Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 4 April 2016
No. 62 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Petinggi Agung Sedayu Dicekal JAKARTA - KPK mencegah petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto dalam kasus dugaan korupsi penerimaan suap terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai reklamasi Teluk Jakarta. PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu diketahui merupakan salah satu dari dua pengemnbang yang sudah mendapat izin pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta. Perusahaan lain adalah PT Muara Wisesa Samudera yaitu anak perusahaan Agung Podomoro. KPK sudah menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Arieswan Widjaja sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait pembahasan
Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinnsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (31/3), KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp1,14 miliar dari total Rp2 miliar yang sudah diberikan Ariesman meski belum diketahui total “commitment fee” yang diterimma Sanusi. Suap kepada Sanusi diberikan melalui Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro. Raperda tersebut sudah dibahas sejak beberapa bulan lalu namun Pemprov DKI Jakarta dan Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta belum sepakat terkait dengan nilai jual objek pajak (NJOP). (kmb)
Presiden PKS Benarkan
Fahri Dipecat
Suluh Indonesia/ant
AUTOPSI TERDUGA TERORIS - Sejumlah anggota Brimob Polri berjaga di sekitar tempat pemakaman saat proses autopsi jenasah terduga teroris Siyono di Brengkungan, Pogung, Cawas, Klaten, kemarin. Autopsi dilakukan guna mencari bukti kebenaran atas meninggalnya terduga teroris Siyono setelah ditangkap oleh tim Densus 88.
JAKARTA - Politisi PKS Fahri Hamzah dikabarkan dipecat dari seluruh jenjang kepengurusan PKS. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) PKS pada 11 Maret 2016. Menanggapi beredaranya surat pemecatan terhadap Wakil Ketua DPR RI tersebut dari semua tingkatan kepengurusan PKS, Presiden PKS Sohibul Iman mengaku adanya surat keputusan dari MT PKS. ‘’Bahwa ada keputusan Mahkamah Partai (di PKS disebut Majelis Tahkim atau MT) terkait saudara Fahri Hamzah (FH) itu betul, tapi kami belum mempublikasi keputusan tersebut,” kata
Sohibul Iman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin. Namun, Sohibul enggan mengungkapkan apakah surat itu terkait dengan putusan pemecatan Fahri Hamzah atau tidak. ‘’Kami berpegang pada taat asas. Sebelum dipublikasikan keluar, kami harus menyampaikan dulu keputusan tersebut kepada yang bersangkutan,” kata Sohibul. Mengenai keaslian surat yang beredar di kalangan awak media itu, Sohibul juga enggan mengungkapnya. “Saya tidak tahu keaslian surat yang beredar tersebut. Jadi, saya tidak bisa mengomentari surat tersebut,” kata dia. Di sisi lain, Sohibul menekankan sebagai Presiden PKS,
dirinya berwenang menyampaikan putusan Majelis Tahkim kepada Fahri Hamzah dalam bentuk Surat Keputusan DPP PKS. Ia mengaku telah menandatangani SK DPP tersebut pada 1 April 2016. ‘’Tadi malam saya sudah meminta pihak sekretariat untuk segera mengirimkannya. Saya akan cek apakah surat tersebut sudah sampai kepada yang bersangkutan atau belum. Karena itu, saya belum bisa memberi tahu isi SK DPP dan keputusan MT sebelum jelas surat itu sampai kepada yang bersangkutan,” kata Sohibul. Gonjang ganjing mengenai pemecatan Fahri Hamzah dari semua tingkatan kepengurusan partai sudah lama bergulir.
