkhawatirkan tanaman padi mereka yang berumur antara 70-80 hari membusuk akibat terendam banjir yang terjadi beberapa kali dalam sepekan terakhir.
Mendagri :
KTP Elektronik Tetap Prioritas
Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan anggaran untuk penyelesaian KTP Elektronik tetap mendapatkan prioritas sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus dilanjutkan. Untung Menkeu bijaksana, ini menyangkut pelayanan umum dan target pemilu, maka beliau kabulkan agar anggaran dukcapil untuk KTP Elektronik yang Rp 400 miliar ini tidak dipotong. Ini untuk keperluan cetak KTP dan mobilisasi para petugas melakukan pelayanan ke
masyarakat, katanya di Jakarta, kemarin. Mendagri mengatakan hal itu usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin, menanggapi tidak dipotongnya anggaran KTP Elektronik oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu, ia berterima kasih kepada Menkeu, dan kini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya perlu fokus memenuhi target untuk menyempurnakan data kepen-
dudukan masyarakat. Dengan begitu, sekarang bisa langsung tender. Jadi bisa cetak 20 juta lebih e-KTP sehingga bisa memenuhi jumlah kebutuhan blanko KTP untuk masyarakat yang juga mencapai 20-an juta. Mudah-mudahan pertengahan tahun depan sudah bisa selesai, di samping setiap hari kami terus update perubahan data KTP, kata Mendagri. Menurut Mendagri, dengan terselesaikannya KTP elektronik maka pada akhirnya akan memperbaiki pemutakhiran data kependudukan sehingga
diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai basis data untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif serentak 2019. Sedangkan untuk Pilkada 2017, dia berharap KTP elektronik dapat dioptimalkan, terutama perekaman data kependudukan. Paling tidak, warga harus merekam terlebih dahulu meski belum dapat fisik KTP. Kalau ada warga yang punya hak pilih belum merekam datanya, ya jangan salahkan kami, kata Tjahjo. (ant)