Namun, kasusnya seolah timbul tenggelam. Isu ini pertama kali dilontakan oleh Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf. Anggota DPR dari Fraksi PKS ini mengungkapkan partainya sedang mengevaluasi Fahri Hamzah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Kemudian Fahri Hamzah mendatangai DPP PKS untuk meminta klaraifikasi langsung mengenai persoalan itu. Wakil Sekjen DPP PKS Mardani Ali Sera kemudian menjelqaskan dasar pertimbangan karena dianggap sebagai pembela Ketua DPR ketika itu, Setya Novanto yang terjerat kasus “Papa Minta Saham” PT Freeport. (har)
Bahas Perpustakaan
DPR Berinisiatif Temui Presiden Jokowi KETUA DPR Ade Komarudin mengungkapkan dalam waktu dekat ini, pimpinan DPR akan bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas kelanjutan rencana pembangunan perpustakaan parlemen. Ade mengatakan sebenarnya pembangunan perpustakaan parlemen sejalan dengan program pemerintah yang ingin membangun generasi sebagai bangsa unggulan. ‘’Bangsa kita kan tidak sengsara-sengsara banget kok. Kenapa kita tidak simbolisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan membuat infrastrukturnya. Itu yang pada saatnya akan saya sampaikan kepada Presiden Jokowi,” kata Ade Komarudin dalam acara Sosialisasi Kebijakan DPR di Bogor, Jawa Barat, kemarin. Acara tersebut juga dihadiri Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, Kabiro Pemberitaan
Media Cetak dan Media Sosial H. Suratno, serta Kabid Protokoler Damayanti. Apabila emerintah mendukung dengan anggaran yang cukup, pihaknya berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut mengaudit proses penganggaran pembangunan perpustakaan tersebut agar berlangsung secara transparan. “Saya lebih baik tidak berbuat apa-apa daripada mendorong pembangunan yang salah dan tercela,” imbuhnya. Ade membandingkan pembangunan perpustakaan parlemen dengan gedung perpustakaan parlemen milik Kongres Amerika Serikat (AS) yang menjadi perpustakaan terbesar dan terlengkap di dunia. Bangun yang sudah berusia ratutan tahun itu, menurutnya, pada masa itu kondisi keuangan negara Amerika juga tidak sejebat seperti sekarang. Tetapi, bangsa Amerika ketika itu memiliki mimpi memajukan warganya melalui ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dengan kebijakan yang setengah memaksa, otoritas Amerika ketika itu berhasil membangun perpustakaan, yang kemudian dari tahun ke tahun mengalami perubahan seperti seka-rang ini. “Jadi kita juga akan menggunakan prinsip sama dengan bangsa Amerika dalam mewujudkan kemajuan bangsanya melalui ilmu pengetahuan yaitu lebih baik tidak makan tetapi mendapatkan sumber ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa,” katanya. Ade mengatakan saat pimpinan DPR membicarakan kepada para cendikiawan, ternyata direspon baik kalangan cendekiawan. (har)
Suluh Indonesia/ant
PENILAIAN PACU JAWI - Seorang joki memegang ekor jawi (Sapi) untuk mengontrol lari sapi saat lomba pacu jawi antar Jorong (desa) di daerah Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kemarin. Penilaian dilakukan saat jawi melintasi jalur pacu dengan lurus dan tidak keluar jalur, dan semakin lurus laju jawi maka harga jawi akan semakin tinggi.
Ambang Batas Tinggi
Lahirkan Calon Pemimpin Ideal JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzzaman mengatakan ambang batas pencalonan yang tinggi untuk calon kepala daerah perseorangan dapat melahirkan calon ideal. ‘’Ambang batas yang tinggi ini bukan untuk mempersulit, tetapi agar calon-calon yang muncul ideal dan berkualitas. Kalau ambang batasnya rendah semua orang bisa masuk jadi calon walaupun tidak memiliki kapasitas,” kata Rambe saat
diskusi di Jakarta, kemarin. Saat ini UU 8/2015 mengatur untuk calon perseorangan yang dapat maju ke panggung Pilkada jika memiliki dukungan 6,5 sampai 10 persen dari total daftar pemilih tetap di daerahnya. Rambe mengatakan idealnya angka itu dinaikan menjadi 10 sampai 15 persen dari total daftar pemilih tetap. ‘’Jadi disetarakan dengan Partai Politik, syarat dukungan partai politik sebesar 20 persen dari jumlah kursi di parlemen, saran kami untuk
perseorangan 10 sampai 15 persen dari daftar pemilih tetap,” kata Rambe. Sementra itu, Koordinator Nasional JPPR Masykuruddin Hafiz mengatakan harusnya ambang batas pencalonan perseorangan haruslah diturunkan, agar menjaring pemain-pemain baru pada Pilkada. ‘’Daripada dinaikkan lebih baik diturunkan, untuk mendorong pasangan calon yang baru dan terjadinya regenerasi dalam dunia politik,” kata dia. Dia mengatakan saat ini jumlah calon perseorangan se-
makin menurun misalnya saja di Tangerang Selatan, pada Pilkada 2015 Tangerang Selatan tidak memiliki calon perseorangan padahal pada pilkada sebelumnya ada. ‘’Rata-rata daerah pada Pilkada 2015 hanya memiliki dua atau tiga calon, hanya beberapa daerah yang calonnya sampai enam orang,” kata dia. Menurut penelitian yang dibuat JPPR, jalur perseorangan digunakan sebagai “pintu keluar darurat” bagi parpol bermasalah. (ant)